Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Wamensos menghadiri peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025

    Wamensos menghadiri peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025

    Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025 di SMESCO 10/6/2025 (Foto : Humas Kemensos)

    Wamensos: Jadikan bansos alat bebaskan kemiskinan

    Wamensos menghadiri peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 12:35 WIB

    Elshinta.com – Kementerian UMKM bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025 untuk pertama kalinya yang diselenggarakan di Gedung SMESCO Convention Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Peringatan ini merupakan hal yang penting dalam mendorong semangat kewirausahaan di Indonesia. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, turut hadir memberikan dukungan terhadap langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran berwirausaha dan memperkuat produktivitas nasional.

    Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menyebut peringatan ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap peran penting pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Ini adalah momentum kesetaraan, penghormatan yang luar biasa tinggi, apresiasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang ditugaskan pada Kementerian UMKM untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya pada pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Maman.

    Ia juga menegaskan bahwa Kementerian UMKM akan terus mendampingi dan mendukung pertumbuhan UMKM di seluruh pelosok negeri.

    “Kementerian UMKM merupakan ‘bapak’ bagi HIPMI dan akan terus hadir bersama UMKM di seluruh tanah air,” tambahnya.

    Ketua Umum HIPMI, Akbar Himawan Buchari, yang juga merupakan penggagas Hari Kewirausahaan Nasional, berharap momentum ini menjadi penggerak bagi generasi muda untuk terjun ke dunia usaha.

    “Mudah-mudahan Hari Kewirausahaan yang diperingati pertama ini, menjadi semangat kita agar teman-teman bisa mendoktrin kader HIPMI di seluruh Indonesia mau jadi pengusaha, berkembang dan tumbuh bersama dan pemerintah hadir memfasilitasi untuk tumbuh, berkembang dan eksis di dunia usaha,” ujarnya.

    Sejalan dengan semangat peringatan ini, Kementerian Sosial terus menjalankan program transformasi bantuan sosial menjadi pemberdayaan ekonomi. Melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Kemensos memberikan modal, pelatihan, dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Kita tidak ingin bansos hanya jadi alat mempertahankan kemiskinan. Tapi harus jadi alat membebaskan rakyat dari kemiskinan, lewat pemberdayaan ekonomi (kewirausahaan),” kata Agus Jabo.

    Penulis : Rizki Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta

  • Diskon 6% PPN Tiket Pesawat Ekonomi Berlaku Juni hingga Juli 2025

    Diskon 6% PPN Tiket Pesawat Ekonomi Berlaku Juni hingga Juli 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menerbitkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk kuartal II 2025. Salah satunya berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Insentif ini berlaku selama periode Juni hingga Juli 2025.

    Dalam keterangan resminya, Rabu (11/6/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5% pada kuartal II-2025, serta memperkuat stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan strategis.

    Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025, dan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama menteri keuangan, menteri pertanian, menteri sosial, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah memutuskan untuk meluncurkan lima paket stimulus kebijakan. Kelima paket tersebut meliputi diskon transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial, bantuan subsidi upah, dan perpanjangan diskon iuran program jaminan kecelakaan kerja (JKK).

    Salah satu kebijakan dalam paket diskon transportasi adalah pemberian insentif PPN DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Kebijakan ini disebut Airlangga, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 4 Juni 2025.

    Melalui kebijakan ini, masyarakat hanya membayar 5%  PPN untuk pembelian tiket pesawat ekonomi domestik dari tarif normal sebesar 11% Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 430 miliar untuk mendukung program ini.

    Insentif PPN DTP ini berlaku untuk pembelian tiket pada periode 5 Juni hingga 31 Juli 2025, dengan periode penerbangan yang juga berlaku pada tanggal tersebut.

    Pemerintah berharap, dengan adanya insentif ini, mobilitas masyarakat selama Juni hingga Juli 2025 dapat melonjak tajam dan berdampak positif bagi sektor transportasi serta pariwisata domestik.

    “Pemberian insentif ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dan hasil koordinasi lintas kementerian serta lembaga, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat stabilitas ekonomi,” ujar Airlangga.

  • Pram janjikan DKI lebih “colorful”

    Pram janjikan DKI lebih “colorful”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjanjikan di bawah kepemimpinannya, Jakarta akan menjadi kota yang lebih berwarna atau “colorful”.

    Konsep “colorful” yang dimaksud Pramono tersebut merujuk pada tata kelola kota yang stabil secara ekonomi, inklusif secara sosial dan dinamis dalam pelayanan publik.

    “Jangan khawatir, pasti Jakarta akan lebih ‘colorful’ dalam era pemerintahan saya,” kata Pramono saat menerima kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Peserta Pendidikan Pimpinan Nasional (PPN) Angkatan ke-25 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Balai Kota, Rabu.

    Dalam konteks sosial, Pramono menyoroti disparitas ekonomi yang masih sangat jauh perbedaannya di Jakarta.

    Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah menjalankan kembali program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Arsip foto – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang, di Jakarta, Kamis (20/3/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Kedua program ini menjadi alat untuk memotong rantai ketidakberuntungan sosial. Bahkan jika memiliki IPK yang baik, Pramono menjanjikan akan memberi bantuan hingga jenjang S3.

    Selain itu, Pramono juga menyoroti soal inflasi Jakarta yang terkendali. Jakarta selama ini mampu menekan inflasi agar selalu di bawah angka nasional.

    Ini dicapai lewat kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan kebutuhan pokok, karena Jakarta bukan daerah produsen pangan.

    Misalnya, Jakarta sudah bekerjasama dengan daerah Karawang (Jawa Barat) hingga Kediri (Jawa Timur) untuk pengadaan beras.

    Di sektor transportasi, Jakarta juga semakin terbuka. Rute Transjakarta kini menjangkau wilayah sub-urban seperti PIK-2, Alam Sutera, Sawangan, Bogor, Depok hingga Bekasi.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/6/2025). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.)

    Pramono menyebutkan bahwa hanya dalam waktu tiga hari, penumpang dari rute baru seperti Bogor-Blok M sudah mencapai 6.000 orang per hari.

    “Kalau orang diberikan kenyamanan dan pelayanan baik, pasti mereka mau naik transportasi publik,” kata Pramono.

    Tak hanya itu, Pramono juga mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta untuk naik transportasi umum setiap Rabu.

    Dengan cara ini, Pramono berharap banyak orang yang meninggalkan kendaraan pribadi dan lebih naik kendaraan umum.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom nilai RI perlu adopsi cara Bank Dunia hitung tingkat kemiskinan

    Ekonom nilai RI perlu adopsi cara Bank Dunia hitung tingkat kemiskinan

    Kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan Indonesia perlu mengadopsi pendekatan Bank Dunia dalam mengukur tingkat kemiskinan.

    Saat dihubungi di Jakarta, Selasa, Wijayanto mengakui standar Bank Dunia terlalu tinggi bagi Indonesia, mengingat standar tersebut diperuntukkan bagi negara berpendapatan menengah atas dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita berkisar 4.500 dolar AS hingga 14.000 dolar AS.

    Sementara PDB per kapita Indonesia sebesar 4.900 dolar AS. Meski masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas, namun Indonesia berada pada ambang batas bawah standar kelompok tersebut.

    Pada saat yang sama, Garis Kemiskinan (GK) Indonesia dinilai terlalu rendah, sehingga perlu penyesuaian dengan pendekatan Bank Dunia.

    “Salah satu solusi yang mungkin adalah menaikkan secara gradual, menuju standar Bank Dunia saat PDB per kapita kita mendekati 9.500 dolar AS mendekati median negara berpendapatan menengah atas, misalnya,” ujar Wijayanto.

    Sedangkan, kata dia lagi, kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah.

    Standar GK yang rendah membuat pemerintah berfokus pada program bantuan sosial (bansos). Padahal, pemerintah dianggap perlu menjalankan program yang sifatnya struktural dan substantif.

    Untuk itu, Wijayanto menyarankan pemerintah fokus kepada program-program yang menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan produktivitas, dan berkelanjutan.

    Sebagai contoh, pemerintah bisa meningkatkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek padat karya, seperti jalan desa dan irigasi.

    Kemudian, memperbesar diskon bunga untuk proyek rumah rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta relaksasi secara rasional penghematan biaya rapat dan perjalanan dinas.

    Sebagai catatan, Bank Dunia melalui laporan bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform” memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan dengan menggunakan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 yang dipublikasikan oleh International Comparison Program (ICP) pada Mei 2024. Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017 pada laporan April 2025.

    Penerapan PPP 2021 merevisi garis kemiskinan pada tiga lini. Untuk garis kemiskinan internasional yang menjadi standar tingkat kemiskinan ekstrem, nilainya direvisi dari 2,15 dolar AS menjadi 3 dolar AS per kapita per hari.

    Garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah berubah dari 3,65 dolar AS menjadi 4,20 dolar AS per kapita per hari.

    Sedangkan negara berpenghasilan menengah atas berubah dari 6,85 dolar AS menjadi 8,30 dolar AS per kapita per hari.

    Dengan garis kemiskinan 6,85 dolar AS per kapita per hari (menggunakan PPP 2017 atau sebelum revisi), sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia pada 2024 dianggap hidup di bawah standar kemiskinan menengah atas.

    Sedangkan dengan menggunakan perhitungan PPP 2021 dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas 8,30 dolar AS, maka persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Kediri Renovasi 161 Rumah Tak Layak Huni, Mbak Wali: Harus Tepat Sasaran

    Pemkot Kediri Renovasi 161 Rumah Tak Layak Huni, Mbak Wali: Harus Tepat Sasaran

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana sebesar Rp3,2 miliar untuk membiayai program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025. Dana tersebut akan dibagi rata kepada 161 rumah penerima yang tersebar di tiga kecamatan, masing-masing mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta.

    Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, melakukan kunjungan langsung ke sejumlah lokasi yang menjadi sasaran program ini. Tiga rumah yang ditinjau berada di Kelurahan Tosaren dan Semampir. Kondisi hunian yang dikunjungi disebut memprihatinkan: ada yang tanpa atap, lantai masih berupa tanah, hingga tidak memiliki kamar mandi.

    “Nanti beliau-beliau ini akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, sejumlah Rp20 juta. Tujuannya untuk merenovasi rumah-rumah beliau, karena tadi kan kita lihat bersama bahwa ada yang rumahnya ternyata atapnya tidak ada sehingga ketika hujan itu banjir. Kemudian ibu Siti (Semampir) ini juga ternyata tidak punya kamar mandi, ada juga yang kamarnya tidak punya lantai,” kata Mbak Vinanda, Selasa (10/6/2025).

    Melalui bantuan ini, Mbak Vinanda berharap masyarakat dapat hidup lebih layak dan aman di tempat tinggalnya masing-masing. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam proses penyaluran bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

    “Saya juga titip pesan kepada bapak Lurah bapak Camat, bapak Perkim, bantuan sosial ini dan proses ini harus selalu diawasi sehingga betul-betul untuk membangun rumah. Jangan sampai ada potongan, karena tujuan diberikannya bantuan ini untuk meronavasi rumah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

    Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Kediri, Hery Purnomo, menegaskan bahwa proses pencairan bantuan akan dilakukan bertahap. Pada tahap awal, 100 rumah akan menerima dana renovasi dan didampingi petugas RTLH di setiap kelurahan.

    “Insya Allah minggu ini, rencana realisasi pencarian bantuan berupa uang, kemudian nanti didampingi pendamping untuk merealisasikan pembangunan yang ada,” jelas Hery.

    “Seperti yang disampaikan Mbak Wali, kita pastikan tidak ada potongan apapun dan kami dari Perkim juga akan turun mengawasi secara terus-terusan dan memastikan itu terbangun dengan nilai Rp20 juta,” tambahnya.

    Sementara itu, 61 rumah lainnya masih dalam proses verifikasi. Hery mengungkapkan bahwa pihaknya mempertimbangkan budaya lokal, khususnya kepercayaan sebagian masyarakat yang menghindari pembangunan pada bulan Suro dalam kalender Jawa.

    “Dari 161 yang sudah kita siapkan 100. Yang 61 kita upayakan hari ini kita selesaikan administrasinya. Tapi untuk target kita akan data lagi, karena terkadang, mohon maaf orang Jawa kalau Suro, nah itu mundur. Kalau itu mundur uang juga tidak akan kami transfer dulu,” terangnya.

    Untuk mendukung ekonomi lokal, tenaga kerja dan bahan bangunan diupayakan berasal dari lingkungan sekitar rumah penerima manfaat. Hery menyebut strategi ini penting untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat mikro.

    “Tenaga kita ambilkan dari tenaga setempat, kanan kiri termasuk pembelian material, kanan kiri, tetangga kalau bisa. Kita upayakan terdekat sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan di sekitar,” tandasnya.

    Dari 161 rumah yang akan direhabilitasi, sebanyak 23 unit berada di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren. Wilayah ini masuk dalam kawasan yang sedang difokuskan pemerintah untuk pengentasan permukiman kumuh, dengan prioritas perbaikan pada komponen atap, lantai, dan dinding (Aladin). [nm/but]

  • Diskon Tiket Pesawat Resmi Berlaku, Begini Syarat dan Perhitungannya

    Diskon Tiket Pesawat Resmi Berlaku, Begini Syarat dan Perhitungannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memberikan diskon tiket pesawat melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat mulai 5 Juni 2025.

    Ketentutan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

    Sri Mulyani menuturkan bahwa kebijakan ini dalam rangka mendorong ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

    “Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah,” tulis Sri Mulyani dalam belied tersebut, dikutip pada Selasa (10/6/2025).

    Beleid yang diteken pada 4 Juni 2025 dan resmi berlaku mulai 5 Juni 2025 tersebut hanya berlaku untuk penerbangan domestik dan kelas ekonomi.

    Dengan PPN DTP tersebut, alhasil harga tiket yang penumpang bayar lebih murah karena hanya membayar PPN 5% dari yang seharusnya 11%. 

    Adapun Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2025 tetap berada di kisaran 5%, serta memperkuat stabilitas ekonomi melalui berbagai langkah strategis. 

    Pada kuartal I/2025, ekonomi hanya tumbuh 4,87% secara tahunan (year on year/YoY) atau lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,2%. 

    “Pemberian insentif ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan hasil koordinasi lintas kementerian serta lembaga, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat stabilitas ekonomi,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (10/6/2025).

    Dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025, dan dilanjutkan dengan keterangan pers oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Sosial, serta Kepala BPS, Pemerintah memutuskan untuk memberikan lima paket stimulus kebijakan. 

    Paket-paket tersebut meliputi Diskon Transportasi, Diskon Tarif Tol, Penebalan Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah, dan Perpanjangan Diskon Iuran JKK.

    Salah satu kebijakan dalam paket Diskon Transportasi adalah pemberian insentif PPN DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi selama periode Juni—Juli 2025. 

    Melalui kebijakan ini, PPN sebesar 6% untuk pembelian tiket pesawat ekonomi domestik ditanggung pemerintah dengan alokasi anggaran Rp430 milliar. 

    Insentif ini berlaku untuk periode pembelian tiket mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan periode penerbangan mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Juni—Juli 2025. Aktivitas masyarakat yang meningkat diharapkan turut memberikan dampak positif bagi sektor transportasi dan pariwisata dalam negeri.

    Contoh perhitungan PPN DTP 6% Tiket Pesawat: 

    Budi membeli tiket pesawat dalam negeri berjadwal dari angkutan udara PT B pada 5 Juni 2025 untuk penerbangan tanggal 14 Juli 2025 seharga Rp1.350.000. 

    Komponen biaya tiket itu terdiri dari:

    Tarif dasar (base fare): Rp700.000
    Fuel surcharge Rp350.000
    PSC/airport tax Rp150.000
    Extra baggage Rp100.000
    Seat selection Rp50.000
    Total= Rp1.350.000

    Komponen PPN Terutang 

    Dasar pengenaan pajak (DPP) yang dipungut kepada penumpang adalah Rp500.000, terhitung dari:
    ([5/11] x [11/12] x penggantian)
    ([5/11] x [11/12] x [tarif dasar, fuel surcharge, extra baggage, dan seat selection)
    ([5/11] x [11/12] x Rp1.200.000) = Rp500.000
    PPN = 12% x Rp500.000 = Rp60.000
    DPP yang ditanggung pemerintah Rp600.000
    ([6/11] x [11/12] x Rp1.200.000) = Rp600.000
    PPN DTP = 12% x Rp600.000 = Rp72.000

    Dengan demikian, nilai yang ditanggung oleh penumpang senilai Rp1.410.000 (Rp1.350.000 + Rp60.000)

  • Sentuhan Mbak Wali Kota Kediri untuk Rumah Warga: Hadirkan Harapan dari Dinding yang Rapuh

    Sentuhan Mbak Wali Kota Kediri untuk Rumah Warga: Hadirkan Harapan dari Dinding yang Rapuh

    Kediri (beritajatim.com) – Di tengah teriknya Kota Kediri, langkah-langkah ringan Wali Kota Vinanda Prameswati menyusuri lorong sempit menuju rumah-rumah warga yang selama ini hidup di bawah atap yang bocor dan lantai tanah. Selasa pagi itu, ia hadir tak hanya sebagai pemimpin daerah, tetapi sebagai penggerak harapan. Bantuan sosial rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 menjadi jawabannya.

    Tiga rumah menjadi titik kunjungan, dua di Kelurahan Tosaren, satu di Kelurahan Semampir. Mbak Wali, begitu ia akrab disapa, tak hanya menyerahkan bantuan senilai Rp20 juta per rumah, tapi juga menyapa hangat, membawa bingkisan sembako, dan menyaksikan langsung kondisi nyata warga.

    “Hari ini kami mengunjungi rumah warga yang masuk rumah tidak layak huni. Rumah warga ini yang nanti akan diberi bantuan oleh Pemerintah Kota Kediri,” ujarnya.

    Bantuan ini menyasar 161 rumah di seluruh Kota Kediri. Uang yang diberikan difokuskan untuk merenovasi bagian-bagian penting rumah, seperti atap, lantai, dan dinding. Mbak Wali berharap program ini bisa meningkatkan kualitas hidup warganya.

    “Tadi kita lihat bersama bahwa rumahnya ada yang tidak memiliki atap sehingga saat hujan rumahnya banjir. Lalu ada yang tidak punya kamar mandi dan lantainya masih tanah. Jadi memang bantuan ini diharapkan dapat membuat rumah-rumah ini nyaman dan layak huni,” jelasnya.

    Namun program ini tidak berhenti di pemberian dana semata. Mbak Wali menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan agar bantuan tidak disalahgunakan.

    “Saya berpesan kepada Bapak Lurah, Camat, dan Perkim agar proses ini diawasi. Jangan sampai ada potongan. Karena tujuannya ini agar masyarakat kualitas hidupnya meningkat,” tegasnya.

    Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Hery Purnomo, menjelaskan bahwa proses pencairan bantuan akan dilakukan pekan ini. Renovasi akan didampingi oleh pendamping RTLH di tiap kelurahan, dengan tukang dari lingkungan sekitar, dan material dibeli dari toko lokal demi mendukung perputaran ekonomi.

    “Dipastikan tidak ada potongan apapun seperti yang disampaikan Mbak Wali tadi kami akan turun memastikan semuanya. Sementara untuk target selesai pembangunan akan kami data lagi satu per satu penerima sebab ini berkaitan dengan budaya Jawa bahwa saat bulan Suro tidak boleh membangun. Maka kalau waktunya mundur ya tidak kami transfer dulu,” imbuhnya.

    Salah satu penerima, Sri Ani, warga Kelurahan Tosaren yang berusia 73 tahun, mengaku bersyukur. Ia tinggal bersama cucunya di rumah yang atapnya telah rapuh dan jendela kayunya lapuk. Matanya berkaca-kaca saat menyampaikan terima kasih.

    “Alhamdulillah senang sekali rumah saya akan direnovasi. Terima kasih Mbak Wali,” ujarnya.

    Selain Sri Ani, rumah Widodo di Tosaren juga akan diperbaiki, termasuk atap, dinding, dan penambahan pintu. Di Semampir, rumah milik Siti Alpin yang tinggal seorang diri akan mendapatkan perbaikan serupa.

    Dalam kunjungan itu, Mbak Wali didampingi Camat Pesantren Widiantoro, Camat Kota Bagus Hermawan, Lurah Tosaren Joko Prayitno, Lurah Semampir Rizky Yudadiantika, pendamping RTLH, serta tim dari DPKP dan instansi terkait lainnya. [nm/beq]

  • AirAsia dukung kebijakan PPN ditanggung pemerintah saat libur sekolah

    AirAsia dukung kebijakan PPN ditanggung pemerintah saat libur sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia AirAsia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia terkait fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 6 persen selama periode libur sekolah Juni hingga Juli 2025.

    Plt. Direktur Utama Indonesia AirAsia Achmad Sadikin Abdurachman, dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengapresiasi langkah strategis pemerintah yang memberikan insentif untuk sektor transportasi udara ini demi mendorong mobilitas masyarakat dan pariwisata domestik.

    “Ini merupakan momentum yang tepat untuk mendorong mobilitas masyarakat selama musim liburan sekolah sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata domestik,” ujarnya.

    Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 36 Tahun 2025, tarif PPN untuk layanan penerbangan domestik yang semula 11 persen kini menjadi 5 persen. Aturan ini berlaku untuk seluruh penerbangan domestik Indonesia AirAsia dengan periode pemesanan dan periode terbang mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Diskon PPN ini mencakup berbagai komponen biaya perjalanan, termasuk harga tiket, fuel surcharge, serta produk tambahan yang dipesan sebelumnya seperti pemilihan kursi, makanan dan minuman dalam pesawat, bagasi, dan produk merchandise.

    “Kami berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk bepergian ke berbagai destinasi unggulan di Indonesia bersama Indonesia AirAsia,” kata Achmad.

    Pemerintah menggelontorkan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun untuk periode Juni-Juli. Dari jumlah tersebut, Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN.

    Stimulus ini mencakup diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta penerima.

    Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.

    Terakhir, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen yang berlaku selama enam bulan untuk pekerja di sektor padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6), mengatakan paket stimulus ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan geopolitik.

    “Kami berharap pada kuartal 2 pertumbuhan ekonomi dapat dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” kata Sri Mulyani.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Paket stimulus ekonomi pemerintah berpotensi jaga rupiah tetap stabil

    Paket stimulus ekonomi pemerintah berpotensi jaga rupiah tetap stabil

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra mengatakan sejumlah paket stimulus ekonomi pemerintah berpotensi menjaga nilai tukar (kurs) rupiah tetap stabil.

    “Lima paket stimulus pemerintah Indonesia untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat, mungkin bisa menjaga rupiah tetap stabil, tidak melemah terlalu jauh terhadap dolar AS (Amerika Serikat) hari ini,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Baru-baru ini, pemerintah menetapkan serangkaian stimulus ekonomi guna mendorong aktivitas konsumsi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat, khususnya selama periode libur sekolah Juni – Juli 2025, yang dianggap sebagai momentum krusial untuk pemulihan permintaan domestik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

    Rincian paket stimulus ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah meliputi: pertama, menetapkan diskon moda transportasi yang menyasar peningkatan mobilitas masyarakat melalui diskon tiket kereta api sebesar 30 persen untuk 2,8 juta penumpang kelas ekonomi, menanggung tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen tiket pesawat udara untuk 6 juta penumpang, dan diskon tarif angkutan laut hingga 50 persen untuk 0,5 juta penumpang.

    Total anggaran yang dikucurkan untuk program ini mencapai Rp0,94 triliun dan bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata domestik, membantu usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah wisata, serta perputaran ekonomi selama libur sekolah.

    Kedua, memberikan diskon tarif tol melalui sinergi bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan memberikan diskon 20 persen tarif tol di berbagai ruas selama 14 hari menjelang dan setelah libur sekolah. Pengenaan diskon tarif tol ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebanyak 110 juta kendaraan yang akan menikmati insentif ini.

    Ketiga, melakukan perluasan bantuan sosial dan pangan dengan mengalokasikan distribusi bantuan pangan beras sebanyak 10 kg untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan. Program ini dilengkapi dengan penyaluran kembali Kartu Sembako, sebagai langkah untuk menjaga daya beli kelompok rentan.

    Keempat, memberikan bantuan Subsidi Upah (BSU), yang diberikan kepada 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer dengan gaji di bawah Rp3,5 juta/bulan. Nominal BSU mencapai Rp300 ribu/bulan, selama dua bulan (Juni–Juli). Bantuan program secara khusus ini menyasar sektor informal dan padat karya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif, serta meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya.

    Kelima, adanya diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 50 persen selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya, yakni selama periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026. Adapun penerapan program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Keenam, untuk rencana diskon listrik tidak dilanjutkan karena pertimbangan fiskal dan realokasi ke program yang lebih berdampak langsung terhadap konsumsi dan perputaran ekonomi. Sebagai gantinya, pemerintah menambah alokasi Bantuan Subsidi Upah (BSU). Mulanya, bantuan itu akan diberikan sebesar Rp150 ribu per bulan, akan ditingkatkan menjadi Rp300 ribu per bulan

    Enam paket stimulus ini dibiayai dari APBN 2025, dengan estimasi alokasi awal sebesar Rp24,44 triliun. Sumber pembiayaannya berasal dari revisi postur belanja non-prioritas, efisiensi anggaran kementerian/lembaga, serta penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

    Di sisi lain, data tenaga kerja AS bulan Mei 2025 yang dirilis Jumat (6/6) menunjukkan hasil lebih bagus dari ekspektasi pasar. Misalnya ialah data Non Farm Payrolls (NFP) yang mencapai 139 ribu dari ekspektasi 130 ribu dan data tingkat upah per jam naik 0,4 persen dari harap 0,3 persen.

    “Hasil ini memberikan gambaran ketangguhan ekonomi AS di tengah terpaan kenaikan tarif Trump dan ini memberikan sentimen positif ke dolar AS,” ucap Ariston.

    Selain itu, pasar juga masih menantikan hasil perundingan tarif antara AS dengan China yang masih berlangsung di London, Inggris. Sembari menunggu hasil perundingan ini, lanjutnya, kemungkinan dolar AS masih konsolidasi dengan penguatan kurs tidak besar.

    Mengutip Xinhua, Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng, yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelum pertemuan pertama mekanisme konsultasi ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS pada Senin (9/6).

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah berpotensi melemah di kisaran Rp16.330 per dolar AS dengan potensi support Rp16.250 per dolar AS.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta menguat sebesar 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.285 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.291 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bulog Pastikan Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Tepat Sasaran

    Bulog Pastikan Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) per bulan selama Juni—Juli 2025 akan tepat sasaran.

    Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan, pihaknya akan menyalurkan bansos beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar.

    “Terkait dengan ketepatan sasaran, maka Bulog sebagai operator akan menyalurkan atau mendistribusikan bantuan pangan kepada nama-nama keluarga penerima manfaat bantuan yang terdaftar di regulator atau Badan Pangan Nasional,” kata pria yang akrab disapa Wiwiet kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Wiwiet menjelaskan bahwa program penyaluran bantuan pangan ini akan mulai disalurkan pada akhir Juni 2025. Adapun, beras yang disalurkan adalah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog.

    Untuk diketahui, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Stok tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Bantuan pangan dilaksanakan untuk alokasi 2 bulan sebesar 10 kg per bulan per KK [kepala keluarga] yang diperuntukkan bagi 18,3 juta kepala keluarga atau 183.000 ton per bulan,” terangnya.

    Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras pada periode Juni—Juli 2025. Bantuan pangan ini merupakan salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025.

    Arief menuturkan bahwa penerima bansos beras berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan begitu, diharapkan bantuan pangan beras tahun ini tepat sasaran. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Adapun, saat ini, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya Perum Bulog akan menyalurkan CBP ke masyarakat.

    “Tujuan bantuan pangan beras ini untuk membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat [KPM] dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” jelas Arief kepada Bisnis.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama 2 bulan ke depan, selain memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” ungkap Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Bendahara Negara RI itu menjelaskan bansos beras ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementerian Pertanian. Nantinya, Kementan bakal menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” pungkasnya.