Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Wakil Ketua DPRD Nilai 100 Hari Kerja Bupati Jombang Sudah Tepat, Tapi Perlu Penguatan Program

    Wakil Ketua DPRD Nilai 100 Hari Kerja Bupati Jombang Sudah Tepat, Tapi Perlu Penguatan Program

    Jombang (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja 100 hari pertama Bupati H Warsubi dan Wakil Bupati H Salmanudin Yazid.

    Politisi yang akrab disapa Della itu menilai bahwa langkah-langkah awal pemerintahan baru ini sudah menunjukkan arah yang konkret dalam menjawab berbagai tantangan strategis di Kabupaten Jombang.

    “Abah Bupati dan Gus Wabup ke depan dalam menjalankan kebijakan atau program kerja, implementasinya harus tetap terintegrasi dengan visi misi yang diusung ketika masa kampanye,” ungkap Della, Kamis (29/5/2025).

    Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Jombang ini, masa 100 hari kerja adalah fase penting untuk menunjukkan arah pemerintahan. Ia menilai bahwa masyarakat berhak melihat dan merasakan secara langsung hasil dari janji-janji politik yang dulu disampaikan saat kampanye.

    “Abah Bupati dan Gus Wabup harus melakukan yang terbaik dalam merealisasikan janji politiknya. 100 hari pertama adalah momen penting untuk menunjukkan arah dan komitmen pemerintahan baru. Sehingga masyarakat harus bisa merasakan langsung kebijakan-kebijakan yang dijalankan,” lanutnya.

    Della juga menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya kebijakan pemerintah daerah. Ia menyebutkan beberapa program yang menjadi perhatian, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur desa, serta program beasiswa gratis.

    “Kami tentu saja akan melakukan cek ricek terkait implementasi program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur desa, atau beasiswa gratis yang merupakan program unggulan Abah Bupati bisa benar-benar menyentuh masyarakat,” tambahnya.

    Ia menyoroti pula pentingnya desain yang matang dalam pelaksanaan pelatihan kerja. Menurutnya, program tersebut harus berbasis pada kebutuhan industri agar efektif mencetak wirausaha baru sesuai dengan visi misi pemerintah.

    “Jika sinergi berjalan, baik dari program Bapak Asuh-Anak Asuh ataupun dinas terkait hingga sasaran pelatihan, maka harapannya akan muncul wirausaha-wirausaha baru dan terwujudnya program 1 dusun, 1 wirausaha seperti janji politik Abah Bupati dan Gus Wabup selama masa kampanye,” terangnya.

    Della mengapresiasi keterbukaan pemerintahan Warsubi-Salman terhadap kritik dan masukan publik. Ia berharap sikap tersebut terus dijaga selama lima tahun masa jabatan mereka.

    “Akan bagus jika pemerintah mendengar kritik yang membangun. Itu membuat kita lebih aware, lebih waspada. Sejauh ini pemerintahan abah dan gus Wabup cukup kooperatif. Semoga hingga 5 tahun ke depan sikap terhadap kritik ini dipertahankan,” pungkasnya. [suf]

  • FPKB setujui kerangka ekonomi makro 2026 dengan catatan mensejahterakan rakyat 

    FPKB setujui kerangka ekonomi makro 2026 dengan catatan mensejahterakan rakyat 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    FPKB setujui kerangka ekonomi makro 2026 dengan catatan mensejahterakan rakyat 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPR RI fraksi PKB Rivqy Abdul Halim menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (27/05/2025).

    Rivqy Abdul Halim, menyatakan bahwa kebijakan fiskal tahun 2026 harus mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat sesuai amanat konstitusi. “Meskipun di tengah ketidakpastian geopolitik global, Fraksi PKB menilai kebijakan fiskal ini perlu didukung demi mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi,” ujar Rivqy Abdul Halim, Selasa (28/05/2025).

    Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV ( Jember – Lumajang), diperlukan penguatan menyeluruh yang didukung oleh optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Fraksi PKB menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mempercepat pembangunan yang sehat dan berkelanjutan, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar negeri. “Hal ini sejalan dengan kaidah fikih, maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib ,” kata Rivqy.

    Fraksi PKB, lanjut Gus Rivqy memberikan catatan penting terkait Keterangan Pemerintah atas KEM-PPKF Tahun Anggaran 2026, meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, target produksi minyak mentah (lifting), tingkat kemiskinan, perkiraan pendapatan negara, usulan anggaran belanja negara, hingga pembiayaan utang. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. 

    “Fraksi PKB menilai rentang target ini cukup konservatif dan cenderung under-estimate atau kurang optimis, mengingat komitmen pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di akhir periode pemerintahan,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Rabu (28/5). 

    Fraksi PKB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu antara 5,6 hingga 6,0 persen. “Target ini dapat tercapai jika pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui pendorong utama seperti konsumsi rumah tangga, peningkatan daya beli masyarakat, serta percepatan program makan bergizi gratis,” urai Rivqy.

    Fraksi PKB mendukung strategi akselerasi pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui berbagai program bantuan sosial. Untuk efektivitasnya, Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk konsisten menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan ketepatan sasaran. Terkait perkiraan pendapatan negara yang mencapai 11,71 hingga 12,22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), Fraksi PKB mengusulkan target pendapatan negara yang lebih ideal, yaitu antara 12,5 hingga 13,00 persen dari PDB. 

    “Kami mendesak pemerintah untuk segera membenahi implementasi reformasi administrasi perpajakan, termasuk kendala yang masih ditemukan dalam penggunaan sistem Coretax, yang awalnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak,” kata G
    Rivqy.

    Mengenai belanja negara di sektor pendidikan, Fraksi PKB meminta pemerintah untuk mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan pada Perguruan Tinggi di bawah Kementerian/Lembaga, guna menciptakan keadilan pembiayaan pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat luas. 

    “Dalam hal pembiayaan utang, Fraksi PKB mendorong pemanfaatan pembiayaan non-utang berupa pembiayaan investasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan dana abadi untuk pendidikan, pesantren, kebudayaan, serta lembaga swadaya masyarakat,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ini 7 Lini Usaha Koperasi Merah Putih RI

    Ini 7 Lini Usaha Koperasi Merah Putih RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah membuat Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang dianggap dapat menggerakkan perekonomian nasional. Namun, kehadiran kolerasi tersebut disebut dapat membuka peluang terjadinya monopoli pasar karena dinilai akan menjadi distributor utama di desa.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan, Kopdeskel Merah Putih sama halnya dengan warung-warung di desa. Sehingga Ia memastikan masyarakat desa tidak perlu khawatir akan terjadinya monopoli.

    “Nggak ada, warung dimana-mana ada. Mana ada monopoli,”‘ kata Zulhas mengutip program detikSore, dikutip Kamis (29/5).

    Zulhas memaparkan, nantinya, Koperasi Desa Merah Putih ini menjual dengan harga yang lebih terjangkau lantaran memotong rantai distribusi yang panjang.

    Rencananya, Kopdeskel Merah Putih diwajibkan mempunyai tujuh unit usaha, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan. Dengan begitu, koperasi tersebut dapat menjadi agen penyalur LPG 3 kg hingga pupuk subsidi.

    “Nggak ada monopoli. Warung tuh dimana-mana ada. Cuma ini desa punya juga warung, Kopdes ini. Sehingga harganya dari pusat, nggak untung terlalu banyak, rantainya nggak panjang. So, silahkan aja. Mau beli sini, beli sini silahkan. Gas melon kan pangkalan banyak juga, sudah ada dimana-mana gitu. Kopdes juga dikasih dong,” ungkapnya.

    Zulhas menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar program tersebut dapat menguntungkan. Untuk itu, Kopdeskel dirancang akan menjadi agen penyalur pupuk subsidi, pangkalan LPG 3 kg, serta sembako.

    “Di desa, kata Pak Presiden, tidak boleh ada orang yang tidak terjamin kesehatannya. Maka harus ada klinik, atau Pustu atau pusat pembantu Puskesmas. Harus ada apotek sederhana. Jadi kalau orang sakit di desa, tidak harus ke kota. (Kemudian) Harus ada logistik. Jadi nanti kalau ada hasil pertanian di kampung, dibawa ke koperasi, ada angkutannya. Sebaliknya dari koperasi mau ke kabupaten, ada angkutannya. Dari kota ke koperasi, ada angkutannya,” tambah Zulhas.

    Selain itu, Ia menambahkan, Kopdeskel Merah Putih juga dapat menjadi penyalur bantuan sosial dari pemerintah. Zulhas menyebut pemerintah nanti akan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menjalankan rencana tersebut.

    Bahakan, Koperasi Desa Merah Putih juga dapat menjadi koperasi simpan pinjam yang menawarkan bunga murah. Dalam hal ini, menurut Zulhas, dapat menekan rentenir hingga pinjaman online (pinjol) ilegal di desa.

    “Tidak boleh ada judol, tengkulak, rentenir, harus kita pangkas, nggak boleh ada lagi. Maka harus ada BRILink atau BSI, atau BNI. Nanti di situ. Sehingga di situ juga bisa ada income, ada pendapatan. Itu juga memotong akses yang jauh, desa itu jauh ke bank itu. Ini langsung bank datang ke desa. Jadi, menghindari tadi ya, rentenir, pinjol, middle man, kemudian tengkulak-tengkulak,” imbuh Zulhas.

    Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi kaki tangan pemerintah untuk menstabilkan harga pangan di desa apabila harganya sedang melejit. Pemerintah dapat melakukan operasi pasar melalui Kopdeskel Merah Putih.

    (ayh/ayh)

  • Bantu Korban Gempa Bengkulu, Pertamina Salurkan Bantuan Energi hingga Sembako

    Bantu Korban Gempa Bengkulu, Pertamina Salurkan Bantuan Energi hingga Sembako

    Bengkulu: Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo yang mengguncang Bengkulu pada Jumat dini hari, 23 Mei 2025.
     
    Melalui Fuel Terminal (FT) Pulau Baai, Pertamina menyalurkan bantuan sosial senilai Rp50 juta untuk warga terdampak. 
     
    Bantuan terdiri dari paket sembako, perlengkapan kesehatan, serta kebutuhan pokok lainnya yang sangat dibutuhkan warga selama masa pemulihan.

    Gempa yang terjadi pada pukul 02.52 WIB itu menyebabkan kerusakan di berbagai wilayah, dengan total 314 rumah terdampak di tujuh kecamatan di Kota Bengkulu. 
     

    Bantuan lengkap untuk warga terdampak
    Bantuan yang disalurkan mencakup Bright Gas 5,5 kg sebanyak 3 tabung dan Bright Gas 12 kg 3 tabung, beras 250 kg, telur 100 krat, tepung 50 bungkus, minyak goreng 30 liter, air mineral 20 dus, kopi dan teh 50 dus, gula pasir 40 kg, sarden 30 kaleng, obat-obatan 100 box, termasuk alat tensi dan vitamin.
     
    Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh FT Manager Pulau Baai, Erik Imam Kasmianto, kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bengkulu, Denny Martin, pada Selasa, 27 Mei 2025.
     
    Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, menegaskan bahwa aksi cepat ini merupakan bagian dari komitmen sosial perusahaan.
     
    “Sebagai bagian dari perusahaan yang beroperasi di Bengkulu, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kami, dan diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak selama masa pemulihan,” ujar Nikho dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Mei 2025.
     
    Bantuan Pertamina ini disambut baik oleh BPBD Kota Bengkulu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Denny Martin, mengapresiasi kepedulian yang diberikan.
     
    “Bantuan ini sangat membantu, khususnya untuk wilayah yang mengalami kerusakan paling parah. Kepedulian seperti ini sangat berarti bagi percepatan penanganan di lapangan,” ungkap Denny.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • 1,8 Juta Masyarakat Terdepak dari Daftar Penerima Bansos, Apa Sebabnya? Nasional 28 Mei 2025

    1,8 Juta Masyarakat Terdepak dari Daftar Penerima Bansos, Apa Sebabnya? Nasional 28 Mei 2025

    1,8 Juta Masyarakat Terdepak dari Daftar Penerima Bansos, Apa Sebabnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial (
    bansos
    ) pada triwulan kedua tahun 2025.
    Hal ini diumumkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai bagian dari proses pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSN
    ) demi memastikan bantuan tepat sasaran.
    “Artinya kita ini mengalihkan bansos kepada mereka yang lebih berhak untuk menerima,” kata Gus Ipul di kantornya, Rabu (28/5/2025).
    “Jadi ini ada pengalihan setelah dengan adanya DTSEN ini,” tambah Gus Ipul.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa penghapusan 1,8 juta KPM tersebut dilakukan karena mereka tergolong dalam kelompok masyarakat di atas Desil 5, atau bukan termasuk kategori miskin dan rentan berdasarkan pemetaan data terbaru.
    Desil adalah pengelompokan masyarakat dengan perhitungan 10%. Angka 0 sampai 10% masuk Desil 1, angka 11 sampai 20% masuk Desil 2, dan seterusnya.
    Desil 1 hingga 4 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Sementara, desil 5 sampai dengan 10 merupakan masyarakat tingkat menengah ke atas.
     
    “Yang 1,8 juta ini sudah pasti KPM yang tidak perlu lagi menerima bansos. Karena sasaran utama kita adalah Desil 1, yakni kelompok miskin ekstrem. Kalau tidak ada di Desil 1, baru ke Desil 2, dan seterusnya,” jelasnya.
    Langkah ini dilakukan agar anggaran bansos benar-benar menyasar masyarakat miskin dan rentan, serta mencegah “inclusion error” atau kesalahan penyaluran kepada orang yang seharusnya tidak layak menerima.
    Gus Ipul juga menegaskan bahwa masyarakat yang merasa berhak namun tidak lagi terdata sebagai
    penerima bansos
    masih bisa mengajukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek
    Bansos
    .
    “Kalau BPS menyatakan bahwa ini layak menerima, maka akan kita berikan bantuannya pada tiga bulan berikutnya. Jadi memang ada proses,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data versi terbaru juga menemukan banyak data yang tidak lagi valid.
    Ini termasuk 785.000 warga yang sudah meninggal, di mana sekitar 500.000 di antaranya masih tercatat dalam data versi lama.
    “Itu semua langsung kami bersihkan di versi 2. Karena dalam beberapa bulan bisa saja ada yang meninggal, lahir, atau pindah rumah. Itu semua akan terekam di DTSN yang baru,” kata Amalia.
    Gus Ipul menambahkan bahwa bantuan sosial tidak hanya menjadi respons sementara, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat menuju graduasi dari kemiskinan.
    “Presiden ingin bansos ini ada tindak lanjutnya. Tidak hanya bantuan, tapi juga pemberdayaan. Kalau sudah mandiri, penghasilan di atas UMK, maka mereka akan keluar dari daftar penerima,” tutup Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah di Papua-Nias

    Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah di Papua-Nias

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diutamakan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi. Karena tujuan dari SPHP untuk mengintervensi harga yang mahal dan stok menipis.

    “SPHP kita akan gelontorkan pada daerah yang harganya tinggi. Contoh, Papua Pegunungan, Nias. Jadi pada tempat-tempat tertentu,” kata Amran di Kementerian Pertanian, Rabu (28/5/2025).

    Sementara pada tempat dengan harga yang relatif murah, beras SPHP tidak akan digelontorkan. Karena efeknya akan membuat harga beras dan gabah di daerah tersebut semakin murah

    “Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.

    Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis. Karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah pun meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam.

    Selain SPHP, pemerintah juga akan melakukan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg). Rencananya program itu akan dilanjut selama Juni-Juli 2025. Sebagaimana diketahui, bantuan ini disetop sejak awal tahun.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bansos beras 10 kg akan diberikan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lebih lanjut, program ini akan dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait.

    “Bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM. Penerapan program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni-Juli 2025),” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Rencana pemberian stimulus ini telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, serta Pimpinan/Perwakilan kementerian dan lembaga.

    “Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Susiwijono.

    (ada/rrd)

  • Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga Nasional 28 Mei 2025

    Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga Nasional 28 Mei 2025

    Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) resmi mulai menyalurkan
    bantuan sosial
    (bansos) tahap kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun.
    Penyaluran ini dilakukan setelah data penerima bansos diperbarui dan divalidasi melalui
    Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
    (DTSEN) yang dikembangkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Alhamdulillah setelah melalui proses panjang dan koordinasi intensif dengan BPS, serta validasi dari BPKP, kita mulai salurkan bansos hari ini kepada 16,5 juta KPM,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    di kantornya, Rabu (28/5/2025).
    “Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia,” lanjut dia.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa data DTSEN yang lebih akurat mampu meminimalisasi inclusion error, yakni penerima yang tidak seharusnya menerima bantuan.
    “Dari hasil verifikasi, terdapat sekitar 1,8 juta KPM yang selama ini menerima bantuan namun ternyata tidak memenuhi kriteria. Mereka dikeluarkan dari daftar penerima pada triwulan kedua ini,” katanya.
    Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bansos ini bersifat dinamis.
    Data penerima terus diperbarui karena berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perpindahan domisili.
    Untuk menjaga akurasi data ke depan, Kemensos membuka dua jalur pemutakhiran, di antaranya jalur formal melalui pemerintah daerah dan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos.
    Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengusulkan nama baru atau menyanggah penerima yang dianggap tidak tepat sasaran.
    “Kalau pemutakhiran dilakukan secara rutin dan partisipasi masyarakat tinggi, Insya Allah data bansos kita akan semakin akurat dan program semakin tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo mengatakan penerima bansos adalah masyarakat yang berada dalam desil 1 dan desil 2 dengan pengeluaran per bulan Rp 400.000 bagi masyarakat miskin ekstrem, dan Rp 600.000 bagi masyarakat miskin.
    “Yang miskin itu sekitar 24 juta atau 8,57 persen (dari total penduduk Indonesia). Indikator yang kita pakai, mereka pengeluarannya per bulan per kapitanya itu Rp 600.000,” kata Agus Jabo di Jakarta, tadi.
    “Yang ekstrem, itu sekitar 1,13 persen (dari total penduduk Indonesia) atau sekitar 3,57 juta jiwa. Itu mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya itu Rp 400.000 ke bawah,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menaker Target Aturan Bantuan Subsidi Upah Terbit Bulan Depan

    Menaker Target Aturan Bantuan Subsidi Upah Terbit Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah menyusun aturan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja/buruh. Aturan itu rencananya akan diterbitkan dalam waktu dekat. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan rancangan beleid itu. Hal ini mengingat BSU merupakan program strategis pemerintah.

    Dia mengharapkan aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) ini dapat terbit dalam waktu dekat.

    “Harapannya bisa dikeluarkan segera mungkin. Insyaallah [bulan depan] ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

    Untuk itu, dia meminta masyarakat bersabar dan menunggu secara detail skema pemberian BSU yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mengguyur enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025. Ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2025 dan kuartal III/2025. 

    Enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).  

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian/lembaga terkait pada Jumat (24/5/2025). 

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025) malam.

    Adapun, BSU sebesar Rp150.000 per bulan akan diberikan kepada sekitar 17 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau sebesar UMP/kota/kab yang berlaku, serta 3,4 juta guru honorer. 

    Bantuan akan diberikan selama 2 bulan yakni pada Juni-Juli 2025. BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada Juni 2025. 

  • Bansos tahap II siap disalurkan dengan acuan DTSEN

    Bansos tahap II siap disalurkan dengan acuan DTSEN

    Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta pada Rabu (28/5/2025) mengatakan siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap II pada akhir Mei 2025 dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos

    Kemensos: Bansos tahap II siap disalurkan dengan acuan DTSEN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 15:53 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap II pada akhir Mei 2025 dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap II siap disalurkan,” kata Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos Andy Kurniawan dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu.

    Andy menjelaskan DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan.

    DTSEN dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala, divalidasi dan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan demikian, penyaluran bansos yang mengacu pada DTSEN akan lebih tepat sasaran.

    “DTSEN bersifat dinamis, karena itu selalu dimutakhirkan tiap tiga bulan sekali,” kata Andy Kurniawan.

    Andy menjelaskan dasar hukum DTSEN merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Lewat DTSEN, bantuan sosial diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi kemiskinan secara efisien dan akuntabel.

    “Untuk menjaga kredibilitas data, tata kelola DTSEN melibatkan lembaga berwenang dan memiliki kredibilitas serta dimutakhirkan secara berkala,” kata Andy Kurniawan.

    Sumber : Antara

  • Apindo Minta Pemerintah Tak Cuma Tebar Insentif ke Warga, Pengusaha juga Perlu – Page 3

    Apindo Minta Pemerintah Tak Cuma Tebar Insentif ke Warga, Pengusaha juga Perlu – Page 3

    Diwartakan sebelumnya, Pemerintah telah menyiapkan 6 Paket Stimulus berbasis konsumsi domestik, dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial.

    Stimulus pertama yakni berupa diskon transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah. Kedua, Pemerintah akan memberikan potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025.

    Ketiga, Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% selama Juni dan Juli 2025 yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Keempat, Pemerintah juga menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Juni-Juli 2025.

    Selanjutnya, stimulus kelima berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer. Stimulus keenam, Pemerintah memperpanjang program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.