Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Cara Buka Rekening Bank Himbara untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    Cara Buka Rekening Bank Himbara untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    Jakarta –

    Sebanyak 2,45 juta pekerja/buruh sudah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 300 ribu untuk periode Juni dan Juli 2025. Namun karena bantuan tunai ini dicairkan sekaligus, penerima manfaat akan mendapatkan total Rp 600 ribu.

    Namun, perlu diketahui, pencairan BSU Rp 600 ribu tersebut hanya dilakukan melalui bank-bank milik negara (Himbara) yakni BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri. Untuk itu bagi penerima manfaat yang belum memiliki rekening di Himbara disarankan segera membuka rekening di salah satu bank milik negara.

    Berdasarkan situs resmi pemberitaan pemerintah, indonesia.go.id, berikut cara buka rekening di Himbara melalui handphone:

    1. Cara Buka Rekening BRI Untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    Untuk membuka rekening BRI, Anda bisa memanfaatkan aplikasi BRImo. Ikuti langkah-langkah berikut ini:

    – Unduh aplikasi BRImo di Play Store atau App Store.
    – Pilih ‘Belum Punya Rekening BRI’, lalu tentukan produk tabungan dan cabang yang diinginkan.
    – Lakukan foto e-KTP, isi data diri lengkap, serta verifikasi melalui OTP SMS dan email.
    Selanjutnya, lakukan verifikasi wajah (selfie).
    – Setujui syarat dan ketentuan, lalu buat username, password, dan PIN.
    – Setelah semua proses selesai, rekening Anda akan langsung aktif dan siap digunakan.

    2. Cara Buka Rekening BNI Untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    – Unduh dan buka aplikasi BNI Mobile Banking.
    – Klik ‘Buka Rekening BNI-, lalu pilih produk tabungan yang sesuai (biasanya Taplus).
    – Siapkan e-KTP, NPWP (jika ada), dan tanda tangan di atas kertas putih.
    – Lengkapi data diri, lakukan selfie, dan proses verifikasi.
    – Rekening aktif setelah muncul nomor rekening dan kartu debit virtual

    *Penting: Lakukan setoran awal mulai dari Rp 50.000 agar rekening tidak otomatis tertutup.

    3. Cara Buka Rekening BTN Untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    – Unduh aplikasi BTN Digital (atau Btn Mobile Banking).
    – Pilih “Daftar’, kemudian klik pilihan “Buka Rekening Baru’.
    – Unggah e-KTP dan lengkapi data sesuai identitas.
    – Masukkan kode OTP yang Anda terima melalui SMS atau email.
    – Isi data pekerjaan dan penghasilan (opsional jika Anda ibu rumah tangga atau pelajar).
    – Buat ID pengguna, kata sandi, dan lakukan verifikasi wajah.
    – Setelah proses selesai, informasi rekening Anda akan dikirimkan melalui email.

    4. Cara Buka Rekening Bank Mandiri Untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    – Unduh aplikasi Livin’ by Mandiri.
    – Pilih ‘Belum Punya Rekening’, lalu ‘Buka Tabungan’.
    – Unggah e-KTP dan pastikan foto KTP Anda terlihat jelas.
    – Isi NIK, nama ibu kandung, nomor HP, dan alamat email Anda.
    – Lakukan verifikasi melalui SMS OTP dan email.
    – Buat password, PIN, dan ID pengguna.
    Setelah mengonfirmasi data, rekening Anda akan aktif dan siap digunakan.

    Setelah membuka rekening Himbara, selanjutnya penerima bantuan bansos gaji Rp 600 ribu harus memperbarui data pribadi khusus pada bagian rekening penerima di situs resmi BSU. Dengan begitu dana dapat segera dicairkan.

    – Kunjungi situs resmi BSU di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
    – Masukkan data yang diminta: NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan alamat email.
    – Sistem akan menampilkan status Anda sebagai penerima BSU. Jika Anda eligible, lanjutkan ke tahap pembaruan rekening.
    – Pilih nama Himbara dan masukkan nomor rekening aktif Anda sesuai dengan buku tabungan.
    – Klik ‘Lanjutkan’. Sistem akan menampilkan notifikasi ‘Pembaruan Rekening Berhasil’.
    – Setelah proses verifikasi selesai, dana BSU sebesar Rp 600.000 akan dicairkan langsung ke rekening Anda.

    Sebagai tambahan informasi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan tidak ada pemotongan dalam penyaluran program BSU. Sehingga jumlah yang diterima masing-masing pekerja/buruh tetap Rp 600 ribu.

    Sampai 24 Juni 2025, BSU sudah tersalurkan kepada 2,45 juta pekerja/buruh dari target sebanyak 3.697.836 penerima di tahap pertama. Sisanya sebanyak 1,24 juta pekerja/buruh masih dalam tahap proses penyaluran.

    “Tidak ada potongan. Jadi sesuai dengan anggaran yang kami minta kepada Kementerian Keuangan, sebesar itu lah yang kemudian diterima oleh para penerima upah,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).

    Lihat juga Video Prabowo Kumpulkan Bos Bank BUMN di Istana Hari Ini, Bahas Apa?

    (igo/fdl)

  • 2,4 Juta Pekerja Sudah Terima BSU Rp 600 Ribu, Cek Namamu di Sini!

    2,4 Juta Pekerja Sudah Terima BSU Rp 600 Ribu, Cek Namamu di Sini!

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan sebanyak 2,45 juta pekerja/buruh sudah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 300 ribu, dari target sebanyak 3.697.836 penerima di tahap pertama. Sisanya sebanyak 1,24 juta pekerja lainnya masih dalam tahap proses penyaluran.

    “Sampai dengan hari ini, Selasa, 24 Juni 2025 dari jumlah penerima BSU tahap satu yang ditetapkan sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening penerima sebanyak 2.450.068 dan sisanya 1.247.768 masih dalam proses,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).

    BSU ini diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025. Namun karena bantuan tunai ini dicairkan sekaligus, sehingga total yang diterima masing-masing buruh menjadi Rp 600 ribu.

    Lantas siapa saja yang berhak menerima BSU ini?

    Diketahui para pekerja atau buruh yang berhak menerima BSU Rp 600 ribu sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Secara rinci dalam Pasal 3 Ayat 2 tertulis bantuan tunai ini diberikan kepada pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan:

    a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
    b. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025; dan
    c. menerima gaji/ipah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan

    “Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/ipah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tulis Pasal 3 Ayat 3 aturan itu.

    Kemudian dalam Pasal 5 Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 ditegaskan pemberian BSU Rp 600 ribu akan diprioritaskan bagi para pekerja/buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum bansos itu disalurkan.

    Kemudian terakhir BSU dari pemerintah ini diberikan berdasarkan:

    a. jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan

    b. ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

    Jadi buat detikers yang merasa berhak jadi penerima BSU Rp 600 ribu, buruan cek rekening. Atau jika tidak, segera cek apakah kamu merupakan penerima bansos gaji ini melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.

    Cara Cek Nama Penerima BSU 2025 Melalui Situs Resmi BPJS Ketenagakerjaan.

    1. Kunjungi laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

    2. Masukkan data yang diminta seperti NIK, tanggal lahir, dan nomor HP.

    3. Klik tombol cek untuk mengetahui apakah detikers termasuk penerima BSU.

    Demikian informasi seputar penerima BSU Rp 600 ribu yang sudah cair untuk 2,45 juta pekerja/buruh. Semoga informasi ini bermanfaat ya detikers.

    (igo/fdl)

  • 1 Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya Bandung

    1 Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya Bandung

    Disebut Dungu hingga Mulyono II, Dedi Mulyadi: Dia Sayang Sama Saya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menyikapi berbagai kritik dan cercaan yang ditujukan kepadanya, termasuk julukan “gubernur konten” hingga ”
    Mulyono
    jilid II”.
    Menurut Dedi, kritik tersebut menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap kepemimpinannya.
    Dedi mengaku tidak merasa terganggu dengan cibiran, terutama terkait aktivitasnya yang sering diunggah di media sosial.
    Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah bekerja demi
    Jawa Barat
    yang lebih baik.
    “Santai saja, jangan bikin ribut kalau ada yang mengkritik. Tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya,” ucapnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Selasa (24/6/2025).
    Lebih lanjut, Dedi menyatakan, tidak keberatan jika dianggap “tolol”, asalkan kebijakan yang diambilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat.
    Salah satu langkah yang diambilnya adalah komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan.
    Sejak dilantik, ia mendorong keterbukaan data keuangan daerah, yang dapat diakses publik. Termasuk rincian dana hibah, bantuan sosial, hingga proyek infrastruktur yang menggunakan APBD.
    “Publik bisa melihat dana hibah yang biasanya bancakan itu saya buktikan ke bancakannya dengan SPJ-SPJ yang diragukan itu jadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak,” katanya.
    Dedi menjelaskan, dana hibah tersebut digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki ruang kelas yang rusak, serta memberikan bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera.
    “Saat ini anak-anak yang dianggap miskin jumlahnya 12.600 anak. Saya pengennya jadi 20.000 anak karena belum tentu orang yang tidak terdata itu tidak miskin,” tuturnya.
    Setiap siswa dari keluarga kurang mampu akan menerima bantuan sebesar Rp3,6 juta untuk membeli sepatu, baju seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya.
    “Bantuan beasiswa itu juga akan diberikan kepada santri dari keluarga kurang mampu yang ada di Jawa Barat,” ujarnya.
    Selain untuk beasiswa, Dedi menilai dana hibah Pemprov Jabar juga dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan provinsi dan akses kesehatan bagi warga kurang mampu.
    Ia berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran di APBD 2025 perubahan guna melunasi utang Pemprov kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp334 miliar, sehingga warga kurang mampu dapat tercover oleh layanan BPJS.
    “Dalam perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun, kemudian juga warga mengeluh dulu kena longsor rumahnya belum diganti. Sekarang perlahan mulai diganti rumahnya walaupun tidak begitu besar,” katanya.
    Dedi menjelaskan, meski kebijakan penggusuran bangunan di bantaran sungai dan tempat lainnya banyak ditentang, pihaknya tetap memberikan solusi kepada warga terdampak.
    “Warga di pinggir jalan melanggar hukum menggunakan tanah negara, di bantaran sungai melanggar hukum membangun rumah. Tapi ketika mereka digusur, saya berikan uang untuk mereka kontrak rumah atau modal usaha di tempat lain. Seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat,” tutur dia.
    Bagi mantan Bupati Purwakarta ini, menjadi pemimpin yang baik adalah yang mengutamakan kepentingan banyak orang ketimbang kelompok tertentu.
    “Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang mengecewakan sedikit orang, bagi saya menjadi pemimpin yang beragama adalah yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Sukoharjo sampaikan laporan keuangan dengan capaian opini WTP ke-10  

    Bupati Sukoharjo sampaikan laporan keuangan dengan capaian opini WTP ke-10  

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Bupati Sukoharjo sampaikan laporan keuangan dengan capaian opini WTP ke-10  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Juni 2025 – 20:57 WIB

    Elshinta.com – Kabupaten Sukoharjo kembali meraih prestasi dalam  pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah.

    Prestasi tersebut berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024. Sekaligus menjadi WTP ke 10 diterima Pemkab Sukoharjo secara berturut-turut.

    Hal itu disampaikan Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo dengan agenda Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, Senin (23/6/2025).

    Raperda ini telah disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada tanggal 26 Maret 2026. Kemudian BPK melakukan pemeriksaan sampai dengan 26 Mei 2025 dan selanjutnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima oleh Pemda Sukoharjo pada tanggal 5 Juni 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

    “Pendapatan Daerah, Belanja Daerah yang meliputi belanaj operasi, nelanja barang dan jasa, belanja bansos, belanja modal, belanja tak terduga serta belanja transfer menjadi beberapa hal yang dicermati dalam laporan,” kata Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti. 

    Etik Suryani merinci Pendapatan Daerah yang dianggarakan Rp2,19 triliun terrealisasi sebesar Rp2,24 triliun atau 102,35 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp486,6 miliar direalisasi sebesar Rp553,6 miliar. Realisasi pajak daerah sebesar Rp325,7 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp61,1 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp42,3 miliar serta Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp124,4 miliar.

    Bupati juga menjelaskan mengenai pendapatan transfer sebesar Rp1,7 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,7 triliun, berasal dari realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,5 triliun dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp212,6 miliar

    Terkait dengan belanja daerah, Bupati menjelaskan dianggarkan sebesar Rp2,5 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,4 triliun dan juga ada belanja operasi sebesar Rp1,8 triliun dengan realisasi Rp1,7 triliun.

    Belanja pegawai sebesar Rp911,8 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp672,3 miliar, belanja subsidi sebesar Rp632,5 miliar, sedang belanja hibah Rp107,7 miliar. Belanja tak terduga dianggarakan sebesar Rp2,5 miliar dengan realisasi sebesar Rp250 juta. Pada sisi pembiayaan netto dianggarkan Rp274 miliar dengan realisasi Rp283,6 juta.

    “Jadi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa tahun berkenaan sebesar Rp174,6 miliar. Jumlah tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai Silpa APBD 2024,” tambah Bupati.

    Atas nota penjelasan tersebut, Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto yang memimpin rapat menyampaikan, selanjutnya akan dibahas ditingkat Komisi dan Badan Anggaran. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mengapa 43.000 Warga Majalengka Dicoret dari BPJS PBI? Dinsos Angkat Bicara Bandung 23 Juni 2025

    Mengapa 43.000 Warga Majalengka Dicoret dari BPJS PBI? Dinsos Angkat Bicara Bandung 23 Juni 2025

    Mengapa 43.000 Warga Majalengka Dicoret dari BPJS PBI? Dinsos Angkat Bicara
    Editor
    MAJALENGKA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 43.137 warga Kabupaten
    Majalengka
    mendapati kepesertaan
    BPJS Kesehatan
    mereka dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan.
    Pencoretan itu dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan melalui Kementerian Sosial.
    Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Nasrudin, mengaku pihaknya tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai alasan penghapusan tersebut. Pemerintah daerah hanya menerima data jadi dari pusat.
    “Kita Majalengka tercatat 43.137 peserta BPJS yang dicoret, artinya di-off-kan. Mereka dianggap tidak layak lagi untuk menerima BPJS. Itu berdasarkan data dari BPS. Kami tidak bisa menjelaskan alasan spesifiknya karena itu murni kiriman dari pusat,” ujar Nasrudin dikutip dari Tribun Jabar, Senin (23/6/2025). 
    Meski demikian, Dinas Sosial tetap memberikan kesempatan bagi warga yang merasa masih layak menerima bantuan untuk melakukan verifikasi ulang. Caranya, warga dapat datang langsung ke kantor Dinsos Majalengka.
    “Dari 43.137 orang, selama dua minggu sejak data itu kami terima, belum sampai 10 persen yang datang ke kami untuk minta diaktifkan kembali. Tapi kami tetap terbuka, siapa pun yang merasa masih layak bisa datang,” jelasnya.
    Terkait batas waktu pengajuan ulang, Nasrudin memastikan tidak ada tenggat waktu tertentu. Saat ini, pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan masih menyusun langkah kebijakan lebih lanjut.
    “Nanti ketika mereka mau diaktifkan lagi, kita akan buat formulasi. Apakah mereka bisa masuk bantuan sosial lain, atau bisa diaktifkan kembali sebagai peserta BPJS, itu sedang kami koordinasikan dengan Dinkes,” kata Nasrudin.
    Nasrudin menambahkan, pencoretan ini hanya berlaku untuk kategori PBI BPJS, tidak berlaku untuk jenis bantuan sosial lainnya.
    Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap memiliki kewenangan untuk mengusulkan kembali nama-nama warga ke dalam program bantuan, asalkan memenuhi kriteria.
    “Mereka ini warga Majalengka. Pemerintah hadir untuk bantu mereka yang memang membutuhkan. Tugas kami adalah memfasilitasi itu. Yang penting datang dulu ke Dinsos untuk diidentifikasi, diverifikasi, dan asesmen,” tuturnya.
    Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik atau terprovokasi terkait kebijakan ini.
    “Yang merasa dinonaktifkan, jangan terlalu risau, jangan gaduh, apalagi bikin onar. Santai saja. Selama memang masih layak dibantu, kami akan akomodir,” pungkas Nasrudin.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 43 Ribu Lebih Peserta BPJS PBI di Majalengka Dicoret, Dinsos: Warga Masih Bisa Ajukan Ulang
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 150 Warga di Kota Tangerang Operasi Katarak Gratis di HUT Bhayangkara ke-79

    150 Warga di Kota Tangerang Operasi Katarak Gratis di HUT Bhayangkara ke-79

    Jakarta –

    Polres Metro Tangerang Kota menggelar Bakti Kesehatan berupa operasi katarak gratis dalam rangka memperingati HUT ke-79 Bhayangkara. Sebanyak 150 warga mengikuti operasi katarak gratis tersebut.

    Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (21/06/25) di RSUP Dr Sitanala. Kegiatan ini digelar Polres Metro Tangerang Kota bersama Erha Clinic, Bhayangkari, Bid Dokkes Polda Metro Jaya dan RSUP Dr Sitanala.

    Sebelum operasi, para peserta menjalani screening lebih dulu untuk memastikan kondisi mereka telah memenuhi syarat jasmani dan rohani sebelum operasi. Screening dilakukan pada Sabtu (14/6).

    Kegiatan ini dihadiri Irwasda Polda Metro Jaya Kombes NurCholis yang mewakili Kapolda Metro Jaya; Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Metro Jaya Ny Sari Djati; Walikota Tangerang H Sachrudin; Dirut RSUP Dr Sitanala Dr Afrisal Hasan; Pimpinan ERHA Klinik Andreas Sofianto sekaligus ketua Yayasan Perhimpunan Bersatu Teguh. Kemudian, dihadiri Forkopimda Kota Tangerang, Kadindes, pengurus Bhayangkari Daerah Metro Jaya dan Bhayangkari Cabang Tangerang Kota.

    Polres Metro Tangerang Kota menggelar operasi katarak gratis dalam memperingati HUT Bhayangkara ke-79 Foto: Polres Metro Tangerang Kota menggelar operasi katarak gratis dalam memperingati HUT Bhayangkara ke-79 (dok. istimewa)

    Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polri. Dia mengatakan Polri berkomitmen untuk melayani dan melindungi masyarakat.

    “Melalui operasi katarak gratis ini, kami berharap dapat membantu masyarakat yang membutuhkan karena mengalami gangguan penglihatan agar dapat kembali beraktivitas dengan normal,” ujar Kombes Zain Dwi Nugroho.

    Dirut RSUP Dr Sitanala Dr Afrisal Hasan mengatakan mata merupakan organ utama untuk kehidupan manusia. Dia berharap semua warga yang mengikuti operasi ini dapat melihat kembali.

    “Mata (penglihatan) itu adalah organ pokok utama bagi kehidupan manusia. Dengan operasi katarak gratis ini, kami berharap pasien bisa kembali normal dan RSUP Dr. Sitanala mensupport segala kebutuhan itu,” Dirut RSUP Dr Sitanala Dr Afrisal Hasan.

    Menurut Andreas, dibutuhkan hal lain untuk mengatasi katarak selain BPJS dan dokter klinik atau rumah sakit. Dia mengatakan Erha Clinic adalah pendukung yang bisa menekan jumlah penderita katarak di Indonesia.

    150 Paket Bantuan Sosial

    Sebanyak 150 warga yang mengikuti operasi katarak gratis dalam kegiatan ini juga mendapat bantuan sosial paket sembako dalam program Bhayangkari Peduli. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Metro Jaya, Ny Sari Djati yang didampingi Ketua Bhayangkari cabang Metro Tangerang Kota, Ny Wanda Zain dan pengurus bhayangkari.

    “Kegiatan Bakti kesehatan disertai Bakti sosial kepada masyarakat yang membutuhkan ini merupakan bentuk wujud nyata kehadiran Polri Untuk Masyarakat, semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi yang menerimanya,” kata Ny Sari Djati Wiyoto Abadi mewakili Ibu Ketua Bhayangkari Daerah Metro Jaya.

    Testimoni Peserta Operasi

    Salah seorang warga Karawaci, Kota Tangerang, Pityong mengatakan operasi berjalan lancar dan berlangsung hanya sekitar 10-15 menit. Dia mengaku sudah bisa melihat secara jelas dan normal setelah menjalani operasi tersebut.

    “Hasil operasi langsung terasa, agak lumayan penglihatan saya dari sebelumnya. 50 persen lebih bagus dari sebelumnya, operasi cuma 10 menit selesai. Alhamdulillah ini di kasih bingkisan paket sembako juga, terima kasih Bhayangkari dan Polres Metro Tangerang Kota,” kata Pityong.

    Polres Metro Tangerang Kota menggelar operasi katarak gratis dalam memperingati HUT Bhayangkara ke-79 Foto: Polres Metro Tangerang Kota menggelar operasi katarak gratis dalam memperingati HUT Bhayangkara ke-79 (dok. istimewa)

    Warga lainnya asal Sepatan Kabupaten Tangerang, Sardi (53) mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan Bakti Kesehatan ini. Dia bersyukur mata kirinya kini sudah kembali normal setelah menjalani operasi tersebut.

    “Saya langsung mendaftar melalui Polsek Sepatan waktu tahu ada informasi melalui media sosial operasi katarak gratis. Alhamdulillah terima kasih Polri, selamat hari Bhayangkara yang ke-79 tahun,” ujar Sardi.

    (mib/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Muhaimin Tantang Farhan Jadikan Bandung Penghubung Industri Kreatif Indonesia Bandung 21 Juni 2025

    Muhaimin Tantang Farhan Jadikan Bandung Penghubung Industri Kreatif Indonesia Bandung 21 Juni 2025

    Muhaimin Tantang Farhan Jadikan Bandung Penghubung Industri Kreatif Indonesia
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul
    Muhaimin Iskandar
    menceritakan harapannya,
    Bandung
    kembali seperti dulu, menjadi rujukan industri kreatif.
    Bahkan ia menginginkan Bandung menjadi
    kota penghubung industri kreatif Indonesia
    . Keinginannya tersebut disampaikan di depan Wali Kota Bandung, Muhammad
    Farhan
    dalam Talkshow Perintis Berdaya di Bandung, Sabtu (21/6/2025).
    “Bandung harus bangkit jadi
    kota kreatif
    seperti dulu. Mudah-mudahan dengan wali kotanya Kang Farhan, Bandung bisa bangkit,” tutur pria yang akrab disapa Gus Imin ini menyampaikan.
    Muhaimin mengatakan, Bandung memungkinkan untuk menjadi kota penghubung industri kreatif Indonesia. Itu pula yang membuatnya menjadikan Bandung sebagai tempat
    pelatihan Perintis Berdaya
    sejak Rabu (18/6/2025) hingga Jumat (20/6/2025).
    Gus Imin mengatakan keinginannya tersebut dapat diwujudkan berkaca pada sejarah Kota Kembang itu yang pernah menjadi pusat perkembangan industri kreatif.
    Bahkan, kata dia, Bandung sempat menjadi kota rujukan bagi para seniman karena mampu menghasilkan karya seni dan seniman yang masyhur.
    “Kita ingat banyak sekali orang segala macem produksinya kreatif, orang-orangnya kreatif musiknya dahsyat-dahsyat waktu itu,” ujarnya.
    “Nah, Bandung dulu pokoknya luar biasa, bahkan semua kota di tanah air rujuknya ke Bandung. Jakarta enggak ada apa-apanya dulu. Namun sekarang (Bandung) memudar,” sambungnya.
    Di sisi lain, Gus Imin berharap kota-kota lain juga menjadi kota penghubung di bidang-bidang lain demi membangkitkan ekonomi kreatif Indonesia.
    “Saya kira kita ingin semua kota-kota di Indonesia menjadi hub dari para investor, pelaku bisnis, ekonomi kreatif menjadi satu kemajuan bersama,” tutur dia.
    Gus Imin mengaku yakin kebangkitan ekonomi kreatif dan UMKM industri kreatif dapat terwujud dengan mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat.
    Terlebih, kata Gus Imin, tersedia anggaran bantuan sosial yang besar yang kini fokus penggunaannya menggunakan paradigma baru, yakni program produktif untuk pengentasan kemiskinan.
    “Kita pelajari agar semua bentuk pelatihan semua bentuk pemberdayaan, semua bentuk peningkatan kapasitas, dan produktivitas usaha kecil menengah itu benar-benar sesuai dengan tantangannya,” ujarnya.
    Adapun dalam acara Perintis Berdaya ini sekitar 65 pelaku UMKM dari berbagai latar belakang telah mengikuti pelatihan sejak Rabu (18/6) hingga Jumat (20/6) kemarin.
    Mereka diberikan pelatihan oleh mentor-mentor dari perusahaan ternama seperti Meta, Brodo, Shopee, hingga Paragon Corp.
    Melalui pelatihan dan mentoring ini para UMKM yang menjadi peserta diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat untuk mengembangkan usaha mereka.
    Pelibatan pihak swasta dalam pelatihan ini juga sebagai bentuk kepercayaan Kemenko PM bahwa upaya pemberdayaan harus melibatkan seluruh pihak.
    Menanggapi tantangan Muhaimin, Farhan sudah menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.
    “Seperti
    Bandung Creative Hub
    untuk kantornya. Sedangkan untuk public space seperti Braga, kemudian
    Teras Cihampelas
    akan diaktifkan lagi,” beber dia.
    Tak hanya itu, sekolah juga akan dibikin berbagai kegiatan yang bisa menstimulasi kreativitas dan kewirausahaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perkuat UMKM, Cak Imin: Perintah Presiden Segera Berdiri di Atas Kaki Sendiri Nasional 21 Juni 2025

    Perkuat UMKM, Cak Imin: Perintah Presiden Segera Berdiri di Atas Kaki Sendiri Nasional 21 Juni 2025

    Perkuat UMKM, Cak Imin: Perintah Presiden Segera Berdiri di Atas Kaki Sendiri
    Tim Redaksi
    KOTA BANDUNG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    menyampaikan, Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memerintahkan kementerian saling bersinergi untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (
    UMKM
    ).
    Muhaimin mengungkapkan, perintah tersebut bertujuan agar Indonesia dapat menjadi negara yang kuat berdiri sendiri tanpa ketergantungan dari negara lain.
    “Perintah Presiden agar kita segera berdiri di atas kaki sendiri. Tidak ada ketergantungan pada negara mana pun,” imbuh Muhaimin, di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/6/2025).
    Di tengah kondisi global yang tak menentu, Muhaimin tak ingin Indonesia mengalami krisis pangan karena lemahnya UMKM.
    “Begitu juga konsumsi seluruh kebutuhan nasional, harus
    mandiri
    di atas kaki kita sendiri. Supaya ketika terjadi dunia global yang tidak menentu, tidak berpengaruh pada kita,” ujar dia.
    Untuk itu, Muhaimin meminta semua kementerian melakukan pelatihan kepada UMKM, harus menggunakan standar yang telah diuji.
    “Tidak boleh lagi ada asal pelatihan. Semua harus satu standar, kualitas terjaga, bisnis prosesnya dari pelatihan, pendampingan, sampai mandiri satu kesatuan,” papar dia.
    Ia menegaskan, UMKM harus produktif dan menghasilkan produk yang unggul jika tak ingin dicoret dari program pelatihan.
    “Kalau sekadar ikut pelatihan nanti pada saatnya Anda kita coret. UMKM yang hanya ikut pelatihan-pelatihan saja tidak produksi akan kita coret dari proses pelatihan,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
    Sebelumnya, Muhaimin menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) Rp 500 triliun per tahun.
    Anggaran tersebut termasuk di dalamnya untuk pemberdayaan, pelatihan, peningkatan kapasitas produksi, dan permodalan untuk UMKM.
    Seiring dengan perkembangan zaman, Muhaimin meminta para pelaku UMKM menggunakan anggaran yang diberikan seoptimal mungkin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perkuat UMKM, Cak Imin: Perintah Presiden Segera Berdiri di Atas Kaki Sendiri Nasional 21 Juni 2025

    Menko PM Sebut Perang Antarnegara Pengaruhi Lalu Lintas Perdagangan Indonesia Nasional 21 Juni 2025

    Menko PM Sebut Perang Antarnegara Pengaruhi Lalu Lintas Perdagangan Indonesia
    Tim Redaksi
    KOTA BANDUNG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    menuturkan, situasi
    ekonomi global
    memengaruhi
    lalu lintas perdagangan
    di Indonesia.
    Menurut Muhaimin, penyebab ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja karena adanya
    perang
    dagang dan perang antarnegara.
    ”
    Ekonomi global
    cenderung akan bermasalah pada aspek-aspek kejadian perang dagang, kejadian perang sesungguhnya antarnegara, yang itu merusak lalu lintas perdagangan yang penting buat kita,” kata Muhaimin, di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/6/2025).
    Selain faktor ekonomi, Muhaimin juga menuturkan bahwa Indonesia masih bergantung kepada beberapa negara dalam semua aspek kehidupan.
    “Baik itu konsumsi kita maupun proses produksi kita masih amat sangat bergantung, kalau masih bergantung itu apa? Kita belum merdeka,” ucap dia.
    Karena itu, menurut Muhaimin, semangat kemerdekaan masih jauh dari yang diharapkan.
    “Kita masih bergantung pada satu dua negara pada produksi kita,” kata Menko PM yang karib dipanggil Cak Imin tersebut.
    Cak Imin mengungkapkan bahwa industrialisasi Indonesia masih tergolong lamban bahkan cenderung turun.
    “Kita harus genjot re-industrialisasi, kedua mulai lagi dengan berbagai daya tahan lokal kita untuk menjadi kekuatan produsen minimal kebutuhan dalam negeri,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 500 triliun per tahun.
    Anggaran tersebut termasuk di dalamnya untuk pemberdayaan, pelatihan (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), peningkatan kapasitas produksi UMKM, serta permodalan untuk UMKM.
    Seiring dengan perkembangan zaman, Muhaimin meminta para pelaku UMKM menggunakan anggaran yang diberikan seoptimal mungkin.
    “Keadaan ini, setiap zaman dan perubahan itu terjadi. Bahkan perubahan itu terlampau cepat, setiap saat, jadi harus belajar dan belajar,” ucap dia.
    “Bentuk pelatihan, semua bentuk pemberdayaan, semua bentuk peningkatan kapasitas dan produktivitas pengusaha kecil menengah itu benar-benar sesuai tantangannya,” tambah Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin: Bansos Harus Dibatasi 5 Tahun, Kecuali untuk Lansia dan Difabel

    Cak Imin: Bansos Harus Dibatasi 5 Tahun, Kecuali untuk Lansia dan Difabel

    Cak Imin: Bansos Harus Dibatasi 5 Tahun, Kecuali untuk Lansia dan Difabel
    Tim Redaksi
    KABUPATEN BANDUNG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang
    Pemberdayaan Masyarakat
    (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    menuturkan,
    bantuan sosial
    (bansos) harus bersifat pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan.
    Karena itu, Muhaimin menegaskan pemberian bansos harus dibatasi hanya untuk lima tahun, kecuali untuk masyarakat lanjut usia (lansia) dan disabilitas.
    “Manusia lanjut usia, untuk manula. Yang kedua, difabel. Selain itu, semua harus dibatasi lima tahun. Harus ada proses yang namanya pemberdayaan,” ujar Menko PM yang karib dipanggil Gus Imin, saat agenda
    Pengentasan Kemiskinan
    Optimalisasi Pelaksanaan Inpres 8 Tahun 2025 di Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/6/2025).
    Gus Imin mengatakan, masyarakat harus berusaha menjadi mandiri dan siap bekerja setelah mendapatkan bansos selama lima tahun dari pemerintah.
    Dengan itu, masyarakat dapat memberikan kontribusi bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan keluarganya.
    “Orang harus mandiri, orang harus punya
    skill
    , orang harus disiapkan bekerja, terutama yang usia produktif untuk terus bekerja dan memberikan energi, kekuatannya untuk berkontribusi bagi ekonomi dirinya dan keluarga,” kata dia.
    Menurut Gus Imin, menciptakan ekosistem yang baik dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan harus melibatkan banyak pihak.
    “Saya sangat berharap Inpres Nomor 8 Tahun 2025 yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk benar-benar diperhatikan tugas masing-masing,” ucap dia.
    Gus Imin meminta para menteri, pimpinan BUMN, pimpinan badan, dan lembaga pemerintahan untuk melaksanakan Inpres tersebut.
    “Saya akan mengingatkan terus tugas-tugas dari instruksi Presiden (Prabowo Subianto), karena Pak Presiden betul-betul sungguh-sungguh ingin percepatan penanggulangan kemiskinan secepatnya-cepatnya,” imbuh dia.
    Sebagai informasi, Kemenko PM turut tengah gencar mensosialisasikan Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta sosialisasi.
    Hal ini dilakukan agar angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai target 0 persen pada 2026 mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.