Topik: Bantuan Sosial

  • Pesan Mentan ke Pengusaha: Utamakan Kesejahteraan Petani Lokal – Page 3

    Pesan Mentan ke Pengusaha: Utamakan Kesejahteraan Petani Lokal – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan terkait strategi pembagian Bantuan Sosial (Bansos) beras. Hal ini menyusul diberlakukannya tambahan bansos beras sebesar 10 kilogram/bulan dengan total 18,3 juta penerima manfaat.

    Amran menuturkan, strategi ini dilakukan agar pembagian bansos tidak hanya menyasar masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan harga gabah dan kesejahteraan petani. Secara total, ada sekitar 360.000 ton yang akan disalurkan selama periode pemberian bansos pada Juni-Juli 2025.

    Menurut Amran, Kementerian Keuangan telah menyerahkan pengaturan teknis distribusi bansos kepada Kementerian Pertanian. Penyaluran dilakukan dengan strategi yang mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan kelangsungan produksi petani.

    “Ibu Menteri Keuangan, kami terima kasih. Itu diserahkan kami yang mengatur. Caranya adalah, strateginya adalah supaya produsen nyaman, konsumen bahagia,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).

    Strategi itu, lanjut Amran, diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. Untuk daerah yang bukan penghasil beras, bansos akan langsung dikucurkan untuk dua bulan sekaligus. Sedangkan untuk daerah dengan harga beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penyaluran dilakukan per bulan.

    “Daerah yang bukan penghasil beras bisa dikucurkan langsung 2 bulan. Kemudian daerah yang harga sudah di atas HPP, jauh di HPP, itu kita kucurkan juga per 1 bulan. Kemudian perkotaan kita kucurkan lebih awal,” jelas Amran.

  • Koperasi Desa Merah Putih Bakal Gantikan Tengkulak, Petani dan Konsumen Untung – Page 3

    Koperasi Desa Merah Putih Bakal Gantikan Tengkulak, Petani dan Konsumen Untung – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan terkait strategi pembagian Bantuan Sosial (Bansos) beras. Hal ini menyusul diberlakukannya tambahan bansos beras sebesar 10 kilogram/bulan dengan total 18,3 juta penerima manfaat.

    Amran menuturkan, strategi ini dilakukan agar pembagian bansos tidak hanya menyasar masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan harga gabah dan kesejahteraan petani. Secara total, ada sekitar 360.000 ton yang akan disalurkan selama periode pemberian bansos pada Juni-Juli 2025.

    Menurut Amran, Kementerian Keuangan telah menyerahkan pengaturan teknis distribusi bansos kepada Kementerian Pertanian. Penyaluran dilakukan dengan strategi yang mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan kelangsungan produksi petani.

    “Ibu Menteri Keuangan, kami terima kasih. Itu diserahkan kami yang mengatur. Caranya adalah, strateginya adalah supaya produsen nyaman, konsumen bahagia,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).

    Strategi itu, lanjut Amran, diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. Untuk daerah yang bukan penghasil beras, bansos akan langsung dikucurkan untuk dua bulan sekaligus. Sedangkan untuk daerah dengan harga beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penyaluran dilakukan per bulan.

    “Daerah yang bukan penghasil beras bisa dikucurkan langsung 2 bulan. Kemudian daerah yang harga sudah di atas HPP, jauh di HPP, itu kita kucurkan juga per 1 bulan. Kemudian perkotaan kita kucurkan lebih awal,” jelas Amran.

     

     

  • Pesan Mentan ke Pengusaha: Utamakan Kesejahteraan Petani Lokal – Page 3

    Mentan Amran Ungkap Strategi Penyaluran Bansos Beras – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 5 paket kebijakan stimulus ekonomi untuk Juni-Juli 2025. Salah satunya adalah penambahan bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada 2 skema pemberian bansos kali ini. Yakni, dengan memberikan Rp 200 ribu per bulan dan 10 kilogram (kg) untuk dua bulan.

    “Saat ini untuk penebalan bantuan sosial akan diberikan tambahan dana Rp 200 ribu per bulan untuk 2 bulan kepada penerima sasaran kelompok penerima manfaat untuk program Kartu Sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima manfaat,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Dia bilang, bansos tunai ini akan diberikan sekaligus, sehingga keluarga sasaran mendapat Rp 400.000. Pemerintah juga akan menjalankan bantuan pangan beras 10 kg per bulan untuk 2 bulan.

    Adapun total anggaran untuk penebalan bansos ini disiapkan sebesar Rp 11,93 triliun yang bersumber dari dana APBN.

    “Jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp 11,93 triliun,” terangnya.

     

  • Menkomdigi Sebut Proyek Nasional PDN 1 Sudah Beroperasi, Tapi …

    Menkomdigi Sebut Proyek Nasional PDN 1 Sudah Beroperasi, Tapi …

    Depok

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengklaim Pusat Data Nasional (PDN) 1 telah beroperasi. Adapun saat ini terus dilakukan penyempurnaan, salah satunya melalui tahapan uji stres.

    Sebagai informasi, uji stres atau stress test merupakan sebuah pengujian yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem di bawah tekanan. Kemudian dinilai ketahanan dan kesiapannya dalam menghadapi skenario risiko ekstrem.

    “Jadi, pada dasarnya kita saat ini sedang dalam persiapan operasional dan tentu ini bersama-sama dengan BSSN. Ketika (PDN) itu betul-betul layak uji, sudah stress test dan lain-lain baru PDN 1 akan kita operasionalkan,” ujar Meutya ditemui di BPPT Tapos, Depok, Rabu (4/5/2025).

    Lebih lanjut, Meutya menjelaskan, bahwa pemerintah mengedepankan kehati-hatian sebelum meresmikan infrastruktur vital yang akan menampung data publik nasional tersebut.

    “Ini untuk kehati-hatian bahwa ini data masyarakat, maka nanti baru akan betul-betul beroperasi. Jadi, kalau disebut beroperasi, sekarang sudah sih sudah ya, namun masih ada stress test yang dilakukan sambil kita mencoba berjalan,” tuturnya.

    PDN 1 sebelumnya ditargetkan mulai beroperasi 1 Juni 2025. Pernyataan itu terucap usai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerjasama dengan Bappenas dan kementerian lain guna memastikan perlindungan dan integrasi data PDN 1.

    Semula PDN 1 akan dioperasikan Agustus 2024. Namun kejadian serangan siber ransomware yang melumpuhkan PDNS 2 di bulan sebelumnya membuat pemerintah menata ulang kembali proyek tersebut, termasuk meningkatkan keamanannya. Kelanjutan PDN 1 terus digeber oleh di bawah arahan Menkomdigi Meutya.

    Pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bansos lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal.

    Proyek PDN 1 dibangun sejak tahun 2022 di atas luas lahan kurang lebih 15.994 m2. Pembangunan proyek ini bersumber dari pinjaman dari Pemerintah Prancis dengan total nilai EUR 164.679.680 dengan waktu pengerjaan 24 bulan.

    Proyek nasional ini dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt pada kesempatan operasi optimal.

    (agt/fay)

  • Aturan Bungkus Rokok Dibatalkan, Industri Tembakau Dapat Angin Segar

    Aturan Bungkus Rokok Dibatalkan, Industri Tembakau Dapat Angin Segar

    Jakarta

    Pembatalan wacana penyeragaman bungkus rokok baru-baru ini disambut lega oleh banyak pihak, terutama mereka yang bergantung pada industri hasil tembakau (IHT) sebagai sumber penghidupan dan pendapatan daerah. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi daerah sekaligus melindungi ribuan pekerja dari regulasi yang terlalu ketat.

    Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyatakan dukungannya atas keputusan pemerintah pusat membatalkan wacana penyeragaman bungkus rokok. Ia menilai keputusan ini sebagai langkah bijak yang melindungi industri hasil tembakau (IHT) dari tekanan regulasi berlebihan.

    “Industri hasil tembakau adalah salah satu tulang punggung penerimaan negara, dan bagi daerah seperti Situbondo, ini sangat krusial. Pembatalan penyeragaman kemasan adalah bentuk keberpihakan terhadap ekonomi daerah dan pekerja sektor tembakau,” tegas Rio dalam keterangannya, ditulis Rabu (4/6/2025).

    Daerahnya sendiri menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp59 miliar pada tahun 2024. Dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penegakan hukum cukai, dan bantuan sosial seperti BLT bagi buruh tani dan pekerja pabrik rokok. Tahun lalu, sekitar Rp3,3 miliar telah digelontorkan untuk program BLT demi mendukung kesejahteraan mereka. Lebih lanjut, kabupaten di Jawa Timur tersebut juga dialokasikan menerima DBHCHT sebesar Rp77 miliar pada tahun 2025.

    Lebih lanjut, Rio menekankan bahwa pemerintah pusat seharusnya memprioritaskan pemberantasan rokok ilegal, bukan membatasi produk legal. “Penyeragaman bungkus justru bisa memperbesar ruang bagi rokok ilegal karena menyulitkan konsumen dalam mengenali produk legal,” ujarnya.

    Situbondo menunjukkan komitmennya dalam pengawasan peredaran rokok ilegal. Pada 2023, lebih dari 1 juta batang rokok ilegal berhasil disita dalam 152 operasi penindakan. Penegakan hukum akan terus dilakukan untuk menjaga integritas sektor tembakau yang legal dan produktif.Rio berharap agar kebijakan nasional ke depan lebih memperhatikan keseimbangan antara kesehatan masyarakat, penerimaan negara, dan keberlangsungan ekonomi daerah.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan bahwa rencana kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) telah dibatalkan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan industri.

    Hal ini disampaikan Faisol melalui akun Instagram pribadinya. Kebijakan ini menjadi hasil diskusinya dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung isu kesehatan, namun juga perlu mempertimbangkan kepentingan industri.

    “Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga memahami kepentingan industri, ketika kita sampaikan bahwa janganlah (kemasan rokok) itu diseragamkan, karena industri meminta untuk tidak ada isu yang semakin menekan industri,” ungkapnya dikutip Rabu, 14 Mei 2025.

    (fdl/fdl)

  • Ada Diskon 20% di 9 Ruas Tol ketika Libur Sekolah – Page 3

    Ada Diskon 20% di 9 Ruas Tol ketika Libur Sekolah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tarif di sembilan ruas tol baik di Jawa dan Sumatera akan diskon selama libur IdulAdha dan libur sekolah.

    Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Rivan Achmad Purwantono, seperti dikutip dari Antara, Rabu, (4/6/2025).

    “Sembilan ruas tol ini sedang kami ajukan kepada pak Menteri Perhubungan, juga badan pengatur jalan tol (BPJT), segera akan kami publikasikan, tetapi 9 ruas ini signifikan karena pasti dilewati ketika masyarakat liburan,” ujar Rivan di Jakarta.

    Rivan juga belum dapat mengungkapkan tanggal pemberlakuan diskon tarif tol tersebut. Ia hanya menyebut diskon akan berlaku selama 10 hari selama libur Idul Adha, awal libur sekolah, dan akhir libur sekolah.

    “Lebih banyak daripada Lebaran. Nanti akan dilaksanakan di beberapa ruas ini di tanggal-tanggal tertentu. Jadi tidak dibuka secara penuh,” ucapnya.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan diskon tarif tol sebesar 20 persen itu akan diberlakukan selama 10 hari pada Juni—Juli, termasuk diskon saat Idul Adha pada 6 Juni.

    “(Diskon) ada lagi di awal libur sekolah, dan terakhir saat mau kembali masuk sekolah. Jadi total 10 hari,” tutur Dody.

    Adapun berdasarkan kalender pendidikan tahun ajaran 2024/2025, libur sekolah dimulai pada 28 Juni—13 Juli 2025.

    Diskon tarif tol adalah salah satu dari lima paket stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah Prabowo Subianto sebagai salah upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Selain diskon tarif tol, paket stimulus tersebut juga mencakup diskon tiket transportasi, penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta penerima, dan bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.

    Kemudian, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50% yang berlaku selama enam bulan untuk pekerja di sektor padat karya.

  • IHSG ditutup melemah seiring peningkatan ketidakpastian perang tarif

    IHSG ditutup melemah seiring peningkatan ketidakpastian perang tarif

    Ilustrasi – Pekerja melintas di depan layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz/pri.

    IHSG ditutup melemah seiring peningkatan ketidakpastian perang tarif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 21:05 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup melemah, seiring meningkatnya ketidakpastian perang tarif, utamanya antara Amerika Serikat (AS) dengan China. IHSG ditutup melemah 20,25 poin atau 0,95 persen ke posisi 7.044,82. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,03 poin atau 0,13 persen ke posisi 794,92.

    “Sentimen negatif antara lain masih berasal dari meningkatnya ketidakpastian perang tarif, serta kekhawatiran akan dampaknya terhadap ekonomi domestik,” ujar Senior Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan, di Jakarta, Selasa.

    Dari mancanegara, pelaku pasar akan menantikan komentar beberapa pejabat Bank Sentral AS The Fed pada Rabu (4/6). Selain itu, akan dirilis data mingguan cadangan minyak strategis AS oleh American Petroleum Institute (API). Pelaku pasar juga akan menantikan data ISM Service Purchasing Manager’s Indexs (PMI) bulan Mei 2025 yang diperkirakan naik ke level 52 dari 51,6 pada April 2025.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan peluncuran paket stimulus ekonomi dari pemerintah mulai 5 Juni 2025 untuk mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Paket stimulus itu, di antaranya bantuan subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp3.5 juta dan guru honorer, diskon transportasi umum, tambahan bantuan sosial dan diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham. Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, enam sektor meningkat dimana sektor transportasi & logistik paling tinggi yaitu 0,84 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan sektor energi yang masing-masing naik sebesar 0,24 persen dan 0,17 persen.

    Sedangkan lima sektor terkoreksi yaitu paling dalam sektor industri minus 1,72 persen, diikuti oleh sektor teknologi dan sektor barang konsumen non primer yang masing-masing minus 0,93 persen dan 0,78 persen. Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu TMPO, AXIO, ZYRX, FAST, dan PSAB. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni BAJA, SMIL, RMKO, AYLS, dan PEHA.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.256.156 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,85 miliar lembar saham senilai Rp14,49 triliun. Sebanyak 261 saham naik, 353 saham menurun, dan 193 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini, antara lain indeks Nikkei melemah 17,17 poin atau 0,05 persen ke 37.453,00, indeks Hang Seng menguat 354,52 poin atau 1,53 persen ke 23.512,78, indeks Shanghai menguat 14,49 poin atau 0,43 persen ke 3.361,48, dan indeks Strait Times menguat 3,79 poin atau 0,10 persen ke 3.894,11.

    Sumber : Antara

  • Duh, BPS Temukan 1,9 Juta Penerima Bantuan Ternyata Mampu!

    Duh, BPS Temukan 1,9 Juta Penerima Bantuan Ternyata Mampu!

    Jakarta: Bantuan sosial (bansos) yang seharusnya menjadi penopang kelompok rentan, ternyata masih dinikmati oleh mereka yang tidak berhak. 
     
    Fakta ini terungkap dari pengecekan langsung Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap data penerima bansos.
     
    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dari hasil ground check terhadap 6,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), ditemukan 1,9 juta penerima yang sebenarnya sudah tergolong mampu.

    “Kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,” ujar Amalia dalam jumpa pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, dikutip dari Antara, Selasa, 3 Juni 2025.
     

    Data lama dibersihkan, DTSEN jadi acuan utama
    Data penerima bansos selama ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, BPS menyadari perlu pembaruan data agar bansos benar-benar tepat sasaran.
     
    Kini, sebanyak 1,9 juta KPM yang semula terdata sebagai penerima bantuan, telah dikeluarkan dari daftar dan dialihkan ke kelompok yang berhak.
     
    “Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” tutur Amalia.
     
    Pengecekan data ini bukan kerja BPS semata. Ada kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPKP, dan BPS untuk memverifikasi penerima bansos. Dari total 20,3 juta data KPM, sudah ada 16,5 juta yang diverifikasi.
     
    Hasilnya, 14,3 juta KPM masuk kategori desil 1, yaitu rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional. Bansos kepada kelompok ini mulai disalurkan per 31 Mei 2025.
     
    Dengan temuan dan pembaruan data oleh BPS, pemerintah berharap bantuan sosial bisa lebih menyasar mereka yang benar-benar membutuhkan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Isu Jokowi Sakit Kulit saat Gibran Disebut Terlibat Dalam Lingkaran Korupsi Sritek

    Isu Jokowi Sakit Kulit saat Gibran Disebut Terlibat Dalam Lingkaran Korupsi Sritek

    GELORA.CO –  Lagi heboh Jokowi sakit kulit dan Gibran diduga terseret kasus korupsi PT Sritex. Sebelumnya Direktur Utama (Dirut) PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto telah ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung pada Selasa, 20 Mei 2025.

    Penetapan ini menandai terbukanya kembali kasus besar yang sempat tenggelam sejak 2021, dan kini mencuat bersamaan dengan sorotan publik terhadap keluarga Presiden sebelumnya.

    PT Sritex jadi sorotan usai disebut memiliki utang Rp26,2 triliun yang berasal dari kreditur separatis senilai Rp716,7 miliar dan tagihan kreditur konkuren Rp25,3 triliun.

    Beban utang yang sedemikian besar itu menimbulkan pertanyaan tajam terhadap pengelolaan keuangan internal dan relasi bisnis perusahaan ini.

    Wartawan senior Agi Betha mengapresiasi kinerja kejaksaan dalam membongkar kasus besar ini karena terkait dengan kasus beberapa tahun lalu yang belum terungkap.

    “Yang jelas, sekarang di kasus Sritex ini menyembunyikan banyak persoalan di baliknya, karena kemudian kita kembali kepada kasus beberapa tahun belakangan, begitu. Yang ketika itu kasusnya muncul, tapi tidak keluar, begitu,” ujar Agi dikutip dalam kanal Youtube Off The Record FNN.

    Dalam podcast yang dipandu wartawan senior Hersubeno Arief itu, Agi menceritakan awal kasus Sritex muncul melalui laporan BPKP pada 2020. Kala itu, Sritex masih membukukan keuntungan sekitar Rp1,5 triliun di tengah pandemi Covid-19.

    Namun laporan keuangan itu berbanding terbalik dengan hasil audit dan sejumlah laporan yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran transaksi.

    “Tapi satu tahun kemudian pada 2021 mereka membukukan kerugian sebesar Rp15,6 triliun. Ini kan jomplang sekali begitu. Padahal ketika itu mereka mendapatkan juga orderan berupa goodie bag, ini juga masih simpang siur jumlah goodie bag tersebut. Goodie bag untuk apa wadah dari sembako yang dibagikan kepada rakyat sekian juta rakyat. Kalau dari ada keterangan yang menyatakan itu hanya sekitar 1,9 juta goodie bag yang diorder kepada Sritex,” jelasnya.

    Menurutnya, goodie bag yang disebut-sebut itu dikaitkan dengan program bantuan sosial pemerintah yang ketika itu menjadi perbincangan hangat, termasuk karena diduga terkait dengan putra presiden.

    Isu ini pun turut dikaitkan dengan dominasi politik dan bisnis keluarga Jokowi yang oleh sebagian pihak disebut sebagai “Geng Solo”.

    Pada periode 2021-2025 kasus ini bak hilang ditelan bumi. Agi berharap di era pemerintahan Prabowo Subianto kasus ini kembali dibuka yang diawali dengan ditetapkannya tersangka Bos Sritex oleh Kejagung.

    Hal ini dianggap sebagai angin segar bagi upaya penegakan hukum yang transparan dan tidak lagi tebang pilih terhadap pihak-pihak yang terafiliasi dengan kekuasaan lama.

    “Dan kita lihat kejaksaan lho yang main, yang memeriksa, bukan KPK,” tegasnya.

    Pernyataan ini menekankan bagaimana institusi penegak hukum selain KPK kini justru lebih aktif mengungkap kasus besar.

    Dari situ, ia mengaitkan adanya pengaruh Jokowi dan keluarganya alias Geng Solo di balik kasus ini. Terutama adanya peran anak Pak Lurah pada 2021 dalam pembuatan tas bansos.

    Anak Pak Lurah yang dimaksud tidak lain adalah Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden.

    Sorotan ini makin relevan mengingat Gibran belakangan tampil aktif di berbagai kegiatan negara, menggantikan posisi ayahnya yang belakangan jarang muncul di publik.

    “Nah, inilah yang kemudian kita masih ingat, ketika itu, ada laporan khusus dari Tempo, investigasi dari Tempo yang menyebut ini adalah atas rekomendasi Pak Lurah. Dan Pak Lurah bisa mengacu kepada nama Pak Jokowi, ketika itu disebut, ini atas rekomendasi dari anak Pak Lurah, kita mungkin sebutnya sebagai Gibran ketika itu ya, karena Kaesang ketika itu belum masuk ke dalam politik dan pemerintahan,” pungkasnya.

    Jokowi sakit kulit

    Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik, kali ini bukan karena isu politik, melainkan karena perubahan fisik yang dinilai mencolok karena diduga Jokowi sakit kulit. Dokter Tifauzia Tyassuma, atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, menyampaikan keprihatinan terkait kondisi wajah Jokowi yang menurutnya menunjukkan gejala penyakit serius.

    Dalam sebuah unggahan di akun media sosial pribadinya, Dokter Tifa menulis pengamatan terhadap perubahan wajah Jokowi saat tampil di media beberapa waktu lalu.

    “Pak Jokowi kok seperti kena Autoimun? Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam. Dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak di dahi, ubun-ubun, belakang kepala,” tulis Dokter Tifa di Twitter.

    Pernyataan ini muncul setelah Jokowi tampil menjawab santai terkait isu ijazah palsu yang kembali mencuat. Bagi Dokter Tifa, sorotan bukan hanya pada isi jawaban Jokowi, tapi pada kondisi fisik sang presiden yang dianggap berubah drastis.

    Dalam unggahan lanjutan, Dokter Tifa juga mengaitkan kondisi tersebut dengan kemungkinan penyakit lain yang juga serius.

    “Autoimun atau Hiperkortisolisme? Dokter pribadi perlu meresepkan Anti-depresan, deh. Kasihan, beban berbohong 10 tahun, ngga kebayang rasanya,” lanjutnya.

    Penyakit autoimun sendiri merupakan kondisi medis ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Gejala yang umum terjadi meliputi ruam kulit, rambut rontok, kelelahan, nyeri sendi, hingga demam berulang.

    Sementara itu, hiperkortisolisme atau sindrom Cushing terjadi karena kadar hormon kortisol yang terlalu tinggi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang maupun kelainan pada kelenjar adrenal atau hipofisis.***

  • Istana Buka Suara Soal Pembatalan Diskon Tarif Listrik

    Istana Buka Suara Soal Pembatalan Diskon Tarif Listrik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau  Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi buka suara soal pembatalan diskon listrik yang diputuskan pemerintah.

    Sebelumnya, pemerintah mewacanakan diskon tarif listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga golongan pelanggan 1.300 VA ke bawah. Namun, diskon ini batal direalisasikan berdasarkan pengumuman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Senin (2/6/2025).

    Menurut Hasan, keputusan tersebut diambil pemerintah setelah melalui kalkulasi yang matang untuk stimulus ekonomi dua bulan ke depan. Namun, sebagai gantinya, pemerintah telah memberikan stimulus Rp 24,4 triliun untuk lima kebijakan strategis selama medio Juni-Juli 2025.

    “Jadi pemerintah lebih berhitung bahwa secara teknis yang paling mungkin dalam dua bulan ke depan, termasuk soal data dan persiapan teknisnya lima paket stimulus ini. Ingat, bukan satu yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi lima,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Hasan mengatakan bahwa stimulus Rp 24,4 triliun dari pemerintah merupakan upaya strategis untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi agar lebih masif.

    Kelima stimulus tersebut diharapkan dapat menggerakan daya beli masyarakat secara inklusif dan menyentuh semua kalangan. Hasan mencontohkan, diskon transportasi darat, laut, udara selama musim libur sekolah 2025 dapat menggerakan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.

    Selain itu, berbagai stimulus lainnya berupa peningkatan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan, bantuan subsidi upah (BSU), hingga perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga diyakini bakal mendongkrak daya beli masyarakat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

    “Orang yang dagang akan ada pembeli. Orang yang punya jasa akan punya klien. Orang yang punya tempat wisata akan ada pengunjung. Pengelola transportasi akan punya penumpang. Orang yang ingin liburan terbantu kenapa? Tiketnya diskon. Jadi ada perputaran ekonomi,” tegas Hasan.

    5 Stimulus Pemerintah

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa terdapat lima jenis stimulus utama yang disiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian domestik.

    Pertama, diskon transportasi (Rp 940 miliar). Terdapat tiga jenis Diskon Transportasi selama dua bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025). Stimulus ini mencakup diskon tiket kereta 30%, diskon tiket pesawat berupa PPN DTP 6%, dan diskon tiket angkutan laut 50%

    Kedua, diskon tarif tol (Rp 650 miliar).
    Diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama dua bulan pada momen liburan sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025).

    Ketiga, peningkatan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan (Rp 11,93 triliun). Bantuan ini meliputi tambahan kartu sembako Rp 200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 juta KPM yang diberikan selama dua bulan, kemudian bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM.

    Keempat, bantuan subsidi upah (Rp 10,72 triliun). Bantuan subsidi upah sebesar Rp150.000 perbulan untuk sekitar 17 juta pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 3,5 juta atau sebesar UMP/kota/kab yang berlaku, serta 3,4 juta guru honorer selama Juni-Juli 2025.

    Kelima, perpanjangan diskon iuran JKK (Rp 200 miliar). Perpanjangan diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya (periode agustus 2025 sampai dengan Januari 2026) dengan penerapan program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.