Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Pemkot Kupang Sediakan Biaya Medis dan Makam Gratis bagi Warga Miskin

    Pemkot Kupang Sediakan Biaya Medis dan Makam Gratis bagi Warga Miskin

    Kupang, Beritasatu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan untuk masyarakat, melalui berbagai terobosan di bidang sosial dan kesehatan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah penyediaan dana medis serta lahan pemakaman gratis bagi warga miskin.

    Pemkot Kupang menyediakan dana pengaman medis di RSUD S K Lerik. Dana ini diperuntukkan khusus bagi warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan sedang mengalami kondisi gawat darurat medis.

    Melalui kebijakan ini, Wali Kota Kupang Christian Widodo ingin memastikan tidak ada satu pun warganya yang ditolak untuk mendapatkan pertolongan medis hanya karena alasan keterbatasan biaya.

    “Ini bentuk nyata dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Saat nyawa dipertaruhkan, tidak boleh ada pertanyaan soal kartu (BPJS) atau kemampuan bayar,” ujar Wali Kota Kupang Christian Widodo dalam sambutannya di kantor wali kota, Selasa (2/6/2025).

    Selain itu, sebagai solusi dari masalah yang kerap dihadapi warga kurang mampu, Pemkot Kupang juga menyediakan fasilitas lahan pemakaman gratis sebanyak 10 liang lahat per agama. Fasilitas ini ditujukan bagi keluarga tidak mampu yang tengah berduka, tetapi tidak memiliki cukup dana untuk biaya pemakaman.

    “Dengan penyediaan lahan makam gratis berdasarkan kepercayaan masing-masing, pemerintah memastikan penghormatan terakhir bagi warga tetap berlangsung dengan layak dan sesuai nilai-nilai spiritual,” jelas Christian.

    Pemkot Kupang juga menyalurkan bantuan sosial berupa beras sebanyak 20 kilogram per kepala keluarga kepada warga kurang mampu. Program ini merupakan strategi jangka pendek untuk mengurangi beban hidup masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi pascapandemi dan turun naiknya harga bahan pokok.

    “Kami ingin nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam pemerintahan kami, bukan sekadar slogan. Negara harus hadir, terutama ketika warga sedang dalam kesulitan,” pungkas Christoper.

  • Wali Kota Kediri Libatkan Kejari Kawal Proyek Strategis Daerah demi Akuntabilitas

    Wali Kota Kediri Libatkan Kejari Kawal Proyek Strategis Daerah demi Akuntabilitas

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, S.H., M.Kn., menegaskan pentingnya dukungan lintas lembaga dalam membangun Kota Kediri. Salah satu pihak yang diajak bersinergi adalah Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

    Hal ini disampaikan Wali Kota Vinanda Prameswati seusai pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri bersama jajaran, yang diikuti seluruh Kepala OPD Pemkot Kediri dan kepala BUMD, pada Senin (2/6/2025).

    “Tadi kami berdiskusi terkait beberapa proyek strategis daerah yang akan berlangsung di Kota Kediri. Tadi dari keluarga besar Kejaksaan Negeri juga menyampaikan beberapa catatan, maksudnya, agar ke depan proyek ini berjalan dengan lancar, tepat guna dan tepat mutu, sehingga bisa berdampak untuk masyarakat Kota Kediri,” ujar Vinanda.

    Ia menyebut salah satu proyek strategis yang menjadi fokus diskusi adalah pembangunan RSUD Gambiran, yang baru saja memasuki tahap peletakan batu pertama. Proyek lain juga dibahas, termasuk pembangunan drainase dan infrastruktur penting lainnya.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hadir pula dalam pertemuan tersebut Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha.

    Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Andi Mirnawaty, S.H., M.H., CSSL, menyatakan bahwa kejaksaan mengambil peran dalam pengawalan hukum proyek strategis daerah melalui Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).

    “Adapun tujuannya adalah memohon kepada kita, kejaksaan melalui tim PPS untuk melakukan pengawalan tehadap proyek strategi daerah, untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaanya tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna,” jelasnya.

    Pihaknya akan mendengarkan pemaparan terhadap proyek strategis daerah yang sudah ditetapkan oleh keputusan walikota oleh masing-masing OPD. Untuk hari ini, rencananya ada 11 kegiatan yang akan dipaparkan guna dilakukan telaah.

    Mirnawati menegaskan bahwa pengawalan ini bukan dalam rangka pemeriksaan, melainkan memastikan kepatuhan terhadap aspek hukum untuk mencegah kerugian negara. Sehingga proyek strategis daerah itu bisa berjalan dengan tepat waktu, tepat mutu dan bermanfaat untuk masyarakat.

    “Jadi kami nanti tidak turun untuk memeriksa proyek itu. Tetapi dari segi hukumnya sudah tepat, untuk menghindari kerugian negara, dan memastikan proyek dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Ia menjelaskan teknis pengawalan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemaparan proyek, entri meeting, hingga exibiting pasca proyek selesai. Sepanjang pelaksanaan, jika ditemukan kendala, semua pihak akan duduk bersama mencari solusi.

    “Selama proyek berlangsung, kalau ada kendala, kita duduk bersama, kalau ada kendala, bisa segera diselesaikan dengan baik. Tadi ini kita baru ada 5 pemaparan dari OPD yaitu, dari RSUD Gambiran, Bina Marga dan PU. Selebihnya belum. Ada infrastruktur, ada bantuan sosial,” pungkasnya. [nm/beq]

  • Bupati Lumajang Tegaskan Tak Ada Istilah 100 Hari Kerja, Fokus Layani Rakyat

    Bupati Lumajang Tegaskan Tak Ada Istilah 100 Hari Kerja, Fokus Layani Rakyat

    Lumajang (beritajatim.com) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma tidak mengenal istilah “100 hari kerja” setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

    Indah menyampaikan bahwa masa kerja pemerintahan Kabupaten Lumajang sudah berjalan lebih dari 100 hari, dan sejak awal difokuskan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Intinya kita fokus kerja saja, gak ada istilah 100 hari, istilah darimana itu, tapi kalau masyarakat mau menilai monggo,” ujar Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat ditemui pada Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pejabat dan perangkat daerah tetap dilakukan secara berkala setiap enam bulan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar pemberian penghargaan maupun sanksi sesuai kinerja masing-masing ASN.

    “Ini setiap enam bulan kita akan lakukan evaluasi kinerja, tentu ada reward dan punishment, jadi yang tidak bisa bekerja dengan baik ya siap-siap untuk dirotasi,” tegasnya.

    Salah satu fokus evaluasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah validasi data penerima bantuan kesejahteraan sosial. Bunda Indah menekankan pentingnya memastikan bahwa bantuan hanya diterima oleh warga yang benar-benar berhak.

    “Akan kita evaluasi terutama soal pendataan, jangan sampai ada orang kaya nerima bantuan sosial. Ini harus diperiksa satu-satu ke desa-desa dengan koordinasi bersama Dinas Sosial,” tambahnya.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan program-program kesejahteraan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. [has/beq]

  • Indeks Bisnis UMKM BRI: Kinerja Terus Tumbuh dan Tetap Optimis

    Indeks Bisnis UMKM BRI: Kinerja Terus Tumbuh dan Tetap Optimis

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dalam Indeks Bisnis UMKM Q1-2025 dan proyeksi untuk kuartal II-2025 mengetahui bahwa pertumbuhan bisnis UMKM terus menunjukkan perbaikan. Ini tercermin dari capaian Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 104,3 pada kuartal I-2025, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 102,9 maupun kuartal IV-2024 yang sebesar 102,1.

    Kenaikan kinerja bisnis UMKM pada kuartal I-2025 ini tidak lepas dari pengaruh Ramadhan dan Idulfitri yang mendorong lonjakan permintaan dan harga, terutama pada produk pertanian, industri pengolahan, jasa angkutan, dan jasa lainnya. Kenaikan permintaan ini didukung oleh adanya THR dan bansos yang memperkuat daya beli masyarakat.

    Selain itu, panen raya tanaman pangan di beberapa sentra produksi yang ditopang harga jual yang menarik sehingga mendorong kinerja sektor pertanian meningkat signifikan dari kuartal sebelumnya. Selaras dengan kondisi tersebut, sejumlah pelaku UMKM juga menunjukkan inisiatif untuk memperkuat daya saing usahanya melalui peningkatan kualitas produk dan layanan dengan memanfaatkan kanal digital, termasuk dengan memanfaatkan penjualan secara online.

    Sejalan dengan pertumbuhan bisnis UMKM yang meningkat, kondisi likuiditas pada kuartal I-2025 turut membaik. Rentabilitas juga menunjukkan perbaikan dengan indeks di atas 100, didorong oleh kenaikan omset usaha.

    Namun, perbaikan rentabilitas relatif terbatas akibat naiknya harga barang input atau barang dagangan, terutama pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen Indeks Bisnis UMKM naik dan berada di atas 100, kecuali volume produksi (99,2).

    Kenaikan tertinggi dan indeks tertinggi terjadi pada rata-rata harga jual (116,0), didorong oleh lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri. Volume produksi dan harga jual yang membaik mendorong omset usaha tumbuh, dengan indeks 101,4 atau naik 3,0 poin dari 98,4 pada kuartal sebelumnya.

    Pemesanan dan persediaan barang input juga meningkat, masing-masing naik 2,6 dan 1,4 poin. Kenaikan volume produksi turut mendorong peningkatan penggunaan tenaga kerja. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan saat HBKN, pelaku UMKM menambah persediaan barang jadi. Sementara itu investasi tetap tumbuh, namun kenaikannya cenderung flat dibanding kuartal sebelumnya.

    Dilihat secara sektoral, hampir semua sektor masih ekspansif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, serta sektor hotel dan restoran. Ekspansi sektor pertanian didorong adanya panen raya tanaman pangan, meningkatnya permintaan hasil pertanian dan peternakan selama Ramadhan dan Idulfitri, harga jual yang tetap menarik, serta kemudahan akses barang input seperti pupuk dan obat-obatan.

    Aktivitas sektor pertambangan dan konstruksi mengalami kontraksi akibat cuaca yang kurang kondusif bagi sektor ini (musim hujan), lesunya permintaan dari proyek pemerintah dan swasta pada awal tahun anggaran, serta kenaikan harga material. Ekspansi sektor industri pengolahan dan perdagangan ditopang oleh meningkatnya permintaan selama puasa dan hari raya, adanya perbaikan daya beli konsumen seiring pemberian tunjangan hari raya, bantuan sosial, serta hasil panen tanaman pangan dan hortikultura yang bagus.

    Kinerja sektor hotel dan restoran menurun akibat waktu operasional yang lebih pendek dan sebagian tutup selama Ramadhan. Lebih lanjut, sektor pengangkutan tumbuh moderat ditopang permintaan jasa transportasi untuk mudik selama hari raya. Aktivitas sektor jasa tumbuh melambat karena turunnya permintaan jasa selama bulan puasa.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan bahwa meskipun ekspansi UMKM membaik di Triwulan I/2025, pelaku usaha masih menghadapi kendala seperti daya beli yang belum pulih sepenuhnya, naiknya harga barang input sektor industri pengolahan dan konstruksi, serta ketatnya persaingan di sektor perdagangan dan transportasi.

    “Oleh karena tantangan tersebut, pelaku UMKM memperkirakan pertumbuhan yang lebih moderat pada Q2-2025 seperti tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis yang turun ke 119,2 dari 120,4, namun tetap di atas 100,” ujar Hendy dalam keterangan resmi, Senin (2/6/2025).

    Moderasi pertumbuhan pada kuartal II-2025 juga didorong faktor beberapa faktor seperti, normalisasi permintaan dan produksi pada sektor manufaktur dan perdagangan pasca-Idulfitri, daya beli konsumen yang belum pulih dalam waktu dekat, naiknya harga barang input sektor industri dan konstruksi, serta prospek ekonomi yang diperkirakan tumbuh lebih lambat pada 2025.

    Sejalan dengan bisnis UMKM yang masih mengalami ekspansi, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum tetap baik. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM kuartal I-2025 yang berada pada level 114,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) naik 0,2 poin menjadi 93,7, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -1,2 poin menjadi 134,5. IE yang melemah sejalan dengan ekspektasi terbatasnya ekspansi bisnis UMKM pada kuartal II-2025.

    “Seiring dengan membaiknya kondisi bisnis UMKM di Kuartal I-2025 dan ekspektasi yang masih positif ke depan, pelaku UMKM tetap memberi penilaian tinggi terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya,” ujar Hendy.

    Hal ini tercermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) kuartal I-2025 yang tetap berada pada level yang tinggi (125,9). Semua komponen penyusunnya tetap bertahan di atas level 100, meski sedikit terkoreksi dari kuartal sebelumnya.

    Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,4), serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 137,1). Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa, dengan level indeksnya tetap di atas 100 (indeks terkait 111,5).

    “Hal ini terkait daya beli masyarakat yang belum pulih dan tingginya harga barang input di sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan yang berpotensi menggerus keuntungan pelaku usaha,” tambah Hendy.

    Metodologi Survei

    Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM Bank Rakyat Indonesia dilaksanakan oleh BRI Research Institute pada 25 Maret 2025 hingga 13 April 2025. Survei ini melibatkan 7.060 responden, yang merupakan debitur UMKM BRI dari berbagai sektor ekonomi dan tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

    Pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified systematic random sampling, sehingga hasil survei ini dapat merepresentasikan keberagaman sektor usaha, wilayah provinsi, dan skala usaha dari pelaku UMKM. Adapun, informasi yang dikumpulkan dalam survei ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap perkembangan dan prospek perekonomian secara umum, sektor usaha responden serta perkembangan dan proyeksi kinerja usaha responden.

    Informasi ini digunakan untuk menyusun Indeks Bisnis UMKM (IB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB) serta Indeks Kepercayaan Pelaku (IKP) usaha UMKM kepada pemerintah.

    Indeks-indeks ini melengkapi indeks serupa yang disusun oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik di mana surveinya dilakukan terhadap pelaku usaha kategori menengah dan besar. Di samping itu juga dikumpulkan informasi mengenai kondisi usaha responden untuk keperluan monitoring dan sekaligus menjadi Early Warning System (EWS) terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM.

    Dalam survei ini, responden diminta menjawab sejumlah pertanyaan yang mencerminkan persepsi mereka terhadap perkembangan dan prospek usaha. Untuk setiap pertanyaan, responden dapat memberikan salah satu dari tiga pilihan jawaban, yaitu positif (lebih tinggi atau lebih baik), negatif (lebih rendah atau lebih buruk), atau netral (sama saja atau tetap). Dalam penghitungan indeks difusi, hanya jawaban positif dan negatif yang diperhitungkan, sementara jawaban netral diabaikan.

    Nilai indeks di atas 100 menunjukkan bahwa persepsi positif lebih dominan dibandingkan persepsi negatif. Sebaliknya, apabila nilai indeks berada di bawah 100, hal tersebut mencerminkan bahwa jumlah responden yang memberikan jawaban negatif lebih banyak dibandingkan dengan yang memberikan jawaban positif.

    (rah/rah)

  • Bansos PKH BPNT 2025 Cair, Begini Cara Cek Status Penerima – Page 3

    Bansos PKH BPNT 2025 Cair, Begini Cara Cek Status Penerima – Page 3

    Pencairan bansos PKH BPNT 2025 tahap 2, yang meliputi periode April hingga Juni, telah dimulai sejak akhir Mei 2025 dan akan terus berlangsung hingga Juni 2025. Sebelumnya, tahap 1 (Januari-Maret 2025) telah selesai dicairkan kepada para penerima manfaat.

    Untuk tahap selanjutnya, yaitu Juli-September dan Oktober-Desember 2025, jadwal pencairan akan diumumkan kemudian. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) agar mendapatkan update terbaru mengenai jadwal dan mekanisme pencairan.

    Penting untuk dicatat bahwa jadwal pencairan dapat bervariasi tergantung pada wilayah dan bank penyalur. Oleh karena itu, KPM disarankan untuk aktif berkoordinasi dengan pendamping sosial atau pihak terkait untuk memastikan informasi yang akurat.

  • Survei IPO catat 81 persen publik puas atas kinerja Presiden Prabowo

    Survei IPO catat 81 persen publik puas atas kinerja Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc/aa.

    Survei IPO catat 81 persen publik puas atas kinerja Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 01 Juni 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat 81 persen masyarakat puas atas kinerja Presiden RI Prabowo Subianto. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, berdasarkan survei tersebut sebanyak 81 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden, sementara 19 persen merasa tidak puas.

    Dari total 1.200 responden, 13 persen menyatakan sangat puas, 46 persen puas, 22 persen cukup puas, 15 persen tidak puas, dan 4 persen sangat tidak puas.

    “Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan besar di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan masih harus dihadapi,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah.

    Survei ini juga mengidentifikasi beberapa alasan di balik kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sebanyak 19,5 persen menilai Prabowo tegas dan berwibawa, 16,7 persen mengapresiasi dukungannya terhadap pemberantasan korupsi, dan 11,5 persen menyoroti pengalamannya di pemerintahan.

    Selain itu, 9,4 persen menilai program-program Presiden memihak rakyat, 6,2 persen memuji bantuan sosial, dan 5,9 persen mengakui manfaat program makan bergizi gratis. Faktor lain seperti ketertarikan pada sosok presiden (3,6 persen), kepedulian terhadap rakyat kecil (3,4 persen), dan kecepatan kerja (2,5 persen) turut berkontribusi.

    Sebagian kecil responden juga menyebutkan kemampuan menyejahterakan masyarakat (2,5 persen), jaminan keamanan (2,4 persen), dihormati negara lain (1,8 persen). Berikutnya, pembelaan terhadap Palestina (0,9 persen), menstabilkan harga sembako (0,7 persen), dan tokoh paling ikhlas (0,50 persen) sebagai alasan kepuasan mereka. Namun, 12,5 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

    Dalam survei tersebut, masyarakat juga menyampaikan masalah paling penting yang harus segera ditangani Pemerintah. Sebanyak 31,8 persen menuntut harga sembako yang lebih terjangkau, 12,5 persen memprioritaskan lapangan kerja, dan 9,6 persen menginginkan keamanan yang lebih baik.

    Isu lainnya mencakup kesejahteraan rakyat (7,9 persen), pemberantasan korupsi (7,4 persen), serta jaminan kesehatan (7,1 persen), pembangunan infrastruktur (4,5 persen), biaya pendidikan murah (3,5 persen). Selanjutnya penegakan hukum (2 persen), tidak menambah utang negara (1,9 persen), pemberantasan amoral, kriminal, dan premanisme (1,5 persen), jaminan kebebasan berpendapat (1,1 persen), dan lainnya (7,1 persen).

    “Pemerintah harus fokus kebijakan pro-rakyat agar stabilitas ekonomi dan sosial terjaga,” ucap dia.

    Survei IPO ini dilaksanakan antara tanggal 22 hingga 28 Mei 2025, melibatkan 1.200 responden melalui wawancara langsung. Margin of error yang diperoleh adalah 2,90 persen, dengan tingkat akurasi data mencapai 95 persen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling (MRS) untuk menjamin representativitas data.

    Sumber : Antara

  • Cair Bulan Ini, Cek Syarat Penerima Subsidi Rp150.000 Per Bulan

    Cair Bulan Ini, Cek Syarat Penerima Subsidi Rp150.000 Per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah mempersiapkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan mulai digulirkan kepada para pekerja di Indonesia pada Juni 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program ini ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Mereka akan menerima bantuan sebesar Rp150 ribu setiap bulannya.

    “Bantuan langsung subsidi upah itu nanti kita akan bahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan, itu kira-kira Rp 150 ribu per bulan,” ujar Airlangga di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, dikutip Minguu (1/6/2025).

    Sementara itu, jangka waktu pemberian bantuan subsidi itu rencananya bakal diberikan selama dua bulan.

    “Dua bulan. Dua bulan saja,” kata Airlangga.

    Jika dibandingkan pada masa Covid-19, besaran kali ini lebih kecil. Pada masa Covid, penerima BSU menerima Rp 600 ribu. Namun, ini hanya diberikan sebanyak 1 kali. Jika pemerintah mencairkan sebanyak dua kali, maka BSU kali ini totalnya hanya Rp 300 ribu.

    Selain BSU, pekerja juga akan menerima program diskon iuran JKK. Pemerintah memutuskan akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

    Kepada rumah tangga, pemerintah juga memberikan diskon moda transportasi, baik angkutan laut, pesawat hingga kereta api. Ini berlaku selama masa libur sekolah. Sejalan dengan ini, diskon tarif tol juga akan dilakukan pada masa libur panjang di akhir Mei dan awal Juni mendatang.

    Kemudian, ada diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Lalu, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    (hsy/hsy)

  • Jelang Peluncuran Insentif Ekonomi Juni, Indonesia Diproyeksi Deflasi pada Mei 2025

    Jelang Peluncuran Insentif Ekonomi Juni, Indonesia Diproyeksi Deflasi pada Mei 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan akan terjadi deflasi secara bulanan pada Mei 2025. Sementara secara tahunan, inflasi diproyeksikan akan melandai.

    Proyeksi ini di tengah rencana pemerintah meluncurkan stimulus untuk menjaga roda ekonomi melalui enam paket kebijakan.  “Semua program stimulus ekonomi tersebut segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso  dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu mencakup diskon tiket kereta api, angkutan laut hingga pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan tambahan kartu sembako, bantuan subsidi upah (BSU), serta perpanjangan diskon iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri baru akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Mei 2025 pada Senin (2/6/2025) esok.

    14 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Mei 2025 berada di zona deflasi sebesar 0,14% month to month (MtM). Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,17% MoM pada bulan sebelumnya atau April 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra sebesar 0,16%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh ekonom Maybank Securities Brian Lee Shun Rong sebesar -0,3%

    Dilihat secara tahunan atau year on year (YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada Mei 2025 berada di zona inflasi sebesar 1,87%. Nilai tersebut melandai dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,95% YoY pada April 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,14% yang dikeluarkan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra. Sementara estimasi terendah di angka 1,7% oleh ekonom Maybank Securities Brian Lee Shun Rong dan ekonom Bank Pertama Josua Pardede.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro sendiri memperkirakan secara bulanan terjadi deflasi 0,18% MtM dan inflasi 1,8% YoY pada Mei 2025.

    “Tekanan deflasi menunjukkan stabilitas berkelanjutan dalam pasokan pangan dan normalisasi permintaan pasca-Lebaran,” ujar Andry dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memperkirakan inflasi inti akan tetap stabil di sekitar 2,5% YoY. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan inflasi dasar yang terkendali di tengah permintaan domestik yang moderat.

    Sementara Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan terjadi deflasi 0,27% MtM pada Mei 2025 akibat lonjakan musiman selama periode Lebaran.

    “Penurunan harga ini terutama didorong oleh normalisasi harga pangan pasca-Idulfitri, termasuk penurunan harga komoditas volatile seperti cabai merah dan cabai rawit,” ujar Josua dalam keterangannya.

    Dia menyebut komoditas pangan utama seperti beras dan produk unggas diperkirakan masih mencatatkan inflasi dalam skala moderat. Di luar kelompok pangan bergejolak, harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi meski tidak sedalam kelompok pangan.

    Penyebabnya, sambung Josua, disebabkan oleh turunnya harga BBM non-subsidi akibat pelemahan harga minyak global di April serta penurunan tarif angkutan udara menyusul berakhirnya lonjakan permintaan saat Lebaran.

    Sedangkan secara tahunan, dia memproyeksikan inflasi melandai menjadi sekitar 1,7% YoY pada Mei 2025. Inflasi inti juga diproyeksikan turun tipis ke 2,43% YoY dari 2,48% YoY, seiring dengan turunnya harga emas domestik dan penguatan nilai tukar rupiah.

    “Jika proyeksi ini terealisasi, maka tren penurunan inflasi tetap konsisten dengan tekanan harga yang rendah di semester I-2025. Secara kumulatif, inflasi sejak awal tahun hingga Mei diperkirakan baru mencapai 1,29% YtD, relatif rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.

  • Polisi Selidiki Longsor Gunung Kuda Cirebon, Adakah Unsur Kelalaian?

    Polisi Selidiki Longsor Gunung Kuda Cirebon, Adakah Unsur Kelalaian?

    Sementara, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar menyerahkan sepenuhnya aspek pidana kejadian di Gunung Kuda kepada Polda Jabar. 

    “Biarkan Polda yang mendalami pidananya, selain dilanggarnya standarisasi K3, juga misalnya aspek pencemaran, kemudian kan ini yayasan kopontren, benarkah yayasan kopontren ini bener-bener digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak, atau hanya menggunakan baju kopontren saja? Biarkan itu penyidik yang melakukan pendalaman atas itu,” katanya.

    Saat ini, katanya, pihaknya akan fokus membantu tim Basarnas melakukan pencarian korban tertimbun. Di samping itu, upaya lain yang diaku akan dilakukan yakni menanggung bantuan sosial terhadap keluarga korban, mendorong penertiban izin pertambangan hingga pemulihan kawasan galian.

    “Pertama, tugas saya hari ini adalah bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang ditinggalkan dari sisi aspek sosialnya. Ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi, dan itu sudah dilakukan. Keempat, melakukan recovery lingkungan termasuk mencari pidana lingkungannya apabila terlanggar,” katanya.

  • Mensos: Pendidikan Jalan Teruji untuk Memutus Kemiskinan – Page 3

    Mensos: Pendidikan Jalan Teruji untuk Memutus Kemiskinan – Page 3

    Ia menambahkan bentuk perhatian pemerintah bukan hanya dengan menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat, tapi juga melalui inisiasi Sekolah Rakyat, sebuah ruang pendidikan berasrama tanpa biaya, yang khusus ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

    Menurut dia, gebrakan jalur pendidikan menjadi kunci penting mengangkat derajat sosial perekonomian generasi mendatang.

    “Kami gerakkan para pendamping sosial untuk tidak hanya menyalurkan bantuan, tapi mengantar 10 keluarga per tahun keluar dari kemiskinan, bukan sekadar keluar dari data penerima, tapi benar-benar naik kelas dalam kehidupan. Karena bansos itu sementara, tapi berdaya itu selamanya. Bantuan hanyalah awal. Tujuan kita adalah kemandirian,” jelas Gus Ipul.

    Gus Ipul pun mendorong para lulusan sarjana Universitas Islam Jember (UIJ) untuk mandiri.

    “Gunakan ilmu kalian untuk hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar di atas panggung seminar. Bangun UMKM, ajari masyarakat digitalisasi, dampingi anak-anak desa belajar. Jangan hanya mengejar profesi, tapi kejarlah makna dan kontribusi. Yang tak hanya mencari pekerjaan, tapi menciptakan penghidupan bagi banyak orang,” kata Gus Ipul.