Topik: BOS

  • Bos Djarum Victor Hartono Dicekal, Ini Duduk Perkara Kasus Dugaan Suap dan Korupsi Perpajakan

    Bos Djarum Victor Hartono Dicekal, Ini Duduk Perkara Kasus Dugaan Suap dan Korupsi Perpajakan

    Menurutnya, sudah ada sejumlah pihak yang menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pajak tersebut. Penggeledahan pun dilakukan di beberapa tempat, salah satunya rumah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    “Terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak tahun 2016-2020 oleh oknum atau pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” ungkap dia.

    Belakangan, pada Kamis, 20 November 2025, mencuat lima nama yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi pajak tersebut. Pasalnya, mereka diajukan cekal oleh Kejagung ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Dari lima nama itu, empat diantaranya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.

    Yakni Ken Dwijugiasteadi selaku mantan Dirjen Pajak Kemenkeu; Bernadette Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Semarang, Jawa Tengah; Heru Budijanto Prabowo selaku Konsultan Pajak; Karl Layman selaku Pemeriksa Pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu. Sedangkan dari sisi pengusaha, Victor Hartono selaku Dirut PT Djarum. 

    Anang lantas membeberkan alasan utama permohonan cekal terhadap lima nama tersebut berdasarkan pertimbangan penyidik. 

    “Adanya kekhawatiran dari penyidik terhadap para pihak tersebut tidak hadir atau berpergian ke luar negeri dan untuk proses kelancaraan proses penyidikan,” terangnya.

  • Bos Djarum Victor Hartono Dicekal, Ini Duduk Perkara Kasus Dugaan Suap dan Korupsi Perpajakan

    Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono dan Eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Menteri Imipas: Sudah Kita Laksanakan

    Pencekalan eks Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasetiadi keluar negeri direspons Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dia mengaku belum mendapat laporan pencekalan tersebut.

    “Saya belum dapat laporan dari pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar aja proses hukum berjalan,” kata Purbaya di Kantornya, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Purbaya lantas membiarkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan tim mengusut tuntas dugaan kasus yang menyangkut program pengampunan pajak atau tax amnesty tersebut. Dalam prosesnya, dia mengaku ada beberapa anak buahnya yang dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan.

    “Ini kan kasus tax amnesty. Mungkin ada beberapa penilaian yang enggak terlalu akurat, saya enggak tahu. Nanti biar aja pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media,” ungkap dia.

    “Yang jelas beberapa orang kita dipanggil untuk memberi pernyataan dan kesaksian apa yang terjadi waktu itu. Saya pikir biar aja proses berjalan,” ujar Purbaya.

    Sembari berkelakar, dia menyebut penguatan kasus ini tidak termasuk dalam program bersih-bersih di Kementerian Keuangan.

    “Saya enggak pernah bersih-bersih, mereka (Kejagung) bersih-bersih sendiri. Yang saya minta ke teman-teman pajak, kerja lebih serius aja. Itu kan di masa lalu, bukan sekarang. Saya enggak tahu berapa kuat kasus itu. Biar aja Kejaksaan yang memprosesnya,” tuturnya.

     

  • Bos Djarum Victor Hartono Dicekal, Ini Duduk Perkara Kasus Dugaan Suap dan Korupsi Perpajakan

    Bos Djarum dan Mantan Dirjen Pajak Masuk Daftar Cekal Kejagung

    Pencekalan eks Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasetiadi keluar negeri direspons Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dia mengaku belum mendapat laporan pencekalan tersebut.

    “Saya belum dapat laporan dari pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar aja proses hukum berjalan,” kata Purbaya di Kantornya, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Purbaya lantas membiarkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan tim mengusut tuntas dugaan kasus yang menyangkut program pengampunan pajak atau tax amnesty tersebut. Dalam prosesnya, dia mengaku ada beberapa anak buahnya yang dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan.

    “Ini kan kasus tax amnesty. Mungkin ada beberapa penilaian yang enggak terlalu akurat, saya enggak tahu. Nanti biar aja pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media,” ungkap dia.

    “Yang jelas beberapa orang kita dipanggil untuk memberi pernyataan dan kesaksian apa yang terjadi waktu itu. Saya pikir biar aja proses berjalan,” ujar Purbaya.

    Sembari berkelakar, dia menyebut penguatan kasus ini tidak termasuk dalam program bersih-bersih di Kementerian Keuangan.

    “Saya enggak pernah bersih-bersih, mereka (Kejagung) bersih-bersih sendiri. Yang saya minta ke teman-teman pajak, kerja lebih serius aja. Itu kan di masa lalu, bukan sekarang. Saya enggak tahu berapa kuat kasus itu. Biar aja Kejaksaan yang memprosesnya,” tuturnya.

  • Eks Dirjen Pajak dan Bos Djarum di Pusaran Skandal Tax Amnesty, Ini Duduk Perkaranya

    Eks Dirjen Pajak dan Bos Djarum di Pusaran Skandal Tax Amnesty, Ini Duduk Perkaranya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan lima orang, termasuk mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi dan Bos Djarum Victor Rachmat Hartono, agar dicegah ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi terkait pajak periode 2016-2020.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membenarkan terkait dengan kabar pencegahan lima orang tersebut.

    “Betul dan sudah kita laksanakan sesuai permintaan [Kejagung] tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    Plt Dirjen Imigrasi Kemenimipas, Yuldi Yusman mengatakan kepada Bisnis pada Kamis (20/11/2025), kelima orang dicegah keluar negeri, yaitu mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, Yuldi juga membeberkan ada empat orang lain yang telah diajukan pencegahan itu, yakni Victor Rachmat Hartono, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, nama Victor Rachmat Hartono merujuk pada Direktur Utama (Dirut) PT Djarum. Selanjutnya, Karl Layman merupakan pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak. Adapun, Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang dan Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak.

    Kelima orang tersebut dicegah mulai dari Kamis (14/11/2025) hingga enam bulan ke depan atau pada Kamis (14/5/2025).

    Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang dalam kasus dugaan korupsi terkait pajak.

    “Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak tersebut,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    Dia menjelaskan kasus ini berkaitan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi memperkecil pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak 2016-2020.

    Kejagung menduga perkara ini diduga dilakukan oleh oknum atau pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

    “Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak tahun 2016-2020 oleh oknum/pegawai pajak,” imbuhnya.

    Ketika dikonfirmasi Bisnis, Corporate Communication Djarum Budi Dharmawan belum dapat berkomentar terkait dengan pencegahan Victor Hartono.

    “Kami baru mengetahui hal tersebut dari berita,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi. JIBI/BISNIS

    Diduga Perkara Tax Amnesty

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait kasus yang mejerat nama Direktur Utama PT Djarum Victor Rahmat Hartono dan bekas Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Dia mengatakan pencegahan tersebut program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang dilakukan pemerintah beberapa tahun lalu. 

    Adapun, Vitor dan Ken menjadi dua pihak yang dicegah ke luar negeri oleh Imigrasi atas permintaan penyidik Kejaksaan Agung. Kendati demikian, Purbaya mengaku belum mendapatkan laporan dari Jaksa Agung mengenai penyidikan yang dilakukan di lingkup salah satu unit di bawah kementeriannya itu. Dia memastikan kasus itu terkait dengan dugaan korupsi pajak yang terjadi sebelum dia menjabat Menkeu. 

    “Ini kan beda, ini kan kasus Tax Amnesty kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang gak terlalu akurat, saya enggak tahu. Biar aja pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media,” ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025). 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku tidak ada informasi yang diterima olehnya mengenai penyidikan yang bergulir di Korps Adhyaksa. Namun, dia mengaku beberapa anak buahnya sudah dimintai keterangan oleh penyidik. 

    “Yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan,” tuturnya. 

    Adapun, Purbaya membantah bahwa proses hukum yang dilakukan Kejagung merupakan upaya bersih-bersih di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Apalagi, sebelum ini Kejagung juga diketahui mengusut dugaan korupsi ekspor limbah CPO yang ada di lingkungan Ditjen Bea Cukai. 

    Purbaya menyebut instruksinya kepada jajaran Kemenkeu, dalam hal ini otoritas pajak, untuk kerja dengan benar dalam mengelola penerimaan negara. Apalagi, sampai dengan Oktober 2025 ini, penerimaan pajak baru 70,2% dari outlook. 

    “Itu kan [kasus] di masa lalu, bukan zaman sekarang dan saya enggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar aja Kejaksaan yang memprosesnya,” ucapnya. 

  • Bos PT Zug Diperiksa KPK, Nama Gubernur Kalbar Ikut Terseret!

    Bos PT Zug Diperiksa KPK, Nama Gubernur Kalbar Ikut Terseret!

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah tahun 2015. Pada Kamis (20/11/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Zug Industry Indonesia, Williem, sebagai bagian dari pengusutan kasus yang mencuat saat Ria Norsan masih menjabat bupati Mempawah.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Namun, ia belum menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Williem.

    Kasus ini menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, karena proyek tersebut berlangsung saat ia menjabat bupati Mempawah pada periode 2009-2014 dan 2014-2018. Ria Norsan sudah dua kali diperiksa sebagai saksi, yakni pada 21 Agustus 2025 dan 4 Oktober 2025. Pada pemeriksaan pertama, ia dicecar selama 12 jam terkait perannya dalam proyek tersebut.

    Pada pemeriksaan kedua, penyidik menelusuri lebih jauh soal proses pengajuan anggaran hingga dugaan peran Ria Norsan dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 40 miliar.

    Proyek yang bermasalah itu meliputi peningkatan Jalan Sekabuk-Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam, yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Penyidik KPK juga telah menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Ria Norsan, serta rumah dinas bupati Mempawah, Erlina, yang juga merupakan istrinya. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen terkait perkara ini.

    KPK menegaskan akan terus mendalami dugaan keterlibatan Ria Norsan. Jika bukti yang dikumpulkan mencukupi, status hukumnya berpotensi dinaikkan menjadi tersangka.

    Hingga kini, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah. Dua di antaranya merupakan penyelenggara negara, Abdurrahman (A), selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Idi Syafriadi (IS), ketua kelompok kerja (Pokja) pengadaan. Sementara satu tersangka lain merupakan pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Aditama Borneo Prima, Lutfi Kaharuddin.

    KPK memastikan penyidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

  • Kejagung Beberkan Alasan Cekal Eks Dirjen Pajak – Bos Djarum Cs ke Luar Negeri

    Kejagung Beberkan Alasan Cekal Eks Dirjen Pajak – Bos Djarum Cs ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal alasan mencekal mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam kasus dugaan korupsi terkait pajak periode 2016-2020.

    Total ada lima orang yang diajukan cekal. Selain Ken, Kejagung juga turut mencekal Victor Rachmat Hartono, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan alasan pencekalan itu karena pihaknya khawatir Ken dkk bepergian ke luar negeri.

    “Adanya kekhawatiran dr penyidik terhadap para pihak tersebut tidak hadir atau bepergian ke LN,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

    Dia menekankan pada intinya pencekalan ini dilakukan untuk kelancaran proses penyidikan pada kasus dugaan korupsi pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak 2016-2020.

    “Untuk proses kelancaran proses penyidikan,” imbuhnya.

    Hanya saja, Anang belum mengungkap apakah lima orang yang dicekal itu sudah diperiksa atau tidak. Dia hanya mengungkap bahwa kelimanya masih berstatus saksi.

    “Iya [berstatus saksi],” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Kejagung mengungkap kasus ini diduga adanya kongkalikong antara oknum Ditjen Pajak dengan wajib pajak.

    Modusnya, melalui ‘kongkalikong’ ini wajib pajak atau perusahaan telah memperkecil pembayaran pajak. Setelah itu, oknum pada Ditjen Pajak  diduga mendapatkan keuntungan atau imbalan dari operasi itu.

  • Perintah Bos BI ke Bank Usai Diguyur Purbaya Rp 276 T

    Perintah Bos BI ke Bank Usai Diguyur Purbaya Rp 276 T

    Jakarta

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta perbankan untuk lebih cepat lagi menurunkan suku bunga kredit. Pasalnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di perbankan nasional.

    “Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan Rp 200 triliun SAL di lima perbankan pelat merah sejak 12 September 2025. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI,) dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing mendapat jatah Rp 55 triliun, sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

    Penempatan dana ke perbankan kembali dilakukan pada 10 November 2025 senilai Rp 76 triliun. Dana tersebut diberikan kepada Mandiri, BNI dan BRI masing-masing Rp 25 triliun, serta untuk pertama kalinya Bank Jakarta turut mendapatkan Rp 1 triliun.

    Kembali ke Perry, ia menilai penurunan suku bunga perbankan masih lambat. Dibandingkan dengan penurunan BI Rate sebesar 125 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.

    Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu sebesar 20 bps, dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9% pada Oktober 2025.

    “Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27% dari total DPK bank,” ungkap Perry.

    (aid/acd)

  • DKI kemarin, perundungan di sekolah hingga harga kios Pasar Pramuka

    DKI kemarin, perundungan di sekolah hingga harga kios Pasar Pramuka

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Rabu (19/11) mulai dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bekerjasama dengan pihak lainnya untuk mengatasi perundungan (bullying) di sekolah hingga penurunan harga sewa kios di Pasar Pramuka.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Dana BOS harus digunakan tepat sasaran dan transparan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengingatkan kepada setiap kepala sekolah di Jakarta agar menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tepat sasaran dan transparan

    “Gunakan dana BOS secara akuntabel dan tepat sasaran,” katanya saat melantik 673 kepala sekolah di Balai Kota Jakarta pada Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. DKI gandeng pihak lain atasi perundungan di sekolah

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan bekerjasama dengan pihak lainnya dalam upaya mengatasi perundungan (bullying) di sekolah di ibu kota.

    “Untuk mekanisme ‘bullying’ di lingkungan sekolah yang ada di DKI Jakarta, saya sudah meminta kepada Dinas Pendidikan bekerjasama dengan jajaran terkait,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Pasar Jaya turunkan harga sewa kios Pasar Pramuka 54 persen

    Perumda Pasar Jaya menurunkan harga dari nilai appraisal hingga 54 persen sebagaimana penyesuaian dan tindak lanjut dari proses evaluasi yang telah berjalan sejak diterbitkannya Kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pada 15 Mei 2024.

    “Sebelumnya, harga lantai dasar itu Rp940 juta dan lantai satu Rp640 juta. Kami melakukan penurunan harga dari nilai appraisal sampai dengan 54 persen. Penyesuaian harga ini merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi yang telah berjalan,” kata Manajer Humas Perumda Pasar Jaya Fahri Irfan di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Pemprov DKI sebut keberadaan “daycare” dukung Perda kota layak anak

    Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menyebutkan keberadaan tempat penitipan (daycare) ramah anak dapat mendukung implementasi peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan kota dan kabupaten layak anak.

    Kepala Dinas (PPAPP) DKI Jakarta Iin Mutmainah mengatakan layanan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk memastikan anak-anak usia 0-6 tahun mendapatkan pengasuhan yang sesuai dengan perkembangan dan hak-hak dasar mereka.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Mesin uap tempat usaha “laundry” di Jaktim meledak, dua orang terluka

    Sebuah tempat usaha penatu atau laundry di Jalan Delima Dua, Duren Sawit, Jakarta Timur, hancur akibat ledakan mesin uap pada Selasa (18/11) malam sehingga mengakibatkan dua pelanggan terluka.

    Salah satu pelanggan yang menjadi korban ledakan tersebut, yakni Memed menceritakan saat itu ia datang untuk mencuci dan mengambil pakaian yang sudah selesai dikerjakan.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Kekurangan Bacaan Jadi Tak Mau Berhenti Membaca, Murid SDN Pangkalan 1 Sambut Kiriman Buku
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        19 November 2025

    Dari Kekurangan Bacaan Jadi Tak Mau Berhenti Membaca, Murid SDN Pangkalan 1 Sambut Kiriman Buku Regional 19 November 2025

    Dari Kekurangan Bacaan Jadi Tak Mau Berhenti Membaca, Murid SDN Pangkalan 1 Sambut Kiriman Buku
    Tim Redaksi
    PANDEGLANG, KOMPAS.com
    — Kotak kardus berisi buku baru diletakkan di depan kelas 4 SDN Pangkalan 1, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (19/11/2025).
    Kepala
    SDN Pangkalan 1
    , Madyani, berdiri di sampingnya sambil membuka segel perlahan.
    Semua murid menahan napas.
    Begitu tutup kardus terangkat dan warna-warni sampul buku terlihat, ruang kelas pecah oleh sorak kecil dan tawa antusias.
    Revan (10) menghampiri lebih dulu, disusul Arul (10), lalu puluhan murid lainnya.
    Tanpa komando, mereka berebut mengambil buku dan langsung mencari tempat duduk.
    Ada yang membaca sambil tertawa kecil, ada yang menunjuk gambar, ada pula yang bergantian menunjukkan halaman favorit.
    “Sebelumnya saya jarang baca buku karena enggak ada, senang, gambarnya bagus, jadi mau baca terus,” kata Arul sambil menepuk-nepuk sampul buku bergambar dinosaurus.
    Revan yang duduk tak jauh darinya sudah berganti dua buku.
    “Boleh tukar lagi?” ucapnya sambil tertawa, sambil memilih
    buku baru
    untuk dibaca.
    Suasana kelas saat itu begitu riuh dengan suara murid membaca dan suara halaman buku yang dibolak-balik.
    Saat seluruh murid kelas 4 sudah mendapatkan buku, Madyani beranjak menuju ruang kelas 5 membawa kardus yang sama.
    Begitu memasuki kelas, beberapa siswa langsung berdiri mendekat.
    Mereka mengaku penasaran karena mendengar riuh dari kelas 4.
    Tak menunggu aba-aba, anak-anak mulai berebut melihat isi kardus dan memilih buku, sama riuhnya seperti yang terjadi di kelas sebelah.
    Di antara mereka ada Fahmi (11) yang memilih buku dengan raut serius.
    “Saya suka baca, cuma enggak ada bukunya. Kadang baca buku pelajaran ulang-ulang atau koran bekas,” katanya.
    Pemandangan spontan dan riuh itu jadi bukti sederhana jika anak-anak selama ini tidak malas membaca; mereka hanya tak pernah punya bahan bacaan yang menarik.
    Kiriman buku tersebut merupakan bagian dari
    program Jagat Literasi
    dalam rangkaian peringatan 30 tahun Kompas.com.
    Buku-buku itu berasal dari donasi pembaca, setelah sebelumnya
    Kompas.com
    mengadakan kegiatan literasi dan mengajar di sekolah.
    Kepala SDN Pangkalan 1, Madyani, mengatakan momen ini sudah lama dinanti oleh sekolahnya.
    “Ini merupakan kebahagiaan bagi kami. Secara pribadi, saya sangat takjub dengan kegiatan Kompas.com. Anak-anak membaca dengan antusias sekali. Di Pangkalan 1, kami punya rutinitas wajib setiap hari Rabu baca, apa pun bukunya. Sekarang mereka makin semangat,” kata Madyani usai menerima paket buku dari Kompas.com.
    Selama ini, menurutnya, kegiatan literasi berjalan terbatas karena hanya mengandalkan buku seadanya dari dana BOS.
    Namun, kini, koleksi buku di sekolahnya bertambah.
    “Jujur kami kesulitan buku, biasanya hanya baca buku pelajaran saja. Sampai anak-anak saya sarankan baca koran di rumah,” ujarnya.
    Madyani yakin, dengan adanya buku-buku ini, anak-anak akhirnya punya bahan bacaan yang bisa dinikmati, bukan hanya dipelajari.
    Dia juga berharap murid-muridnya akan punya alasan untuk membaca karena mereka ingin, bukan karena tugas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Kekurangan Bacaan Jadi Tak Mau Berhenti Membaca, Murid SDN Pangkalan 1 Sambut Kiriman Buku
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        19 November 2025

    Bertahun-tahun Tanpa Perpustakaan, Murid di Pandeglang Kini Temukan Dunia Lewat Buku Regional 19 November 2025

    Bertahun-tahun Tanpa Perpustakaan, Murid di Pandeglang Kini Temukan Dunia Lewat Buku
    Tim Redaksi
    PANDEGLANG, KOMPAS.com
    — Tangan Syahira (11) pelan menyusuri halaman buku bergambar tata surya. Di sebelahnya, Zahroh (11) dan Hafsah (11) membaca buku ekosistem serangga dengan serius.
    Siang itu, ruang kelas
    MI Hidayatul Mubtadi-ien
    , Kecamatan Sobang, Kabupaten
    Pandeglang
    , berubah menjadi tempat paling hidup. Bukan oleh riuh gaduh, melainkan rasa kagum anak-anak kelas VI yang baru merasakan membaca
    buku
    umum, selain buku pelajaran di sekolah.
    “Senang banget, biasanya cuma baca buku pelajaran saja,” kata Syahira, kepada Kompas.com di ruang kelas 6 MI Hidayatul Mubtadi-ien, Rabu (19/11/2025).
    Zahroh dan Hafsah mengangguk. Mereka mengaku baru tahu membaca di sekolah bisa semenarik itu.
    “Kalau di rumah sih biasa baca, ada komik, tapi ini bacanya di sekolah bareng-bareng teman yang lain,” seru, kata Hafsah.
    Tak jauh dari mereka, ada Zayed (12) yang memegang buku bergambar satwa. Dia sempat ragu sebelum mulai membaca perlahan.
    “Saya jarang baca buku karena tidak ada bukunya. Tapi sekarang saya mau rajin baca,” ucap dia setelah membuka lembar demi lembar halaman buku.
    Sejak duduk di bangku kelas 1, para siswa di sekolah ini belum pernah berkunjung ke
    perpustakaan
    . Bukan karena jauh, tapi karena sekolah tidak memilikinya.
    Di setiap kelas memang ada pojok baca, tapi hanya lemari saja dan beberapa lembar buku pelajaran isinya.
    Selama ini, satu-satunya bacaan mereka hanyalah buku pelajaran sumbangan dari Kementerian Agama dan juga dana BOS.
    Namun hari ini, ribuan buku bacaan hadir melalui program
    Jagat Literasi
    , rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kompas.com ke-30.
    Buku-buku itu berasal dari donasi pembaca Kompas.com, setelah sebelumnya relawan datang melalui kegiatan mengajar untuk berbagi inspirasi membaca.
    Ketika paket buku datang dan dibuka di dalam kelas, di depan murid, mereka spontan berebut memilih bacaan. Tak ada instruksi dari guru. Tanpa disuruh, mereka duduk dan langsung membaca.
    Kepala MI Hidayatul Mubtadiien, Abdul Manaf, menyebut bantuan buku ini sebagai momen bersejarah bagi sekolahnya.
    “Buku sudah sampai dan mereka sangat antusias. Dari dulu belum ada, sangat sulit sekali untuk buku umum, buku yang menarik minat baca murid, dari Kompas ini pertama kalinya (sumbang buku umum),” ujarnya.
    Dia berharap kehadiran buku-buku ini menjadi awal kebiasaan baru di sekolah.
    “Mudah-mudahan anak-anak semakin rajin membaca. Kami insyaallah akan buat rak atau lemari penyimpanan buku. Yang sedikit ini jadi awal, nanti bertambah,” kata Manaf.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.