Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Bos BI: Digitalisasi Sistem Pembayaran Selamatkan Ekonomi Indonesia

    Bos BI: Digitalisasi Sistem Pembayaran Selamatkan Ekonomi Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meyakini digitalisasi sistem pembayaran telah menyelamatkan ekonomi Indonesia, terutama pada saat krisis pandemi Covid-19.

    Perry menjelaskan akselerasi transformasi digital nasional dalam lima tahun terakhir tak lepas dari dari upaya yang dilakukan Bank Indonesia (BI) melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019-2025.

    Secara khusus, sambungnya, digitalisasi penyaluran program-program bantuan sosial telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.

    “Kita ingat pada waktu itu, seluruh penyaluran bantuan sosial yang semula cash [tunai], telah kita lakukan secara elektronifikasi dan digital sehingga sampai kepada masyarakat dan kemudian menyelamatkan Indonesia dari krisis,” jelas Perry dalam sambutan acara Hackathon 2025 secara daring, Kamis (5/6/2025).

    Pascapandemi, dia mengungkapkan kini partisipasi dan penerimaan digital semakin meluas. Sektor usaha dan masyarakat terdorong pengembangan model bisnis maupun berbagai layanan-layanan baru berbasis digital.

    Perry mencontohkan sejak diluncurkan pada 2019, kini QR Indonesian Standard (QRIS) sudah digunakan lebih dari 56 juta orang dan 38 juta merchant. Menurutnya, QRIS sebagian besar dipakai oleh pelaku usaha UMKM.

    Bahkan, sambung Perry, QRIS juga sedang terinterkoneksi dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan demikian, warga Indonesia yang berlibur ke tiga negara tetangga itu bisa melakukan pembayaran secara lebih praktis—begitu juga sebaliknya.

    “Dan Insya Allah 17 Agustus nanti kita bisa gunakan QRIS itu di Jepang dan kita juga akan launching uji coba QRIS interkoneksinya dengan Tiongkok dan dengan negara-negara lain termasuk Saudi Arabia,” katanya.

    Dalam BPSI 2019—2025, Perry mengungkap BI turut mengembangkan BI-Fast untuk transfer antarbank yang murah, cepat, dan 24 jam, Standard Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk penyamaan layanan pembayaran antar pelaku, elektronifikasi program sosial dan kartu kredit Indonesia untuk memperlancar transaksi keuangan pemerintah di pusat maupun di daerah, dan reformasi regulasi yang memperkuat industri pembayaran nasional.

    “Tentu saja kita tidak boleh lengah, kita harus bersama terus mendorong digitalisasi nasional ke depan. Apalagi generasi Y, generasi Z, generasi Alpha semakin berperan sebagai pelaku ekonomi keuangan yang serba digital,” katanya.

    Oleh sebab itu, BI kembali meluncurkan BSPI 2025—2030 yang fokus ke lima inisiatif. Pertama, modernisasi infrastruktur pembayaran retail, postal, dan data.

    Kedua, konsolidasi industri pembayaran nasional. Ketiga, inovasi dengan market conduct dan perlindungan konsumen. Keempat, perluasan kerja sama internasional. Kelima, pengembangan rupiah digital.

  • Siap-Siap! Bansos Beras 10 Kg Juni-Juli 2025 Segera Cair

    Siap-Siap! Bansos Beras 10 Kg Juni-Juli 2025 Segera Cair

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) pada Juni dan Juli 2025. Bantuan tersebut akan diutamakan bagi wilayah dengan harga beras yang tinggi.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, bansos beras akan mulai digelontorkan pada minggu ketiga dan keempat Juni 2025.

    “Tentunya [penyaluran bansos beras] Juni minggu ketiga keempat, itu yang harusnya kita sudah mulai sampai Juli,” kata Arief kepada wartawan di Kompleks Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (5/6/2025).

    Arief mengatakan, bantuan pangan berupa beras akan diutamakan bagi daerah dengan harga beras tinggi seperti di wilayah Indonesia Timur.

    “Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu, yang [harga] berasnya sudah mulai tinggi, Papua, Maluku, Indonesia Timur, yang tidak naik, nggak perlu,” jelas Arief.

    Dia menuturkan, saat ini pemerintah tengah melakukan verifikasi data penerima bantuan beras. Arief menyebut, penyaluran bantuan pangan akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Arief mengatakan, data yang telah terverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan beras sendiri bakal ditujukan bagi 18,3 juta KPM.

    Usai verifikasi selesai dilakukan, Arief menyebut bahwa pihaknya akan mengajukan anggaran sekitar Rp4,6 triliun – Rp5 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merealisasikan bantuan beras.

    “Kurang lebih anggarannya sekitar Rp4,6 triliun sampai Rp5 triliun, tergantung nanti penerimanya, penerima KPM-nya,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah stimulus ekonomi sebagai respons terhadap pelemahan proyeksi ekonomi global dan ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter global.

    Salah satu stimulus yang disiapkan yakni bantuan pangan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juni dan Juli 2025.

  • Beda Pernyataan Menteri soal Diskon Tarif Listrik, Istana Bilang Begini

    Beda Pernyataan Menteri soal Diskon Tarif Listrik, Istana Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menanggapi pertanyaan seputar dinamika kebijakan diskon tarif listrik yang sempat diumumkan tetapi kemudian dibatalkan.

    Juri menegaskan bahwa Istana pada prinsipnya berpegang pada keterangan resmi dari para menteri yang menangani kebijakan tersebut.

    “Pokoknya kita berpegang pada keterangan yang disampaikan oleh para Menteri dan Menteri tentu sudah mendapatkan arahan dari Pak Presiden, bagaimana masing-masing kebijakan itu dijalankan,” kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/6/2025).

    Saat ditanya mengenai adanya perbedaan sikap antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian ESDM terkait diskon tarif listrik, Juri menyatakan belum mendapatkan informasi detail mengenai hal tersebut.

    “Aku belum dapat infonya,” ujar Juri.

    Dia juga enggan mengomentari lebih jauh soal kemungkinan adanya miskomunikasi atau miskoordinasi antar kementerian dalam pengambilan kebijakan tersebut.

    “Nah, itu saja. Jadi kami nggak perlu lah, bagaimana dinamika yang terjadi, satu kebijakan dibuat,” pungkas Juri.

    Untuk diketahui, wcana diskon tarif listrik sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan diskon tarif listrik ini termasuk dalam enam paket kebijakan insentif ekonomi yang akan digulirkan pemerintah pada 5 Juni 2025. 

    Keenam paket stimulus ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    Namun, pemerintah membatalkan secara mendadak rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50%, untuk kemudian dialihkan menjadi pemberian upah. Adapun, awalnya subsidi listrik direncanakan berlangsung pada Juni hingga Juli 2025.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pembatalan tersebut karena proses penganggaran yang dinilai tidak memungkinkan untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

    “Kami sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan [diskon listrik ini] tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Senin (2/6/2025).

    Sebagai gantinya, kata Sri Mulyani, pemerintah akan mengalokasikan anggaran tersebut ke dalam skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menyasar para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

    Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam rencana pemberian diskon tarif listrik 50% periode Juni-Juli 2025.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya tidak mengetahui rencana tersebut sejak awal hingga akhirnya dibatalkan dan diganti dengan subsidi upah.

    “Menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya kan dari awal kalian tanya, saya bilang, saya belum mendapat konfirmasi dan belum kita tahu,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Sebelumnya, pihaknya juga telah menegaskan bahwa tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik tersebut. 

  • Ini 3 Cara Cek Status Penerima Bantuan Subsidi Upah dari Pemerintah

    Ini 3 Cara Cek Status Penerima Bantuan Subsidi Upah dari Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para pekerja berpenghasilan rendah sebagai bentuk dukungan menghadapi tantangan ekonomi di pertengahan tahun.

    Pada periode Juni dan Juli 2025 ini, besaran bantuan meningkat dari yang sebelumnya direncanakan Rp 150.000 per bulan menjadi Rp 300.000 per bulan. Dengan demikian, penerima BSU akan mendapatkan Rp 600.000 dalam satu tahap pencairan di bulan Juni.

    BSU ditujukan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta dan yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga Mei 2025. Program ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama setelah Lebaran dan jelang tahun ajaran baru, di saat pengeluaran rumah tangga cenderung meningkat.

    Apa Itu BSU 2025?

    BSU adalah program pemerintah yang memberikan subsidi gaji kepada pekerja dan guru honorer. Tujuannya adalah untuk menstabilkan konsumsi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan nominal BSU tahun ini juga merupakan bentuk kompensasi dari batalnya diskon tarif listrik 50% selama Juni dan Juli 2025.

    Kapan Jadwal Pencairan BSU?

    Menurut pernyataan resmi pemerintah, pencairan BSU dimulai pada Kamis (5/6/2025). Bantuan ini diberikan untuk bulan Juni dan Juli masing-masing sebesar Rp 300.000, tetapi disalurkan sekaligus dalam satu kali pencairan dengan total Rp 600.000.

    Bagaimana Cara Cek Penerima BSU?

    Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah termasuk penerima BSU Rp 600.000, berikut adalah tiga cara mudah untuk melakukan pengecekan secara online:

    1. Cek lewat situs resmi Kemnaker

    Akses situs bsu.kemnaker.go.idDaftar akun jika belum memiliki, atau login dengan akun yang sudah adaSetelah masuk, Anda akan mendapat pemberitahuan apakah termasuk penerima BSU atau tidak

    2. Cek di situs BPJS Ketenagakerjaan

    Kunjungi bpjsketenagakerjaan.go.idMasukkan NIK dan data pribadi sesuai petunjukSistem akan menampilkan status Anda sebagai penerima BSU jika memenuhi kriteria

    3. Gunakan aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay melalui Google Play Store atau App StoreBuat akun atau loginCek notifikasi di aplikasi apakah Anda termasuk penerima BSU atau tidakSiapa yang Berhak Menerima BSU?

    Untuk mendapatkan bantuan subsidi upah, penerima harus memenuhi beberapa syarat:

    Warga negara Indonesia (WNI)Terdaftar dan aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga Mei 2025Bergaji di bawah Rp 3,5 juta atau sesuai UMP/UMKBukan ASN, TNI, atau PolriTidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPUM, atau Kartu PrakerjaBerada di wilayah dengan UMK di bawah Rp 3,5 juta, seperti Cirebon, Garut, atau BanjarApakah Karyawan Swasta Bisa Mendapatkan BSU?

    Tentu saja bisa. Karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta aktif sangat berpeluang mendapatkan BSU 2025. Termasuk juga guru honorer di lembaga formal maupun nonformal.

    Peningkatan nominal bantuan subsidi upah menjadi Rp 600.000 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan para pekerja di tengah situasi ekonomi yang menantang.

  • Istana Buka Suara soal Beda Pernyataan Menteri Terkait Diskon Tarif Listrik

    Istana Buka Suara soal Beda Pernyataan Menteri Terkait Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Perbedaan pernyataan menteri soal diskon tarif listrik 50% Juni dan Juli 2025 menuai sorotan. Awalnya, program ini menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, masuk dalam daftar stimulus ekonomi kuartal II 2025.

    Namun, usai rapat di Istana Senin (2/6/2025), yang dihadiri menteri-menteri ekonomi antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, hingga Menteri BUMN Erick Thohir, diskon tarif listrik 50% tidak masuk dalam daftar 5 paket stimulus ekonomi.

    Lima stimulus yang akhirnya diumumkan pemerintah adalan diskon tarif transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, bantuan subsidi upah, dan diskon Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 50%.

    Sebelum resmi batal, awalnya diskon tarif listrik 50% ini disampaikan langsung Airlangga Hartarto, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak pernah diajak bicara soal kebijakan ini.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan semua kebijakan stimulus yang akhirnya diumumkan pemerintah sudah mendapatkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    “Pokoknya kita berpegang pada keterangan yang disampaikan oleh para Menteri dan Menteri tentu sudah mendapatkan arahan dari Pak Presiden, bagaimana masing-masing kebijakan itu dijalankan,” kata Juri ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Soal perbedaan yang terjadi, Juri mengatakan belum tahu ada beda sikap yang terjadi. Yang jelas, Juri mengatakan dinamika yang terjadi dalam pembuatan suatu kebijakan tak selalu mesti diketahui publik.

    “Saya belum tahu (ada beda sikap). Jadi kita nggak perlu lah diketahui bagaimana dinamika yang terjadi, satu kebijakan dibuat,” ujar Juri.

    Sekadar kilas balik soal program diskon taris listrik 50%, rencananya diskon tarif listrik diberikan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli untuk pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA.

    Namun, beberapa hari kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu diskon tarif listrik 50% bakal ada lagi. Bahlil menegaskan seharusnya kebijakan terkait diskon harus dibahas dengan kementerian terkait terlebih dahulu.

    “Gini, gini, setahu saya ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu, ya. Pembahasannya selalu biasanya, ada Kementerian ESDM. Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025) yang lalu.

    Pada akhirnya, rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin 2 Juni 2025, memutuskan diskon tarif listrik 50% batal dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alasan utama batalnya diskon tarif listrik 50% karena proses penganggaran yang lambat.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Respons Kementerian ESDM

    Di hari yang sama, Kementerian ESDM kembali buka suara menegaskan tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik untuk Juni-Juli 2025. Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia sejak awal memang belum ada permintaan resmi atau undangan untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.

    “Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum apapun yang membahas kebijakan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025,” ujar Dwi.

    Kendati demikian, Kementerian ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan kementerian dan lembaga (K/L) yang mengumumkan pembatalan diskon tarif listrik 50% Juni-Juli 2025.

    “Dalam hal ini, karena inisiatif kebijakan dan pembatalannya tidak berasal dari kami, maka kami menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang menyampaikan dan membatalkannya. Untuk kejelasan lebih lanjut, kami sarankan agar pertanyaan ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang dan telah mengumumkan kebijakan tersebut,” jelas Dwi.

    (hal/hns)

  • Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar Kontroversial yang Sita Perhatian Masyarakat – Page 3

    Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar Kontroversial yang Sita Perhatian Masyarakat – Page 3

    Sebelumnya, belakangan ini Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terus menjadi sorotan. Hal itu lantaran sang Gubernur Jabar kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial.

    Yang terbaru, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jabar berencana menghapus PR sekolah yang biasa diberikan guru kepada siswa.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi anak-anak sekolah,” ujar Dedi Mulyadi dalam pernyataan di media sosial, Rabu 4 Juni 2025.

    Dedi mengatakan, semua proses pembelajaran sekolah harus dikerjakan di sekolah, tidak menjadi beban saat anak berada di rumah.

    “Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah, tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah tidak dibawa menjadi beban di rumah,” terang dia.

    Namun sebelum ini, Dedi mengatasi masalah siswa bermasalah di wilayahnya agar dibina di barak militer yang dimulai pada 2 Mei 2025 lalu. Dia mengatakan, siswa dibina di barak militer agar memperoleh pendidikan karakter yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

    Adapun menurut Dedi Mulyadi, rencana ini tak akan dilajalankan secara serentak, namun bertahap ke daerah yang dianggap rawan.

    “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi seperti dilansir dari Antara, Minggu 27 April 2025.

    Dedi juga sempat memicu perdebatan soal pernyataannya terkait vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).

    “Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina,” ucap Dedi Mulyadi.

  • 5 Paket Stimulus Ekonomi Bukti Negara Hadir bagi Rakyat

    5 Paket Stimulus Ekonomi Bukti Negara Hadir bagi Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah pelemahan daya beli masyarakat saat ini, pemerintah meluncurkan lima paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025. Paket kebijakan ini dinilai menjadi bukti bahwa negara hadir bagi rakyat.

    Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto mengungkapkan, dalam pemikiran Soemitro Djojohadikusumo ditekankan konsep ekonomi kerakyatan dimana negara harus hadir bagi rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah.

    Menurut Teguh, pemerintah telah menerapkan konsep ini untuk merespons kondisi lesunya perekonomian saat ini, salah satunya melalui paket stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Pemerintah sekarang memang mencoba hadir. Ya mungkin saya berani bicara bahwa pemerintahan telah banyak memberikan stimulus, terakhir ada lima,” ungkap Teguh, dalam Soemitro Economic Forum, di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Ada pun sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan lima paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional.

    Pemerintah memutuskan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus, dengan sasaran utama sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif tol, dengan rincian sebagai berikut:

    1. Diskon Transportasi
    Terdapat 3 jenis diskon transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah, yakni:
    – Diskon Tiket Kereta sebesar 30%.
    – Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%.
    – Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%

    2. Diskon Tarif Tol
    Diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama 2 bulan pada momen liburan sekolah.

    3. Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan 
    Tambahan kartu sembako Rp 200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan. Bantuan Pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

    4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
    Bantuan subsidi upah sebesar Rp 150.000/Bulan untuk sekitar 17 juta pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 3,5 juta atau sebesar UMP/kota/kab yang berlaku, serta 3,4 Juta guru honorer selama 2 bulan.

    5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK
    Perpanjangan diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya.
     

  • Sedekah Zulhijah: 10 Ribu Lebih Guru TPQ di Jombang Terima Bingkisan dari Keluarga Bupati Warsubi

    Sedekah Zulhijah: 10 Ribu Lebih Guru TPQ di Jombang Terima Bingkisan dari Keluarga Bupati Warsubi

    Jombang (beritajatim.com) – Di tengah derasnya arus digital dan minimnya sorotan terhadap kehidupan akar rumput, terdapat satu lapisan masyarakat yang terus menjaga cahaya spiritual bangsa: para guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).

    Tanpa seragam, tanpa gaji tetap, mereka mengabdikan diri untuk mengenalkan Kalam Ilahi kepada anak-anak di pelosok desa. Di Kabupaten Jombang, ketulusan ini mendapat apresiasi nyata pada bulan Zulhijah tahun ini.

    Sebanyak 10 ribu guru TPQ dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang menerima bingkisan sembako dalam rangka tradisi tahunan Sedekah Zulhijah. Tradisi ini digagas oleh keluarga besar Bupati Jombang, H. Warsubi, bersama sang adik H. Agung Wicaksono, seorang pengusaha sekaligus pemilik Afco Group.

    Penyerahan secara simbolis dilakukan pada Rabu, 4 Juni 2025, di kediaman pribadi Bupati Warsubi di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang.

    Masing-masing koordinator TPQ hadir dengan penuh suka cita. Perhatian ini bukan hal baru bagi mereka, melainkan tradisi penuh makna yang sudah berlangsung bahkan sebelum Warsubi menjabat sebagai bupati.

    “Ini bentuk rasa syukur dan penghormatan kami kepada para guru ngaji, pejuang Alquran yang selama ini tulus membimbing anak-anak kita di desa-desa. Mereka tidak pernah menuntut upah, tapi baktinya luar biasa,” ungkap Warsubi.

    Sebagai seorang kepala daerah, Warsubi menegaskan bahwa posisinya kini justru menjadi alat untuk memperkuat komitmen keluarga dalam menebar keberkahan. Tradisi Sedekah Zulhijah bukan semata agenda bantuan sosial, melainkan bentuk penghormatan atas jasa para pendidik agama yang menjadi fondasi moral generasi muda.

    Bupati Jombang Warsubi menyampaikan sambutan di depan para guru TPQ

    Hal senada disampaikan Aris Musholin, Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Alquran Kabupaten Jombang. “Ini suntikan semangat. Kebanyakan guru TPQ hidup dari infak santri atau donatur musiman. Dengan perhatian seperti ini, kami merasa dihargai dan dikuatkan,” ujarnya.

    Tahun ini, Sedekah Zulhijah merupakan yang kedua setelah sebelumnya juga dilakukan di bulan Ramadan. Para guru TPQ menyambutnya dengan penuh syukur dan doa, berharap agar keluarga H. Warsubi dan H. Agung senantiasa diberi keberkahan dan rezeki berlimpah.

    Di tengah tantangan zaman, perhatian terhadap guru-guru ngaji semacam ini menjadi napas segar sekaligus pengingat bahwa pembangunan bangsa tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga penguatan karakter dari akar rumput spiritual masyarakat. [suf]

  • Bansos Diklaim Jadi Cara Jitu Redam Kenaikan Harga Beras

    Bansos Diklaim Jadi Cara Jitu Redam Kenaikan Harga Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai upaya pemerintah untuk mengintervensi harga beras melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan 360.000 ton selama dua bulan merupakan langkah yang tepat untuk menekan harga beras yang masih melambung di pasar.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa bansos yang digelontorkan pemerintah sebanyak 360.000 ton selama dua bulan merupakan angka yang besar. Dalam hal ini, penerima bansos beras bisa mengurangi jumlah beras yang biasa mereka beli sebelumnya.

    “Ini jumlah yang lumayan besar, sekitar 13,8% dari kebutuhan konsumsi sebulan. Ini berarti warga penerima bantuan tidak akan pergi ke pasar untuk membeli beras sebanyak semula,” kata Khudori, Selasa (3/6/2025).

    Selain itu, lanjut dia, penerima bansos hanya perlu membeli sedikit beras untuk tambahan konsumsi. Dengan begitu, permintaan beras di pasar tidak melonjak sehingga harga beras cenderung lebih stabil.

    Namun, menurutnya, penyaluran bansos beras ini tidak serta-merta langsung menurunkan harga beras yang melonjak di pasar.

    “Tapi apakah akan segera membuat harga turun? Sepertinya akan ada proses yang membutuhkan waktu. Setidaknya, dengan penyaluran sebesar itu harapannya harga beras tidak naik alias tertahan. Harga berpeluang lebih stabil,” tuturnya.

    Untuk itu, Khudori menilai pemerintah perlu menyalurkan bansos beras secara berkelanjutan ke masyarakat agar harga beras di pasar stabil hingga turun harga.

    “Nggak bisa sekali pukul harga stabil, bahkan berharap turun. Karena kalau nggak berlanjut, warga penerima bansos akan kembali ke pasar beli beras. Ini memberi tekanan ke permintaan beras yang potensial membuat harga tetap tinggi, bahkan naik,” ujarnya.

    Perihal kriteria penerima bansos, lanjut Khudori, pemilihan ini dimaksudkan untuk menjaga agar harga gabah di petani tidak turun. Namun, dia memandang kekhawatiran itu semestinya tidak perlu terjadi.

    “Karena beras ini tidak dilepaskan ke pasar kemudian penerima bansos harus membeli di tempat yang ditentukan. Tapi beras ini dibagikan langsung ke penerima oleh Bulog, menggunakan beras Bulog. Jadi, sepertinya tidak akan mendistorsi pasar,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengintervensi harga beras yang melambung melalui bansos beras yang utamanya untuk daerah dengan inflasi tinggi.

    “Ya [bansos bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti.” Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Amran menuturkan bahwa Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 106,51 pada April 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 108,95.

    “Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi,” ungkapnya.

    Adapun, mekanisme dan teknis bansos 10 kg beras per bulan ini akan diserahkan kepada Perum Bulog. Sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk dua bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” ujarnya.

    Nantinya, penerima bansos beras ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah yang harga sudah tinggi.

    Serta, ketiga adalah daerah kota. Dia berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” tutupnya.

  • Pemerintah Optimistis Kemiskinan Ekstrem Terhapus pada 2026

    Pemerintah Optimistis Kemiskinan Ekstrem Terhapus pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis kemiskinan ekstrem bakal teratasi dan mencapai 0% pada 2026 atau tahun depan. 

    Staf Khusus Menko Pemberdayaan Masyarakat Achmad Maulani menyampaikan bahwa semangat Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang saat ini berjumlah 3,17 juta orang tersebut tidak main-main. 

    Tercermin dalam paruh pertama tahun ini, Prabowo telah menerbitkan dua Instruksi Presiden (Inpres) terkait kemiskinan ekstrem. Teranyar, Inpres No.8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

    “Kemiskinan ekstrem 2026 selesai, karena kami sudah hitung 3,17 juta itu bisa selesai,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sociopreneurship: Pendekatan Inovatif dan Berkelanjutan, Rabu (4/6/2025). 

    Di samping perdebatan soal angka kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS), Achmad menekankan pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan.  

    Data tersebut nantinya akan menggantikan berbagai data yang Kementerian/Lembaga (K/L) gunakan untuk menyalurkan bantuan sosial. Dengan demikian, K/L tak lagi menggunakan seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data milik BPS karena semuanya melebur dalam DTSEN. 

    Achmad menyampaikan bahwa setidaknya terdapat tiga strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. 

    Dalam pelaksanaan tiga strategi kebijakan tersebut, Prabowo menginstruksikan 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L) beserta para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan data yang mengacu pada DTSEN. 

    Pada dasarnya DTSEN dibutuhkan agar akurasi jumlah masyarakat khususnya dalam posisi miskin dan miskin ekstrem yang sebagai penerima bansos dapat semakin akurat.  

    Pentingnya keakuratan DTSEN menjadi salah satu faktor penghilangan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai angka nol pada selambat-lambatnya pada 2026 alias tahun depan. 

    Meski demikian, Achmad tidak menampik bahwa untuk mengentaskan kemiskinan secara umum yang berjumlah 24,06 juta orang (2024) tidak akan dapat mencapai 0%. 

    “Kemiskinan ektsrem 0% bisa, yang enggak bisa 0% itu disabilitas dan lansia. Itu akan disubsidi terus sama negara sepanjang hayat,” jelasnya. 

    Dalam hal meningkatkan kesejahteraan lansia, Du Anyam, kewirausahaan sosial yang memberdayakan lansia dan perempuan melalui kerajinan anyaman, menjadi salah satu jalan menuju graduasi masyarakat miskin. 

    Pada kesempatan yang sama, Co-Founder Du Anyam Hanna Keraf menyampaikan pada dasarnya pemberdayaan ini menjadi solusi agar para perempuan tersebut dapat mengakses uang tunai. 

    “Dalam waktu 3 sampai 5 hari, produk-produk anyaman ini sudah dapat menghasilkan uang tunai, alhasil mereka sudah bisa mendapatkan pendapatan tersebut,” ujarnya. 

    Mengutip laman resmi Du Anyam, kewirausahaan sosial tersebut telah memberdayakan lebih dari 1.600 perempuan pengrajin di lebih dari 54 desa yang terletak di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua.