Xcloud.id

Topik: BOS

  • Bos Pertamina Bidik Laba Bersih Rp54 Triliun Sepanjang 2025

    Bos Pertamina Bidik Laba Bersih Rp54 Triliun Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menargetkan pendapatan perusahaan mencapai US$68 miliar atau setara dengan Rp1.127 triliun sepanjang tahun ini. Target tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan yang dibukukan tahun lalu mencapai Rp1.194 triliun. 

    Direktur Utama Pertamina Simon Alysius Mantiri mengatakan target tersebut diproyeksikan seiring dengan tekanan makroekonomi global yang cukup menantang. Kendati demikian, pihaknya optimistis dapat mempertahankan kinerja. 

    “Pertamina tetap mampu mempertahankan stabilitas kinerja melalui efisiensi, respon cepat, dan continuous improvment di seluruh lini operasi sehingga stabilitas kinerja keuangan dan operasional tetap dalam tren positif,” kata Simon dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025). 

    Sementara itu, dari sisi laba bersih, Pertamina memproyeksi peningkatan capaian laba hingga US$3,3 miliar atau setara Rp54 triliun sepanjang 2025, naik dari tahun sebelumnya sebesar US$3,13 miliar atau Rp49,54 triliun. 

    Di sisi lain, kontribusi Pertamina kepada negara hingga September 2025 telah mencapai Rp262 triliun. Capaian tersebut menjadikan Pertamina sebagai BUMN yang menyumbang pajak, PNBP, dan dividen terbesar di Indonesia. 

    “Selain itu, di sisi operasional produksi migas tetap terjaga untuk minyak dan gas setara 1 juta barel oil per day ekuivalen dan yield kilang 84%,” tuturnya. 

    Menurut Simon, capaian tersebut menunjukan langkah perbaikan dan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberi nilai terbaik bagi Indonesia. 

    Senada, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menerangkan Pertamina akan tetap menjaga kinerja positif ditengah tekanan global seperti ICP atau harga minyak yang melemah hingga tekanan terhadap rupiah. 

    “Secara fundamental kondisi keuangan tetap terjaga dimana di tahun 2025 ini NPAT [Net Profit After Tax] Pertamina diproyeksikan berada di sekitar US$3,3 miliar atau setara Rp54 triliun dan dengan EBITDA US$9,6 miliar atau Rp158 triliun,” jelasnya dalam kesempatan yang sama. 

    Di samping itu, dia menerangkan credit rating Pertamina berhasil dipertahankan pada level investment grade yang baik. Petamina juga berkontribusi positif terhadap penerimaan negara yang terjaga di atas Rp300 triliun per tahun. 

    Dalam hal dividen, Pertamina memberikan dividen terbesar untuk Danantara, dengan total dividen sebesar Rp42,1 triliun atas kinerja tahun buku 2024. 

    “Di mana sampai September 2025 ini sudah disetorkan Rp23 triliun dari total dividen Pertamina, ini menegaskan kembali komitmen Pertamina dalam memberikan nilai lebih bagi negara sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis ditengah tekanan dan dinamika global,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, pada tahun lalu, Pertamina telah berhasil menembus 1 juta barel setara minyak. Ini menjadikan Pertamina kontributor 69% minyak nasional dan 37% gas nasional. Dari sisi kilang, Pertamina juga berhasil menjadi kontributor utama produksi BBM nasional.

    Pertamina terus memperkuat infrastruktur distribusi energi hingga saat ini lebih dari 15.000 titik retail BBM, 260.000 titik pangkalan LPG, 6.700 gerai pertashop, dan 573 lokasi BBM satu harga tersedia untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri. 

    Selain itu, distribusi energi juga disokong pengoperasian 288 kapal. Dari sisi bisnis gas, Pertamina mengoperasikan lebih dari 33.000 Km pipa transmisi dan distribusi gas serta sekitar 820.000 sambungan jargas.  

    Sementara itu, dari sisi pengembangan bisnis terbarukan, Pertamina juga menjadi kontributor utama bisnis rendah karbon. Pertamina mengelola 13 wilayah kerja geothermal, PLTGU dan PLTS dengan total kapasitas 2.502,12 Megawatt. 

    Pertamina juga memproduksi biofuel B35, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Pertamax Green 95 dan proyek Used Cooking Oil (UCO) untuk Sustainable Aviation Fuel (SAF). 

  • CEO Apple Ditendang Setelah 14 Tahun, Penggantinya Sudah Ada

    CEO Apple Ditendang Setelah 14 Tahun, Penggantinya Sudah Ada

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple tengah mencari pengganti CEO Tim Cook. Cook dilaporkan akan meninggalkan posisinya setelah lebih dari 14 tahun sebagai CEO.

    Sejumlah sumber yang dikutip surat kabar FT menyebutkan salah satu nama yang dipertimbangkan adalah John Ternus yang kini menjabat sebagai wakil presiden senior bidang rekayasa perangkat keras Apple.

    Cnet menuliskan Ternus telah bekerja di Apple selama lebih dari dua dekade. Pengalaman ini membuatnya jadi sosok yang cocok untuk menggantikan Tim Cook sekitar tahun depan.

    Laporan yang sama menyebutkan dewan direksi dan eksekutif senior Apple mempersiapkan dengan intensif penggantian Cook sebagai pimpinan perusahaan, dikutip dari Reuters, Senin (17/11/2025).

    Namun kemungkinan CEO baru itu tidak akan diumumkan dalam waktu dekat. Sebab laporan FT mengungkapkan pemilihan pimpinan tak akan terjadi hingg sebelum laporan pendapatan pada akhir Januari 2026 mendatang.

    Reuters menuliskan Apple tidak segera menanggapi untuk berkomentar.

    Selain Ternus, sejumlah nama lain mencuat sebagai penerus Tim Cook. Apple Insider menyebutkan wakil presiden senior bidang rekayasa perangkay lunak Apple, Craign Federighi; wakil presiden senior pemasaran global Apple, Greg Joswiak; dan mantan kepala operasi perusahaan Jeff Williams sebagai beberapa calon CEO Apple mulai tahun depan.

    Tim Cook pertama kali menduduki jabatan sebagai CEO pada 2011. Dia menggantikan bos sebelumnya Steve Jobs yang meninggal pada 5 Oktober 2011 silam.

    Saat melepas jabatannya nanti, Tim Cook akan berusia 65 tahun. Selama bertahun-tahun memimpin Apple, dia melakukan perkembangan pada perusahaan.

    Mengutip Cnet, salah satunya mengembangkan iPhone dengan layanan berlangganan. Selain itu juga memperkenalkan seperti Apple Pay, Apple Watch hingga masuk ke bisnis hiburan dari Apple TV Plus.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BBM RI Mau Dicampur Etanol 10%, Bos Toyota-Daihatsu Bilang Begini

    BBM RI Mau Dicampur Etanol 10%, Bos Toyota-Daihatsu Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah menyusun peta jalan implementasi BBM campuran 10% etanol pada bensin atau E10. Kabarnya rencana ini sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto dan akan diimplementasikan pada tahun 2027 mendatang.

    Berikut beberapa respons dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) industri otomotif di Indonesia, seperti PT Toyota Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Astra Daihatsu Motor (ADM).

    Marketing Director and Corporate Communication Director PT ADM Sri Agung Handayani menegaskan kesiapan Daihatsu menghadapi kebijakan penggunaan Etanol 10% (E10) pada bahan bakar mobil.

    “Jadi, pemerintah berencana, Pak Menteri [ESDM Bahlil Lahadalia] mengatakan kemungkinan akan ada unsur etanol, Etanol 10 persen ya,” ujar Sri Agung beberapa waktu lalu, dalam Daihatsu Media Trip Japan.

    Daihatsu telah melakukan riset dan pengembangan (R&D) untuk memastikan seluruh kendaraan Daihatsu dapat menyesuaikan diri dengan standar bahan bakar baru tersebut.

    “Jadi, kami memiliki R&D dan kami sudah menyiapkan. Satu, kendaraan Daihatsu kompatibel terhadap etanol maksimum 10 persen. Dua, dengan catatan penggunaan oktan-nya harus sesuai yang di-suggest,” ujarnya.

    Langkah ini demi mendukung transisi energi bersih di Tanah Air. Dengan meningkatnya dorongan pemerintah terhadap penggunaan bahan bakar terbarukan, pabrikan otomotif dituntut untuk beradaptasi secara cepat tanpa mengorbankan performa maupun efisiensi kendaraan.

    Dengan kesiapan yang disampaikan Daihatsu, konsumen diharapkan tidak perlu khawatir terhadap perubahan komposisi bahan bakar yang akan diterapkan pemerintah dalam waktu dekat.

    Begitu juga dengan, Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam menjelaskan bahwa merek Toyota mampu menggunakan bensin hingga campuran etanol 20%. Dia pun tidak mempermasalahkan penggunaan bensin dari Pertamina yang sudah tercampur etanol 3,5%.

    “Bisa, sebenarnya kan tergantung merknya. Kalau Toyota itu sampai 20%. Tapi mungkin merek lain itu sampai 10%,” ungkap Bob saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Banyak negara sudah jauh lebih maju dalam penerapan campuran bahan bakar berbasis bioetanol.

    “Karena banyak negara juga di Amerika Serikat, di India, di Thailand itu sudah sampai E20 (memiliki campuran etanol 20%), E10, sampai situ,” terang dia.

    Ia menilai kebijakan penambahan etanol dalam BBM justru langkah positif dan strategis bagi Indonesia. Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan etanol juga dapat mendukung kemandirian energi nasional.

    “Jadi ini mendukung, berarti kalau misalnya… kan katanya sudah dicoba tuh 20%. Ya sangat

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Raja Yordania Bertemu Bos Danantara Besok, Ini Bocoran yang Dibahas

    Raja Yordania Bertemu Bos Danantara Besok, Ini Bocoran yang Dibahas

    Jakarta –

    Raja Kerajaan Yordania, Abdullah II ibn Al Hussein disebut akan bertemu CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Sugiono menyatakan Raja Abdullah II akan membahas soal kerja sama di sektor ekonomi, khususnya di bidang ekspor fosfat yang bisa dibuat sebagai bahan baku pupuk.

    “Di bidang ekonomi, tadi juga disampaikan besok beliau akan bertemu dengan Danantara untuk membicarakan kerja sama ekonomi yang lebih intensif di berbagai bidang. Tadi juga disampaikan khususnya bidang komoditi fosfat,” ungkap Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Raja Abdullah II juga akan bicara soal kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan. Misalnya saja, tawaran pelatihan militer antar kedua negara.

    “Kemudian di bidang keamanan dan pertahanan juga Indonesia dan Yordania itu sudah melakukan semacam pelatihan dan training. Dan saya kira hubungan ini juga akan terus ditingkatkan,” beber Sugiono.

    April lalu, Prabowo sempat melakukan kunjungan ke Yordania. Pembahasan soal ekspor impor fosfat juga menjadi pembicaraan utama dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, mulai dari fosfat hingga potash bisa didapatkan dengan harga yang murah dari Yordania.

    “Kita di sini itu kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita. Ini salah satu termurah di dunia,” kata Prabowo dalam keterangan pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/4/2025) yang lalu.

    (hal/hns)

  • Bos Garuda Sebut Tambahan Modal Buat Maskapai Modern dan Reliable

    Bos Garuda Sebut Tambahan Modal Buat Maskapai Modern dan Reliable

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Danantara Asset Management (DAM) memberikan tambahan modal sebesar Rp 23,67 triliun kepada Garuda Indonesia untuk memperkuat transformasi bisnis maskapai pelat merah tersebut.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H Kairupan menyampaikan suntikan modal ini merupakan tonggak penting dalam mempercepat agenda perubahan Garuda Indonesia dan mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap arah strategis pemulihan yang tengah ditempuh perusahaan.

    “Penyertaan modal ini menunjukkan kepercayaan terhadap visi jangka panjang kami untuk mewujudkan maskapai nasional yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global,” ujar Glenny seperti dilansir dari Antara.

    Tambahan modal tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Tangerang, Rabu (12/11/2025). Rapat yang dihadiri pemegang saham mewakili 75,88% total saham itu menandai fase baru Garuda di bawah kepemimpinan Glenny, dari tahap pemulihan menuju pertumbuhan dan peningkatan daya saing internasional.

    Glenny menjelaskan bahwa dana disalurkan melalui skema Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), terdiri atas setoran tunai Rp 17,02 triliun dan konversi utang Rp 6,65 triliun.

    Dari total Rp 23,67 triliun tersebut, sekitar Rp 8,7 triliun (37%) dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja, termasuk pemeliharaan pesawat dan peningkatan layanan. Sementara Rp 14,9 triliun (63%) digunakan untuk memperkuat operasional Citilink, antara lain pelunasan kewajiban bahan bakar kepada Pertamina untuk periode 2019–2021.

    Ia menegaskan suntikan modal akan memperkuat struktur permodalan dan memastikan keberlanjutan pencatatan saham Garuda Indonesia di Bursa Efek Indonesia. “Dengan permodalan yang lebih solid, kami dapat meningkatkan keandalan operasional dan kesiapan armada untuk menghadirkan layanan penerbangan yang lebih modern dan reliable,” ujarnya.

    Glenny menilai dukungan Danantara merupakan bukti sinergi kuat antara pemerintah dan manajemen dalam mempercepat proses pemulihan Garuda Indonesia.

  • Bos Pajak Tunggu Aturan Purbaya Buat Intip e-Money & Rekening Digital

    Bos Pajak Tunggu Aturan Purbaya Buat Intip e-Money & Rekening Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan untuk memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan.

    Rekening keuangan yang akan ditambahkan melalui PMK baru itu di antaranya terkait Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

    Penggodokan RPMK terbaru ini terungkap dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025. RPMK Ini akan mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

    “Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami umumkan pokok pengaturan baru dari Amended CRS yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan,” dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak itu, Jumat (14/11/2025).

    Sebagai informasi, perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement 2015.

    Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

    Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

    Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

    Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

    Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

    “Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS,” dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Misi Danantara di Balik Masuknya 2 Ekspatriat di Jajaran Direksi Garuda Indonesia

    Misi Danantara di Balik Masuknya 2 Ekspatriat di Jajaran Direksi Garuda Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menempatkan dua ekspatriat dalam jajaran dewan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Keduanya punya misi khusus dalam meningkatkan kinerja maskapai pelat merah tersebut.

    Managing Director Danantara, Febriany Eddy mengungkapkan peran dua orang asing tersebut untuk membantu transformasi Garuda Indonesia. Keduanya dinilai bisa melengkapi untuk meningkatkan kinerja maskapai BUMN.

    “Jadi yang satu fokus transformasi, yang satu sudah merasakan memimpin dan melihat bagaimana perusahaan airline yang di-recognize globally itu beroperasi,” ungkap Febri dalam temu media di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Pertama, dia mengisahkan tentang kapasitas Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia. Neil Raymond Mills merupakan mantan bos Scandinavian Airlines. Dia juga disebut memiliki kapasitas pada proses transformasi bisnis aviasi.

    “Kalau Neil, Chief Transformation Officer, itu dia sudah melanglangbuana di 11 airline globally, 11 airline at least globally dan memimpin full transformasi airline 3 dari 11 itu,” ujarnya.

    Menurutnya, kapasitas Neil yang memimpin transformasi di 3 maskapai global itu menjadi modal penting untuk memperbaiki kondisi Garuda Indonesia. “Kita perlu orang yang sudah done that, seen that, been there. Itu poinnya. Jadi sudah melihat begitu banyak jenis airline dengan segala tantangannya,” ujar dia.

     

  • Ketergantungan Dana Pusat 76,20%, Pemkab Bojonegoro Paksa PAD Naik Rp1,08 T di RAPBD 2026

    Ketergantungan Dana Pusat 76,20%, Pemkab Bojonegoro Paksa PAD Naik Rp1,08 T di RAPBD 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabupaten Bojonegoro, daerah penghasil migas di Jawa Timur, kini dituntut untuk mandiri secara fiskal setelah ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat mencapai 76,20 persen dari total pendapatan daerah, memaksa Pemkab Bojonegoro menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 menjadi Rp1,08 triliun.

    Situasi ini diungkapkan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada Rabu (12/11/2025). Ketergantungan yang tinggi ini diperumit oleh kebijakan baru pemerintah pusat yang memperketat aturan penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD), sehingga mengurangi fleksibilitas daerah dalam membiayai pembangunan sesuai kebijakan lokal.

    “Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan PAD dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Setyo Wahono, dikutip Kamis (13/11/2025).

    Upaya mendongkrak PAD dihadapkan pada kendala regulasi baru, terutama pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini memperkenalkan sistem Opsen atau pungutan tambahan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang mekanismenya mengubah peta pendapatan daerah.

    Selain tantangan regulasi, Pemkab Bojonegoro juga masih bergulat dengan masalah klasik seperti sosialisasi aturan pajak yang belum optimal dan kurangnya kesadaran wajib pajak. Secara internal, Bupati Setyo Wahono menyoroti terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pajak (penilai/juru sita), kurang memadainya sarana prasarana, serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang perlu ditingkatkan.

    Tantangan ini tercermin jelas dalam proyeksi RAPBD 2026, di mana Estimasi Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp4,5 triliun, turun drastis Rp1,2 triliun dibandingkan tahun 2025. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh anjloknya Pendapatan Transfer, yang diproyeksi hanya Rp3,4 triliun. Sebaliknya, target PAD “dipaksa” naik menjadi Rp1,08 triliun, atau bertambah sekitar Rp22,078 miliar dari tahun 2025, yang akan digali dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

    Untuk mencapai target ambisius ini, Mas Wahono, sapaan akrab Bupati, menyiapkan enam kebijakan umum pendapatan yang fokus pada intensifikasi pemungutan pajak, penataan ulang regulasi tarif, dan peningkatan kualitas pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemkab Bojonegoro juga akan mendorong peningkatan kinerja BUMD, tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan optimalisasi aset daerah.

    Secara spesifik, Bupati Bojonegoro menyiapkan tiga inovasi digital. Pertama adalah SIKOWASDAL SISPADA, sebuah sinergi untuk memperluas data wajib pajak restoran dan MBLB dengan menyisir data belanja yang bersumber dari APBDesa, Dana BOS, dan BOP PAUD. Kedua, “Smart Report System”, sistem yang mengendalikan pajak daerah melalui integrasi langsung (Host to Host / H2H) antara aplikasi pemda (SIMPADU) dengan bank tempat pembayaran.

    Ketiga, Pemkab akan mengoptimalkan E-SPPT untuk mempercepat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2, yang memungkinkan wajib pajak membayar melalui berbagai bank, gerai ritel seperti Indomaret dan Alfamart, serta berbagai platform e-commerce.

    “Sehingga wajib pajak yang terhalang batas jarak dan waktu masih bisa tetap melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 dari manapun dan kapanpun,” tegasnya. [lus/beq]

  • Video: Bos BPJS Kesehatan Ungkap Rencana Pemutihan Tunggakan Iuran

    Video: Bos BPJS Kesehatan Ungkap Rencana Pemutihan Tunggakan Iuran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan, kebijakan pemutihan tunggakan iuran belum berlaku dan masih dalam proses pembahasan pemerintah dan pihak-pihak terkait. Ia meminta masyarakat tidak salah paham dulu dan menunggu keputusan akhir.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (13/11/2025).

  • Bos Danantara Pede Garuda Sehat Usai Disuntik Rp 23,67 T

    Bos Danantara Pede Garuda Sehat Usai Disuntik Rp 23,67 T

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 23,67 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM) melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria optimistis suntikan modal ini akan membuat Garuda Indonesia masuk ke fase perusahaan yang sehat dan bisa mulai mendapatkan keuntungan.

    Pasalnya, suntikan modal sebesar Rp 23,67 triliun akan digunakan untuk pemulihan armada pesawat yang telah lama berhenti beroperasi dan penambahan pesawat yang bisa menambah rute penerbangan.

    Selain itu, suntikan modal ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis Garuda yang diharapkan bisa mulai dirasakan tahun depan.

    “Kami sangat yakin bahwa tahun depan Garuda Indonesia akan positif dan membukukan keuntungan, sehingga dengan demikian kita akan masuk ke fase sehat,” katanya di Garuda Sentra Operasi, Cengkareng, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

    Agar suntikan modal ini sesuai dengan yang diharapkan, Dony menegaskan tim dari Danantara juga akan terlibat langsung dalam proses transformasi bisnis Garuda Indonesia. Hal ini juga untuk memastikan setiap investasi yang dilakukan Danantara berjalan baik.

    “Di samping memberikan tambahan daripada modal Danantara juga saya dan tim terlibat langsung dalam lakukan proses transformasi ini bersama dengan Pak Dirut yang tujuannya adalah bagaimana kemudian kita membuat Garuda Indonesia ke depan menjadi jauh lebih baik lagi.

    “Dan tentu saja setiap penggunaan daripada Investasi atau suntikan yang kita berikan kepada Garuda Indonesia dimonitor penggunaannya dan kita pastikan sejalan dengan keinginan,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H Kairupan mengatakan suntikan modal ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pemulihan perusahaan serta menyelesaikan permasalahan yang ada.

    “Kesempatan yang diberikan pemerintah melalui Danantara ini membuka peluang untuk memenuhi arahan-arahan dari Pak Dony tadi bagaimana kita bisa me-recovery permasalahan-permasalahan lalu,” katanya.

    Dengan begitu, Glen optimis dalam waktu dua tahun ke depan Garuda akan kembali sehat dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa dalam membangun Garuda Indonesia.

    “Sehingga dengan sudah barang tentu dengan waktu-waktu tertentu dengan harapan bahwa paling tidak dua tahun ke depan kita bisa sehat dan kembali seperti cita-cita pendiri bangsa ini dalam mendirikan Garuda,” katanya.

    Sebagai informasi, suntikan modal Rp 23,67 triliun, ini rencananya sekitar Rp 8,7 triliun (37%) akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia, meliputi pemeliharaan dan perawatan pesawat.

    Sementara itu, Rp 14,9 triliun (63%) akan mendukung operasional Citilink yang terdiri atas Rp 11,2 triliun untuk modal kerja dan Rp 3,7 triliun untuk pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019-2021.

    (acd/acd)