Xcloud.id

Topik: BOS

  • Dewan Direksi Diuntungkan Undang-Undang BUMN, Kenapa? – Page 3

    Dewan Direksi Diuntungkan Undang-Undang BUMN, Kenapa? – Page 3

    Sebelumnya, sejumlah jajaran dewan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirombak dalam kesempatan rapat umum pemegang saham (RUPS). Pengamat BUMN, Toto Pranoto melihat hal tersebut sebagai langkah strategis untuk pengelolaan perusahaan pelat merah.

    “Pergantian Direksi BUMN yang saat ini terjadi di beberapa tempat saya kira menunjukkan keinginan dari pengelola BUMN saat ini, BPI Danantara untuk bisa mendapatkan the best talent untuk mengelola BUMN,” kata Toto kepada wartawan, ditulis Jumat (30/5/2025).

    Dia menyadari adanya perbedaan pendapat dalam penentuan bos-bos BUMN. Namun, sosok dengan kualifikasi yang tepat, dinilai menjadi dasar penunjukkannya.

     

  • Nasib Pesangon Eks Karyawan Sritex Menggantung Usai Bos jadi Tersangka?

    Nasib Pesangon Eks Karyawan Sritex Menggantung Usai Bos jadi Tersangka?

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mempertanyakan nasib pesangon eks pekerja Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex di tengah penangkapan Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan kredit pada perusahaan tekstil.

    Ketua Umum KSPN Ristadi menyebut nasib pesangon eks pekerja Sritex sampai saat ini masih terkatung-katung.

    “Hari ini puluhan ribu korban PHK, terutama kita tahu semua PT Sritex dalam pailit, sampai hari ini kan belum jelas pesangonnya,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Terlebih, Ristadi menuturkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka. Untuk diketahui, Iwan tercatat sebagai Komisaris Utama Sritex.

    Dia mengkhawatirkan saat proses ini berlangsung, maka Kejagung akan menyita aset untuk membayar utang lain yang kemudian membuat nasib karyawa Sritex semakin tidak jelas.

    “Ketika kemudian ini proses dilanjut, biasanya kan kemudian aset-aset yang dibeli akan disita. Ini kemudian akan semakin tidak jelas bagaimana soal nasib karyawan PT Sritex untuk mendapatkan pesangonnya,” ujarnya.

    Padahal, Ristadi menuturkan bahwa eks pekerja Sritex berharap hasil lelang penjualan aset bisa digunakan untuk membayar pesangon. Pasalnya, ungkap dia, jika aset SRIL diperebutkan antara negara dan kurator maka tidak ada kejelasan aset mana yang akan digunakan untuk membayar pesangon pekerja Sritex.

    “Ketika kemudian nanti ada tarik-tarikan aset itu disita oleh negara atau kemudian masih dalam penguasaan kurator, ini yang kemudian akan lebih membuat tidak jelas sumber pendanaan dari mana nanti hak pesangon teman-teman eks pekerja PT Sritex dalam pailit ini akan mendapatkan pesangonnya sesuai dengan aturan yang berlaku, ini semakin sulit,” tuturnya.

    Di sisi lain, Ristadi mendapatkan informasi bahwa Sritex akan melakukan skema penyewaan yang semakin memperlambat proses lelang. “Sehingga kemudian nasib teman-teman di Sritex juga soal hak pesangonnya semakin tidak jelas,” imbuhnya.

    Sebelumnya dalam catatan Bisnis, Iwan Setiawan Lukminto (ISL) diduga menggunakan uang kredit perusahaan tidak sesuai peruntukan. Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar.

    Abdul mengatakan peminjaman kredit dari sejumlah bank pelat merah, baik daerah maupun nasional digunakan untuk modal kerja.

    “Terdapat fakta hukum bahwa data tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan,” ungkap Abdul di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

    Dia menambahkan, uang pemberian kredit itu digunakan Iwan Setiawan untuk membayar utang Sritex ke pihak lain dan dibelanjakan untuk aset yang tidak produktif. 

    Adapun, salah satu pembelian aset yang tidak produktif tersebut adalah tanah yang tersebar di Yogyakarta dan Solo. Sayangnya, dia tidak merinci jumlah kredit yang telah digunakan Iwan.

  • Kisah Ridwan, Perawat Sapi Kurban di Semarang dengan Pijat dan Jamu Tradisional Regional 30 Mei 2025

    Kisah Ridwan, Perawat Sapi Kurban di Semarang dengan Pijat dan Jamu Tradisional Regional 30 Mei 2025

    Kisah Ridwan, Perawat Sapi Kurban di Semarang dengan Pijat dan Jamu Tradisional
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Di balik megahnya perayaan Idul Adha, ada sosok-sosok yang bekerja dalam senyap, memastikan hewan-hewan kurban agar tetap sehat dan siap untuk disembelih.
    Salah satunya adalah
    Muhammad Ridwan
    , warga Kota Semarang yang sudah puluhan tahun berpengalaman merawat hewan kurban dengan cara yang istimewa.
    Setiap hari, Ridwan harus memijat dan membuat jamu untuk hewan-hewan kurban di Kandang Penggemukan Sapi “Berkah Beef” milik Masjid Agung Kauman Semarang yang terletak di Komplek Pasar Induk MAJT MAS, Jalan Pelabuhan Ratu, Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.
    Ia memijat beberapa bagian tertentu, seperti punggung, leher, pengkol, hingga ekor belakang.
    “Dulu saya dikasih ilmu dari bos-bos saya. Kalau ada sapi kurang sehat, dipijat-pijat biar bisa sehat dan prima lagi. Itu berguna biar sapi lebih rileks,” ucap Ridwan kepada
    KOMPAS.com,
    Jumat (30/5/2025).
    Ridwan menyebut, sapi-sapi itu akan dipijat sebanyak satu hingga tiga kali, tergantung kondisi kesehatan sapi.
    Biasanya, satu ekor sapi dipijat sekitar 25 menit. “Karena saya sudah tahu karakteristik sapi-sapi di sini, mana yang keras dan mana yang kalem. Jadi tidak pernah diseruduk atau ditendang,” ujarnya.
    Uniknya, setelah dipijat, sapi-sapi di Kandang Penggemukan Sapi “Berkah Beef” lantas diberi
    jamu tradisional
    hasil olahan tangan Ridwan.
    Jamu tersebut diperoleh dari campuran kunyit, jeruk, jahe, dan gula merah yang direbus dan disaring.
    “Itu khasiatnya biar sapi lebih sehat, punya tenaga, dan bisa tetap segar sampai hari penyembelihan,” ucap Ridwan.
    Lebih jelas, Ridwan mengatakan bahwa sapi-sapi yang dia rawat itu menghasilkan peningkatan kesehatan yang cukup signifikan.
    Karena seluruh perawatannya sudah sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure), mulai dari kebersihan, pemberian makan tepat waktu, vitamin, hingga tambahan pijat dan jamu.
    “Tentunya kita punya harapan atau target. Saya berusaha satu sapi bisa naik mencapai 1,5 kilogram. Karena ada sapi yang susah makan, ada yang gampang, rata-rata 1 kilogram,” pungkas Ridwan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bos Yadea Bertemu Prabowo, Janjikan Hal Ini

    Bos Yadea Bertemu Prabowo, Janjikan Hal Ini

    Jakarta –

    Chairman Yadea Technology Group, Dong Jinggui, turut menghadiri pertemuan bisnis China-Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Li Qiang, pada Sabtu (24/5) lalu di Jakarta. Bos Yadea menjanjikan hal ini kepada Prabowo.

    Selain merek motor listrik Yadea, pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut juga dihadiri oleh raksasa teknologi dan otomotif asal China seperti CITIC Group, China Huadian, SAIC, hingga Huawei.

    Pertemuan tersebut bertujuan membahas kerja sama strategis tingkat tinggi dan menyeluruh antara China dan Indonesia yang diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara.

    Chairman Yadea Technology Group, Dong Jinggui bertemu Presiden RI Prabowo Subianto Foto: Dok. Yadea

    Yadea mengklaim akan mengandalkan tingkat manufaktur cerdas untuk menyuntikkan dorongan baru ke dalam pengembangan modernisasi industri, khususnya kendaraan listrik.

    Khusus untuk Indonesia, Chairman Yadea Technology Group, Dong Jinggui, berjanji akan secara aktif membantu pengembangan, serta peningkatan industri energi baru di Indonesia, dan berkontribusi dalam memperdalam kerja sama tingkat tinggi antara China dan Indonesia.

    “Sebagai perusahaan kendaraan listrik China terkemuka di dunia, Yadea menganut konsep pembangunan hijau dan berkontribusi terhadap siklus rendah karbon. Hingga saat ini, telah mengurangi emisi karbon lebih dari 63,5 miliar kg yang sesuai kebutuhan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat mementingkan pengembangan industri kendaraan roda dua listrik,” ujar Dong Jinggui dalam keterangan resminya.

    “Yadea ingin memberikan pengalaman perjalanan yang luar biasa kepada pengguna dan menjadi pemain utama untuk mendorong transisi energi hijau di Indonesia,” lanjut Dong Jinggui.

    Sebagai pemimpin industri kendaraan listrik roda dua di China, Yadea mendorong kebijakan nasional dengan langkah-langkah strategis menuju internasionalisasi. Bisnis Yadea mencakup 100 negara di seluruh dunia, dan telah mendirikan 10 basis produksi dan penelitian dan pengembangan di Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain.

    Yadea diketahui sedang mendirikan pabrik lokal seluas 270.000 meter persegi di Karawang, Jawa Barat, dengan kapasitas produksi mencapai 3 juta unit per tahun. Investasi total yang diperkirakan mencapai 150 juta USD dari 2024 hingga 2028 ini akan mendukung Yadea untuk mulai beroperasi pada 2026.

    (lua/rgr)

  • MK Wajibkan SD-SMP Swasta Gratis, Komisi X DPR Usul Alokasi Dana Pendidikan

    MK Wajibkan SD-SMP Swasta Gratis, Komisi X DPR Usul Alokasi Dana Pendidikan

    Jakarta –

    Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 34 ayat 2 yang memuat frasa ‘tanpa memungut biaya;. Ia menyatakan akan berkomitmen mengawal putusan MK tersebut.

    Hetifah awalnya menjelaskan ada tiga tantangan implementasi keputusan ini. Ketiga tantangan itu yakni pembiayaan sekolah swasta, kapasitas anggaran pemerintah, dan kemandirian dan kualitas sekolah swasta.

    “Meskipun selama ini sekolah swasta mendapatkan bantuan negara seperti BOS, nominalnya belum tentu cukup untuk menopang operasional sekolah. Akibatnya alokasi BOS harus ditambah secara signifikan dan pemerintah daerah melalui APBD perlu menambah alokasi ini. Untuk itu anggaran ‘mandatory spending’ untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN/APBD perlu dialokasikan sesuai prioritas dan tepat sasaran,” kata Hetifah lewat pesannya kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

    Namun, ia mengungkap ada resiko di balik putusan MK tersebut. Menurutnya, sekolah swasta akan kehilangan otonomi dalam pengelolaan jika harus bergantung pada negara dan mengurangi inovasi pendidikan.

    “Untuk itu, saya mengusulkan reformasi alokasi dana pendidikan melalui optimalisasi 20% anggaran pendidikan dan realokasi dana proyek non-urgent. Skema pendanaan dapat berbentuk sekolah swasta yang berbiaya rendah mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah sedangkan sekolah swasta premium tetap boleh memungut biaya tambahan dengan pengawasan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Hetifah mendorong perluasan dan peningkatan nilai dana BOS untuk sekolah swasta. Penyaluran dana ini harus dilakukan tepat waktu dan menerapkan mekanisme afirmasi berupa tambahan dana khusus bagi sekolah swasta di daerah tertinggal.

    Ia juga menegaskan kunci keberhasilan putusan ini terletak pada koordinasi pusat dan daerah dalam pengalokasian dana, dan peran pemerintah dalam mengawasi implementasi untuk mengakomodasi kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.

    “Opsinya adalah melaksanakannya secara bertahap. Pada fase awal pemerintah dapat fokus pada sekolah swasta berbiaya rendah dan tertinggal, kemudian baru jangka panjangnya pada perluasan pendanaan merata dengan evaluasi berkala,” ucap politisi Partai Golkar itu.

    “Komisi X berkomitmen mengawal pelaksanaan putusan MK ini agar tidak sekadar menjadi kebijakan populis, melainkan langkah strategis memperkuat SDM bangsa. Karena pendidikan dasar gratis adalah fondasi penting bagi masa depan Indonesia,” tutur Hetifah.

    Keputusan MK

    Diketahui, hakim MK mengetok keputusan untuk menggratiskan wajib belajar 9 tahun, baik di sekolah negeri maupun swasta, pada Selasa (27/5). Sebagian gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dikabulkan MK.

    “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat’,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, Rabu (28/5).

    Dalam pertimbangannya, hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menilai frasa ‘wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya’ dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang hanya untuk sekolah negeri menimbulkan kesenjangan. Akibatnya, kata Enny, ada keterbatasan data tampung di sekolah negeri hingga peserta didik terpaksa bersekolah di sekolah swasta.

    “Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa,” ujar Enny.

    MK berpandangan negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Oleh karena itu, kata Enny, frasa ‘tanpa memungut biaya’ dapat menimbulkan perbedaan perlakuan bagi peserta didik yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri dan harus bersekolah di sekolah swasta dengan beban biaya yang lebih besar.

    (maa/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemkot Kediri Siapkan BOSDA Rp 15,5 Miliar di 2025, Fokus Pendidikan Gratis dan Tanpa Pungutan

    Pemkot Kediri Siapkan BOSDA Rp 15,5 Miliar di 2025, Fokus Pendidikan Gratis dan Tanpa Pungutan

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) sebesar Rp 7.796.280.000 untuk enam bulan pertama tahun 2025. Rincian anggaran tersebut mencakup TK sebesar Rp 395.460.000, KB/SPS/TPA Rp 186.840.000, SD Negeri Rp 2.097.720.000, SD Swasta Rp 856.560.000, SMP Negeri Rp 2.860.500.000, dan SMP Swasta Rp 1.399.200.000.

    Mulai tahun depan, Pemkot Kediri berencana menaikkan alokasi BOSDA menjadi Rp 15.592.560.000 untuk 12 bulan anggaran. Program ini menjadi salah satu prioritas utama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Qowimuddin Thoha dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya.

    “Dana BOSDA ini dapat digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana pembelajaran di sekolah, meningkatkan digitalisasi dan literasi sekolah, serta untuk kegiatan minat dan bakat peserta didik,” ujar Vinanda, yang akrab disapa Mbak Wali.

    Dana BOSDA berasal dari Pemerintah Kota Kediri sebagai pelengkap dan penguat atas alokasi dana BOS dari pemerintah pusat. Penggunaan dana ini dapat mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang belum tercakup oleh BOS Reguler.

    Mbak Wali menegaskan bahwa pengelolaan dana BOSDA harus dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan. “Dana BOSDA dilarang untuk membiayai kegiatan yang sudah dibiayai oleh BOS Pusat atau sumber dana lainnya (double accounting), serta membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah atau memerlukan biaya besar,” ungkapnya.

    Vinanda berharap BOSDA dapat menjadi solusi nyata untuk meringankan beban masyarakat serta mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas di Kota Kediri. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi pungutan biaya pendidikan kepada siswa, terutama bagi keluarga kurang mampu, serta ijazah yang tertahan di sekolah swasta.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, menyatakan bahwa penyaluran BOSDA dilakukan dua kali dalam setahun, yakni tahap I pada Maret–April dan tahap II pada Juli–Agustus. Untuk tahun ini, pencairan direncanakan berlangsung pada Agustus melalui rekening sekolah atas nama institusi, bukan atas nama pribadi atau rekening BOS pusat.

    “Untuk Tahun 2025, rencana dicairkan pada bulan Agustus, melalui rekening sekolah atas nama sekolah, bukan rekening BOS Pusat atau atas nama pribadi,” jelas Anang. [nm/kun]

  • Ditangkap Polisi, Ini Tampang Duo Pembunuh Bos Sawit di Inhu Riau

    Ditangkap Polisi, Ini Tampang Duo Pembunuh Bos Sawit di Inhu Riau

    Indragiri Hulu –

    Pembunuhan Suyono, bos sawit di Indragiri Hulu (Inhu), Riau, diungkap polisi. Pria berusia 67 tahun itu ternyata dibunuh dua orang pegawainya.

    Kedua pelaku yakni Ari Saputra (26) dan Viris Vavo (24). Ari ditangkap di Kota Pekanbaru, sedangkan rekannya Viris ditangkap dikebun karet milik orang tuanya di Desa Seluna, Kecamatan Batang Peranap, pada Selasa (28/5).

    Keduanya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari foto yang diperoleh detikcom, kedua pelaku tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

    “Sudah tersangka,” ujar Kapolres Inhu AKBP Fahrian Siregar dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).

    Saat ini kedua tersangka ditahan di Polres Inhu. Keduanya dijerat dengan Pasal 330 KUHP juncto Pasal 338 KUHP juncto Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP juncto Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

    Awal Mula Pengungkapan Kasus

    Kasus ini terbongkar setelah anak korban bernama Dwi Wahyuningsih melaporkan ayahnya menghilang sejak 9 Mei 2025. Dwi sendiri melapor ke Polsek Peranap, pada Jumat (16/5) setelah melakukan segala upaya pencarian namun tak membuahkan hasil.

    Merasa curiga, Dwi kemudian langsung menghubungi tersangka AS. Akan tetapi, AS saat itu tidak dapat dihubungi.

    Berhari-hari tak mendapatkan kabar, Dwi yang berada di Pekanbaru akhirnya memutuskan untuk pergi mencari ayahnya di ladang. Sesampainya di lahan sawit milik ayahnya pada Jumat (16/5) sore itu, Dwi mendapati sejumlah barang milik ayahnya hilang.

    Dwi berusaha mencari informasi keberadaan ayahnya tetapi tidak berhasil ditemukan. Hingga akhirnya, ia melapor ke Polsek Peranap.

    Jasad Korban Dibuang ke Sungai

    Kedua pelaku mengaku membunuh korban dengan dipukul di bagian kepalanya dengan menggunakan kayu. Setelah itu, keduanya membungkus jasad korban ke dalam karung dan membuangnya ke sungai.

    “Setelah memastikan korban tewas, kedua pelaku memasukkan jasadnya ke dalam karung lalu membuangnya ke Sungai Kuantan,” ucapnya.

    Pembunuhan itu terjadi pada 10 Mei 2025. Hingga saat ini jasad korban belum ditemukan.

    (mei/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bos BGN Bilang Anaknya Tinggi 185 cm Berkat Minum Susu 2 Liter Sehari, Ini Tanggapan Dokter

    Bos BGN Bilang Anaknya Tinggi 185 cm Berkat Minum Susu 2 Liter Sehari, Ini Tanggapan Dokter

    GELORA.CO – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyinggung soal kebiasaan minum susu pada dua anaknya yang memiliki tinggi badan di atas 180 cm.

    Awalnya, Dadan mengungkapkan tentang pentingnya makan gizi seimbang pada anak-anak. Intervensi dengan pemberian nutrisi yang baik membuat tinggi badan seorang anak maksimal. Bila nutrisi anak tidak diintervensi diprediksi tinggi seorang anak hanya kisaran 160-165 cm.

    Adanya intervensi seperti pemberian makan bergizi gratis bisa meningkatkan potensi tinggi anak mencapai 180 cm.

    Ia kemudian menyinggung tinggi badan kedua putranya yakni 181 cm dan 185 cm karena minum susu. Bahkan salah satu putranya ada yang minum susu hingga dua liter dalam sehari yang membuat badan menjulang.

    “Minum susunya diwajibkan sama ibunya dari kecil sampai SMA kelas 2, wajib. Dan bahkan pada saat pertumbuhan anak saya yang kecil itu minum susu dua liter sehari. Jadi tulangnya besar-besar, makanya tubuhnya tinggi,” kata Dadan dalam Peluncuran Pembangunan 1.000 SPPG Pesantren di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

    Apa benar minum susu bisa membuat tinggi badan optimal?

    Dokter spesialis anak subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik, Meta Hanindita, mengatakan bahwa pertumbuhan tinggi badan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nutrisi, stimulasi, hormonal, genetik dan hal lainnya.

    Susu termasuk dalam asupan nutrisi yang termasuk ke dalam protein hewanin. Namun, penting diingat tentang prinsip nutrisi lengkap dan seimbang.

    Susu 2 Liter per Hari = Nutrisi Tidak Seimbang

    Meta mengatakan minum dua liter susu per hari untuk anak itu merupakan nutrisi yang tidak seimbang. Anak di atas satu bila ingin minum susu rekomendasinya paling banyak 500 ml per hari.

    “Anak di atas satu tahun, susu direkomendasikan MAKSIMAL 500 ml per hari, walau ada literatur yang membolehkan hingga 720 ml per hari,” kata Meta dalam akun Instagram pribadinya yang Health-Liputan6 kutip atas seizinnya.

    Sesuatu hal yang berlebihan memiliki memiliki dampak tidak baik kepada anak. Begitu pula ketika seorang anak mengonsumsi susu dalam jumlah melebihi rekomendasi.

    “Konsumsi susu yang berlebihan justru dapat menyebabkan berbagai gangguan mualai anemia defisiensi besi, gangguan penyerapan, gangguan pertumbuhan, obesitas hingga gangguan keterampilan makan,” kata Meta.

    Bagaimana agar Anak Mencapai Tinggi Badan Optimal?

    Wanita yang praktik di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Jawa Timur ini pun mengatakan ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar tinggi badan anak optimal:

    Berikan nutrisi lengkap seimbang sesuai usai anakStimulasi berupa aktivitas fisik sesuai usiaDurasi tidur yang cukup sesuai usia anak, jangan sampai anak tidur terlalu malam.Lengkapi status imunisasi untuk menjaga kesehatan secara umum.

  • Bos Bapanas Sebut Koperasi Merah Putih Bisa jadi Penyedia Pangan Terjangkau

    Bos Bapanas Sebut Koperasi Merah Putih Bisa jadi Penyedia Pangan Terjangkau

    JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengatakan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penyedia pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

    “Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi penyedia bahan pangan, dengan harga terjangkau dan kualitasnya baik tentunya,” ujar Arief Prasetyo mengutip Antara.

    Ia mengatakan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi agen penjualan sembako, yang menjual beras SPHP dan produk-produk lainnya.

    “Sebenarnya skema ini sudah dilakukan dengan sektor swasta sebelumnya. Tapi ini kita lakukan lagi dengan kerja sama mengambil pasokan sembakonya seperti gula, tepung, minyak goreng dari Bulog atau BUMN lainnya untuk ditaruh di koperasi desa,” katanya.

    Dia menjelaskan nantinya dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi gerai dengan menggunakan sistem inventory control yang terintegrasi.

    “Pekan depan Deputi Kemenko Pangan akan mengumpulkan beberapa pimpinan lembaga dan direksi untuk mengerjakan ini supaya dapat terlaksana dengan baik serta meningkatkan koordinasi,” ucap dia.

    Menurut dia, untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan di Koperasi Desa Merah Putih maka BUMN siap untuk menyediakan pasokan.

    “Semua BUMN bersama dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk menyediakan kebutuhan, tidak hanya pangan tapi ada LPG ataupun BBM kemudian ada juga pupuk. Yang pasti harga di koperasi ini terjangkau dan barang berkualitas,” tambahnya.

    Sebelumnya di Provinsi Lampung dari total desa sebanyak 2.651 desa, semua telah selesai menyelenggarakan Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Kemudian dari total desa tersebut sebanyak 682 desa telah memproses pendirian koperasi di notaris, dan 252 koperasi sudah berbadan hukum.

  • Bos PLN IP Sebut Panas Bumi jadi Tulang Punggung Transisi Energi di Indonesia

    Bos PLN IP Sebut Panas Bumi jadi Tulang Punggung Transisi Energi di Indonesia

    JAKARTA – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran sebagai penggerak utama pengembangan energi baru terbarukan, khususnya panas bumi guna mendukung akselerasi transisi energi nasional.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, pemanfaatan panas bumi menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga ketahanan energi dan mengurangi emisi karbon.

    “Kami memandang panas bumi sebagai tulang punggung transisi energi di Indonesia. Dengan kapasitas teknis dan infrastruktur yang kami miliki, serta peran PT PLN Indonesia Geothermal sebagai key player PLTP di tanah air, kami siap mengoptimalkan potensi yang ada,” ujarnya mengutip Antara.

    Edwin menambahkan, hal tersebut sejalan dengan peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Sesuai RUPTL PLN terbaru, direncanakan pembangunan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2025 hingga 2034.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 persen atau 52,9 GW berasal dari energi terbarukan dan storage, yang menunjukkan arah kebijakan yang kuat menuju pengurangan emisi dan pemanfaatan sumber daya energi bersih.

    Khusus untuk panas bumi, pemerintah mengalokasikan kapasitas sebesar 5,2 GW, dengan target pencapaian kapasitas terpasang 0,9 GW hingga 2029.

    Saat peluncuran RUPTL PLN 2025-2034, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan energi terbarukan seperti panas bumi harus menjadi prioritas pembangunan nasional ke depan.

    Pemerintah mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri kelistrikan, berani mengambil peran strategis dalam membangun ekosistem energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    “Pemerintah konsisten dalam mendorong energi terbarukan sebagai bentuk dari transisi energi,” tegas Bahlil.

    Edwin melanjutkan PLN Indonesia Power sebagai Subholding PT PLN (Persero), yang mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) memiliki posisi kunci dalam pengembangan geothermal nasional.

    Melalui anak usahanya, PLN Indonesia Geothermal, perusahaan berkomitmen memperkuat portofolio pembangkitan berbasis panas bumi serta memperluas proyek pengembangannya di berbagai wilayah Indonesia.

    Lebih lanjut, Edwin menjelaskan selama lima tahun terakhir, PLN Indonesia Geothermal telah menghasilkan energi hijau sebesar 5,6 GWh, yang setara dengan pengurangan emisi karbon sebanyak 4.760 ton CO2e.

    Tak hanya itu, pengembangannya juga diperluas ke bisnis derivatif serta penggunaan teknologi efisiensi tinggi untuk memastikan keberlanjutan operasi.

    Selain panas bumi, PLN Indonesia Power juga siap mengembangkan berbagai potensi EBT lainnya seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta membuka ruang kolaborasi investasi melalui inisiatif Hijaunesia dan Hydronesia.

    Dengan peran strategis tersebut, sebut Edwin, PLN Indonesia Power terus bertransformasi menjadi penggerak utama dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung tercapainya target net zero emission (NZE) pada 2060.