Xcloud.id

Topik: BOS

  • Bos OJK Beberkan Empat Pilar Kesehatan Keuangan

    Bos OJK Beberkan Empat Pilar Kesehatan Keuangan

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya pembangunan financial health atau kesehatan keuangan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut konsep ini menjadi perhatian utama dalam kunjungan Ratu Maxima dari Belanda, selaku penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan. Menurut dia, kesehatan keuangan jauh lebih luas dibanding inklusi dan literasi yang selama ini menjadi indikator umum.

    “Ini yang menjadi tujuan dari kedatangan Ratu Maxima dari Belanda mengenai bagaimana kita membangun financial health atau kesehatan keuangan atau kesejahteraan keuangan. Memang untuk Indonesia ini relatif masih baru istilahnya kesejahteraan keuangan atau kesehatan keuangan,” kata Mahendra dalam National Financial Health Event, di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Mahendra menjelaskan, gagasan tersebut menekankan bagaimana kondisi keuangan rumah tangga berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan nasional. Konsep ini juga dinilai relevan untuk menjawab tantangan ekonomi yang semakin dinamis.

    “Berdasarkan pengalaman yang begitu banyak dilakukan oleh ibu Ratu, terlihat bahwa esensi yang lebih penting lagi adalah kesehatan keuangan atau kesejahteraan keuangan seseorang, terutama rumah tangga terhadap kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bangsa dan negara,” ujarnya.

    OJK melihat, Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya memberikan akses ke layanan keuangan. Dengan empat pilar utama, financial health disusun sebagai kerangka besar untuk memastikan masyarakat bukan hanya mampu mengakses layanan keuangan, tetapi juga tangguh menghadapi risiko dan memiliki rencana jangka panjang.

  • Muak dengan HP Zaman Now, Bos ChatGPT Bikin Penggantinya

    Muak dengan HP Zaman Now, Bos ChatGPT Bikin Penggantinya

    Jakarta –

    “Saat orang melihatnya, mereka berkata, Itu saja? Sangat sederhana.” Begitulah cara CEO OpenAI, Sam Altman, menggambarkan prediksinya mengenai respons orang-orang saat nanti melihat perangkat AI besutan perusahaannya.

    Perangkat ini merupakan hasil kolaborasi OpenAI dan mantan kepala desainer Apple, Jony Ive. Belum banyak yang diketahui tentang produk ini, kecuali rumor perangkat tersebut akan tanpa layar dan seukuran saku.

    Awal tahun ini, OpenAI mengakuisisi startup desain milik Ive, io, untuk menghadirkan AI melalui semacam gadget jenis baru. Akhir pekan ini, Altman dan Ive berbicara lebih banyak mengenai visi mereka untuk perangkat AI tersebut.

    Meskipun OpenAI tak membagikan rincian spesifik perangkat yang masih prototipe tersebut, Ive dan Altman antusias menggambarkan produk itu dari segi vibe-nya. Altman membandingkannya dengan iPhone yang dijulukinya pencapaian puncak produk konsumen sejauh ini. Ia mendefinisikan hidupnya jadi dua masa yaitu sebelum iPhone dan masa sesudahnya.

    Namun, Altman mengeluhkan teknologi modern penuh gangguan. “Saat saya menggunakan perangkat saat ini atau sebagian besar aplikasi, saya merasa seperti sedang berjalan melewati Times Square di New York dan terus-menerus harus menghadapi segala ketidaknyamanan kecil di sepanjang jalan, lampu yang berkedip di wajah, orang-orang yang menabrak saya, suara bising di mana-mana, dan itu meresahkan,” ujarnya.

    Menurutnya, notifikasi yang terang dan berkedip serta aplikasi sosial yang memicu dopamin adalah letak kesalahan perangkat masa kini. “Saya rasa hal-hal itu tidak membuat hidup kita damai dan tenang serta tak membiarkan kita fokus pada urusan kita,” katanya.

    Sementara itu, nuansa perangkat AI ini akan lebih seperti ‘duduk di kabin terindah di tepi danau dan di pegunungan, serta sekadar menikmati kedamaian dan ketenangan’.

    Perangkat itu harus mampu menyaring berbagai hal bagi pengguna, karena pengguna akan memercayai AI untuk melakukan tugas-tugas bagi mereka dalam jangka waktu yang lama. Perangkat ini juga harus memiliki kesadaran kontekstual mengenai kapan waktu terbaik untuk menyajikan informasi kepada pengguna dan meminta masukan.

    “Anda memercayainya seiring berjalannya waktu dan ia benar-benar memiliki kesadaran kontekstual luar biasa tentang seluruh hidup Anda,” tambah Altman yang dikutip detikINET dari Tech Crunch.

    Ive mengonfirmasi perangkat ini diperkirakan akan tersedia dalam waktu kurang dari dua tahun. “Saya juga menyukai produk yang sangat cerdas dan canggih yang ingin Anda sentuh, dan Anda tidak merasa terintimidasi, serta ingin Anda gunakan hampir tanpa beban, di mana Anda menggunakannya nyaris tanpa berpikir, bahwa itu memang hanya alat,” katanya.

    (fyk/rns)

  • Purbaya Kembali Singgung Tax Amnesty usai Suryo Utomo Diperiksa Kejagung

    Purbaya Kembali Singgung Tax Amnesty usai Suryo Utomo Diperiksa Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih memantau apakah kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pelaksanaan pengampunan pajak alias tax amnesty atau tidak.

    Pernyataan itu dia sampaikan usai penyidik Kejagung memeriksa mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo terkait pembayaran pajak periode 2016—2020.

    Purbaya mengaku akan mengikuti perkembangan hukum yang berjalan. Dia ingin tahu apakah ada penyelewengan dalam kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty pada 2016.

    “Kita lihat apakah ada penyelenggaraan di waktu tax amnesty keluar,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai seharusnya tidak sewajarnya tax amnesty berujung ke kasus pidana. Menurutnya, jika memang ditemukan pelanggaran maka yang bersangkutan hanya perlu membayar denda.

    “Kalau ada pelanggaran, ya harusnya ada klausul di mana kalau misalnya aset yang dilaporkan ternyata lebih kecil daripada yang seharusnya ada dendanya. Saya pikir itu saja yang dikejar,” jelas Purbaya.

    Suryo Utomo Diperiksa 

    Pemeriksaan Kasus Pajak di Kejagung
    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah memeriksa saksi berinisial SU terkait kasus pembayaran pajak periode 2016-2020. Kejagung tidak menjelaskan kasus itu terkait tax amnesty.

    SU merupakan eks Staf Ahli Menkeu sekaligus eks Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasarkan penelusuran Bisnis, SU ini mengacu pada nama Suryo Utomo.

    “SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI diperiksa,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025) malam.

    Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan keduanya secara detail.

    Anang hanya mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkas Anang.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025). Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (moge), dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

  • Kala Dua Eks Dirjen Pajak Dibidik Kejagung

    Kala Dua Eks Dirjen Pajak Dibidik Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Dirjen Pajak yang juga anak buah Sri Mulyani kini tersangkut dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2020..

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna buka suara dan telah memeriksa saksi berinisial Suryo Utomo (SU). Selain itu, Kejagung juga mencekal eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (KD).

    “SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI diperiksa,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025) malam.

    Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan keduanya secara detail.

    Anang hanya mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkas Anang.

    Pencekalan 5 Orang, Termasuk Bos Djarum

    Setelah kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2022 muncul, maka Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Penggeledahan di Delapan Titik

    Setelah melakukan pencekalan, maka Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah menggeledah delapan titik di kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Titik penggeledahan itu tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Ya lebih dari lima, mungkin delapan titik ada. Keseluruhan ya,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (15/11/2025).

    Namun, Anang tidak menjelaskan secara detail delapan titik yang digeledah oleh penyidik pada Direktorat Jampidsus Kejagung RI. Dia hanya mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan pada Minggu (23/11/2025).

    Di samping itu, Anang mengemukakan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah dokumen terkait perkara pajak hingga satu Toyota Alphard dan dua motor gede alias Moge.

    “Dari beberapa tempat di sekitar Jabodetabek. Di mana penggeledahan lebih daripada lima titik. Dan diperoleh di antaranya ada kendaraan dan roda dua yang disita, selain dokumen,” pungkasnya.

  • Kejagung Beberkan Alasan Suryo Utomo Diperiksa di Kasus Pajak

    Kejagung Beberkan Alasan Suryo Utomo Diperiksa di Kasus Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi manipulasi pajak periode 2016-2020.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Suryo diperiksa dalam kapasitasnya saat menjabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

    Pasalnya, Suryo sempat menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan di Bidang Kepatuhan Pajak pada 2015 dan Dirjen Pajak di Kemenkeu RI periode 2019-2025.

    “Kapasitas pengetahuannya yang bersangkutan terkait dengan jabatan apa yang diketahui saat itu atau apa yang dilakukan,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (26/11/2025).

    Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. 

    Anang mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkas Anang.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

    Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

  • Bos PLN Curhat Harus Selesaikan Tugas Berat dari Prabowo

    Bos PLN Curhat Harus Selesaikan Tugas Berat dari Prabowo

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa penyediaan energi yang terjangkau (affordable energy) menjadi prioritas utama perusahaan di tengah kondisi global yang penuh tekanan. 

    Menurutnya, dengan kontraksi pasar, fluktuasi harga komoditas, hingga disrupsi teknologi, PLN melihat kebutuhan energi murah sebagai fondasi penting untuk menjaga daya saing Indonesia.

    “Nah, tentu saja saya sebagai Direktur Utama PT PLN Persero mendapatkan tugas yang berat. How are we going to be able to provide affordable energy. Kenapa? Karena dengan adanya affordable energy ini akan ada investasi baru,” kata Darmawan dalam PLN CEO Forum, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (26/11/2025).

    Energi terjangkau menurutnya tidak hanya soal efisiensi, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan Indonesia menarik investasi baru. Investor membutuhkan kepastian bahwa biaya energi tidak menjadi beban berat bagi operasi mereka. Oleh karena itu, PLN terus melakukan transformasi dan inovasi untuk menekan biaya produksi listrik.

    Ia menekankan bahwa optimisme pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan kekompakan lintas lembaga menjadi modal besar untuk menjalankan agenda energi terjangkau ini.

    “Kita hari ini punya suatu keyakinan dengan kepemimpinan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di mana Kabinet Merah Putih juga kompak. Hubungan dengan DPR juga kompak. Hubungan dengan MPR juga kompak,” ujarnya.

     

  • Kejagung Sita Mobil Mewah dan 2 Moge pada Kasus Korupsi Pajak 2016-2020

    Kejagung Sita Mobil Mewah dan 2 Moge pada Kasus Korupsi Pajak 2016-2020

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) sita satu Toyota Alphard dan dua motor gede (Moge) terkait kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak 2016-2020.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan kendaraan bermotor itu disita dari penggeledahan pada Minggu (25/11/2025).

    “Ya, sementara itu aja [Toyota Alphard dan 2 Moge disita],” ujar Anang di Kejagung, Selasa (25/11/2025).

    Dia menambahkan, penggeledahan itu dilakukan di delapan tempat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

    Anang tidak menjelaskan secara spesifik itu berkaitan dengan siapa. Dia hanya mengemukakan bahwa penggeledahan dilakukan di kantor pajak dan rumah pribadi.

    “Ada memang kantor, ada juga rumah ya,” imbuhnya.

    Selain penyitaan mobil dan motor, penyidik Jampidsus Kejagung RI juga mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara pajak. 

    “[Mobil dan motor] oleh Pidsus atau penyidik diamankan di tempat yang sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

  • 5 Negara Tetangga RI Goyah, 3.000 Gerai Makanan Bangkrut Internasional

    5 Negara Tetangga RI Goyah, 3.000 Gerai Makanan Bangkrut Internasional

    Negara Tetangga RI Goyah, 3.000 Gerai Makanan Bangkrut
    Penulis
    SINGAPURA, KOMPAS.com
    – Sepanjang 2024, lebih dari 3.000 gerai makanan dan minuman di Singapura berhenti beroperasi atau gulung tikar. Jumlah ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2005.
    Fenomena ini mencerminkan tekanan berat yang dialami sektor kuliner “Negeri Singa”. Pelaku usaha menyebutkan, kenaikan biaya operasional dan lemahnya permintaan menjadi kombinasi yang semakin sulit untuk dihadapi.
    Salah satu bisnis yang akan tutup dalam waktu dekat adalah Wine RVLT, bar anggur yang telah beroperasi hampir delapan tahun di Carpenter Street. Gerai ini akan ditutup setelah masa sewanya berakhir pada akhir tahun.
    “Kami mengandalkan belas kasihan pemilik gedung. Kami tidak punya banyak kekuatan untuk bernegosiasi karena kami hanya mengelola satu lokasi,” ujar Ian Lim, Direktur sekaligus salah satu pendiri Wine RVLT, dikutip dari
    CNA
    .
    Menurut Lim, kenaikan biaya operasional terjadi secara perlahan dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan harga jual tetap dipertahankan. Hal itu membuat model bisnis mereka tidak lagi berkelanjutan.
    Dalam unggahan di Instagram, para pemilik menyebut penutupan Wine RVLT sebagai momen refleksi.
    Mereka mempertanyakan apakah kualitas
    makanan
    mereka menurun, kurang kreatif, atau apakah layanan yang diberikan menjadi dingin dan tidak tulus.
    “Sebagai operator, saya rasa kami masih berusaha memperbaiki diri, tetapi yah begitulah,” kata Lim.
    Ini menunjukkan adanya pertumbuhan usaha baru, tetapi juga menciptakan persaingan yang makin sengit.
    Presiden Asosiasi Restoran
    Singapura
    , Benjamin Boh, menyampaikan bahwa persaingan di sektor ini memang sangat ketat.
    Di sisi lain, jumlah pelanggan yang tersedia justru semakin berkurang.
    “Banyak warga Singapura kini lebih memilih ke Johor Bahru (Malaysia) untuk mendapatkan makanan lebih murah,” ujar Boh, seperti dikutip dari
    The Straits Times
    .
    Menurutnya, tantangan lain datang dari biaya sewa yang tinggi, kekurangan tenaga kerja, serta penerapan Model Upah Progresif yang menambah beban operasional. Ia juga menyoroti pentingnya sentuhan manusia dalam bisnis kuliner.
    “Sentuhan manusia sangat penting dalam makanan dan minuman, dan teknologi hanya bisa berkembang sampai batas tertentu,” kata Boh.
    Sementara itu, Profesor Madya Lau Kong Cheen dari Singapore University of Social Sciences menilai, banyak pelaku usaha kuliner masuk ke industri ini karena terdorong hasrat untuk menjadi bos, tanpa menyiapkan model bisnis yang matang.
    “Mereka mungkin dibutakan oleh keinginan untuk menjalankan usaha sendiri, tetapi tidak merancang strategi jangka panjang yang menguntungkan,” ujarnya.
    Lau menekankan pentingnya efisiensi operasional bagi bisnis yang ingin bertahan. Ia menyarankan agar pelaku usaha menjaga biaya sewa tidak melebihi 20 persen dari total pengeluaran, dan menerapkan otomatisasi untuk menghemat biaya tenaga kerja.
    Selain itu, pelaku usaha juga perlu terus mengembangkan pasar melalui strategi pemasaran yang efektif dan memperluas layanan ke sistem pesan antar makanan.
    Sumber: Kompas.com (Penulis: Danur Lambang Pristiandaru | Editor: Danur Lambang Pristiandaru)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala DEN AS Jadi Calon Kuat Bos The Fed Gantikan Powell

    Kepala DEN AS Jadi Calon Kuat Bos The Fed Gantikan Powell

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, disebut menjadi kandidat terkuat Ketua Federal Reserve (The Fed) berikutnya, seiring dengan proses pencarian pengganti Jerome Powell yang memasuki pekan-pekan akhir.

    Menurut sejumlah sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (26/11/2025), Presiden AS Donald Trump menginginkan sosok yang dekat dan dia percaya memimpin bank sentral yang independen tersebut. 

    Hassett dinilai sebagai figur yang dapat membawa pendekatan Trump dalam pemangkasan suku bunga ke dalam kebijakan The Fed — sesuatu yang sudah lama diinginkan Trump.

    Namun, sumber tersebut menekankan bahwa Trump dikenal kerap membuat keputusan mengejutkan, sehingga nama calon tidak dapat dianggap final sebelum diumumkan secara resmi.

    Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt belum dapat memastikan kabar tersebut. 

    “Tidak ada yang benar-benar tahu apa keputusan Presiden Trump sampai beliau mengumumkannya. Nantikan saja,” ujar Leavitt dalam pernyataan tertulis

    Kedekatan dengan Trump

    Pemilihan Ketua The Fed merupakan salah satu jalur paling langsung bagi presiden untuk memengaruhi arah kebijakan bank sentral. Trump sebelumnya menunjuk Jerome Powell pada masa jabatan pertamanya, tetapi kemudian menyesal karena Powell tidak memangkas suku bunga secepat yang ia harapkan.

    Hassett dinilai sejalan dengan pandangan Trump bahwa suku bunga masih perlu diturunkan lebih jauh. Pada 20 November, dia mengatakan jika memimpin The Fed saat ini, dirinya akan memangkas suku bunga sekarang karena data yang mengindikasikan pelonggaran kebijakan moneter. Hassett juga mengkritik The Fed karena gagal mengendalikan inflasi pascapandemi.

    Kabar bahwa Hassett menjadi kandidat utama membuat imbal hasil Treasury tenor 10 tahun turun di bawah 4% untuk pertama kalinya dalam sebulan.

    The Fed selama ini kerap menjadi sasaran kritik Trump, termasuk ketika ia menuding Powell terlalu lambat memangkas biaya pinjaman. 

    Trump bahkan pernah mempertimbangkan memecat Powell dan menentang renovasi kampus The Fed. Saat ini, Gedung Putih juga tengah terlibat dalam sengketa hukum terkait upaya Trump memberhentikan Gubernur The Fed Lisa Cook.

    Kondisi itu menempatkan tekanan besar pada Menteri Keuangan Scott Bessent, yang memimpin proses seleksi Ketua The Fed berikutnya, untuk menyeimbangkan calon yang pro-pemangkasan suku bunga namun tetap dipercaya pasar keuangan.

    Proses Seleksi Mengerucut

    Setelah menahan suku bunga sepanjang 2025, The Fed mulai memangkas suku bunga acuan 25 basis poin pada September dan Oktober. Namun, perpecahan pandangan soal inflasi dan pasar tenaga kerja membuat keputusan penurunan suku bunga pada Desember masih belum pasti.

    Bessent mengatakan bahwa Trump kemungkinan besar akan mengumumkan pilihannya dalam satu bulan ke depan, sebelum libur Natal pada 25 Desember.

    Trump sendiri sebelumnya mengisyaratkan bahwa keputusannya sudah hampir final. Pada 18 November lalu, Trump mengatakan bahwa dia sudah menetapkan pilihannya tanpa menyebutkan nama. 

    Pada September, Trump menyebut Hassett, mantan pejabat The Fed Kevin Warsh, dan Gubernur The Fed Christopher Waller sebagai tiga kandidat teratas.

    “Presiden Trump belajar banyak di periode pertama soal pentingnya menempatkan orang yang memahami arah dan prioritasnya, terutama di jabatan kunci seperti Direktur FBI dan Ketua The Fed. Saya tidak melihat dia akan memilih seseorang yang tidak dia kenal dekat untuk menggantikan Powell,” ujar mantan Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer.

    Lima Kandidat Terakhir

    Sejak musim panas, Bessent telah mewawancarai hampir selusin calon pengganti Powell, yang kini mengerucut menjadi lima nama: Hassett, Warsh, Waller, Wakil Ketua The Fed untuk Pengawasan Michelle Bowman, dan eksekutif BlackRock Rick Rieder.

    Wawancara akan selesai pekan ini. Para finalis kemudian akan bertemu Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles dan Wakil Presiden JD Vance. Calon Chairman The Fed nantinya juga harus mendapat persetujuan Senat.

    Mengerucutnya dukungan kepada Hassett terjadi seiring meningkatnya frustrasi Trump terhadap Powell. Pekan lalu Trump menyebut Powell sangat tidak kompeten dan mengatakan ingin memecatnya jika bukan karena Bessent yang menahannya. 

    Trump bahkan bercanda bahwa jika Bessent gagal mengamankan suku bunga lebih rendah, dia pun bisa ikut dipecat.

    Meski demikian, posisi Bessent masih aman. Trump bahkan menilai dirinya sebagai salah satu nama yang layak menjadi Ketua The Fed, meski Bessent menegaskan dia lebih suka tetap memimpin Departemen Keuangan.

    Neil Dutta dari Renaissance Macro Research menilai Hassett akan kesulitan mendapatkan dukungan dari anggota Federal Open Market Committee (FOMC).

    “Saya tidak melihat Hassett akan mudah menjalankan tugas tahun depan jika dia jadi ketua. Dia juga terlihat sebagai sosok yang paling mudah ditekan oleh Trump. Bessent tidak begitu,” jelas Dutta

    Ketua The Fed berikutnya kemungkinan akan ditunjuk untuk masa jabatan 14 tahun sebagai gubernur yang dimulai 1 Februari. Kursi itu saat ini diisi Stephen Miran, yang sedang cuti dari Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih. 

    Adapun masa jabatan Powell sebagai ketua berakhir Mei 2026, meski ia masih dapat menjabat sebagai gubernur selama dua tahun lagi.

    Powell belum menyatakan apakah akan mundur dari dewan setelah masa jabatannya sebagai ketua berakhir. Jika dia mundur, pemerintahan Trump akan mendapatkan satu kursi tambahan untuk diisi tahun depan.

  • Kejagung Periksa Eks Dirjen Kemenkeu Suryo Utomo di Kasus Pajak

    Kejagung Periksa Eks Dirjen Kemenkeu Suryo Utomo di Kasus Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa mantan anak buah Menkeu Sri Mulyani dalam kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2020.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah memeriksa saksi berinisial SU.

    SU merupakan eks Staf Ahli Menkeu sekaligus eks Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasarkan penelusuran Bisnis, SU ini mengacu pada nama Suryo Utomo.

    “SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI diperiksa,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025) malam.

    Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan keduanya secara detail.

    Anang hanya mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkas Anang.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

    Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.