Topik: Bantuan Sosial

  • Mulai Cair Juli 2025, Bansos Beras Sasar 18,2 Juta Penerima – Page 3

    Mulai Cair Juli 2025, Bansos Beras Sasar 18,2 Juta Penerima – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) memberi penugasan penyaluran bantuan pangan atau bansos beras kepada Perum Bulog. Ditandai dengan penerbitan surat penugasan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan, penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras kepada 18.277.083 penerima sebanyak 10 kg per penerima per bulan. Dengan total alokasi 2 bulan, Juni dan Juli, penyalurannya dilakukan secara one shoot atau 1 kali salur.

    “Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog. Insya Allah beras yang diberikan pun merupakan beras kualitas baik yang selama ini dijaga dengan baik oleh Bulog,” terang Arief di Jakarta, Sabtu (5/7/2025).

    “Proses bantuan pangan beras ini memang memerlukan waktu. Ini perlu kami jelaskan karena Badan Pangan Nasional baru dapat memberikan penugasan setelah ABT (Anggaran Belanja Tambahan) dari Kementerian Keuangan masuk ke anggaran kami. Ini juga menjadi rekomendasi perbaikan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ia menambahkan.

    Salam surat penugasan 170/TS.03.03/K/7/2025 dilampirkan juga Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025. 

    Ketiga beleid itu memuat Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP, dan Penerima Bantuan Pangan Beras Periode Juni dan Juli 2025.

    18,2 Juta Penerima Bansos Pangan

    Arief menuturkan, data Penerima Bantuan Pangan (PBP) sejumlah 18.277.083 tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Database PBP bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS). 

    Jika pada saat penyaluran terdapat penggantian PBP, maka dapat dilakukan menggunakan data cadangan yang disediakan sebanyak 4.000.000 PBP.

    “Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras, tentu Badan Pangan Nasional dan Bulog akan melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Ini karena setiap daerah punya kekhasan dan tantangan masing-masing. Namun pemerintah optimis mampu mengatasi semua itu secara kolaboratif,” kata Arief.

     

  • Pemerintah Guyur Bantuan Subsidi Upah Kepada 277 Ribu Guru, Anda Termasuk?

    Pemerintah Guyur Bantuan Subsidi Upah Kepada 277 Ribu Guru, Anda Termasuk?

    “Ini menggambarkan bahwa sekarang mulai masuk dampak global itu terhadap pertumbuhan komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Menkeu.

    Untuk itu, Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi ke-2 di Triwulan II-2025. Menkeu mengatakan, paket stimulus ini ditujukan untuk beberapa aktivitas yang diperkirakan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

    Diskon transportasi diberikan untuk diskon tiket kereta, tiket pesawat, dan tiket angkutan laut selama periode libur sekolah di Juni-Juli 2025 dengan anggaran Rp0,94 triliun.

    Diskon tarif Tol juga diberikan pada periode libur sekolah dengan anggaran Rp0,65 triliun non-APBN. Penebalan bantuan sosial dberikan untuk tambahan kartu sembako sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan dan bantuan beras pangan 10kg per bulan dianggarkan Rp11,93 triliun.

    Kemudian, bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji dibawah Rp3,5 juta atau UMP kabupaten/kota, kepada 288 ribu guru Kemendikdasmen dan 277 ribu guru Kemenag dianggarkan Rp10,72 triliun. Lalu, perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja sektor padat karya sebesar Rp0,2 triliun non-APBN.

    “Dengan stimulus ini kita harapkan memitigasi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang memang terus menerus didera tekanan dari global dengan bisa meng-compensate. Sehingga dampak terhadap tarif Presiden Trump yang oleh IMF World Bank untuk Indonesia disebutkan akan menurunkan growth kita ke level 4,7%,” pungkas Sri Mulyani. (Pram/fajar)

  • Antisipasi Penyelewengan Bansos, Luhut Todong Data Seluruh Instansi – Page 3

    Antisipasi Penyelewengan Bansos, Luhut Todong Data Seluruh Instansi – Page 3

    Luhut turut mengutarakan rencana Indonesia untuk mencapai kemandirian pangan dan menjadi negara penghasil pangan utama, dengan memanfaatkan potensi alam Indonesia yang subur dan beragam. 

    Program kerjasama dengan Belanda yang diharapkan dapat segera dimulai meliputi pengembangan teknologi rumah kaca, perbaikan bibit, reduksi kerugian pangan, serta pelatihan bagi petani.

    “Kerja sama ini sangat strategis untuk mempercepat pembangunan sistem pangan yang lebih baik, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk kawasan. Kami menyambut baik dukungan Belanda dalam hal transfer pengetahuan, teknologi, dan pelatihan untuk para peneliti kami di Sumatera Utara,” ungkapnya.

    Selain itu, Luhut juga menyambut kehadiran banyak perusahaan Belanda terkemuka dalam sektor pertanian, seperti Rijk Zwaan, East-West Seed, Priva, Koppert, dan Wageningen University.

    Ia berharap kunjungan ini dapat membuka peluang investasi yang nyata, terutama di sektor pertanian Humbang Hasundutan, yang menawarkan produk hortikultura unggulan seperti kemenyan, kakao, minyak atsiri, dan bibit bawang putih berkualitas tinggi.

    Luhut juga menekankan pentingnya kemitraan yang lebih erat antara Indonesia dan Belanda untuk meningkatkan kapasitas riset dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

    Pemerintah RI juga berharap dapat mengembangkan kesempatan pertukaran bagi peneliti dan mahasiswa untuk belajar di Belanda, khususnya di Wageningen University, yang dikenal secara global atas keunggulan dalam ilmu pertanian dan riset.

    “Mari kita jadikan misi ini lebih dari sekadar kunjungan. Ini adalah awal dari kerja sama yang lebih kuat, di mana petani, peneliti, dan bisnis kita tumbuh bersama, dan Indonesia serta Belanda bekerja sebagai mitra sejati untuk mencapai ketahanan pangan, ketahanan iklim, dan kemakmuran bersama,” tuturnya. 

     

  • Cara Cek Apakah Dapat Bantuan PKH atau Tidak

    Cara Cek Apakah Dapat Bantuan PKH atau Tidak

    Jakarta

    Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) disalurkan pada 2025. Bansos ini ditujukan untuk mendorong penurunan angka kemiskinan.

    PKH diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi syarat. Bansos ini berfokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial.

    Dalam catatan detikcom, saat ini pencairan PKH masuk tahap tiga untuk bulan Juli, Agustus dan September 2025. Lantas, bagaimana cara cek apakah mendapat bantuan atau tidak?

    Cara Cek Bansos PKH 2025 Online

    Dalam sekali pencairan dana bantuan akan menerima sesuai kategori yang telah ditetapkan. Adapun untuk cara cek bansos PKH 2025 secara online dilakukan melalui website resmi dan aplikasi. Berikut panduannya.

    1. Melalui Situs Cek Bansos Kemensos
    – Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/
    – Isi kolom “Provinsi”, “Kab/Kota”, Kecamatan, dan Desa sesuai dengan KTP
    – Isi kolom “Nama Penerima Manfaat” dengan nama lengkap sesuai KTP
    – Masukkan kode huruf yang tertera
    – Klik “Cari Data”
    – Muncul informasi kepesertaan bansos jika terdaftar sebagai penerima
    – Apabila muncul notifikasi “Tidak Terdaftar Peserta/PM” artinya nama yang dituliskan bukan penerima bansos

    2. Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

    Penerima bantuan dapat memilih mengecek NIK KTP melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store. Perlu mengunduh terlebih dahulu dan menginstal aplikasi di ponsel. Setelah itu, ikuti panduan ini untuk mengeceknya:

    – Buka aplikasi, klik “Buat Akun”
    – Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom data diri
    – Klik “Buat Akun Baru”
    – Ketika tidak ada data yang salah, maka akun otomatis akan dibuat.
    – Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail untuk melakukan tahapan tersebut.
    – Buka “Profil” untuk mengetahui status penerima bansos
    – Nanti akan ada keterangan jenis bantuan yang diberikan
    – Tertera juga profil keluarga yang juga terdaftar dalam DTKS mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan sanggahan.
    – Seluruh data diri anggota keluarga akan muncul di bagian bawah jenis bansos yang diterima.

    Nominal Bansos PKH 2025

    Penerima PKH umumnya mencakup keluarga yang tergolong sangat miskin yang terbagi menjadi delapan kategori. Terbaru yakni kategori korban pelanggaran HAM berat yang akan menerima bansos sebesar Rp 10.800.000 per tahun. Adapun kategori lengkapnya sebagai berikut:

    – Ibu hamil: Rp 3 juta/tahun (Rp 750.000/tahap)
    – Anak usia dini: Rp 3 juta/tahun (Rp 750.000/tahap)
    – Siswa SD: Rp 900.000/tahun (Rp 225.000/tahap)
    – Siswa SMP: Rp 1,5 juta/tahun (Rp 375.000/tahap)
    – Siswa SMA: Rp 2 juta/tahun (Rp 500.000/tahap)
    – Disabilitas berat: Rp 2,4 juta (Rp 600.000/tahap)
    – Lanjut usia 60+: Rp 2,4 juta/tahun (Rp 600.000/tahap)
    – Korban pelanggaran HAM berat: Rp 10,8 juta/tahun (Rp 2,7 juta/tahap)

    Kapan Bansos PKH 2025 Cair?
    Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui bank Himbara dan kantor pos. Pemerintah menjadwalkan PKH tahap tiga adalah untuk periode Juli, Agustus, dan September. Proses pencairan bantuan biasanya dilakukan secara berkala, bisa di pekan pertama, kedua, hingga keempat.

    Karena itu, penerima bansos perlu mengecek secara terus-menerus sehingga dapat mengetahui uang bantuan telah dikirim ke rekening. Apabila dana sudah diterima, dapat segera mengambilnya di bank Himbara atau kantor pos.

    Syarat Mendapat Bansos dari Kemensos 2025
    – Warga Negara Indonesia (WNI)
    – Memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
    – Terkategori sebagai masyarakat miskin
    – Tidak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, atau Tentara Nasional Indonesia (TNI)
    – Terdaftar dalam DTKS Kemensos

    (hns/hns)

  • Luhut Buka Suara soal Bansos

    Luhut Buka Suara soal Bansos

    Jakarta

    Digitalisasi pada program penyaluran bansos mulai diuji coba pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin pertemuan strategis dengan jajaran kementerian/lembaga untuk meninjau kesiapan program yang akan dijalankan.

    Pertemuan ini menjadi tonggak enam bulan kerja kolektif lintas kementerian dalam membangun GovTech serta mengembangkan digitalisasi pemerintahan berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

    “Digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien,” ungkap Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (4/7/2025).

    Luhut yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital pada layanan publik, terutama sistem perlindungan sosial.

    Salah satu inisiatif utama yang disiapkan adalah Portal Perlinsos, platform terpadu berbasis DPI yang menggabungkan identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, dan SPLP sebagai data exchange platform. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan aman.

    Program utama bansos yang akan mulai melakukan digitalisasi adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT). Uji coba dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur.

    “Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,” lanjut Luhut.

    Luhut juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dan menekankan pentingnya pelaksanaan pilot yang solid, evaluasi menyeluruh, serta rekomendasi konkret agar model ini dapat direplikasi secara nasional.

    “Pertemuan hari ini bukan hanya sekadar checkpoint, tetapi juga simbol komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data, guna mencapai tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas Luhut.

    (hal/rrd)

  • Akhir Kisah Tumini Tinggali Ponten di Surabaya, Tak Lagi Bisa Berharap pada Lembaran Rp 2.000 dari Warga
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        4 Juli 2025

    Akhir Kisah Tumini Tinggali Ponten di Surabaya, Tak Lagi Bisa Berharap pada Lembaran Rp 2.000 dari Warga Surabaya 4 Juli 2025

    Akhir Kisah Tumini Tinggali Ponten di Surabaya, Tak Lagi Bisa Berharap pada Lembaran Rp 2.000 dari Warga
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Nasib seseorang bisa berubah dalam sehari. Itulah yang dirasakan perempuan berusia 47 tahun bernama
    Tumini
    .
    Sejak sebuah akun mengunggah video
    ponten
    umum yang dia kelola selama belasan tahun viral, dia mendapat kritik keras karena menggunakan ponten umum sebagai tempat tinggal.
    Sepanjang hari, dia lebih banyak menghabiskan waktu di bangunan 4×3 meter itu.
    Hanya duduk di pelataran ponten yang bertangga, menikmati hembusan angin dari rimbunnya pohon angsana.
    Bangunannya masih kokoh, atapnya terbuat dari besi tebal antibocor, tiang penyangga juga berbahan besi. Hanya saja, catnya yang pudar dan lusuh karena banyak debu yang menempel.
    Di samping pintu, ada kaca yang dipasang. Sementara itu, satu sisi dinding menghitam bekas api kompor yang menempel sehingga nampak kotor.
    Tempat ini hanya berjarak lima meter dari rel kereta api yang berangkat dari Stasiun
    Wonokromo

    Surabaya
    , seberangnya.
    Baginya, deru mesin dan suara roda gigi yang berputar justru membuatnya lebih tenang.
    “Saya tuh gak pernah jalan-jalan, kalau banyak pikiran, pasti ke sini, jadi merasa tenang meskipun ya duduk-duduk saja,” kata Tumini, Jumat (4/7/2025).
    Pemasukannya menyambung hidup dari lembar demi lembar nominal Rp 2.000 yang dibayar oleh warga yang menggunakan ponten umum ini.
    Ponten
    umum tetapi yang menggunakan diminta bayar, inilah yang membuat sebagian orang geram padanya.
    Menurut Tumini, 15 tahun lalu, Perum Jasa Tirta membangun ponten di atas lahan Taman Lumumba agar warga tak sembarang buang air di Sungai Jagir yang akan dikelola menjadi air bersih. Karena dulunya tempat ini kawasan kumuh.
    Suaminya, Manan yang saat itu bekerja sebagai hansip dipercaya Jasa Tirta untuk menjaga ponten. Kemudian, terjadi perjanjian Tumini dengan Perum Jasa Tirta.
    Ada biaya sewa yang dibayar Tumini setiap tahunnya sebesar Rp 1 juta sebagai bentuk pengamanan lahan agar tidak diakui dan dibuat bangunan lain.
    Tiga tahun berselang, 2013, suaminya berpulang dan dia melanjutkan mengelola ponten umum ini bersama ibunya, Taspiyah (72).
    Selama belasan tahun, dia memasang dan membayar listrik dan pompa air secara mandiri.
    Itulah yang menjadikan alasan dia menyewakan ponten umum bagi siapa saja yang menggunakan.
    “Meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi ada pemasukan sedikit-sedikit. Kalau kita beli sesuatu dari kerja sendiri tanpa minta ke anak itu lebih lega,” ungkapnya.
    Bekerja hanya dengan menyewakan ponten umum untuk warga cukup buat makan sehari-hari. Dia kadang harus memutar uang dan menutup utang tagihan listrik-pompa air.
    “Tapi kalau sudah tanggal 20 mumet kepalanya karena waktunya bayar tagihan, jadi nyari-nyari, kadang utang. Uang ponten ini ya cukup buat makan saja, yang penting bisa muter,” kata Tumini. 
    Terkadang, dia juga dibantu oleh tetangganya yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen untuk membantu mengecat tembok ponten atau kalau ada yang rusak.
    “Kalau ada perbaikan dibantu tetangga, dia biasanya ngamen. Baik banget orangnya, kadang bantu ngecat dinding yang tinggi, dikasih rokok gitu mau aja,” ucap perempuan asal Jombang ini.
    Namun, karena belakangan pontennya semakin sepi, akhirnya ia membuka warung kopi sederhana di pelataran ponten untuk menambah pemasukan. Kompor dan lemari pun tiba-tiba memenuhi.
    Supaya perabotnya tak dicuri, ibunya, Taspiyah kadang malam hari tidur di sini untuk menjaga karena ponten dibangun secara terbuka, tanpa pintu utama.
    Namun, langkah ini justru yang membuatnya terusir.
    Fasilitas umum, tetaplah fasilitas umum, tidak boleh diperuntukkan untuk tempat tinggal. 
    Pihak kelurahan, kecamatan dan Pemerintah Kota Surabaya tegas melarang memanfaatkan fasum sebagai hunian dan pengguna tidak perlu membayar.
    Akhirnya, dia harus membawa pulang seluruh perabotnya dan mencari pekerjaan lain. Namun, dia mengaku legawa. 
    “Padahal sebelum ramai-ramai (viral) saya mau ngecat ponten jadi warna putih biar kelihatan bersih. Tapi ya mau gimana lagi,” kata Tumini. 
    Dia dijanjikan pemerintah setempat dengan ganti gerobak untuk usaha. Gerobak itu belum sampai ke tangannya, tetapi dia sudah berangan-angan untuk menjual gorengan.
    “Bisa nanti jual gorengan, karena kalau di depan rumah sepertinya ramai. Banyak orang yang nyari kalau pagi-pagi. Kalau jual di pinggir jalan, saya takut digusur Satpol PP,” ucap Tumini. 
    Saat ditanya mengapa tak mencari pekerjaan lain, Tumini pasrah cenderung menolak. Alasannya, lapangan pekerjaan semakin sempit, anaknya beberapa kali mengalami PHK.
    “Lagian juga siapa yang menerima kerja sama orang yang sudah tua seperti ini,” katanya. 
    Dia juga mengaku selama ini tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah selain saat pandemi Covid-19. “Semoga saja ada bantuan dan gerobaknya jadi,” ucap Tumini. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah susun strategi inklusi keuangan digital untuk perlinsos

    Pemerintah susun strategi inklusi keuangan digital untuk perlinsos

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menyusun strategi inklusi keuangan digital dengan berencana membentuk portal perlindungan sosial (perlinsos) agar tidak ada penyalahgunaan data bantuan sosial (bansos).

    “Penting bagi kita untuk akselerasi mengenai portal ini sebagai upaya perlindungan bansos. Saya harap semua instansi yang terkait, betul-betul melakukan sharing data,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) pada Program Perlindungan Sosial Use Case Program Keluarga Harapan (PKH), di Jakarta, Jumat.

    Meskipun demikian diperlukan berbagi data antar-instansi agar portal perlindungan ini segera terlaksana, dan Luhut meminta seluruh instansi terkait untuk berbagi data demi portal perlindungan sosial ini.

    Ia menjabarkan bahwa setiap instansi terkait perlu memahami peran yang dimiliki dalam program ini. Tak hanya itu, juga diperlukan evaluasi secara berkala untuk terus melakukan perbaikan kedepannya.

    Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berperan untuk memastikan transformasi digital perlinsos berjalan lancar. Direncanakan, pilot proyek program ini akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir tahun 2025.

    “Kami telah memetakan berbagai instansi yang terlibat dalam piloting digitalisasi Perlinsos use case PKH ini, hingga BSSN dan pemerintah daerah lokus piloting, yang direncanakan di Banyuwangi,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini..

    Dia mengatakan setiap lembaga memegang peran strategis, mulai dari sinkronisasi data, penyediaan identitas digital, hingga pelaksanaan di lapangan, yang harus terkoordinasi secara terpadu.

    Kementerian PANRB menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan bekerja sama secara penuh untuk mewujudkan portal perlinsos, dengan kolaborasi dan keterpaduan data,

    Rini meyakini digitalisasi perlinsos dapat memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam distribusi bansos yang tepat guna.

    “Saya yakin bahwa inisiatif strategis ini akan menjadi tonggak kemajuan bangsa ke depan. Dan dengan semangat kolaborasi, kita akan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat guna,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alokasi Utang Negara Sebaiknya Jadi Insentif Daya Beli Kelas Menengah

    Alokasi Utang Negara Sebaiknya Jadi Insentif Daya Beli Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat menilai bahwa penambahan utang negara sebaiknya diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Meski pemerintah telah meluncurkan lima paket stimulus selama Juni dan Juli 2025, tetapi upaya peningkatan daya beli masih perlu ditingkatkan.

    Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, utang yang ditarik pemerintah pada pertengahan tahun ini seharusnya bisa memperluas ruang fiskal untuk menggelontorkan stimulus lanjutan.

    “Kami berharap dengan penambahan utang baru ini, pemerintah tetap memberikan stimulus serupa di bulan-bulan berikutnya, khususnya yang langsung menyentuh daya beli masyarakat seperti bantuan sosial atau subsidi listrik,” ujar Yusuf kepada Beritasatu.com, Jumat (4/7/2025).

    Ia mencontohkan, subsidi listrik merupakan salah satu bentuk bantuan yang terbukti efektif menjaga konsumsi rumah tangga, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Meski wacana pemberian diskon tarif listrik sempat muncul pada Juni dan Juli, program tersebut batal direalisasikan.

    “Padahal menurut kami, diskon tarif listrik sangat bermanfaat bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa bila pemerintah memutuskan menambah utang, maka alokasi anggaran idealnya diarahkan pada kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan kelompok rentan. Evaluasi terhadap cakupan penerima stimulus juga perlu diperhatikan agar program yang diberikan lebih tepat sasaran.

    “Bukan hanya melanjutkan kebijakan lama, tetapi juga memastikan siapa yang benar-benar membutuhkan dan mendapatkan manfaat dari stimulus tersebut,” katanya.

    Pada sisi lain, Yusuf menilai kondisi penerimaan negara yang rendah sementara belanja program cukup agresif menjadi alasan logis bagi pemerintah untuk kembali menambah utang. Program-program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), rumah subsidi, hingga Koperasi Desa Merah Putih tentu membutuhkan dana besar.

    “Memang pemerintah membutuhkan pembiayaan tambahan karena penerimaan belum optimal, sementara harus menjalankan kebijakan fiskal yang sifatnya counter-cyclical,” ujarnya.

    Kebijakan fiskal counter-cyclical yang dimaksud, kata Yusuf, adalah penggunaan anggaran untuk mendorong ekonomi di saat pendapatan negara lemah, salah satunya karena rasio pajak nasional yang stagnan.

    “Kalau kita lihat dari sisi waktu, cukup sulit berharap rasio pajak naik secara signifikan dalam setahun. Selama lima hingga sepuluh tahun terakhir, rasio pajak masih stagnan, bahkan belum mencapai 12% dari PDB,” tambah Yusuf.

    Ia menyimpulkan bahwa selama rasio pajak belum meningkat, dan di tengah ketidakpastian ekonomi global serta perlambatan ekonomi domestik, utang masih akan menjadi motor utama penggerak ekonomi.

    “Bukan tidak mungkin, di akhir tahun atau awal tahun depan, Presiden Trump kembali menerapkan kebijakan proteksionisme, dan itu akan berdampak buruk bagi negara berkembang seperti Indonesia,” tutupnya.

  • Peduli Korban KMP Tunu Pratama Jaya, Bupati Ipuk Jamin Penanganan Keluarga Korban – Page 3

    Peduli Korban KMP Tunu Pratama Jaya, Bupati Ipuk Jamin Penanganan Keluarga Korban – Page 3

    Ipuk mengatakan Pemkab melalui Dinas Sosial telah melakukan assesment awal keluarga korban meninggal guna memastikan penanganan yang tepat. Mulai dari pendampingan psikologis hingga bantuan untuk keluarga. 

    “Dinas Sosial sudah turun mengecek kondisi keluarga korban. Termasuk keluarga almarhumah Elok maupun keluarga lain yang menjadi korban. Apakah mereka membutuhkan pendampingan psikologis hingga bantuan sosial lainnya. Terutama yang paling penting adalah jaminan pendidikan anak-anak mereka,” kata Ipuk. 

    Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Banyuwangi, Henik Setyorini menambahkan, pihaknya telah melakukan pendataan terkait keluarga korban. 

    “Untuk keluarga Bu Elok, keluarga korban sudah masuk dalam penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan kini pemkab juga mengupayakan agar menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Keluarga lain juga akan kami cek segera,” kata Henik.  

    “Masih kita proses sebagai penerima PKH. Selama proses administrasi, bantuan intervensi terus diberikan agar kehidupan anak-anak tetap terjamin,” tegas Henik.

    Berdasarkan data sementara dari Posko Tim SAR Gabungan di Dermaga Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, hingga Kamis (3/7/2025) malam, tercatat 29 penumpang ditemukan selamat dan enam orang meninggal.

     

    (*)

  • 4
                    
                        Gandeng PPATK, Mensos Temukan Rekening Penerima Bansos yang Hanya Terima Transfer
                        Nasional

    4 Gandeng PPATK, Mensos Temukan Rekening Penerima Bansos yang Hanya Terima Transfer Nasional

    Gandeng PPATK, Mensos Temukan Rekening Penerima Bansos yang Hanya Terima Transfer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa
    Gus Ipul
    , mengumumkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) untuk memastikan kelayakan penerima
    bantuan sosial
    (bansos).
    Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ternyata ada banyak rekening
    penerima bansos
    yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun kecuali hanya menerima transfer saja,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat (4/7/2025).
    Gus Ipul menjelaskan bahwa kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk memperoleh data yang semakin akurat, sehingga bansos dapat diterima oleh pihak-pihak yang berhak.
    “Kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar dia.
    Ia menegaskan bahwa analisis
    rekening penerima bansos
    yang dilakukan oleh PPATK akan menjadi bukti bahwa data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) adalah valid.
    “Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti,” ujar dia.
    Gus Ipul menyatakan bahwa hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
    Ketua PPATK Ivan Yustiavanda mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan anomali dalam rekening penerima bansos.
    “Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos,” kata Ivan.
    Ivan menambahkan, PPATK akan melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap data yang telah diberikan oleh Kemensos.
    Sinergi ini diharapkan dapat memenuhi arahan Presiden Prabowo agar bansos harus tepat sasaran.
    “Apa yang diharapkan oleh Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar dia.
    Ivan juga menyatakan komitmennya untuk membantu Kemensos dalam memastikan efektivitas penyaluran bansos.
    “Kami siap membantu ke depan. Kita berharap bahwa bansos ini akan lebih efektif, dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia,” tutup dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.