Xcloud.id

Topik: BOS

  • Mantan Bos XL Dian Siswarini Resmi Didapuk jadi Dirut Telkom

    Mantan Bos XL Dian Siswarini Resmi Didapuk jadi Dirut Telkom

    JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) resmi mengangkat Dian Siswarini sebagai Direktur Utama menggantikan Ririek Adriansyah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Selasa, 27 Mei 2025.

    Adapun, Dian Siswarini sebelumnya merupakan Direktur Utama PT XL Axiata Tbk. (EXCL), di mana kini XL Axiata telah merger dengan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) membentuk entitas baru bernama PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk atau XLSMART (EXCL).

    Selain itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Muhammad Awaluddin ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama Telkom.

    Sebelumnya, Muhammad Awaluddin merupakan orang lama dalam lingkungan Telkom, namun sempat digeser oleh Menteri BUMN Erick Thohir ke PT Angkasa Pura II (Persero) untuk menjadi Direktur Utama.

    Selain itu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) juga memutuskan akan membagikan dividen sebesar Rp21,04 triliun untuk tahun buku 2024. Hal tersebut telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

    Adapun rasio pembayaran dividen ini setara 89 persen dari laba bersih perseroan tahun 2025 sebesar Rp23,64 triliun.

    Selain itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah disepakati pembagian dividen TLKM untuk tahun 2024 sebesar Rp212,46 per saham dan besaran dividen tersebut mencerminkan dividend yield sebesar 7,5 persen, berdasarkan harga saham intraday pada hari ini yang berada di level Rp2.830 per lembar.

    Dari sisi kinerja, Telkom membukukan laba bersih sebesar Rp23,64 triliun pada 2024, atau turun 3,7 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp24,6 triliun.

    Meski menurun secara tahunan, capaian laba tersebut lebih baik dari ekspektasi, didorong oleh lonjakan laba sebesar 18 persen pada kuartal IV-2024.

    Adapun sisa laba bersih Telkom ditetapkan sebagai saldo laba ditahan, yang direncanakan akan digunakan untuk pengembangan usaha, seiring dengan karakter bisnis telekomunikasi yang bersifat padat modal (capital intensive).

    Sementara itu, pendapatan Telkom mencapai Rp149,97 triliun, atau naik tipis jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp149,21 triliun.

    Pencapaian ini terutama ditopang oleh segmen internet dan data seluler sebesar Rp72,6 triliun, Indihome Rp26,26 triliun, interkoneksi Rp9,2 triliun, layanan telepon Rp6,7 triliun, jaringan Rp3,2 triliun, serta kontribusi dari segmen lainnya.

  • 4 Ton Narkoba dari Thailand ke Kepri, BNN Buru Bos Kapal The Aungtoetoe 99 dan Sea Dragon

    4 Ton Narkoba dari Thailand ke Kepri, BNN Buru Bos Kapal The Aungtoetoe 99 dan Sea Dragon

    BATAM – Badan Narkotika Nasional (BNN) memburu dua pemilik kapal yang menyelundupkan narkoba di wilayah perairan Kepulauan Riau, yakni The Aungtoetoe 99 membawa 1,2 ton kokain dan 678 kg sabu, serta Kapal Motor Sea Dragon Terawa membawa dua ton sabu dari Thailand.

    Kepala BNN RI Komjen Pol. Martinus Hukom, menyebut pihaknya telah melakukan investigasi bersama dengan aparat penegak hukum negara tetangga untuk mendeteksi pemilik kedua kapal tersebut.

    “BNN telah melakukan joint investigation dengan berbagai negara untuk membongkar jaringan sindikat secara luas, dan akhirnya berhasil mengidentifikasi pemilik kapal The Autoetoe99 yang bernama Ka Khao,” kata Hukom, dikutip ANTARA, Senin 26 Mei.

    Dia mengatakan BNN telah menerbitkan red notice dan menetapkan Ka Khao sebagai daftar pencarian orang (DPO) internasional untuk menjadi buron internasional.

    Sedangkan pemilik kapal Sea Dragon Tarawa berhasil diidentifikasi oleh BNN yang bekerja sama dengan DEA Amerika dan Kepolisian Thailand.

    “Dari pelaksanaan joint investigation tersebut berhasil mengidentifikasi seseorang bernama Chan Chai alasi Kantai Tui, alias Mr Tan, alias Jacky Tan,” katanya.

    Dia menyebut Chan Chai adalah buronan kepolisian Thailand yang berperan sebagai pengendali penyelundupan narkotika menggunakan kapal motor Sea Dragon Tarawa.

    “BNN segera menerbitkan red notice dan menetapkan sebagai DPO internasional untuk menjadi buron internasional,” katanya.

    Selain itu, terkait barang bukti narkotika dari kedua kapal tersebut, kata Hukom, BNN melakukan pemeriksaan lanjutan secara laboratorium untuk mengidentifikasi “drug signature” guna menemukan kesamaan dan keterkaitan dengan kasus-kasus narkotika lainnya yang telah terungkap sebelumnya.

    “Drug signature” salah satu langkah strategis BNN untuk mengidentifikasi narkotika berdasarkan karakteristik dan ciri khas tertentu yang dimiliki oleh setiap jenis narkotika.

    “Uji persamaan drug signature ini untuk mengetahui sama-sama susunan kimianya, komposisinya sama. Kalau sama, berarti produsennya juga sama, pabriknya sama, kemungkinan jaringan sindikat ada irisanya, mudah-mudahan bisa nyambung,” kata Hukom.

    Dari pengungkapan kasus penyelundupan empat ton narkotika di perairan Kepri itu, tim gabungan BNN RI, Bea Cukai, TNI AL dan Polri dapat mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk membeli narkoba kurang lebih Rp5 triliun dan mencegah potensi penyalahgunaan narkotika kurang lebih delapan juta jiwa, atau setara dengan jumlah penduduk Jakarta.

  • Trump Ditolak Mentah-mentah, Blak-blakan Sindir Bos Apple

    Trump Ditolak Mentah-mentah, Blak-blakan Sindir Bos Apple

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penolakan bos Apple Tim Cook ikut dalam lawatan pemerintah Amerika Serikat (AS) ke Asia Barat berbuntut panjang. Donald Trump dikabarkan kesal dengan penolakan tersebut.

    Gedung Putih diketahui mendorong para bos ataupun perwakilannya dari perusahaan AS bergabung dalam kepergiaannya ke sejumlah negara. Sejumlah pemimpin perusahaan ikut dalam lawatan tersebut termasuk CEO Nvidia Jensen Huang, Sam Altman dari OpenAI, Larry Fink dari BlackRock, Jane Frasder dari Citigroup dan Lisa Su dari AMD.

    Misalnya dia menyindir Tim Cook yang tak ikut saat berpidato di Riyadh. Sebaliknya Trump memuji kehadiran Jensen Huang, CEO Nvidia.

    “Maksud saya, Tim Cook tidak ada di sini namun Anda ada,” kata Trump kepada Huang dikutip dari Business Standard, Selasa (27/5/2025).

    Tak hanya itu, sindiran kembali dialamatkan kepada Cook saat Trump berada di Qatar. Dia merujuk pada investasi besar-besaran Apple ke India, untuk melepas keterikatan perusahaan dengan China yang juga terlibat perang dagang melawan AS.

    “Saya dengar Anda membangun di seluruh India, saya tidak ingin Anda membangun di India,” katanya setelah memuji investasi Apple di AS.

    Trump juga mulai mengancam lewat kenaikan tarif produk Apple. Dalam salah satu unggahan di media sosial, dia mengatakan akan mengenakan tarif 25% untuk produk iPhone yang diproduksi di mana saja kecuali AS.

    Tarif baru juga menyusul laporan The Financial Times soal investasi Foxconn yang memasok produk Apple sebesar US$1,5 miliar di India.

    Ancaman ini terjadi setelah Tim Cook yang melobi untuk mengecualikan iPhone yang dirakit di China dari tarif 145% yang dibuat Trump beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Kush Desai mengatakan pemindahan pabrik manufaktur ke dalam negeri untuk alasan keamanan dan ekonomi nasional.

    “Presiden Trump secara konsisten menjelaskan perlunya memindahkan pabrik manufaktur yang penting untuk keamanan nasional dan ekonomi kita termasuk untuk semikonduktor dan produk semikonduktor,” jelas Desai.

    (fab/fab)

  • Bos LPS Beberkan Alasan Turunkan Tingkat Bunga Penjaminan Juni hingga September 2025 – Page 3

    Bos LPS Beberkan Alasan Turunkan Tingkat Bunga Penjaminan Juni hingga September 2025 – Page 3

    Dia juga menyampaikan beberapa perkembangan positif terkini yaitu kinerja intermediasi perbankan masih dalam tren positif, diikuti ketahanan permodalan dan likuiditas yang relatif memadai.

    Per April 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 8,88% secara yoy, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 4,55% secara yoy. Pertumbuhan kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 15,2% (yoy). Sementara itu, penghimpunan DPK ditopang oleh produk giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 6,02% dan 6,05% (yoy).

    Kemudian, ketahanan permodalan pun tetap solid sebagai buffer risiko pasar dan kredit. Rasio permodalan (KPMM) industri terjaga di level 25,43% pada periode Maret 2025.

    “Sementara itu, pada April 2025, kondisi likuiditas masih relatif memadai dengan rasio AL/NCD[1] berada di level 111,32% (threshold: 50,0%) dan rasio AL/DPK[2] sebesar 25,23% (threshold: 10%),” ujarnya.

    Terjaganya tingkat permodalan juga diikuti dengan perbaikan aspek pengelolaan risiko kredit. Hal ini tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang terkendali pada level 2,24% dan rasio Loan at Risk (LaR) yang terus turun dan berada di level 9,92% dari total penyaluran kredit pada periode April 2025.

  • Didakwa Rugikan Negara Rp1 Triliun, Eks Bos Taspen Ajukan Eksepsi

    Didakwa Rugikan Negara Rp1 Triliun, Eks Bos Taspen Ajukan Eksepsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Dua orang terdakwa perkara korupsi investasi PT Taspen (Persero), Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri Primaryanto menyatakan bakal mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Adapun Antonius selaku mantan Direktur Investasi yang juga pernah menjabat Direktur Utama Taspen, serta Ekiawan selaku mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM), didakwa merugikan keuangan negara Rp1 triliun akibat investasi dana kelolaan Taspen ke reksadana PT IIM. 

    Surat dakwaan dibacakan oleh tim JPU KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025). Atas dakwaan tersebut, Antonius dan Ekiawan menyatakan bahwa mereka mengerti terhadap apa yang ditundingkan terhadap mereka. 

    Kemudian, saat ditanya apabila mengajukan eksepsi, keduanya menyatakan bakal mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa. 

    “Dari kami akan mengajukan eksepsi. Kami mohon waktu dua minggu, Yang Mulia,” ujar Andra Pasaribu, penasihat hukum Antonius Kosasih di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025). 

    “Kami mengajukan eksepsi, kami mohon waktu selama dua minggu,” lanjut Aditya Sembadha, penasihat hukum Ekiawan Heri. 

    Antonius dan Ekiawan juga tidak menyampaikan apapun terhadap dakwaan JPU KPK. “Tidak ada [tanggapan], Yang Mulia. Disampaikan pada eksepsi saja,” ujar Antonius kepada Majelis Hakim. 

    Kedua terdakwa itu disebut dalam surat dakwaan JPU KPK menyebabkan negara mengalami kerugian Rp1 triliun akibat investasi Taspen pada reksadana PT IIM.

    “Perbuatan melawan hukum terdakwa (Antonius) bersma Ekiawan Heri Primaryanto telah menyebabkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen Rp1 triliun,” ujar JPU pada persidangan tersebut, Selasa (27/5/2025). 

    Pada dakwaan primer, Antonius dan Ekiawan didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

    Pada dakwaan sekunder, keduanya juga didakwa melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

    Selain menyebabkan kerugian keuangan negara, JPU turut memaparkan bahwa perbuatan Antonius serta Ekiawan memperkaya diri sendiri dan pihak-pihak lain berupa perseorangan serta badan usaha. 

    Sebelumnya, lembaga antirasuah telah menetapkan Antonius dan Ekiawan sebagai tersangka. Antonius resmi ditahan KPK pada 8 Januari 2025, sedangkan Ekiawan pada 14 Januari 2025. Pada saat tahap penyidikan, KPK masih menduga bahwa kerugian keuangan negara yang disebabkan dari investasi Taspen ke reksadana PT IIM Rp1 triliun, hanya Rp200 miliar. 

    Pada April 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuntuskan audit investigatif penghitungan kerugian keuangan negara pada kasus Taspen. Hasilnya, terjadi kerugian Rp1 triliun pada investasi tersebut. 

    Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK I Nyoman Wara menyebut penghitungan kerugian keuangan negara itu merupakan permintaan dari KPK, yang menangani kasus tersebut saat ini. 

    Menurut I Nyoman, pihaknya menyimpulkan adanya penyimpangan dalam kegiatan investasi Taspen yang berindikasi pidana dan merugikan keuangan negara. “Dari hasil pemeriksaan BPK, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi pidana yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Kerugian kasus ini adalah sebesar Rp1 triliun,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

  • Umar Hasibuan: Kejagung Harus Berani Tangkap Nadiem Makarim

    Umar Hasibuan: Kejagung Harus Berani Tangkap Nadiem Makarim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di kediaman Fiona Handayani dan Juris Stan mendadak mencuri perhatian publik.

    Kader PKB, Umar Hasibuan, mengatakan bahwa penegak hukum mesti berani menangkap Nadiem Makarim yang dia anggap paling bertanggungjawab.

    “Semoga bukan pion kecil yang ditangkap tapi berani menangkap bos tertingginya Nadiem Makarim,” kata Umar di X @UmarHasibuan__ (27/5/2025).

    Terpisah, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, angkat suara terkait langkah Kejaksaan Agung yang menyita sejumlah barang dari staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim, termasuk laptop dan buku agenda.

    Untuk diketahui, staf khusus yang terdaftar dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di antaranya Fiona Handayani dan Juris Stan.

    Iman turut menyindir perilaku salah satu staf khusus Nadiem yang dinilai arogan ketika berdiskusi dengan para guru.

    “Memang ada staf khusus beliau yang kalau diskusi sama guru-guru angkuh banget,” kata Iman di X @zanatul_91 (27/5/2025).

    Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan proyek digitalisasi pendidikan.

    Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar ikut membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh pihaknya.

    “Penyidik Jampidsus menemukan barang bukti berupa barang elektronik yaitu satu unit laptop dan empat unit handphone milik FH,” kata Harli, Senin (26/5/2025).

    Sementara itu, di apartemen milik Juris, penyidik menyita dua hard disk, satu flashdisk dan satu laptop serta 15 buku agenda.

  • Bos Pupuk Indonesia Bocorkan Skema KopDes Merah Putih Sebagai Agen Pupuk

    Bos Pupuk Indonesia Bocorkan Skema KopDes Merah Putih Sebagai Agen Pupuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pelat merah, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengungkap skema pendistribusian alur pupuk bersubsidi yang akan masuk ke dalam salah satu unit usaha di Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Untuk diketahui, sebanyak 80.000 KopDes Merah Putih akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 dan akan beroperasi pada 28 Oktober 2025 mendatang. Nantinya, salah satu unit usaha KopDes Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu adalah sebagai agen pupuk.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan skema pendistribusian pupuk bersubsidi akan dipetakan ke dalam setiap desa. Hal ini mengingat Pupuk Indonesia memiliki sekitar 27.000 kios yang tersebar di Tanah Air.

    “Kan kalau Pupuk [Indonesia] itu punya kios-kios, sekarang jumlahnya 27.000 kios. 27.000 kios kalau dibagi dengan jumlah desa, kira-kira 1 kios melayani 3 desa,” kata Rahmad seusai acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Rahmad menjelaskan Pupuk Indonesia akan mendukung keberadaan KopDes Merah Putih yang diharapkan dapat memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga dapat diterima baik oleh masyarakat. Adapun untuk skemanya, 1 pengecer pupuk bersubsidi akan ada di setiap KopDes Merah Putih.

    “Nah kita men-support ini kalau KopDesnya nanti berdiri, artinya kan 1 desa akan ada 1 pengecer. Artinya, pelayanan publik semakin dekat ke masyarakat,” terangnya.

    Rahmad juga berharap dengan adanya 80.000 KopDes Merah Putih akan meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi secara luas.

    Sampai dengan saat ini, Pupuk Indonesia mencatatkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah melampaui tiga tahun terakhir, dengan kontribusi pada produksi pangan mencapai 62%.

    “Harapannya dan saya meyakini dengan serapan Pupuk yang ada, memang produksi pangan pasti akan meningkat,” jelasnya.

    Keuntungan Kopdes …

  • DPR: Prabowo Sudah Kirim Nama Calon Deputi Gubernur BI dan Bos LPS

    DPR: Prabowo Sudah Kirim Nama Calon Deputi Gubernur BI dan Bos LPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk periode 2025—2030. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan III Tahun 2024/2025, Selasa (27/5/2025). 

    Adies menyampaikan setidaknya terdapat lima surat yang telah Prabowo sampaikan kepada DPR. Namun, dirinya belum menyampaikan secara perinci nama-nama yang kan menduduki jabatan-jabatan tersebut. 

    “Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah terima surat-surat dari Presiden RI [Prabowo Subianto] yaitu… R22/Pres/05/2025 6 mei 2025 hal calon deputi gubernur Bank Indonesia,” tuturnya. 

    Bukan hanya nama calon deputi gubernur BI maupun calon wakil DK LPS, Adies menyampaikan Prabowo juga telah mengirimkan nama calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana. 

    Selain itu, terdapat pula permohonn pertimbangan calon duta besar LBPP negara sahabat untuk Indonesia serta permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI untuk beberapa nama. 

    Adapun melihat masa jabatan di antara dewan gubernur BI yang saat ini menjabat, terpantau jabatan Deputi Gubernur Doni P. Joewono akan berakhir pada tahun ini. 

    Mengacu pemberitaan Bisnis sebelumnya, Mahkamah Agung, pada Selasa (11/8/2020), resmi mengambil sumpah jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih Doni Primanto Joewono pada Selasa (11/8/2020). 

    Doni P. Joewono akan menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2020-2025 menggantikan Erwin Rijanto. Penunjukkan Doni sebagai Deputi Gubernur BI sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 78/P/2020 tanggal 30 Juli 2020.

    Panitia Seleksi Pemilihan (Pansel) Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan memberikan lima nama calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025—2030 kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam pengumuman tersebut, Group Head Office of Chief Economist Group PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andy Asmoro hingga Asisten Gubernur/Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia Farid Azhar Nasution masuk ke dalam daftar yang berhasil melalui seleksi tahap II.

    Selain itu Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia Andy Samuel, Asisten Gubernur/Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia Farid Azhar Nasution dan Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan Farid Azhar Nasution turut masuk ke dalam daftar yang lolos seleksi.

  • Bos Pupuk Indonesia: Target Swasembada Pangan Perlu Dibarengi Pengawasan

    Bos Pupuk Indonesia: Target Swasembada Pangan Perlu Dibarengi Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebut pelaksanaan program Jelajah Daulat Pangan yang digelar oleh Bisnis Indonesia bakal melengkapi ekosistem pangan nasional.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan pelaksanaan target swasembada pangan perlu dibarengi dengan praktik pengawasan guna memastikan seluruh program yang dijalankan pemerintah berjalan dengan efisien dan tepat sasaran.

    Di samping itu, pengawasan lewat pencarian fakta melalui Jelajah Daulat Pangan juga diperlukan guna memastikan bahwa seluruh program yang diinisiasi pemerintah benat-benat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Ini acara bagus karena jelajah pangan ini akan keliling di seluruh daerah yang ada. Menurut saya ini fact finding [pencarian fakta], jadi apa yang sudah dilakukan, apa yang kita ketahui secara umum nanti Bisnis Indonesia turun melakukan fact finding,” jelasnya saat ditemui usai melakukan pelepasan Jelajah Daulat Pangan di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Rahmad optimistis pelaksanaan program Jelajah Daulat Pangan yang digelar ini bakal membawa efek positif bagi ekosistem pangan nasional.

    “Dasar dari jelajah ini harapan saya bisa digunakan untuk semakin memperbaiki ekosistem pangan,” tegasnya.

    Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia 2025 dilaksanakan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Selasa (25/5/2025).

    Dalam sambutannya, Zulhas menyebut bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini mengantarkan Indonesia untuk tak lagi mengambil impor beras di tahun ini.

    Dia menyebut kondisi saat ini berbeda dengan tahun lalu. Di mana, Indonesia harus mengimpor 3,8 juta ton beras pada 2024.

    “Kita sebentar lagi kita sudah tidak ada impor beras, tahun lalu impor 3,8 [juta ton beras], tahun ini, bulan ini sudah 3,9 [juta ton beras). Karena makan itu paling mendasar,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, industri pangan di Indonesia memang masih menghadapi tantangan dalam sektor pangan, mulai dari fluktuasi harga beras dan minyak goreng, ketergantungan pada impor bahan pangan, hingga ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

    Sementara itu, Pimpinan Redaksi Bisnis Indonesia Maria Yulia Benyamin menuturkan program Jelajah merupakan program reguler yang dijalankan Bisnis Indonesia untuk lebih dekat melihat isu yang sedang hangat diperbincangkan.

    Maria menyebut masalah pangan merupakan masalah hidup dan mati bangsa Indonesia, sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan survival sebagai bangsa.

    Dengan demikian, dia berharap program Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia 2025 dapat memberikan wawasan bagi regulator dan pelaku industri, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya untuk mendorong ketahanan, serta daya saing pangan nasional.

    “Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan sektor pangan di Indonesia sekaligus memberikan sumber saran bagi para pemangku kepentingan,” tandasnya.

  • Eks Bos Taspen Antonius Kosasih Bakal Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

    Eks Bos Taspen Antonius Kosasih Bakal Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA —Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana perkara korupsi investasi PT Taspen (Persero) pada PT Insight Invesments Management (IIM) akan digelar hari ini, Selasa (27/5/2025). 

    Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan surat dakwaan terhadap dua orang terdakwa, yakni mantan Direktur Utama sekaligus Direktur Investasi Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, serta mantan Direktur Utama PT IIM Ekiawan Heri Primaryanto. 

    “Hari ini diagendakan pembacaan surat dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa Antonius Nicholas Stephanus Kosasih Ekiawan Heri Primaryanto,” ujar Jaksa KPK Budhi Sarumpaet kepada wartawan, Selasa (27/5/2025). 

    Untuk diketahui, tim penyidik sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara dan tersangka Antonius maupun Ekiawan ke tim JPU pada sekitar awal Mei 2025 ini. Kemudian, pelimpahan ke PN Tipikor Jakarta Pusat dilakukan dalam waktu 14 hari kerja. 

    Penyidikan kasus Taspen telah dilakukan sejak 2024 lalu. Proses hukum ditingkatkan ke persidangan usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuntaskan audit perhitungan kerugian keungan negara pada kasus tersebut, yang mana mencapai Rp1 triliun. 

    Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK I Nyoman Wara menyebut penghitungan kerugian keuangan negara itu merupakan permintaan dari KPK, yang menangani kasus tersebut saat ini. 

    Menurut I Nyoman, pihaknya menyimpulkan adanya penyimpangan dalam kegiatan investasi Taspen yang berindikasi pidana dan merugikan keuangan negara. 

    “Dari hasil pemeriksaan BPK, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi pidana yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Kerugian kasus ini adalah sebesar Rp1 triliun,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    Untuk diketahui, KPK menggunakan pasal dan 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor untuk mengusut kasus tersebut. Audit dari BPK merupakan syarat untuk memenuhi pasal yang disangkakan kepada para tersangka. 

    Dengan selesainya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut proses penyidikan terhadap kasus Taspen segera naik tahap selanjutnya. 

    “Ini artinya bahwa penanganan perkara PT Taspen pada tahap penyidikan ini sudah selesai hampir selesai tinggal nanti kita limpahkan ke penuntutan dan sebentar lagi dilakukan persidangan,” ujarnya pada kesempatan yang sama. 

    Sebelumnya, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara pada kasus investasi Taspen mencapai Rp200 miliar. Saat itu, lembaga antirasuah belum mendapatkan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari pihak auditor terkait dengan keseluruhan kerugian negara (total loss) pada kasus tersebut.