Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Kemensos Gandeng PPATK buat Analisis Rekening Penerima Bansos demi Pastikan Tepat Sasaran

    Kemensos Gandeng PPATK buat Analisis Rekening Penerima Bansos demi Pastikan Tepat Sasaran

    Kemensos Gandeng PPATK buat Analisis Rekening Penerima Bansos demi Pastikan Tepat Sasaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) untuk menganalisis rekening
    penerima bansos
    agar tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    (Gus Ipul) dalam keterangan resmi, Jumat (4/7/2025).
    Analisis terhadap
    rekening penerima bansos
    yang dilakukan oleh PPATK juga sebagai bukti bahwa data yang dimiliki
    Kemensos
    adalah benar.
    “Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti,” ujar Gus Ipul.
    Gus Ipul akan menjadikan hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK sebagai pedoman untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
    “Ternyata ada banyak rekening penerima bansos yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apa pun kecuali hanya menerima transfer saja,” jelas dia.
    Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavanda menyambut positif inisiatif Kemensos.
    Dia menyatakan akan melakukan eksplorasi dari data yang telah diberikan oleh Kemensos.
    Sinergi ini diharapkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar bansos harus tepat sasaran.
    “Apa yang diharapkan oleh Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Ivan.
    Ivan juga mengungkapkan pihaknya menemukan beberapa data yang kurang sesuai dan segera menyerahkan data tersebut ke Kemensos.
    “Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos,” ungkapnya.
    Dalam hal ini, PPATK berkomitmen untuk selalu mendukung Kemensos mewujudkan bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran.
    “Kami siap, Pak Menteri, untuk selalu membantu Bapak ke depan. Kita berharap bahwa bansos ini akan lebih efektif, dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan per 1 Juli 2025, lebih dari Rp 20 triliun bansos triwulan II telah tersalur ke belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM).
    Rinciannya, Bansos PKH 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM, dengan nilai Rp 5,8 triliun.
    Sementara untuk bansos Sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp 9,2 triliun.
    Adapun untuk penebalan bansos tambahan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp 6,19 triliun.
    Namun, masih ada 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal.
    Pertama, adanya ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui himpunan bank milik negara (Himbara), sehingga penyaluran yang selama ini dilakukan lewat PT Pos dialihkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Penyebab Dana BSU Tidak Cair Menurut Kemenaker, Apa Saja?

    3 Penyebab Dana BSU Tidak Cair Menurut Kemenaker, Apa Saja?

    Jakarta, Beritasatu.com – Bantuan subsidi upah (BSU) kembali disalurkan pada tahun 2025 dengan nominal sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan sekaligus, yakni Juni dan Juli.

    Meski demikian, tidak semua pekerja yang memenuhi syarat langsung menerima pencairan dana BSU. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), terdapat beberapa alasan umum mengapa dana BSU tidak cair meskipun penerima sudah terdaftar dan memenuhi kriteria dasar.

    Lantas, apa saja penyebab dana BSU 2025 tidak cair? Berikut penjelasan resmi dari Kemenaker yang penting untuk Anda ketahui.

    Penyebab Dana BSU Tidak Cair

    Melalui akun Instagram resminya @kemnaker, Kemenaker menjelaskan bahwa terdapat tiga penyebab utama dana BSU 2025 belum cair. Ketiganya berkaitan dengan syarat administratif, pencatatan bantuan lain, dan validitas data rekening.

    1. Belum memenuhi syarat

    Penerima belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Aturan ini merupakan perubahan dari Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang menjadi pedoman penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah.

    Jika Anda merasa berhak menerima BSU namun belum mendapatkan pencairan, pastikan kembali apakah semua persyaratan telah terpenuhi.

    2. Sudah menerima bantuan sosial lain

    BSU tidak diberikan kepada pekerja yang sudah menerima bantuan sosial lainnya dalam tahun yang sama, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuannya adalah agar penyaluran bantuan lebih merata dan tidak tumpang tindih antarprogram.

    3. Masalah data rekening

    Masalah pada data rekening menjadi penyebab ketiga yang paling sering terjadi. Berikut beberapa kondisi rekening yang membuat dana BSU gagal dicairkan:

    Rekening ganda atau duplikat.Rekening tidak aktif, tutup, tidak valid, atau dibekukan.Ketidaksesuaian antara data rekening dengan nomor induk kependudukan (NIK).

    Namun jangan khawatir. Jika Anda termasuk penerima yang sah namun terkendala rekening, Kemenaker tetap dapat menyalurkan bantuan BSU melalui PT Pos Indonesia (Persero). Penerima bisa melakukan pengecekan secara mandiri melalui laman resmi: bsu.kemnaker.go.id.

    Alternatif Pencairan Melalui Kantor Pos

    Sebagai bentuk antisipasi, Kemenaker juga memastikan bahwa calon penerima BSU yang tidak memiliki rekening bank Himbara dapat menerima bantuan melalui kantor pos.

    Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam konferensi pers pada 24 Juni 2025. Menurutnya, penyaluran lewat PT Pos Indonesia adalah upaya untuk memastikan bantuan tepat sasaran meski penerima tidak memiliki rekening bank.

    Syarat Penerima BSU 2025

    Agar tidak terkendala dalam pencairan BSU, pastikan Anda memenuhi seluruh syarat berikut:

    Warga negara Indonesia dengan bukti NIK.Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 April 2025 (kategori pekerja penerima Upah).Penghasilan bulanan tidak lebih dari Rp 3,5 juta.Belum menerima bantuan sosial lain seperti PKH.Bukan ASN, TNI, atau Polri.

    BSU 2025 merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pekerja yang terdampak kondisi ekonomi. Jika Anda merasa berhak menerima tetapi belum mendapatkan dana, periksa kembali apakah ada kendala seperti belum memenuhi syarat, tercatat menerima bantuan lain, atau masalah pada data rekening.

  • Cek Daftar Penerima Bansos PKH dan BPNT Cair Juli 2025

    Cek Daftar Penerima Bansos PKH dan BPNT Cair Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan sosial (bansos) jenis Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cair pada bulan Juli 2025.

    Namun penerimanya harus melakukan pengecekan terlebih dahulu sebagai salah satu langkah pencairan.

    Pengecekan penerima bansos PKH dan BPNT dapat dilakukan melalui situs resmi Kemensos, di http://cekbansos.kemensos.go.id.

    Cara cek nama penerima bansos PKH 2025 bisa dilakukan melalui 2 metode yakni lewat website dan aplikasi.

    Bansos PKH adalah bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

    Untuk memastikan transparansi, Kemensos menyediakan layanan digital untuk mengecek status penerima bansos, termasuk PKH.

    Dengan kemudahan akses digital melalui website dan aplikasi “Cek Bansos”, masyarakat kini dapat secara mandiri dan transparan mengetahui status bantuan sosial yang diterima.

    Pastikan data kependudukan Anda selalu diperbarui agar tetap terintegrasi dalam sistem bansos nasional.

    Bansos PKH 2025 merupakan hak bagi warga yang memenuhi kriteria, dan kemudahan dalam pengecekan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik.

    Pastikan data NIK dan KK aktif dan valid di Dukcapil agar bisa terdeteksi di sistem Kemensos.

    Cek secara berkala karena data penerima bisa berubah setiap triwulan. Hubungi pendamping PKH atau Dinas Sosial setempat untuk informasi lanjutan jika mengalami kendala.

    Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH dan BPNT Periode Juli 2025

    1. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Website

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP atau komputer/laptop
    Masukkan data wilayah sesuai dengan KTP, meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan
    Masukkan nama penerima sesuai KTP dari calon penerima bansos PKH
    Masukkan kode captcha yang tampil di layar. Jika tidak jelas, klik tombol “Refresh” untuk mendapatkan kode baru
    Klik tombol “Cari Data” dan tunggu proses pencarian data. Sistem akan menampilkan status apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima Bansos PKH 2025 atau tidak
    Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut akan muncul informasi tentang nama penerima, wilayah domisili, jenis bantuan yang diterima (misalnya PKH, BPNT, dll.), status penyaluran (sudah atau belum disalurkan), dan periode penyaluran.

    2. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Aplikasi

  • Kenaikan dana operasional dasawima bentuk keberpihakan pemerintah

    Kenaikan dana operasional dasawima bentuk keberpihakan pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD DKI Jakarta menilai bahwa kenaikan dana operasional bagi kader dasawisma merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dan Dewan juga terus berupaya memperjuangkannya.

    “Ada keberpihakan kepada ibu-ibu kader dasawisma untuk bisa dinaikkan operasionalnya yang sejak lama kita perjuangkan di DPRD hampir setiap tahun pada saat rapat,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, kenaikan dana operasional bagi fasawisma sebesar Rp250 ribu patut diapresiasi karena nantinya total dana operasional yang diterima setiap petugas menjadi Rp750 ribu per bulan.

    Tina menilai kader dasawisma memang berperan sebagai ujung tombak dalam berbagai kegiatan di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

    “Terutama dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” katanya.

    Para kader ini, kata Tina, merupakan garda terdepan dalam pengumpulan data, penyaluran informasi serta penyampaian aspirasi masyarakat.

    “Ujung tombak dari pendataan, keadaan di wilayah untuk menjadi mitra oemprov itu adalah ibu-ibu ini,” ujarnya.

    Kenaikan operasional itu, diharapkan menumbuhkan semangat baru bagi para kader dasawisma dalam mengemban tugas. Terutama untuk pengumpulan data kependudukan, data kesehatan, dan data lainnya.

    Hal itu karena pengumpulan data tersebut diperlukan untuk pelaksanaan bantuan sosial (bansos).

    Program bansos yang perlu data akurat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

    “Karena ini yang menjadi ujung tombak supaya bantuan sosial ini tidak salah sasaran lagi,” kata Tina.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kenaikan dana operasional untuk para kader dasawisma individu yang berperan dalam program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Jakarta merupakan bentuk apresiasi atas kerja mereka.

    Kenaikan dana operasional ini menjadi bagian dari program percepatan 100 hari kerja atau “quick wins” program Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    “‘Quick wins’ tersebut merupakan bentuk perhatian gubernur terhadap kader dasawisma yang dianggap telah banyak berperan dalam pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta hingga saat ini,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Iin Mutmainnah di Jakarta, Kamis.

    Untuk menindaklanjuti salah satu “quick wins” ini, Dinas PPAPP DKI telah melakukan kajian dan menyusun rancangan keputusan gubernur tentang Satuan Biaya Operasional Koordinator Kelompok Dasawisma yang telah diajukan dalam APBD Perubahan Tahun 2025 untuk mengakomodir kebutuhan kenaikan operasional kader dasawisma.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani pastikan APBN siap diandalkan untuk program KUR

    Sri Mulyani pastikan APBN siap diandalkan untuk program KUR

    APBN akan terus diandalkan sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Sri Mulyani diketahui turut menghadiri rapat koordinasi Kabinet Merah Putih terkait evaluasi penyaluran KUR serta usulan perbaikan program.

    “APBN akan terus diandalkan sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat, juga menjadi alat dalam mendukung agenda prioritas pembangunan nasional yang berdampak nyata,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    Adapun usulan perbaikan itu khususnya terkait dengan sektor-sektor yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, contohnya KUR bagi petani tebu rakyat untuk mendorong swasembada gula.

    Kemudian, skema KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program 3 juta rumah, evaluasi kredit alat dan mesin pertanian, serta KUR bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Selain membahas KUR, Sri Mulyani menuturkan rapat juga mengevaluasi penyaluran stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.

    Sejumlah program dalam paket stimulus fiskal dikatakan telah terealisasi dengan baik seperti diskon transportasi, diskon tarif tol, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Beberapa program masih terus berlanjut realisasinya hingga Juli 2025 seperti penebalan bantuan sosial dan bantuan subsidi upah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci program KUR untuk tebu rakyat diberikan fasilitas pinjaman sampai dengan Rp500 juta dan bisa diberikan kepada individu maupun kelompok.

    Untuk KUR perumahan, plafon kredit dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    Sedangkan untuk PMI diberikan akses KUR tanpa pinjaman sebesar Rp100 juta. KUR ini bisa digunakan untuk proses keberangkatan atau pelatihan bagi tenaga kerja migran.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggaran Baru Cair, Bansos Beras Bakal Disalurkan Bulan Ini

    Anggaran Baru Cair, Bansos Beras Bakal Disalurkan Bulan Ini

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bantuan pangan beras akan didistribusikan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juli 2025. Hal ini seiring dengan anggaran penyaluran bantuan pangan beras yang baru saja cair.

    Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya berencana menyalurkan bantuan pangan beras selama dua bulan yakni Juni-Juli 2025. Namun, penyaluran tersebut mengalami keterlambatan.

    “Dan bantuan pangan juga akan segera berjalan karena anggaran belanja tambahannya sudah diterima,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Sebanyak 18,3 juta KPM akan menerima bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) per bulannya. Airlangga mengatakan, sejumlah bantuan juga baru akan disalurkan Juli ini, seperti bantuan untuk guru pendidikan anak usia dini (PAUD).

    “Sehingga dengan demikian seluruh program simulasi ekonomi ini beberapa digulirkan ke bulan Juli karena sebagian anggarannya baru bisa dipakai,”jelasnya.

    Sejumlah stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah disebut telah tersalurkan. Pertama, diskon transportasi selama momen libur anak sekolah, kemudian bantuan subsidi upah disebut telah terserap oleh 11,46 juta pekerja dari target 17,3 juta pekerja.

    (ada/ara)

  • Kemensos Koordinasi dengan PPATK untuk Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran – Page 3

    Kemensos Koordinasi dengan PPATK untuk Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran – Page 3

    Sebagai informasi, dengan adanya payung hukum terkait, dari yang sebelumnya hampir 5 juta (KPM) disalurkan melalui PT Pos, sekarang sudah di bawah 1 juta (KPM). Diketahui, penyaluran melalui PT. Pos memerlukan biaya, sementara yang melalui Himbara tidak.

    Gus Ipul menegaskan ingin penyaluran Bansos tepat sasaran melalui prosedur yang benar serta tidak ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar. “Maka saya mohon maaf, saya mohon maaf jika ada keterlambatan untuk KPM yang melalui PT. Pos, saya mohon maklum karena memang ini ada transisi,” pungkasnya.

    Selain karena proses peralihan dari PT Pos ke Himbara, keterlambatan pencairan Bansos juga karena adanya penerima baru yang belum memiliki rekening. Hingga saat ini tercatat total ada 3,6 juta KPM yang sedang Buka Rekening Kolektif (Burekol) di Himbara.

    “Dalam rangka membuka rekening baru untuk KPM yang jumlahnya lebih dari 3 juta itu, Himbara memerlukan waktu, enggak bisa dalam waktu sebulan, dua bulan, ternyata (Burekol) Himbara itu bisa sampai tiga bulan,” ujarnya.

    Kemensos terus berkoordinasi dengan Himbara dalam upaya untuk mempercepat proses Burekol, hasilnya dari 3,6 juta KPM yang sedang Burekol sekitar 600 ribu KPM di antaranya telah berhasil Burekol dan salur. “Dari yang Burekol itu kita sudah salur 600 ribu (KPM), jadi ternyata ada jalan gitu untuk mempercepat,” pungkasnya.

  • Titiek Sentil Amran Soal Tumpukan Beras Impor Berkutu: Itu Bukan Beras yang Fresh

    Titiek Sentil Amran Soal Tumpukan Beras Impor Berkutu: Itu Bukan Beras yang Fresh

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyentil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seiring adanya beras impor tahun lalu yang sudah lama menumpuk di gudang Perum Bulog.

    Titiek menilai tumpukan beras impor yang tersimpan di gudang Bulog selama 10 bulan membuat kualitas beras menjadi turun, bahkan berkutu alias sudah tidak segar.

    Hal ini mengingat beras yang disalurkan pemerintah lewat bantuan sosial (bansos) pangan merupakan beras sisa tahun lalu. Adapun, sebanyak 360.000 ton beras dan 1,5 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan disalurkan di tahun ini.

    “Saya rasa tidak aman [dikonsumsi] ya Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], karena kalau beras itu sudah terlalu lama disimpan di gudang, itu kami lihat sendiri sudah ada kutunya, walaupun bukan kutu hitam, kutu putih, tetapi tetap saja itu bukan beras yang fresh kalau terlalu lama disimpan,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Alhasil, dia pun mempertanyakan sudah berapa lama sebenarnya tumpukan beras impor itu tersimpan di gudang Bulog.

    “Kalau impor masuknya bulan 10, mungkin, berarti sudah berapa bulan itu? Sudah 10 bulan ada di gudang, lebih dari 10 bulan mungkin ya hampir setahun,” katanya.

    Menurut Titiek, beras impor tahun lalu yang sudah tersimpan selama hampir satu tahun itu harus segera dikeluarkan. Namun, dia menilai jika beras impor tahun lalu itu dikeluarkan dan dibagikan kepada masyarakat untuk bansos bukan merupakan hal yang baik.

    “Itu saya rasa harus segera diambil tindakan untuk diapakan beras ini. Kalau kita kasih bantuan juga dengan beras yang kurang bagus kualitasnya, yang sudah ada kutu dan sebagainya, itu kan tidak baik,” ucapnya.

    Terlebih, saat ini hasil panen Indonesia melimpah. Untuk itu, dia menyarankan agar beras impor tahun lalu segera dikeluarkan. Di sisi lain, Titiek juga mengaku Komisi IV selalu mempertanyakan nasib dari beras impor itu.

    “Jadi tolong diperhatikan mengenai beras-beras yang lama, walaupun setiap kali kami tanya selalu bilang sudah ada pengobatan penyemprotan, itu kan yang disemprot di luarnya saja. Itu tumpukan yang sampai setinggi plafon itu. Yang [tumpukan] tengah-tengah kan ya nggak dapat kesemprot, jadi tolong diperhatikan,” tuturnya.

  • Pendapatan Negara 2025 diproyeksikan naik dibanding tahun sebelumnya

    Pendapatan Negara 2025 diproyeksikan naik dibanding tahun sebelumnya

    kami berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap sehat meskipun ada kondisi yang tidak bisa kita kontrol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan Pendapatan Negara hingga akhir 2025 bakal tumbuh dibandingkan capaian tahun lalu yang tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun.

    Optimisme ini didasarkan pada prospek ekonomi nasional yang membaik, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta peningkatan kualitas layanan kementerian/lembaga (K/L).

    “Pelaksanaan APBN 2025 memang luar biasa menantang, tapi kami berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap sehat meskipun ada kondisi yang tidak bisa kita kontrol, yaitu (situasi) global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian,” ujar Sri Mulyani dikutip di Jakarta, Rabu.

    Sebagaimana diketahui, sampai dengan Juni 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.210,1 triliun atau 40 persen dari target APBN. Ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp985,3 triliun, PNBP Rp224,2 triliun dan hibah Rp0,6 triliun.

    Dalam APBN 2025, pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Salah satu komponen utama pendapatan negara adalah penerimaan pajak yang hingga semester I tercatat sebesar Rp831,27 triliun (neto).

    Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat mencapai 94,9 persen dari target APBN atau tumbuh 7,5 persen secara tahunan.

    Menurut Sri Mulyani, proyeksi ini didukung oleh perbaikan ekonomi nasional pada semester II, pertumbuhan ekonomi yang stabil, daya beli masyarakat yang kuat, serta meningkatnya aktivitas sektor manufaktur dan keuangan.

    Sementara itu, outlook penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai 102,9 persen dari target, tumbuh 3,4 persen.

    Outlook ini dipengaruhi oleh kebijakan harga jual eceran (HJE) rokok yang lebih moderat, pengalihan konsumsi dari rokok golongan tinggi ke golongan rendah, serta penguatan pengawasan melalui autentifikasi pita cukai dan pemberantasan rokok ilegal.

    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai 92,9 persen dari target, dengan beberapa faktor penentu seperti fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting migas dan moderasi harga komoditas tambang.

    Meski demikian, peningkatan layanan kementerian/lembaga dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), khususnya dari sektor sawit, tetap menopang kinerja PNBP.

    Di sisi lain, outlook belanja negara 2025 juga diperkirakan meningkat seiring percepatan realisasi anggaran di semester II 2025.

    Menkeu menyampaikan belanja pemerintah pusat akan difokuskan pada penyelesaian program prioritas seperti pendidikan, penguatan ketahanan pangan, dan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, sembako, dan PBI JKN.

    Selain itu, percepatan belanja dilakukan untuk pengadaan infrastruktur, peralatan kesehatan, serta alutsista dan perlengkapan pertahanan lainnya.

    Pemerintah juga tetap menyalurkan subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi gejolak harga energi.

    Transfer ke daerah turut menjadi perhatian dengan mempertimbangkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga Dana Desa yang penyalurannya sangat dipengaruhi oleh kinerja dan kepatuhan administrasi daerah dan desa.

    “Dalam suasana yang menantang, APBN harus tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan. Kita juga menjaga agar APBN bisa mendukung agenda prioritas, yaitu beberapa yang sudah disampaikan Presiden, termasuk makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Angka Kemiskinan Capai 266.430 Jiwa, Pemkab Tangerang Bakal Fokus Kembangkan UMKM dan Digitalisasi Ekonomi – Page 3

    Angka Kemiskinan Capai 266.430 Jiwa, Pemkab Tangerang Bakal Fokus Kembangkan UMKM dan Digitalisasi Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tekan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan fokus pada peningkatan pendidikan, perluasan lapangan kerja, pengembangan UMKM, Industri Kecil, dan Digital Economy. 

    Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah mengatakan, berdasarkan data BPS Kabupaten Tangerang, jumlah penduduk miskin tahun 2024 di Kabupaten Tangerang mencapai 266.430 jiwa atau 6,55 persen dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Tangerang yang mencapai sekitar 3,4 juta lebih. 

    “Hal ini terbilang menurun dibandingkan tahun 2023 lalu, yang mencapai 276.330 atau 6,93 persen jiwa,” kata Intan.

    Menurutnya, banyak penyebab yang menjadikan beberapa masyarakat di Kabupaten Tangerang masuk dalam kategori warga miskin. Salah satunya, adalah krisis ekonomi global yang menyebabkan perusahaan-perusahaan atau industri di Kabupaten Tangerang yang gulung tikar, sehingga terjadinya PHK massal. 

    ” Selain itu, Kabupaten Tangerang juga merupakan salah satu wilayah urban. Dimana, banyak masyarakat luar daerah yang ekonominya rendah, masuk ke Kabupaten Tangerang untuk mencari pekerjaan,”ujarnya.

    Lalu, secara persentase penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang, dari tahun 2023 ke tahun 2024 paling terbesar GAP nya se Provinsi Banten, karena mencapai 0,38. Sebab, biasanya rata-rata di angka 0.0 sekian persen.

    Makanya, dalam 5 tahun kedepan, ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang difokuskan pada peningkatan penggerakan roda ekonomi UMKM. Diantaranya, mulai dari perluasan pendidikan, peningkatan pendidikan, pelatihan vokasi yang menyesuaikan kebutuhan industri lokal. 

    Lalu, peningkatan infrastruktur di wlayah tertinggal, melakukan perluasan lapangan kerja melalui pengembangan sektor UMKM, industri kecil, dan digital ekonomi. 

    “Selain itu, kita juga akan lakukan perbaikan sistem pendistribusian bantuan sosial, agar tepat sasaran. Upaya ini sudah dirangkum dalam program unggulan pada RPJMD 2025-2029,” katanya.