Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • 5 Paket Stimulus Ekonomi Dinilai Belum Mampu Dongkrak Daya Beli

    5 Paket Stimulus Ekonomi Dinilai Belum Mampu Dongkrak Daya Beli

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah meluncurkan stimulus berupa lima paket kebijakan ekonomi yang mencakup diskon transportasi, tarif tol, bantuan pangan, subsidi upah, dan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

    “Paket kebijakan ini belum cukup efektif untuk mendongkrak daya beli masyarakat,” ungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti saat dihubungi Senin (9/6/2025).

    Esther menilai, manfaat paket kebijakan ekonomi ini belum dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, utamanya kelas menengah. Menurutnya, berbagai stimulus yang diluncurkan pemerintah saat ini hanya menyasar masyarakat kelas bawah.

    “Misalnya paket kebijakan yang saya dengar ada subsidi gaji Rp 300.000 per bulan. Menurut saya, Rp 300.000 dapat apa? Kemudian, bansos. Bansos itu mungkin hanya cukup untuk kelompok masyarakat bawah yang berpenghasilan rendah. Yang menengah dan atas kan tidak butuh itu,” jelas Esther.

    “Jadi ini memang paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saya rasa hanya bisa menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi yang menengah dan atas itu cenderung diabaikan,” tambahnya.

    Esther berpendapat, pemerintah seharusnya dapat merancang stimulus ekonomi yang menjangkau masyarakat kelas menengah. Dia mengatakan, jangan sampai pemerintah mengabaikan kelas menengah hingga akhirnya turun kelas menjadi kelas bawah.

    Apalagi, populasi masyarakat kelas menengah di Indonesia saat ini terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

    “Jadi jangan lupakan kelompok masyarakat menengah,” pungkas Esther.
     

  • Gibran minta Lapor Mas Wapres tak stagnan, birokrasi harus adaptif

    Gibran minta Lapor Mas Wapres tak stagnan, birokrasi harus adaptif

    Suasana di ruang pelayanan Lapor Mas Wapres di Lingkungan kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta. ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden

    Gibran minta Lapor Mas Wapres tak stagnan, birokrasi harus adaptif
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 09 Juni 2025 – 10:53 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta program Lapor Mas Wapres tidak berhenti di tempat, tetapi terus disempurnakan agar birokrasi lebih cepat, akurat, dan adaptif menghadapi dinamika masyarakat.

    “Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting agar birokrasi bisa lebih cepat merespons, lebih akurat dalam menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar melalui Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin.

    Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, kata Muktabar, Lapor Mas Wapres telah menindaklanjuti 7.590 laporan masyarakat dari berbagai sektor, seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial.

    Sejumlah kasus telah diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen.

    Ia mengatakan sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp (72,05 persen) sebab preferensi masyarakat terhadap akses yang mudah dan bisa diakses dari mana saja.

    Sedangkan 27,95 persen laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui kanal tatap muka setelah pelapor melakukan registrasi di laman resmi lapormaswapres.id.

    Meski Lapor Mas Wapres menunjukkan hasil positif, kata Muktabar, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam koordinasi antarlembaga.

    Ia mengatakan penanganan laporan melibatkan kolaborasi Setwapres dengan instansi terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, OJK, Kemensos, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dengan tetap menjunjung akuntabilitas dan kepekaan terhadap pelapor.

    Oleh karena itu, Wapres Gibran Rakabuming mendorong agar tata kelola laporan masyarakat melalui Lapor Mas Wapres terus disempurnakan.

    “Pak Wapres menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Gibran Ingin Program Lapor Mas Wapres Tidak Mandek

    Gibran Ingin Program Lapor Mas Wapres Tidak Mandek

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meminta agar program Lapor Mas Wapres tidak mandek. Dia meminta program terus diperbarui untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, tepat, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial.

    “Wapres menginginkan agar program ini tidak berhenti pada satu titik dan mengalami perbaikan berkelanjutan. Pembaruan pada sistem dan prosedur sangat krusial agar birokrasi dapat merespons lebih cepat, menyelesaikan masalah dengan lebih tepat, serta adaptif terhadap perubahan di masyarakat,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, dalam keterangan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Muktabar menjelaskan sejak diluncurkan pada 11 November 2024, Lapor Mas Wapres telah menindaklanjuti sebanyak 7.590 laporan publik yang mencakup sektor-sektor seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, hingga bantuan sosial.

    Beberapa laporan telah terselesaikan, sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi atau menunggu dokumen pendukung.

    Ia menambahkan, mayoritas laporan (sekitar 72,05%) masuk melalui platform WhatsApp, karena masyarakat cenderung memilih jalur pelaporan yang praktis dan dapat diakses dari mana saja.

    Adapun 27,95% laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui layanan tatap muka, setelah pelapor melakukan registrasi melalui situs resmi lapormaswapres.id.

    Kendati hasilnya cukup menjanjikan, Muktabar menilai pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi koordinasi lintas instansi.

    Ia menyebut, penanganan laporan membutuhkan sinergi antara sekretariat wapres dan berbagai lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, OJK, Kementerian Sosial, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas serta empati terhadap pelapor.

    Untuk itu, Wapres Gibran mendorong agar sistem pengelolaan aduan publik melalui Lapor Mas Wapres terus diperkuat dan dikembangkan.

    “Beliau menekankan program ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, melalui layanan publik yang inklusif dan tanggap,” ujarnya.

  • Jadwal dan Kriteria Penerima Bansos Beras 20 Kilogram

    Jadwal dan Kriteria Penerima Bansos Beras 20 Kilogram

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan beras 20 kilogram (kg) per keluarga penerima yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos beras ini akan disalurkan selama Juni—Juli 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras pada periode Juni—Juli tahun ini. Dia menjelaskan bahwa bantuan pangan ini merupakan salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025.

    “Tujuan bantuan pangan beras ini untuk membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat [KPM] dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” kata Arief kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025).

    Arief menyampaikan bahwa penyaluran beras ini diestimasikan mulai akhir Juni hingga Juli 2025 dan dipastikan beras yang disalurkan merupakan kualitas yang baik. ”Estimasi penyaluran akhir Juni—Juli,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Arief menuturkan bahwa penerima bansos beras berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan begitu, diharapkan penyaluran bantuan pangan beras tahun ini tepat sasaran. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Adapun, saat ini, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya Perum Bulog akan menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat.

    Kriteria Penerima Bansos Beras

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa nantinya penerima bansos beras terdiri atas tiga kategori.

    Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah dengan harga beras yang sudah tinggi, serta ketiga adalah daerah kota.

    Amran berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Di samping itu, Amran juga memastikan harga beras yang bergejolak di pasar akan turun seiring dengan adanya bansos beras stabilisasi pasokan dan harga pangan sebanyak 360.000 ton beras selama 2 bulan. 

    “Ya [bansos bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti,” ujarnya.

    Adapun, bantuan beras ini berasal dari stok beras di gudang Bulog. Tercatat, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. Kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk 2 bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” terangnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama 2 bulan ke depan, di samping memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” jelas Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Bantuan pangan ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementan. Dia menjelaskan Kementan akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Menkeu menambahkan bahwa nantinya bantuan pangan ini akan ditetapkan pelaksanaannya pada Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani.

  • Wali Kota Yogyakarta Sembelih Sapi Kurban 950 Kg Bantuan Presiden

    Wali Kota Yogyakarta Sembelih Sapi Kurban 950 Kg Bantuan Presiden

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Diiringi takbir, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menunjukkan kemampuannya dalam menyembelih hewan kurban. Dengan satu tarikan pisau, dia memotong leher seekor sapi seberat 950 kilogram, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Penyembelihan berlangsung di rumah pemotongan hewan (RPH) Giwangan, Minggu (8/6/2025). Hasto, yang akrab disapa Dokter Hasto mengaku sudah terbiasa menyembelih hewan kurban sejak sebelum menjadi pejabat publik.

    “Saya sudah sejak dulu biasa menyembelih hewan kurban, baik sapi, kambing, maupun domba,” ujar Hasto.

    Sapi Presiden dan Bantuan Sosial Iduladha

    Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo tersebut menjadi salah satu dari belasan hewan kurban yang disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat Yogyakarta dalam rangka Iduladha 2025.

    Selain dari Presiden, ada pula 10 ekor sapi kurban dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) DIY.

    Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan, seluruh daging kurban akan dibagikan secara merata, khususnya kepada 1.136 penggerobak sampah yang selama ini menjadi garda depan kebersihan kota.

    “Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan penyembelihan hewan kurban satu ekor sapi dari Presiden dengan berat 950 kilogram, nanti akan kami bagikan kepada warga Kota Yogyakarta,” jelas Hasto.

    Apresiasi untuk Pekerja Kebersihan

    Penyaluran daging kurban dari INI dan IPPAT DIY difokuskan kepada para penggerobak sampah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka menjaga lingkungan kota.

    Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kota Yogyakarta, Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas menyebutkan, tahun ini menjadi kali pertama IPPAT menyalurkan kurban melalui Pemkot Yogyakarta.

    “Sebelumnya kami menyalurkan ke kabupaten-kabupaten, sekarang kami ingin bantu dan sambung silaturahmi dengan Kota Yogyakarta. Para penggerobak sampah ini adalah pahlawan kebersihan yang harus kita hargai,” ujarnya.

    Kurban sebagai Ibadah dan Kepedulian Sosial

    Momentum Iduladha 2025 bukan hanya menjadi ajang ibadah, tetapi juga perwujudan solidaritas sosial dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

    Melalui kolaborasi antara pemerintah kota, organisasi profesi, dan warga, semangat berbagi menyentuh kelompok-kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan.

    “Luar biasa kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada INI dan IPPAT DIY, serta semua shohibul qurban. Ini semua untuk masyarakat,” tutup Hasto Wardoyo.
     

  • Penanaman Pohon dan Tarian Kolosal ’79’ Bakal Meriahkan HUT Bhayangkara di Riau

    Penanaman Pohon dan Tarian Kolosal ’79’ Bakal Meriahkan HUT Bhayangkara di Riau

    Pekanbaru –

    Peringatan HUT Bhayangkara ke-79 di Polda Riau akan dimeriahkan dengan sejumlah acara. Rangkaian acara yang sekaligus digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini rencananya akan dilaksanakan di Pulau Tongah, Kabupaten Kampar, Riau.

    “Untuk kegiatan upacara puncak HUT Bhayangkara tetap diselenggarakan di Polda Riau, sedangkan yang di Pulau Tongah adalah rangkaiannya,” kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Riau Kombes Anissula Ridha, dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).

    Rangkaian acara bertema ‘Bakti Religi dan Peduli Lingkungan’ di Pulau Tongah, Kabupaten Kampar ini akan dimeriahkan dengan sejumlah kegiatan, antara lain pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar.

    “Nanti akan serangkaian acara mulai dari pemberian bansos, tarian kolosal sebanyak 79 orang dan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional, tentunya nanti akan ada kegiatan penanaman 79 pohon di sana,” imbuhnya.

    Kegiatan ini rencananya digelar pada tanggal 18-19 Juni 2025. Kegiatan diskusi dengan tema lingkungan akan menghadirkan Rocky Gerung dan prof Robertus Robert selaku pengisi acara.

    Sebagai upaya untuk penguatan spiritual, dilakukan melalui tausiah dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Somad (UAS). Pada tanggal 18 Juni malam akan diisi dengan renungan malam (kontemplasi) yang dipandu oleh Ustadz Kurtubi.

    Seluruh rangkaian acara ini mencerminkan semangat HUT Bhayangkara ke-79 yang tidak hanya berfokus pada tugas keamanan, tetapi juga pada peran Polri, dalam hal ini Polda Riau sebagai agen perubahan dan pelindung lingkungan, selaras dengan semangat Hari Lingkungan Hidup Internasional.

    Polda Riau bakal menggelar HUT Bhayangkara ke-79 sekaligus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Pulau Tongah, Kabupaten Kampar, pada tanggal 18-19 Juni 2025. (dok. Istimewa)

    Kegiatan ini juga akan diikuti oleh sekitar 350 peserta dari Satbrimob Polda Riau, TNI, komunitas pecinta alam Kabupaten Kampar, Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), puluhan pramuka, petugas dari Wanabhakti, Satpol PP Kabupaten Kampar hingga kelompol sadar wisata (Pokdarwis).

    Rangkaian acara yang digelar di Pulau Tongah ini menjadi sebuah bukti nyata konsep Green Policing, di mana Polda Riau mengambil peran dalam kepedulian terhadap alam dan lingkungan. Dengan melibatkan ulama seperti Ustaz Abdul Somad (UAS) sebagai ulama sekaligus tokoh masyarakat peduli lingkungan yang memiliki kesatuan visi dan misi dalam membangun konsep Green Policing, kebijakan Polda Riau, sekaligus mendorong Green for Riau yang menjadi program Gubernur Riau.

    Tentang Pulau Tongah

    Sebagai informasi, Pulau Tongah ini berada di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Pulau ini diapit oleh Sungai Subayang yang berhulu dari provinsi Sumatera Barat.

    Pulau Tongah ini dikelilingi hutan Rimbang Baling yang merupakan salah satu suaka marga satwa di Kabupaten Kampar. Pulau Tongah dipenuhi pepohonan yang asri dan sejuk yang menjadi daya tarik wisatawan.

    Area perbukitan di Pulau Tongah yang berada persis di pinggir Sungai Subayang kerap dijadikan tempat untuk berkemah. Untuk mencapai ke Pulau Tongah ini warga harus menyeberangi sungai dengan perkiraan waktu 15 menit.

    (mei/mea)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Terungkap Alasan Tak Semua Daerah Dapat Bansos dan Beras Murah

    Terungkap Alasan Tak Semua Daerah Dapat Bansos dan Beras Murah

    Jakarta –

    Pemerintah hanya memprioritaskan bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke daerah dengan harga beras tinggi. Sejumlah daerah itu yakni Indonesia bagian Timur.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, alasannya karena tujuan program bantuan pangan beras dan SPHP sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

    “Diberikan pada daerah yang harganya termonitor naik. Seperti saat ini di Indonesia Timur sebagai prioritas,” kata dia kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Bantuan beras ini akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing KPM menerima 10 kilogram (kg) per bulan. Jumlah penerima ini menurun dibandingkan tahun lalu 22 juta KPM.

    Selama dua bulan itu, beras yang akan disalurkan kepada jutaan KPM sebanyak 360 ribu ton. Anggaran yang disiapkan pemerintah Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun.

    Sementara beras SPHP akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.

    “SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” ucap Arief.

    Dalam keterangan tertulis, Arief menekankan akan memfokuskan ke daerah-daerah yang paling memerlukan intervensi guna menekan harga beras. Ia mencontohkan daerah dengan harga beras tinggi Papua, Maluku, dan Indonesia Timur lainnya.

    “Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan,” urai Arief.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, beras SPHP tidak akan disalurkan kepada daerah dengan harga yang rendah. Hal itu akan berdampak pada semakin menurunnya harga beras dan gabah di daerah tersebut.

    “Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.

    Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis. Karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah pun meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam.

    (ada/rrd)

  • Catat Lokasi dan Jadwal Penyaluran Bansos

    Catat Lokasi dan Jadwal Penyaluran Bansos

    Jakarta –

    Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kedua program itu akan dilaksanakan bersamaan pada Juni-Juli 2025.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan untuk bantuan pangan beras estimasi penyalurannya dimulai akhir Juni 2025. Bantuan beras ini akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing KPM menerima 10 kilogram (kg) per bulan.

    “Beras 10 kg/bulan untuk bulan Juni – Juli 2025, waktu salur estimasi akhir Juni-Juli,” kata Arief kepada detikcom, Minggu (8/6/2026).

    Selama dua bulan itu, beras yang akan disalurkan kepada jutaan KPM sebanyak 360 ribu ton. Anggaran yang disiapkan pemerintah Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun.

    Arief menjelaskan, saat ini bantuan pangan beras dalam proses administrasi penganggaran untuk selanjutnya menugaskan Bulog menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Untuk lokasi penyalurannya, pemerintah memprioritaskan daerah dengan harga beras yang tinggi, seperti Indonesia Timur.

    “Diberikan pada daerah yang harganya termonitor naik. Seperti saat ini di Indonesia Timur sebagai Prioritas,” terangnya.

    Distribusi Beras SPHP

    Untuk distribusi beras SPHP, jadwal penyalurannya diupayakan secepatnya pada Juni 2025. beras SPHP yang akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.

    “SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” ucap Arief.

    Program beras SPHP juga memprioritaskan wilayah dengan harga beras yang tinggi. Karena fungsi dari beras SPHP dan bantuan pangan sebagai langkah pemerintah menstabilkan harga dan pasokan pangan.

    (ada/rrd)

  • Cara Cek Penerima BSU 2025, Syarat dan Besaran Bantuannya

    Cara Cek Penerima BSU 2025, Syarat dan Besaran Bantuannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Mulai Juni 2025, pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bentuk dukungan bagi para pekerja dengan penghasilan rendah dalam menghadapi tekanan ekonomi.

    Dilansir dari Antara, BSU kembali dimasukkan ke dalam salah satu dari enam kebijakan stimulus yang tengah difinalisasi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menghadapi perlambatan konsumsi setelah libur Lebaran dan menjelang tahun ajaran baru.

    Meski demikian, tidak semua pekerja secara otomatis berhak menerima BSU. Ada sejumlah kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa mendapatkan bantuan ini.

    Inilah informasi mengenai jumlah bantuan, jadwal penyaluran, syarat penerima, hingga cara mengecek status penerimaan BSU yang dirangkum dari berbagai sumber.

    Syarat penerima BSU 2025

    Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BSU tahun 2025 meliputi:

    • Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

    • Masih aktif bekerja dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir Mei 2025

    • Memiliki gaji tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan, atau sesuai dengan besaran UMP/UMK di wilayah masing-masing

    • Bukan anggota TNI, Polri, maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    • Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, atau BPUM

    • Bekerja di sektor atau wilayah yang menjadi prioritas pemerintah; guru honorer juga masuk dalam kelompok penerima prioritas

    Cara cek penerima BSU 2025

    Untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan:

    • Kunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di kemnaker.go.id, lalu masukkan NIK dan data pribadi pada kolom yang tersedia.

    • Gunakan aplikasi Pospay, khususnya bagi penerima yang akan mencairkan bantuan melalui Kantor Pos.

    • Perhatikan informasi dari kelurahan atau instansi tempat Anda bekerja yang telah bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Besaran dan jadwal pencairan BSU 2025 

    Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, BSU 2025 hadir dengan mekanisme yang lebih ringkas. Berikut detail-nya:

    • Jumlah bantuan: Rp150.000 setiap bulan

    • Durasi pemberian: Dua bulan, dengan total bantuan sebesar Rp300.000

    • Waktu pencairan: Dimulai pada 5 Juni 2025 dan berlangsung hingga Juli 2025

    • Metode penyaluran: Ditransfer langsung ke rekening penerima yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

     

     

     

  • Kepala Bapanas Jamin Kualitas Baik Bansos Beras 10 Kg, Anggaran Rp4,9 Triliun

    Kepala Bapanas Jamin Kualitas Baik Bansos Beras 10 Kg, Anggaran Rp4,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan untuk Juni—Juli 2025 memiliki kualitas yang baik.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos beras 10 kilogram selama Juni—Juli ini untuk membantu 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan.

    Arief mengestimasikan penyaluran bansos beras ini dilakukan pada akhir Juni hingga Juli 2025. Adapun, dia mengungkap pemerintah mengalokasikan anggaran senilai sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras di tahun ini.

    “Bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan untuk Juni—Juli 2025. Beras yang disalurkan harus kualitas yang baik,” kata Arief kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025).

    Arief menjelaskan bahwa bantuan pangan beras ini menjadi salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025. Keputusan ini mengacu pada rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025 di Istana Merdeka.

    Nantinya, penerima bansos beras ini mengacu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa saat ini Bapanas tengah dalam proses administrasi penganggaran untuk selanjutnya menugaskan Perum Bulog menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Paralel Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Bulog untuk persiapan packaging dan logistik penyaluran beras kepada KPM,” terangnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga beras di pasar akan turun seiring dengan adanya bansos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari gudang Perum Bulog sebanyak 360.000 ton beras untuk Juni—Juli 2025.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengintervensi harga beras yang melambung melalui bansos beras ini, terutama untuk daerah dengan inflasi tinggi.

    “Ya [bansos beras bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Amran mengungkap bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 106,51 pada April 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 108,95.

    “Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi,” sambungnya.

    Tercatat, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk dua bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” jelasnya.

    Dia menjelaskan penerima bansos beras ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah yang harga sudah tinggi.

    Kemudian, ketiga adalah daerah kota. Dia berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” terangnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama dua bulan ke depan, di samping memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” jelas Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Dia menjelaskan bansos beras ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementan. Dalam hal ini, Kementan akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” tuturnya.

    Adapun, Bendahara Negara RI itu menambahkan bahwa nantinya bantuan beras ini akan ditetapkan pelaksanaannya pada Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani.