Xcloud.id

Topik: BOS

  • Prabowo Makan Siang dengan Bos Bloomberg di Istana, Ini yang Dibahas

    Prabowo Makan Siang dengan Bos Bloomberg di Istana, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Michael Bloomberg, pendiri Bloomberg LP dan mantan Wali Kota New York, dalam jamuan makan siang resmi di Istana Merdeka, Selasa (18/11/2025).

    Undangan makan siang tersebut disampaikan oleh Prabowo kepada Bloomberg selama minggu Sidang Umum PBB (UNGA) pada September lalu.

    Sekadar informasi, Mike Bloomberg bukan hanya tokoh bisnis besar, tetapi juga filantropis aktif melalui Bloomberg Philanthropies. 

    Perusahaan dan yayasannya telah menjalin kerja sama nyata dengan Indonesia dalam sejumlah inisiatif mulai dari investasi energi bersih, kesehatan publik, hingga konservasi laut. 

    Sebelumnya, dalam pertemuan Prabowo dan Bloomberg di sela UNGA, Bloomberg menyebut bahwa Presiden RI sangat berkomitmen untuk memperluas peluang ekonomi lewat investasi energi hijau dan pelindungan sumber daya kelautan. 

    Kemitraan Bloomberg Philanthropies dengan pihak Indonesia sudah berjalan lama, misalnya lewat kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk percepatan transisi energi bersih dan ekonomi biru (blue economy). 

    Makan siang ini diperkirakan tidak hanya sebagai ajang diplomasi dan silaturahmi, tetapi juga menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi strategis antara Indonesia dan Bloomberg dalam isu-isu keberlanjutan dan pembangunan jangka panjang.

    Sekadar informasi, Tokoh bisnis sekaligus filantropis dunia, Michael Bloomberg mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela agenda Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat. 

    Keduanya membahas peluang kerja sama dalam pengembangan energi bersih dan perlindungan sumber daya laut.  

    Melalui akun Instagram resminya @mikebloomberg, mantan Wali Kota New York tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi rakyat Indonesia, termasuk melalui investasi energi terbarukan dan upaya menjaga ekosistem laut yang menjadi penopang jutaan mata pencaharian.

    “Presiden Indonesia Prabowo berkomitmen untuk memperluas peluang ekonomi bagi rakyatnya, termasuk melalui investasi energi bersih dan perlindungan sumber daya laut yang mendukung begitu banyak mata pencaharian,” tulis Bloomberg dalam Instagram resmi, pada Senin (23/9/2025).

    Bloomberg menilai bahwa pertemuan ini mempertegas arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas.

    Melalui Bloomberg Philanthropies dan Bloomberg LP, dia mengatakan organisasi tersebut selama ini aktif mendukung berbagai inisiatif global di bidang iklim, energi terbarukan, serta tata kelola kelautan. 

    “Saya senang dapat berbicara dengannya hari ini tentang bagaimana @bloomberg dan @bloombergdotorg dapat terus menjadi mitra dalam pekerjaan ke depannya,” tandas Bloomberg.

  • Komisi VI DPR Cecar Menkop & Bos Agrinas soal Biaya-Desain Kopdes Rp 1,6 M

    Komisi VI DPR Cecar Menkop & Bos Agrinas soal Biaya-Desain Kopdes Rp 1,6 M

    Jakarta –

    Desain dan biaya pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp 1,6 miliar per unit menjadi sorotan Komisi VI DPR RI. Sejumlah anggota meragukan semua Kopdes Merah Putih akan dibangun dengan desain yang telah dibuat oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

    Cecaran datang di tengah Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memperlihatkan desain dari bangunan fisik Kopdes Merah Putih. Hal ini terjadi saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan Agrinas Pangan Nusantara.

    Mulanya, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Aimah Nurul Anam yang mempertanyakan berapa anggaran pembangunan. “Biaya satu gedung berapa pak?,” tanya Mufti.

    Kemudian Joao langsung menjawab, biaya pembangunan satu unit Kopdes Merah Putih mencapai Rp 1,6 miliar. Ia mengklaim harga tersebut cukup rasional.

    “Satu gedung KDMP ini kita menganggarkan Rp 1.658.000.000, kurang lebih sekitar Rp 2.938.000 per meter persegi untuk seluruh Indonesia. Menurut kami itu harga yang rasional,” tuturnya.

    Lalu dilanjutkan dengan Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nurdin Halid mempertanyakan apakah semua Kopdes Merah Putih akan dibangun sesuai yang telah didesain. Ia meragukan karena khawatir desain tersebut tidak merata untuk 80.000 Kopdes Merah Putih.

    “Pertanyaan saya apakah akan dibangun gerai seperti ini?” tanya dia.

    “Betul,” jawab Joao.

    “Mohon dipertimbangkan Pak Menteri, Pak Dirut, jangan sampai jadi kandang kambing. Karena ada desa pak penduduknya 500 atau 100, atau 1.000 dan itu rumahnya berjauhan. Itu nggak mungkin yang kampungnya jauh itu jaraknya 5 km, 3 km (dari Kopdes) belum tentu saja mau datang belanja. Pengalaman dulu, bangun gudang pupuk 30 ton, jadi kandang kambing,” jawab Nurdin.

    Desain Koperasi Desa Merah Putih Foto: Dok. YouTube Komisi VI DPR RI

    Desain Kopdes Merah Putih

    Menurut dia, dengan desain yang dibuatkan Agrinas Pangan cocok untuk ditempatkan pada daerah Jawa. Namun, untuk daerah yang tidak banyak masyarakatnya diusulkan berbeda agar tidak dialihfungsikan jika penjualan Kopdes Merah Putih sepi pembeli.

    “Untuk seluruh Jawa bisa karena penduduknya banyak, kelurahan banyak ini cocok. Tetapi Kalimantan, Papua, Sulawesi, mohon dipertimbangkan,” lanjutnya.

    Kemudian Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan desain Kopdes akan menyesuaikan daerah atau desa. Namun saat ini tengah diprioritaskan pembangunan pada tanah yang telah siap dibangun.

    “Saat ini diprioritaskan yang tunggal, standarnya untuk tanah tanah yang sudah siap, nanti ketika Januari-Februari menyesuaikan kondisi desa,” ucapnya.

    Desain Koperasi Desa Merah Putih Foto: Dok. YouTube Komisi VI DPR RI

    Kemudian, dalam sesi tanggapan, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Aimah Nurul Anam kembali menanggapi anggaran pembangunan Kopdes Merah Putih. Ia menyebut anggaran pembangunan menghamburkan uang negara.

    “Kenapa harus capai capai membuang anggaran negara yang hari ini rakyat buat makan besok aja susah. Apalagi, jangankan Rp 1,6 miliar dalam membangun satu gedung, Rp 1 miliar sudah Rp 80 triliun uang negara yang dihamburkan,” ucapnya.

    Desain Koperasi Desa Merah Putih Foto: Dok. YouTube Komisi VI DPR RI

    Dalam paparan, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan pembangunan gerai Kopdes telah dimulai sejak 17 Oktober 2025. Saat ini sebanyak 13.772 atau 16,44% dari target titik tanah tengah dilakukan pembangunan.

    “Desain atau denah dari gerai Kodes, bangunannya seluas 20×30, dengan membagi 6×17 itu akan digunakan sebagai gerai tokonya. Kemudian di dalam gerai toko itu ada juga 3,5×10 itu untuk klinik desa, di mana nanti bisa digunakan oleh dokter-dokter yang ada di desa. Selain itu juga ada gudang untuk pupuk sekitar 4×6, itu di luar daripada gudang untuk bahan-bahan pokok yang akan dijual,” terangnya.

    Saat ini telah ada 30.378 titik tanah yang siap dibangun Kopdes Merah Putih. Agrinas Pangan menargetkan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih dapat mencapai 2.930 titik per hari.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • Bos Pertamina Respons Revisi UU Migas, Sampaikan 4 Usulan

    Bos Pertamina Respons Revisi UU Migas, Sampaikan 4 Usulan

    Jakarta –

    Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) kembali dibahas DPR. Dalam rapat bersama Komisi VII DPR, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan empat usulan strategis terhadap RUU Migas.

    Simon menjelaskan di sektor hulu migas masih membutuhkan adanya penguatan regulasi khususnya yang berkaitan dengan investasi. Dengan penguatan regulasi ini ujungnya akan meningkatkan investasi yang akan berdampak terhadap peningkatan produksi migas RI.

    Simon menjelaskan kondisi saat ini ada kesenjangan antara produksi dan konsumsi energi, dimana konsumsi energi RI terus tumbuh. Namun di sisi lain produksi migas cenderung turun yang mengakibatkan akhirnya RI harus mengimpor energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

    Simon mengatakan investasi di hulu migas sebagai motor penggerak produksi migas terus menurun. Menurutnya kondisi ini membutuhkan dorongan regulasi yang kuat. Hal ini bisa dilakukan melalui revisi uu migas.

    “Tanpa dukungan regulasi yang kuat, daya tarif investasi akan terus melemah dan tentunya ketahanan energi akan terancam. Dengan demikian, menurut aspirasi kami, RUU migas adalah solusi strategis yang tadi kami catat sebagai solusi yang bisa memberikan hasil cepat, hasil terbaik cepat dan tentunya selamat,” katanya dalam RDP dengan Komisi XII DPR, Senin (17/11/2025).

    Dalam RUU Migas ini, Simon menyoroti, pertama, soal kelembagaan hulu migas sesuai pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengusulkan adanya negara dapat membentuk atau menunjuk badan usaha milik negara yang diberikan konsesi untuk mengelola migas yang akan melakukan kontrak kerja sama dengan badan usaha.

    Kedua, perencanaan hulu hilir migas dalam bentuk Rencana Umum Migas Nasional (RUMGN) dan Rencana Umum Migas (RUMG) sebagai payung hukum investasi. Hal ini mengikuti adanya RUPTL di sektor ketenagalistrikan.

    Ketiga, adalah kepastian fiskal dan perpajakan yang menyesuaikan dengan keekonomian wilayah kerja khususnya untuk deep water, enhanced oil recovery, non-conventional, untuk lapangan tua, inisiatif dekarbonisasi serta penerapan konsep refinancing.

    Keempat, pembentukan petroleum fund yang dikelola oleh BUMN Migas untuk kepentingan migas antara lain eksplorasi, infrastruktur, dekarbonisasi dan lain-lain.

    “Berikut yang kami maksudkan adalah beberapa aspirasi dari kami dan tentunya kami juga mohon dukungan serta masukan dari pimpinan serta anggota Komisi 12 yang kami yakin akan bersama-sama akan terus memberikan dedikasi terbaik untuk mendorong pertumbuhan sektor energi nasional,” terang Simon.

    (hns/hns)

  • Game Horizon Mobile Bakal Dirilis, Tanggal Peluncuran Masih Misteri

    Game Horizon Mobile Bakal Dirilis, Tanggal Peluncuran Masih Misteri

    Jakarta –

    Sony bersama dengan NCSoft telah mengumumkan game Horizon terbaru berujudul Horizon Steel Frontiers, yang khusus dirancang untuk perangkat seluler. Game MMORPG ini akan berlatar dunia seri Horizon yang digarap oleh Guerrilla.

    Horizon Steel Frontiers merupakan versi multiplayer dari seri aslinya. Di dalam game, mereka menawarkan beragam fitur menarik, mulai dari kustomisasi karakter, fitur sosial, dan pertarungan bos bergaya raid yang membutuhkan banyak pemain untuk bisa mengalakannya.

    Gameplay PvE-nya sepertinya terinspirasi dari Monster Hunter besutan Capcom, meskipun dengan musuh khas robot dinosaurus Horizon. Nantinya gamer akan berperan sebagai pemburu mesin di Deadlands, sebuah wilayah yang desainnya terinspirasi oleh Arizona dan New Mexico.

    Ribuan pemain akan berbagai dunia dan saling bekerja sama untuk berburu hingga memperebutkan sumber daya. Jadi gamer tidak hanya saling membantu, tapi juga harus melawan pemain lain yang punya misi serupa.

    Inti dari pemainan ini adalah perburuan mesin berskala besar. Sistem baru di dalam permainan mencakup kemampuan memanjat menggunakan alat bernama Pullcaster, mengatur sebuah jebakan, dan gamer juga bisa mengambil senjata mesin yang terjatuh untuk disimpan di tunggangan.

    “Game ini mengembangkan gameplay aksi-berburu khas Horizon sambil memperkenalkan sistem MMORPG canggih, yang menampilkan pertempuran yang sangat dapat disesuaikan dan kebebasan pemain yang luas. Game ini bertujuan untuk menghadirkan pengalaman Horizon yang unik bagi para pemain di seluruh dunia,” tulis NCSoft dalam pernyataan resminya, Senin (17/11/2025).

    Untuk menghilangkan rasa penasaran gamer terkait game ini, NCSoft sudah meluncurkan trailernya berdurasi 10 menit, walaupun apa yang ditampilkan tidak menggambarkan versi asli game-nya nanti. Pada video singkat ini, pengembang menyoroti dunia Horizon Steel Frontiers, sederet makhluk mekanis, dan pertempuran sengit yang begitu unik.

    Jan-Bart Van Beek, Direktur Studio dan Direktur Seni di Guerrilla, mengaku gembira dapat berkolaborasi dengan NCSOFT untuk mewujudkan pengalaman Horizon ini . Selain itu, CEO & CCO (Chief Creative Officer) NC, Taekjin Kim, berharap para pemain bisa menikmati pengalaman bermain game Horizon yang baru dari kemitraan ini.

    Namun sayangnya, belum ada informasi terkait tanggal perilisannya. Selain itu, Horizon Steel Frontiers rencananya juga akan tersedia di PC melalui Purple, platform game milik NCSoft.

    NCSoft merupakan perusahaan video game asal Korea Selatan. Mereka terkenal dengan game MMO seperti Guild Wars dan Lineage.

    (hps/fyk)

  • Bos KCIC Serahkan Urusan Utang Kereta Cepat ke Danantara

    Bos KCIC Serahkan Urusan Utang Kereta Cepat ke Danantara

    Jakarta –

    Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyerahkan urusan restrukturisasi atau penyelesaian utang kereta cepat kepada Danantara.

    Masalh utang proyek kereta cepat mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembayarannya tidak memakai APBN

    “Pokoknya kalau untuk restrukturisasi kan kita serahkan ke Danantara,” ujar Dwiyana di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

    Dwiyana memastikan akan mengikuti semua keputusan dari Danantara. Ia menyerahkan sepenuhnya apapun mekanisme dan skema penyelesaian utang yang diambil.

    “KCIC di bawah Danantara, jadi apapun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara,” tuturnya.

    Dwiyana juga sudah bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Maksud kedatangannya itu disebut untuk membahas persoalan teknis kereta cepat.

    Airlangga mengatakan pertemuan itu belum menghasilkan keputusan alias pembahasannya belum selesai. Ia tidak mau bicara secara gamblang terkait pertemuannya, termasuk saat ditanya apakah pertemuan tersebut membahas soal utang.

    “KCIC pertemuan teknis. Teknis, belum selesai pembahasannya,” kata Airlangga.

    (aid/hns)

  • Bos Pajak Lapor ke DPR soal Aturan Direvisi, Ini Rinciannya

    Bos Pajak Lapor ke DPR soal Aturan Direvisi, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan direvisi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto saat rapat dengan Komisi XI DPR.

    Dalam penjelasannya, Bimo menyebut ada 5 PP yang telah diterbitkan, sementara 1 lainnya belum diterbitkan. Aturan yang terbit, pertama, PP No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    Kedua, PP 49 Tahun 2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPN dan PPnBM Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu dan/atau Pemanfaatan JKP Tertentu dari Luar Daerah Pabean

    Ketiga, PP 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Keempat, PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

    Kelima, PP 58 Tahun 2022 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WPOP

    Bimo menjelaskan, terdapat perubahan pada PP 55 tahun 2022 terkait proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Menurut Bimo, Indonesia direkomendasikan untuk mengatur secara eksplisit mengenai biaya suap.

    “Ini ada beberapa latar belakang yang memang mendesak kita melakukan perubahan. Yang pertama itu terkait dengan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD, yang mana atas proses aksesi tersebut Indonesia diminta mengatur secara eksplisit mengenai biaya suap,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    “Maka kami mengusulkan di dalam PP 55 Tahun 2025 ada usulan perubahan penambahan Pasal 20A terkait dengan pengaturan biaya suap, gratifikasi, sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto,” sambung Bimo.

    Bimo juga menyinggung adanya praktik bouncing atau menahan omzet yang dilakukan pengusaha. Terindikasi juga praktik firm splitting atau pemecahan usaha yang sudah besar agar tetap bisa menggunakan tarif PPh final 0,5%.

    “Ada beberapa praktik dari wajib pajak yang mendapat fasilitas PPH final 0,5% ini melakukan praktek bouncing atau menahan omset dan melakukan praktek firm splitting atau pemecahan usaha,” ujar Bimo.

    Sementara itu, satu PP belum diterbitkan yakni terkait Peta Jalan Pajak Karbon. Bimo menyebut Kementerian Keuangan terus merancang peraturan turunan dari PP tersebut.

    “Kalau dari kami sendiri, perancangan peraturan turunan dari PP tentang Peta Jalan Karbon sudah kami draft menyesuaikan nanti PP yang bersangkutan,” tutup Bimo.

    (ily/hns)

  • Orang-orang Terkaya Dunia Mau Bangun Pusat ‘Harta Karun’ di Bulan

    Orang-orang Terkaya Dunia Mau Bangun Pusat ‘Harta Karun’ di Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa teknologi berbondong-bondong membangun infrastruktur data center untuk mengembangkan kecerdasan buatan (AI). Sudah banyak kontroversi yang muncul akibat pembangunan data center yang ‘haus’ air dan listrik.

    Di satu sisi, data center menjadi ‘harta karun’ baru yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, utamanya di negara-negara berkembang yang memiliki lahan dan sumber daya memadai. Namun, data center juga berpotensi memicu krisis pasokan air dan listrik, sehingga berdampak kepada kehidupan masyarakat.

    Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan keadaan darurat energi di negaranya. Pemerintah AS mengatakan perlu menambah kapasitas dalam jumlah besar untuk menangani permintaan listrik yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan.

    Sementara itu, perusahaan-perusahaan AI sedang membangun kemampuan pembangkit energi mereka sendiri sambil menunggu jaringan listrik pulih. xAI milik Musk, misalnya, telah menggunakan turbin gas sebagai sumber daya sementara. OpenAI juga mendorong pemerintah untuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan guna menambah 100 gigawatt per tahun.

    Keterbatasan pasokan air dan listrik di Bumi membuat para pengusaha AI mengeksplor kemungkinan membangun data center di luar angkasa, tepatnya di Bulan.

    “Bulan adalah anugerah dari alam semesta,” ujar Jeff Bezos baru-baru ini ketika berbicara tentang manfaat eksplorasi Bulan dan pemanfaatannya sebagai pangkalan peluncuran proyek di luar angkasa.

    Pernyataan ini muncul di tengah upaya perusahaan roket Blue Origin dan SpaceX milik Elon Musk untuk membuat perjalanan luar angkasa lebih murah dan rutin.

    Tidak jelas mana yang lebih mendekati kenyataan: pangkalan Bulan atau AI superintelijen? Namun, keduanya tampaknya bertemu di era antusiasme investor yang membuat beberapa orang khawatir kita berada dalam gelembung AI atau ‘AI bubb;e’

    Yang jelas, ekonomi data center berbasis luar angkasa saat ini tidak masuk akal. Namun, hal itu mungkin terjadi di masa depan, sekitar satu dekade dari sekarang, menurut analisis Phil Metzger, seorang profesor riset di University of Central Florida dan mantan anggota Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA), dikutip dari MSN berdasarkan laporan Wall Street Journals, Senin (17/11/2025)/

    “Para penggemar luar angkasa (seperti saya) telah lama mencari potensi bisnis untuk memungkinkan migrasi manusia ke luar planet Bumi,” tulisnya di X di tengah kehebohan baru tersebut.

    “Saya pikir server AI di luar angkasa adalah contoh bisnis nyata pertama yang akan mengarah pada lebih banyak lagi,” ia menuturkan.

    Empat puluh tahun yang lalu, ketika film “Back to the Future” dirilis, poin pentingnya menyorot pada kebutuhan untuk menghasilkan energi yang begitu besar sehingga perjalanan waktu terasa masuk akal bagi penonton.

    Alur ceritanya berkisar pada kebutuhan untuk menemukan daya sebesar 1,21 gigawatt, atau setara dengan sambaran petir, untuk mengirim mesin waktu DeLorean milik Doc Brown yang terkenal kembali ke rumah.

    Kini, 1 gigawatt, yang pernah dicatat oleh Departemen Energi, hanya sekitar setengah daya yang dihasilkan Bendungan Hoover. Argumen ini pada dasarnya bermuara pada keyakinan bahwa kebutuhan AI pada akhirnya akan tumbuh begitu besar sehingga infrastruktur yang dibangun perlu pindah ke luar angkasa. Di sana, daya matahari dapat dipanen dengan lebih efisien.

    Bos-bos Raksasa Jajah Antariksa

    Sinar matahari dapat langsung dan konstan sehingga panel surya dapat mengumpulkan sinarnya, tanpa awan, tanpa hujan badai, tanpa malam hari. Kebutuhan pendinginan juga dapat berkurang karena ruang hampa.

    Selain itu, tidak ada lagi regulasi merepotkan yang sering dikeluhkan para pengusaha karena dinilai memperlambat pembangunan pembangkit listrik baru untuk memenuhi kebutuhan data center.

    “Kita akan mampu mengalahkan biaya data center terestrial di luar angkasa dalam beberapa dekade mendatang,” kata Bezos di sebuah konferensi teknologi bulan lalu.

    “Luar angkasa pada akhirnya akan menjadi salah satu tempat yang terus membuat Bumi lebih baik,” ia mebnuturkan.

    Tentu saja hipotesis ini masih awal. Di Alphabet, rencana Google terdengar agak konservatif. Perusahaan mesin pencari tersebut beberapa saat lalu mengumumkan Project Suncatcher, yang digambarkannya sebagai proyek moonshot untuk meningkatkan skala pembelajaran mesin (machine learning) di luar angkasa. Mereka berencana meluncurkan dua satelit prototipe pada awal 2027 untuk menguji perangkat kerasnya di orbit.

    “Seperti halnya moonshot, ini akan mengharuskan kami memecahkan banyak tantangan teknik yang rumit,” tulis Pichai di media sosial.

    Nvidia juga telah mengumumkan kemitraan dengan perusahaan rintisan Starcloud untuk mengembangkan data center berbasis luar angkasa. Tak mau kalah, Musk telah melukiskan visi terbarunya sendiri untuk dunia luar angkasa.

    Ia telah lama mengincar Mars, pendorong utama SpaceX. Namun dalam beberapa minggu terakhir, ia lebih banyak berbicara tentang bagaimana ia dapat menggunakan pesawat luar angkasanya untuk menyebarkan versi baru satelit Starlink bertenaga surya miliknya yang dilengkapi dengan laser berkecepatan tinggi untuk membangun data center di luar angkasa.

    Pada pekan lalu, Musk kembali menegaskan bagaimana satelit-satelit AI tersebut akan mampu menghasilkan 100 gigawatt daya surya tahunan atau kira-kira seperempat dari konsumsi rata-rata AS dalam setahun.

    “Kami telah merencanakannya,” ujarnya kepada investor Ron Baron dalam sebuah acara.

    Sebelumnya, Musk menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu empat hingga lima tahun lagi untuk mencapai kemampuan tersebut. Ia juga mengutarakan ide-ide yang lebih liar, dengan mengatakan di X bahwa 100 terawatt per tahun “dimungkinkan dari pangkalan Bulan yang memproduksi satelit AI bertenaga surya secara lokal dan mempercepatnya hingga mencapai kecepatan lepas dengan penggerak massa.”

    Singkatnya, Musk menyatakan bahwa pangkalan Bulan akan memproduksi satelit dan melemparkannya ke orbit dengan ketapel. Dan panel surya satelit-satelit tersebut akan menghasilkan 100.000 gigawatt per tahun.

    “Saya pikir kita akan melihat kecerdasan terus berkembang hingga ke titik di mana sebagian besar tenaga matahari dimanfaatkan untuk komputasi,” kata Musk dalam sebuah konferensi teknologi pada bulan September.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Elon Musk Punya Rp 7.800 T Tapi Hidup Seperti Orang Miskin

    Elon Musk Punya Rp 7.800 T Tapi Hidup Seperti Orang Miskin

    Jakarta –

    Bos Tesla, Elon Musk, adalah orang terkaya di dunia selama beberapa tahun terakhir. Menurut Forbes, saat ini hartanya tembus USD 467 miliar atau di kisaran Rp 7.800 triliun.

    Meski begitu, Musk bersikeras menjalani gaya hidup yang jauh dari kesan glamor. Ia mengatakan tinggal di sebuah rumah di Texas senilai USD 50.000.

    Mantan pasangannya, Grimes menyebut ia tidak hidup dengan kemewahan berlebihan. “Bro tak hidup seperti miliarder. Kadang dia hidup di bawah garis kemiskinan,” ujarnya. Pernah suatu ketika, Musk menolak membeli kasur baru, padahal sudah berlubang.

    Rumah mewah yang dijual

    Musk dulunya memiliki portofolio properti mengesankan. Wall Street Journal melaporkan pada 2019 bahwa ia menghabiskan USD 100 juta untuk membeli tujuh rumah dalam kurun waktu sekitar tujuh tahun, sebagian besar di lingkungan elite Bel-Air, California.

    Namun pada 2020, Musk berubah pikiran, bahwa ia akan menjual hampir semua harta fisik dan takkan memiliki rumah. “Aku mendedikasikan diri pada Mars dan Bumi. Kepemilikan hanya akan membebanimu,” tulisnya.

    Pada 2021, Musk mencuit rumah utamanya adalah rumah prefabrikasi sederhana yang ia beli sekitar USD 50.000 di selatan Texas, tempat SpaceX beroperasi. “Rasanya cukup keren,” ujar Musk tentang hunian sederhananya itu.

    Tahun berikutnya, Musk mengklaim sama sekali tidak punya rumah. “Aku benar-benar tinggal di rumah teman. Kalau aku bepergian ke Bay Area, tempat sebagian besar rekayasa Tesla berada, aku biasanya bergiliran menumpang di kamar cadangan teman,” klaimnya.

    Pada 2015, CEO Google saat itu, Larry Page, mengatakan Musk seperti tunawisma. “Ia akan mengirim email dan berkata, Aku tidak tahu mau tidur di mana malam ini. Bisakah aku mampir?’”

    Mobil-mobil mewah

    Dikutip detikINET dari BBC, meski Musk tidak menghamburkan uang untuk properti, urusan mobil lain cerita. Ia memiliki koleksi kendaraan yang besar, unik, dan dalam beberapa kasus sangat luar biasa.

    Ada Ford Model T yang dikenal sebagai kendaraan terjangkau pertama yang merevolusi industri otomotif. Ada Jaguar E-Type Roadster tahun 1967, McLaren F1 tahun 1997, yang pernah ia tabrakkan dan diperbaiki sebelum akhirnya dijual, dan Tesla Roadster, model Tesla pertama yang dijual dan terkenal karena diluncurkan ke angkasa di 2018.

    Paling unik adalah Lotus Esprit tahun 1976 yang dikendarai James Bond dalam film The Spy Who Loved Me (1977). Dalam film tersebut, mobil itu bisa berubah jadi kapal selam. Musk membelinya dalam lelang di 2013 hampir senilai USD 1 juta dengan tujuan mengembalikan kemampuan transformasinya seperti dalam film.

    Terbang dengan jet pribadi

    Musk mengakui pesawat adalah hal lain yang ia rela habiskan uangnya untuk mendukung dedikasinya pada pekerjaan. “Kalau tidak menggunakan pesawat, aku punya lebih sedikit waktu untuk bekerja,” katanya dalam wawancara TED 2022.

    Di antara jet pribadi dalam koleksinya terdapat sejumlah model Gulfstream, masing-masing bernilai puluhan juta dolar. Ia menggunakannya untuk bepergian antar lokasi SpaceX dan Tesla di AS, serta perjalanan internasional.

    Filantropi yang tidak biasa?

    Musk menyumbang miliaran dolar dalam bentuk saham kepada badan amal dan menjanjikan banyak juta dolar ke berbagai tujuan. Namun New York Times tahun lalu menyebutnya acak dan sebagian besar menguntungkan diri sendiri, membuatnya memenuhi syarat untuk potongan pajak besar dan membantu bisnis-bisnisnya.

    Yayasan amalnya adalah Musk Foundation. Namun New York Times melaporkan yayasan tersebut gagal memenuhi jumlah sumbangan minimum yang diwajibkan tiga tahun berturut-turut. Banyak donasi diberikan ke organisasi yang berkaitan dengan Musk.

    Bagi Musk, keberadaan bisnis-bisnisnya sendiri sudah merupakan kegiatan filantropi: “Jika filantropi berarti cinta terhadap umat manusia, maka mereka adalah filantropi,” tegasnya.

    Tesla, katanya, mempercepat energi berkelanjutan. Sementara SpaceX berusaha memastikan kelangsungan hidup jangka panjang umat manusia dan Neuralink berusaha membantu mengatasi cedera otak dan risiko eksistensial dari AI.

    (fyk/rns)

  • Bos Pertamina Beberkan 4 Usulan Kunci untuk RUU Migas

    Bos Pertamina Beberkan 4 Usulan Kunci untuk RUU Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan empat usulan untuk revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

    Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025). Pertamina memandang RUU Migas bukan sekadar revisi aturan, melainkan lokomotif transformasi energi nasional.

    Menurut Simon, RUU Migas dapat menjadi lokomotif untuk meningkatkan cadangan migas dan mendorong Indonesia kembali mencapai swasembada energi.

    “RUU Migas adalah solusi strategis yang bisa memberikan hasil terbaik, cepat, dan selamat. Ini bukan hanya tentang industri, tetapi tentang masa depan bangsa,” ujarnya.

    Simon lantas menyampaikan empat fokus aspirasi utama yang dinilai penting untuk diakomodasi dalam RUU Migas. Pertama, kelembagaan hulu migas.

    Dia menyebut, Pertamina mendorong pembentukan atau penunjukan BUMN yang bertugas menjalankan konsesi pengelolaan migas sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Badan ini diharapkan menjadi pihak yang melakukan kontrak kerja sama dengan badan usaha.

    “Negara dapat membentuk atau menunjuk badan usaha milik negara yang diberikan konsesi untuk mengelola Migas yang akan melakukan kontrak kerja sama dengan badan usaha,” tutur Simon.

    Kedua, perencanaan hulu-hilir migas. Simon menyebut, RUU Migas harus memuat skema perencanaan setara Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di sektor kelistrikan.

    Dia mengatakan, RUU Migas harus memasukkan Rencana Umum Migas Nasional (RUMGN) dan Rencana Umum Pengembangan Migas (RUPMG) sebagai payung hukum investasi berbasis kebijakan energi nasional.

    Ketiga, kepastian fiskal dan perpajakan. Simon menyarankan skema fiskal yang lebih adaptif terhadap keekonomian wilayah kerja, terutama untuk deep water, enhanced oil recovery, lapangan tua, migas non konvensional, dan proyek dekarbonisasi.

    Selain itu, Simon menyoroti pentingnya penerapan konsep ring fencing. 

    Keempat, pembentukan Petroleum Fund. Pertamina mendorong adanya Petroleum Fund yang dikelola BUMN Khusus migas.

    Menurut Simon, dana ini difokuskan untuk pendanaan kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur, serta program dekarbonisasi.

    “Berikut yang kami maksudkan adalah beberapa aspirasi dari kami dan tentunya kami juga mohon dukungan serta masukan dari pimpinan serta anggota Komisi XII,” imbuh Simon.

    Lebih lanjut, Simon menegaskan bahwa RUU Migas memiliki posisi strategis untuk mempercepat pencapaian swasembada energi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Simon menilai saat ini terjadi kesenjangan yang kian melebar antara produksi dan konsumsi energi nasional. Konsumsi terus tumbuh, sementara produksi migas domestik cenderung menurun akibat natural declining. 

    Dia menyebut, kondisi itu memaksa Indonesia menutup kebutuhan melalui impor, di tengah investasi hulu migas yang justru semakin melemah.

    “Pertumbuhan konsumsi lebih besar daripada produksi kita, sehingga gap harus ditutup dengan impor. Padahal investasi hulu sebagai motor penggerak terus turun. Tanpa regulasi kuat, daya tarik investasi semakin melemah dan ketahanan energi terancam,” jelas Simon.

  • Bos Pajak Bakal Ubah Aturan Pajak 0,5% UMKM, Ini Alasannya!

    Bos Pajak Bakal Ubah Aturan Pajak 0,5% UMKM, Ini Alasannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tengah membahas perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

    Salah satu perubahan terkait dengan insentif pajak 0,5% terhadap UMKM dengan omzet paling tinggi Rp4,8 miliar.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa latar belakang dari pihaknya ingin mengubah aturan itu lantaran temuan beberapa praktik wajib pajak (WP) UMKM yang melakukan penahanan omzet (bunching) hingga pemecahan usaha (firm splitting). 

    “Temuan kami dari strategi tax planning, ada beberapa praktik dari WP yang mendapatkan fasilitas PPh final 0,5% melakukan praktik bunching atau menahan omzet, dan melakukan praktik firm splitting atau pemecahan usaha,” jelasnya pada rapat kerja (raker) Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). 

    Oleh sebab itu, lanjut Bimo, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan untuk pasal 57 ayat (1) dan (2) pada Bab 10 terkait dengan pengaturan ulang subyek PPh final 0,5% yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP PBT), dengan mengecualikan WP yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk penghindaran pajak atau anti avoidance rule. 

    Selain praktik diduga penghindaran pajak itu, otoritas turut menemukan indikasi WP UMKM yang masih memanfaatkan tarif PPh final 0,5% kendati peredaran bruto konsolidasi mereka sudah melewati ambang batas (threshold) yang sudah ditetapkan. 

    Untuk itu, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan pasal 58 yakni penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria WP PBT yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas baik yang dikenakan PPh final dan PPh nonfinal. “Itu termasuk perdaran bruto dari penghasilan di luar negeri.”

    Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk menghapus pemberian periode atau jangka waktu tertentu pemberian insentif PPh final 0,5%, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang (PT OP). 

    Bimo menyebut itu merupakan permintaan dari dunia usaha, di mana perpanjangan PPh final 0,5% untuk UMKM telah masuk menjadi paket kebijakan ekonomi 2025. 

    “Perubahan pasal 59 penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perseorangan yang didirikan satu orang (PT OP),” terang Bimo. 

    Dirjen Pajak Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut revisi PP tersebut sudah melalui rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum pada Oktober 2025 lalu. Kini, rancangan beleid itu sudah berada di Sekjen Kemenkeu untuk nantinya diajukan permohonan penandatanganan oleh Presiden.