Xcloud.id

Topik: BOS

  • Bos Garuda Ungkap Biang Kerok Laba Anjlok

    Bos Garuda Ungkap Biang Kerok Laba Anjlok

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan laba US$ 37,93 juta atau sekitar Rp 632,03 miliar (kurs Rp 16.663/US$). Perolehan tersebut anjlok 29,65% secara tahunan (year-on-year/YoY).

    Selain itu, perusahaan juga turun sekitar 10,53% YoY menjadi sebesar US$ 842,16 juta atau sekitar Rp 14,03 triliun. Perusahaan mengatakan, faktor utama penyebab dari penurunan kinerja keuangan tersebut ialah program pemeliharaan pesawat.

    “Secara keseluruhan total pendapatan turun 10,5% year-on-year terutama disebabkan oleh program maintenance yang sedang kita lakukan sekarang,” kata Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Oentoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025)

    Thomas menjelaskan, program ini secara sementara mengurangi kapasitas produksi Garuda, hingga mengakibatkan penurunan volume penumpang dan juga cargo. Hal ini akhirnya berdampak pada kinerja pendapatan.

    Risikonya, pendapatan penumpang turun 11,4% secara YoY menjadi US$ 618,91 juta. Demikian pula pendapatan kargo yang mencatatkan penurunan 3,8% menjadi US$ 41,88 juta, dan unscheduled revenue tergerus 17,20% menjadi US$ 93,71 juta.

    Di sisi lain, pendapatan lainnya relatif stabil dengan kenaikan sebesar 1,48% menjadi US$ 87,65 juta. Pendapatan charter tumbuh secara signifikan sebesar 96,3%.

    “Kinerja keuangan kami mencerminkan dampak dari maintenance program kami di fase 1, yang saat ini menjadi fokus utama kami dalam menunjang operasional stabilitas. Program ini secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan laba operasional dan laba bersih akibat berkurangnya ketersediaan pesawat yang bisa serviceable,” ujarnya.

    Meski kinerja perusahaan sempat tertekan, Thomas mengatakan, pendapatan mencatatkan tren kenaikan secara kuartalan pada tahun 2025. Adapun pada kuartal I 2025, tercatat perusahaan membukukan pendapatan Rp 723 juta.

    Kemudian pada kuartal II, pendapatan pulih ke angka Rp 824 juta. Kondisi makin membaik di kuartal III dengan perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp 842 juta.

    Sementara itu, Direktur Teknik Garuda Indonesia, Mukhtaris, melaporkan terkait kesiapan armada. Per November 2025 perusahaan mengoperasikan 58 pesawat, terdiri dari 19 pesawat berbadan lebar dan 39 pesawat berlorong tunggal.

    Sedangkan Citilink mengoperasikan 32 pesawat berlorong tunggal. Dengan demikian, total armada Garuda Indonesia Group mencapai 90 pesawat.

    “Pada Juli lalu Citilink hanya mengoperasikan 21 pesawat, dan kini sudah menjadi 32. Ini hasil kerja kolektif tim teknik, operasional, hingga seluruh unit pendukung untuk memastikan standar keselamatan tetap pada tingkat tertinggi,” ujar Mukhtaris.

    (shc/hns)

  • Bos BGN Minta Pengusaha Pasok Sapi Perah buat Kebutuhan Susu MBG

    Bos BGN Minta Pengusaha Pasok Sapi Perah buat Kebutuhan Susu MBG

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengatakan saat ini Indonesia kekurangan sapi perah untuk memenuhi susu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut perhitungannya, setiap harinya satu dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) membutuhkan sekitar 450 liter susu. Jumlah ini baru bisa didapat jika satu SPPG mendapatkan pasokan susu dari 40-50 ekor sapi.

    Dengan target jumlah SPPG atau dapur MBG, maka Indonesia kurang lebih butuh 1,5 juta ekor sapi perah. Sementara jumlah sapi perah di Indonesia saat ini baru mencapai 500.000 ekor.

    Oleh karena itu, Dadan meminta pengusaha swasta dan industri untuk ikut mengimpor sapi perah dan terlibat langsung dalam rantai pasok program MBG. Menurutnya, kondisi ini tak akan merugikan pengusaha atau investor karena produk susu tersebut akan terserap.

    “Jadi kalau kita ada bapak-ibu yang mau mengimpor 500.000, saya kira merupakan potensi ekonomi yang luar biasa karena pasti susunya akan diserap oleh program Makan Bergizi Gratis,” kata Dadan dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Tak hanya susu, menurutnya para pengusaha juga bisa ambil bagian dalam usaha terkait rantai pasok MBG. Misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan telur yang diperkirakan mencapai 5.000 ton per sekali masak pada 2026 mendatang.

    “Jadi minimal untuk telur saja kita membutuhkan 6 juta indukan baru untuk bisa menghasilkan telur yang satu hari akan membutuhkan 82,9 juta butir telur atau 5.000 ton telur sekali masak,” terangnya.

    “Jadi seperti 17 Oktober kemarin ketika ulang tahun Pak Presiden, kita meminta agar seluruh SPPG memasak nasi goreng dan telur ceplok, maka di tanggal 17 Oktober kita membutuhkan 2.100 ton telur. Nah tahun depan kita butuh 5.000 ton telur sekali masak ketika kita meminta satu hari seluruhnya makan telur,” sambung Dadan.

    Ia juga mencontohkan kebutuhan MBG lainnya seperti pisang hingga ikan lele. Menurutnya seluruh usaha sektor pangan ini tidak akan merugikan karena produk-produk mereka akan diserap program MBG.

    “Ini adalah potensi ekonomi yang luar biasa, dan ini adalah tantangan juga untuk anggota Kadin memenuhi rantai pasok,” tegasnya.

    (acd/acd)

  • Kejagung Beberkan Alasan Cabut Status Cekal Bos Djarum di Kasus Pajak

    Kejagung Beberkan Alasan Cabut Status Cekal Bos Djarum di Kasus Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan pihaknya mencabut pencekalan terhadap Bos Djarum Victor Rachmat Hartono.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan alasan dicabutnya pencekalan itu lantaran Victor bersikap kooperatif. 

    Dia menjelaskan indikator Victor kooperatif itu karena telah memberikan informasi yang diperlukan penyidik dalam kasus dugaan korupsi terkait manipulasi pembayaran pajak periode 2016-2020.

    “Sudah [kooperatif] memberikan informasi-informasi,” ujarnya di Kejagung, Senin (1/12/2025).

    Di samping itu, Anang belum mengemukakan nasib pencekalan terhadap pihak lain seperti eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi hingga Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Jenderal Pajak Karl Layman.

    “Yang jelas informasi yang saya dapat dari penyidik hanya terhadap bersangkutan dulu ya, itu saja,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan manipulasi terkait pembayaran pajak oleh wajib pajak atau perusahaan oleh Ditjen Kemenkeu periode 2016-2020.

    Modusnya, oknum pada Ditjen Pajak diduga melakukan kongkalikong dengan wajib pajak dengan modus memperkecil pembayaran pajak dari wajib pajak atau perusahaan. Setelah itu, oknum pada Ditjen Pajak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

    Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

  • Pencekalan Bos Djarum Dicabut, Bagaimana Status Cekal Eks Dirjen Pajak Ken Dkk?

    Pencekalan Bos Djarum Dicabut, Bagaimana Status Cekal Eks Dirjen Pajak Ken Dkk?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal nasib status cekal empat orang lain setelah Bos Djarum Victor Rachmat Hartono dicabut.

    Selain Victor, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi; Karl Layman selaku pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak; Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang; Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak juga turut dicekal dalam perkara ini.

    Dalam hal ini, Anang mengaku baru mendapatkan informasi bahwa Bos Djarum, Victor menjadi satu-satunya pihak yang telah dicabut pencekalannya.

    “Yang jelas informasi yang saya dapat dari penyidik hanya terhadap bersangkutan dulu ya, itu saja,” ujar Anang di Kejagung, Senin (1/12/2025).

    Dia menjelaskan cekal maupun pencabutan cekal merupakan kewenangan penyidik. Salah satu indikator dicabutnya pencekalan itu yakni seseorang dinilai kooperatif.

    Penyidik, kata Anang, menilai bahwa Victor telah kooperatif dalam proses hukum kasus dugaan manipulasi pajak periode 2016-2022. Indikator kooperatif itu adalah telah memberikan informasi kepada penyidik.

    “Itu kewenangan dari tim penyidik, subjektif batas dari penyidik seperti apa nantinya,” imbuhnya.

    Di samping itu, Anang juga menekankan bahwa seluruh pihak yang dicekal itu masih berstatus sebagai saksi.

    “Masih sebagai saksi semua, belum ada penetapan tersangka semua masih sebagai saksi,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan manipulasi terkait pembayaran pajak oleh wajib pajak atau perusahaan oleh Ditjen Kemenkeu periode 2016-2020.

    Modusnya, oknum pada Ditjen Pajak diduga melakukan kongkalikong dengan wajib pajak dengan modus memperkecil pembayaran pajak dari wajib pajak atau perusahaan. Setelah itu, oknum pada Ditjen Pajak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

    Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

     

  • Elon Musk Gratiskan Starlink untuk Korban Banjir Aceh–Sumatera, Begini Cara Aktivasi Layanannya

    Elon Musk Gratiskan Starlink untuk Korban Banjir Aceh–Sumatera, Begini Cara Aktivasi Layanannya

    JAKARTA – Ketika koneksi internet di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tumbang akibat banjir bandang serta longsor, Elon Musk muncul dengan langkah yang langsung bikin linimasa heboh. Melalui akun X miliknya, bos SpaceX dan Starlink itu menyatakan seluruh pengguna di zona bencana bakal mendapatkan akses internet gratis hingga akhir Desember 2025. Gayanya tetap khas: sederhana, to the point, dan sedikit vibes pahlawan super digital.

    Musk menjelaskan bahwa kebijakan menggratiskan layanan bukan aksi dadakan, tapi memang standar internal SpaceX setiap kali terjadi bencana besar. Ia menegaskan tidak etis mengambil keuntungan dari situasi darurat. Pernyataan itu langsung memperkuat persepsi bahwa internet satelit punya peran vital ketika tower seluler dan jaringan fiber optik tumbang digulung banjir.

    Menurut penjelasan di situs resmi Starlink, pelanggan aktif di wilayah terdampak tidak perlu mengajukan apa pun. Sistem secara otomatis memberikan kredit layanan, dan pengguna tinggal menunggu perangkat kembali tersinkronisasi begitu listrik dan terminal aman digunakan. Mereka yang sebelumnya menghentikan layanan juga tetap mendapatkan akses gratis cukup dengan mengaktifkan kembali perangkat melalui aplikasi.

    Untuk masyarakat yang baru ingin menggunakan Starlink, pintunya tetap terbuka. Prosesnya dimulai dari situs starlink.com dengan memilih layanan residensial dan memasukkan alamat di kawasan banjir. Jika wilayah tersebut masuk daftar prioritas, registrasi bisa dilanjutkan seperti biasa.

    Setelah layanan aktif, pengguna diminta membuat tiket dukungan dengan catatan Indonesia Flood Support agar kredit layanan dapat diterapkan. Ini seperti voucher digital kemanusiaan: simpel, tapi sangat berarti bagi daerah yang sedang kesulitan komunikasi.

    Kontak Bantuan Starlink Indonesia Jika mengalami kendala pendaftaran atau verifikasi, pengguna dapat menghubungi: Email: [email protected] Telepon: 007 803 6 219 919 WhatsApp: 0821 4271 5046

    Di lapangan, pos-pos darurat Starlink mulai beroperasi. Beberapa warga terlihat menghubungi keluarga dari titik layanan darurat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Situasi semacam itu memperlihatkan betapa internet bukan lagi kebutuhan sekunder; ia berubah menjadi jaringan penghubung emosi saat orang-orang mencoba memastikan nasib keluarga di tengah bencana.

    Starlink menyebut pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk merelokasi terminal ke titik paling terdampak. Upaya ini dijalankan paralel dengan pemulihan konektivitas di wilayah-wilayah yang terpukul paling berat. Di tengah kompleksitas penanganan pasca-banjir, akses internet yang kembali hidup memberikan dorongan moral sekaligus mempermudah distribusi bantuan dan koordinasi penyelamatan.

    Bagi warga yang menemui kendala teknis, Starlink Indonesia menyediakan kanal bantuan melalui email, telepon, dan WhatsApp. Mekanisme itu diharapkan mempercepat aktivasi layanan, terutama bagi pelanggan baru yang masih perlu verifikasi.

    Kisah ini menambah satu bab menarik tentang bagaimana teknologi orbit rendah bisa hadir sebagai penyambung komunikasi saat bumi di bawahnya dilanda kekacauan. Dari ruang angkasa, sinyal kecil itu menyelinap masuk, menyalakan kembali ponsel-ponsel yang sebelumnya hanya menampilkan tulisan tanpa layanan. Ini semacam pengingat bahwa dalam bencana, koneksi bukan sekadar soal internet, tetapi tentang memastikan suara seseorang tetap bisa terdengar.

  • Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

    Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

    Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

    Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi 10 terakhir. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

    Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%.

    Pertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

    “Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

    Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

    Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

    Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

    Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

    Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

  • Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

    Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

    Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

    Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi 10 terakhir. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

    Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%.

    Pertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

    “Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

    Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

    Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

    Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

    Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

    Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

  • Bos VinFast Indonesia Beberkan Upaya Dukung Indonesia Emas di GJAW 2025

    Bos VinFast Indonesia Beberkan Upaya Dukung Indonesia Emas di GJAW 2025

    Tangerang –

    Chief Executive Officer (CEO) VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto (Kerry) menegaskan pihaknya berupaya untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam gelaran GAIKINDO Jakarta Auto Week 2025 (GJAW) yang digelar di Indonesia Convention Exhibiton (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Kerry mengatakan VinFast membawa semangat untuk ‘memajukan rakyat, memajukan bangsa’.

    “Seperti yang Anda ketahui, VinFast lahir dari VinGroup, perusahaan swasta terbesar di Vietnam, dan salah satu korporasi paling visioner di kawasan. Berpegang pada filosofi menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, VinGroup telah membangun ekosistem dinamis yang mencakup enam pilar utama, yaitu industri dan teknologi, real estate dan layanan infrastruktur, energi hijau, budaya, serta usaha sosial,” kata Kerry, di acara GJAW, Jumat (21/11/2025).

    Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Semuanya disatukan oleh satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan menginspirasi kemajuan. Di dalam ekosistem kuat tersebut, VinFast hadir sebagai simbol transformasi, perwujudan revolusi hijau, dan semangat kebangkitan Asia Tenggara.

    “VinFast merepresentasikan aspirasi kita bersama untuk menembus batas, menguasai teknologi global dengan kecerdasan, ketangguhan, dan tekad tak tergoyahkan dari masyarakat kita,” ujar Kerry.

    Dalam kesempatan itu, Kerry menyebut Indonesia bukan sekadar target pasar, tetapi rumah kedua bagi VinFast. Hal itulah yang membuat VinFast Indonesia berupaya untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

    “Di sini kami melihat sebuah visi nasional yang besar dan menginspirasi, Indonesia Emas 2045. Sebuah visi tentang kekuatan, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan,” kata Kerry.

    Oleh karena itu, VinFast Indonesia berkomitmen membangun ekosistem mobilitas ramah lingkungan dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat RI. Kerry mengatakan dalam waktu kurang dari dua tahun, VinFast Indonesia telah menghadirkan beragam lini kendaraan listrik seperti VF 3 (mini-SUV), VF 5 (A-SUV), VF 6 (B-SUV), VF e34, hingga VF 7 (C-SUV), yang menyasar berbagai kebutuhan mobilitas, dari penggunaan pribadi hingga keluarga, dari perkotaan hingga pedesaan.

    “Dan ini tentu saja baru memulai. Dalam waktu dekat, kami akan memperkenalkan sepeda motor listrik, serta lebih banyak kendaraan ramah lingkungan lainnya,” kata Kerry.

    Kerry menegaskan kontribusi VinFast Indonesia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya hadir melalui produk kendaraan listrik. Lebih dari itu, komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekosistem lengkap dari hulu ke hilir.

    Salah satunya yaitu pabrik VinFast Indonesia yang tengah dibangun di Subang, Jawa Barat. Adapun pabrik tersebut ditargetkan beroperasi pada Maret 2026.

    Kapasitas pabrik VinFast Indonesia mencapai 50 ribu unit per tahun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.000 hingga 3.000 orang. Fasilitas pabrik VinFast Indonesia di Subang ini akan mencakup beberapa area produksi utama, seperti Body Shop, General Assembly Shop, Paint Shop, area pengujian, dan masih banyak lainnya.

    “Upaya kita mendukung Indonesia Emas tentu melalui mobilitas hijau itu sendiri, dari sisi produk dan juga ekosistem lengkap yang kita bangun, mulai dari pabrik, charging, BSM, hingga taksi listrik,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa keberadaan pabrik VinFast Indonesia di Subang akan membawa dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional. Tak sekadar memenuhi target penjualan, melalui pembangunan pabrik, VinFast Indonesia juga mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge), mentransfer teknologi (transfer of technology), dan menyerap tenaga kerja.

    “Dampak ekonomi yang tercipta akan mendukung pencapaian Indonesia Emas. Jadi kontribusinya hadir dari hulu ke hilir,” tutur Kerry.

    Debut Model Baru: Limo Green-VF Wild Jadi Sorotan

    Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Pada GJAW 2025, VinFast Indonesia memberikan ‘Exclusive First Look’ dua model baru, salah satunya Limo Green, yang menjadi highlight booth produsen otomotif asal Vietnam ini – menandai semakin agresifnya VinFast Indonesia di pasar kendaraan listrik RI.

    Mobil listrik 7 seater VinFast Limo Green diklaim cocok buat keluarga di Indonesia. Tak hanya itu, mobil ini juga diklaim cocok buat digunakan sebagai armada taksi atau fleet.

    Dengan dimensi 4.730 mm (P) x 1.870 mm (L) x 1.690 mm (T) dan wheelbase 2.840 mm, MPV ini menawarkan kabin yang luas dan kenyamanan optimal di seluruh tiga baris kursinya. Berbekal teknologi baterai litium ferrofosfat (LFP), model ini mampu menempuh jarak hingga 470 km dalam sekali pengisian. Limo Green sudah bisa mulai dipesan dengan harga indikatif Rp319.000.000, sehingga bukan sekadar preview saja.

    Selain Limo Green, VinFast Indonesia juga membawa produk mobil konsep pikap double cabin bernama VF Wild. VF Wild memiliki dimensi impresif mencakup panjang 5.324 mm dan lebar 1.997 mm.

    Inovasi desainnya tampak pada bak belakang yang dapat diperpanjang secara otomatis melalui mekanisme jendela belakang dan kursi baris kedua yang dapat dilipat, sebuah fitur yang memaksimalkan kapasitas kargo tanpa mengorbankan kenyamanan penumpang.

    Daya tarik futuristiknya semakin diperkuat dengan panoramic glass roof dan digital side mirrors, meningkatkan tampilan estetik sekaligus performa aerodinamisnya.

    Dengan memberikan ‘Exclusive First Look’ terhadap model-model yang inovatif, VinFast Indonesia menegaskan kembali upayanya dalam menghadirkan teknologi canggih, desain berkelas, dan membangun kepercayaan pelanggan di pasar Indonesia.

    “Berbeda dari Limo Green, kehadiran model ini memiliki tujuan untuk mendengar dan belajar. Masukan Anda mengenai desain, kebutuhan fungsional, hingga persaingan harga yang diharapkan akan membantu VinFast lebih memahami aspirasi konsumen di Indonesia,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Alasan Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Alasan Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Bisnis.com, JAKARTA — Sikap kooperatif selama proses penyidikan menjadi alasan utama Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencabut status pencegahan ke luar negeri terhadap Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengonfirmasi bahwa penyidik telah mengajukan permohonan pencabutan surat pencekalan tersebut.

    Menurutnya, keputusan ini diambil setelah penyidik mempertimbangkan itikad baik yang ditunjukkan Victor dalam perkara dugaan korupsi terkait perpajakan tahun 2016–2020.

    “Benar, terhadap yang bersangkutan telah dimintakan pencabutan oleh penyidik. Dikarenakan menurut penyidik yang bersangkutan kooperatif,” ujar Anang saat dihubungi Bisnis, Sabtu (29/11/2025).

    Sebelumnya, Victor masuk dalam daftar pihak yang dicegah ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Namun, penilaian penyidik terhadap tingkat kepatuhan Victor dalam menjalani pemeriksaan mengubah status hukum tersebut.

    Anang belum memberikan perincian mengenai nasib empat pihak lain yang sebelumnya turut diajukan cegah dalam pusaran kasus ini.

    Sebagai informasi, selain Victor, Kejagung juga mencegah mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi, Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Jenderal Pajak Karl Layman, Kepala KPP Madya Dua Semarang Ning Dijah Prananingrum, serta konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo.

    Di sisi lain, manajemen PT Djarum sebelumnya telah menegaskan komitmen perusahaan terhadap proses hukum yang berjalan. Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan memastikan bahwa Victor Hartono, yang masih menjabat sebagai Chief Operating Officer, dan perusahaan akan senantiasa menghormati prosedur hukum.

    “Kami menghormati, patuh, dan taat hukum. Kami akan mengikuti sesuai prosedur,” tutur Budi.

  • Kejagung Cabut Pencegahan Bos Djarum ke Luar Negeri karena Kooperatif

    Kejagung Cabut Pencegahan Bos Djarum ke Luar Negeri karena Kooperatif

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung (Kejagung) mencabut permohonan pencegahan Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono ke luar negeri. Padahal sejak 14 November 2025 lalu, Victor telah dicegah bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi pajak pada 2016-2020.

    “Benar, terhadap yang bersangkutan telah dimintakan pencabutan (pencegahan ke luar negeri),” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Sabtu (29/11/2025).

    Anang belum menjelaskan alasan lebih rinci terkait alasan pencabutan pencegahan terhadap Victor. Dia hanya mengatakan bahwa Victor kooperatif dimata penyidik.

    “Dikarenakan menurut penyidik yang bersangkutan kooperatif,” lanjut dia.

    Eks Kajari Jakarta Selatan itu juga belum membeberkan kapan tepatnya pencabutan dilakukan. Termasuk saat ditanya apakah Victor telah diperiksa dalam kasus itu atau belum.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung mencegah lima orang bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi pajak pada 2016-2020. Dua diantaranya adalah mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono.

    Nama-nama pihak yang dicegah disampaikan Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman. Yudi mengatakan pengajuan pencegahan ke luar negeri itu diajukan Kejagung.

    Total ada lima orang yang dicegah ke luar negeri sejak 14 November 2025 hingga enam bulan ke depan. Lima orang yang dicegah itu adalah:

    1.⁠ ⁠Ken Dwijugiasteadi selaku mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan
    2.⁠ ⁠Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono
    3.⁠ ⁠Karl Layman
    4.⁠ ⁠Heru Budijanto Prabowo
    5.⁠ ⁠Bernadette Ning Dijah Prananingrum

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna membenarkan bahwa 5 nama tersebut dicegah.

    “Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak tersebut dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak pada 2016-2020 oleh oknum/pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” kata Anang saat ditanya perihal nama-nama tersebut.

    “Ia (kelimanya saksi),” ucap Anang.

    Kejagung Usut Kasus Dugaan Korupsi Pajak

    Kejagung memang tengah mengusut dugaan suap di balik permainan pajak yang diduga dilakukan salah satu oknum pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2016-2020. Kejagung belum benar-benar mengungkap perkara itu meski sudah melakukan sejumlah penggeledahan.

    “(Modusnya) memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak 2016-2020 oleh oknum pegawai pajak,” kata Anang Supriatna.
    Anang belum mengungkap perusahaan mana yang menjadi wajib pajak tersebut.

    Yang jelas, menurut Anang, ada imbalan atau suap yang ditujukan kepada si oknum pegawai pajak itu untuk ‘memainkan’ besaran pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan itu.

    “Dia ada kompensasi untuk memperkecil. Kalau ini kan maksudnya ada kesepakatan dan ada pemberian itu, suaplah. Memperkecil (pembayaran pajak) dengan tujuan tertentu terus ada pemberian,” tutur Anang.

    Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Namun jaksa belum membeberkan detail duduk perkaranya.

    Halaman 2 dari 2

    (ond/maa)