Topik: Bantuan Sosial

  • 500 Ribu NIK Penerima Bansos Pakai Duit Buat Judol, Kemensos Tak Akan Langsung Coret

    500 Ribu NIK Penerima Bansos Pakai Duit Buat Judol, Kemensos Tak Akan Langsung Coret

    500 Ribu NIK Penerima Bansos Pakai Duit Buat Judol, Kemensos Tak Akan Langsung Coret
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta mencoret penerima
    bantuan sosial
    (bansos) yang terindikasi menggunakan dananya untuk praktik
    judi online
    (judol).
    Kemensos akan melakukan evaluasi dan edukasi terlebih dahulu kepada pihak yang terindikasi bermain judol menggunakan dana bansos.
    “Tapi kalau yang ini bagian dari jaringan atau apa, ya bisa-bisa ada tindak lanjut dari situ,” kata Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Implementasi Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk
    Bantuan Sosial
    , Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Grand Mercure, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    “Tapi kita kedepankan edukasi lah, kalau ini benar-benar mereka dari keluarga yang miskin atau miskin ekstrem. Jadi kita akan lalui proses itu,” lanjut Gus Ipul.
    Namun demikian, jika dalam proses asesmen ditemukan indikasi kuat bahwa bansos sengaja digunakan untuk judi dan tidak ada iktikad baik dari penerima, maka pencoretan dari daftar bantuan menjadi opsi yang terbuka.
    “Kalau proses itu sudah dilalui dan mereka memang kelihatannya memang niat ya untuk menggunakan bansos untuk judi, maka ada potensi kita coret,” tegasnya.
    Namun demikian, Gus Ipul menyatakan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan final.
    “Nanti kami belum berani berspekulasi. Kita belum berani berspekulasi, ini baru data yang diberikan ke kami, itu pun belum semua,” ujar Gus Ipul.
    Adapun indikasi bansos yang digunakan untuk judol didapat dari koordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    Ada 500.000-an NIK yang terdaftar sebagai penerima bansos, yang menggunakan dana bansos untuk judol.
    Ia menyebutkan bahwa setiap kasus akan dianalisis terlebih dahulu dengan mempertimbangkan latar belakang keluarga penerima.
    “Nanti kita akan analisis, kita akan evaluasi. Ini profil keluarganya ini seperti apa? Nanti kan akan ada asesmen. Kita lihat seperti apa? Apa mereka ini gak tahu? Atau gak sadar dia main judol? Kan kita belum tahu persis,” jelasnya.
    Gus Ipul mengungkapkan bahwa data yang digunakan saat ini berasal dari salah satu bank Himbara dan masih dalam tahap awal pelacakan oleh PPATK.
    “Ya, baru satu bank. Nanti (koordinasi lagi dengan) PPATK ya,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Kategori Masyarakat yang Tidak Layak Dapat Bansos,

    Ini Kategori Masyarakat yang Tidak Layak Dapat Bansos,

    Ini Kategori Masyarakat yang Tidak Layak Dapat Bansos,
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) mengungkapkan sejumlah kategori masyarakat yang dinyatakan tidak lagi layak menerima
    bantuan sosial
    (bansos) setelah dilakukan verifikasi dan validasi melalui
    Data Tunggal Sosial
    dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Hal ini disampaikannya usai acara rakor Implementasi Penggunaan DTSEN untuk
    Bantuan Sosial
    , Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Grand Mercure, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Gus Ipul mengatakan bahwa penerima bansos yang berada dalam kategori tidak layak umumnya berada di Desil 6 sampai 10 dalam pemeringkatan kesejahteraan.
    Bantuan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, yaitu mereka yang masuk dalam Desil 1 hingga 4.
    “Jadi alokasinya tetap. Alokasi untuk penerima bansosnya tetap. Kita alokasikan kepada mereka yang lebih berhak. Yang berada di Desil 1, 2, 3, dan 4,” jelasnya.
    “Sementara yang katakanlah
    inclusion error
    itu tadi, yang 1,9 juta yang kita keluarkan itu berada di Desil 6 sampai 10. Jadi kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” lanjutnya.
    Gus Ipul menegaskan, jumlah penerima tidak dikurangi, hanya disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran data.
    “Jadi alokasi bantuannya tetap tidak berubah. Untuk program PKH, 10 juta keluarga penerima. Untuk bantuan pangan tunai atau sembako, 18,3 juta penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat,” ungkapnya.
    “Dan untuk PBI 96 juta lebih (penerima). Jadi alokasinya enggak berubah. Cuma sasarannya yang berubah, penerima manfaatnya yang berubah. Atas hasil pemutakhiran verifikasi dan validasi,” tambah dia.
    Menurut Gus Ipul, ada berbagai variabel yang digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang menerima bansos, mulai dari aspek ekonomi hingga kondisi psikologis.
    “Mulai dari pengeluarannya setiap individu, kondisi rumahnya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan apakah pernah merasa ketakutan, tidak makan esok hari, banyak sekali variable-variablenya,” ujar Gus Ipul.
    Ia menjelaskan bahwa klasifikasi tersebut berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pemutakhiran data berkala.
    “Yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS,” ujarnya.
    “Tetapi kami percaya bahwa data yang disajikan dengan pemutahiran yang berkala itu, Insya Allah nanti pemeringkatan yang dilakukan oleh BPS, bisa kita jadikan juga,” tambah dia.
    Gus Ipul juga menekankan bahwa masyarakat yang telah “graduasi” dari status penerima bansos tidak bisa serta-merta masuk kembali, kecuali ada perubahan signifikan dalam kondisi sosial-ekonomi mereka.
    “Nanti enggak bisa lagi kalau dia sudah misalnya graduasi ya, lalu tiba-tiba dia masuk lagi. Jadi itu paling enggak akan dideteksi oleh sistem kita. Apakah mereka ini usahanya gagal atau apa sehingga dia turun lagi,” jelasnya.
    “Karena kita yakin bahwa dinamis itu tadi, mungkin sekarang orang merasa cukup berdaya atau keluarga mandiri. Bisa jadi tiba-tiba usahanya mungkin mengalami masalah, lalu dia masuk jadi ke desil 2 atau 3 lagi,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.

    Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.

    Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    menyampaikan bahwa hasil pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) menunjukkan indikasi kuat adanya
    ketidaktepatan sasaran
    dalam penyaluran
    bantuan sosial
    (bansos).
    Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Penggunaan DTSEN untuk Bansos dan Kesejahteraan Sosial di Grand Mercure, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    “Sekarang kita temukan banyak sekali, paling tidak tanda-tanda adanya ketidaktepatan sasaran itu. Dari 12 juta masyarakat yang kami kunjungi dalam ground checking, 1,9 juta dinyatakan tidak layak lagi menerima bansos,” ujar Gus Ipul.
    Menurutnya, hasil tersebut bukan berasal dari subjektivitas Kementerian Sosial, tetapi merupakan hasil validasi langsung di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendekatan berbasis data dan survei.
    “Yang bicara data. Bukan Menteri Sosial, bukan wakil menteri, bukan pula titipan-titipan. Tapi ini data yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya pembentukan dan pemutakhiran data sosial ekonomi secara tunggal dan berkala.
    Tujuannya adalah untuk memastikan semua program sosial, terutama bansos, dapat tepat sasaran.
    “Kita ingin data makin akurat, dan yang melakukan validasi akhir adalah BPS,” ujar dia.
    “Bukan lagi Kemensos atau kementerian lain. Karena tiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah, atau menikah. Data itu sangat dinamis, jadi harus diperbarui terus-menerus,” tambahnya.
    Selain bekerja sama dengan BPS, Kemensos juga menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengevaluasi penerima bansos, termasuk yang telah menerima bantuan lebih dari lima atau sepuluh tahun.
    “Kami evaluasi semua penerima bansos, agar dibimbing oleh DTSEN untuk terus mendekati sasaran yang akurat,” kata Gus Ipul.
    Ia juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) di daerah untuk aktif berkoordinasi dengan BPS jika memiliki data lokal yang valid, agar dapat dimasukkan ke dalam DTSEN.
    “Daerah tidak boleh pasif. Jika punya data sendiri, langsung koordinasikan dengan BPS setempat agar bisa masuk ke DTSEN. Jadi inpres ini benar-benar terlaksana dengan baik di daerah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Outlook Ekonomi RI Turun, Istana: Bukan Pesimis, Ini Realistis

    Outlook Ekonomi RI Turun, Istana: Bukan Pesimis, Ini Realistis

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan mengungkapkan alasan Pemerintah menurunkan proyeksi atau outlook pertumbuhan ekonomi nasional dari sebelumnya 5,2% menjadi di kisaran 4,7% hingga maksimal 5% untuk tahun ini. Penyesuaian ini juga telah disetujui oleh DPR. 

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan latar belakang kebijakan ini agar tak diartikan sebagai bentuk tak optimis saat memberikan keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    Hasan menegaskan bahwa langkah pemerintah menurunkan outlook ini bukan berarti menunjukkan sikap pesimistis terhadap perekonomian nasional. Dia menjelaskan, keputusan tersebut justru merupakan bentuk penyesuaian yang realistis atas kondisi ekonomi global yang saat ini tengah melambat.

    “Kalau soal outlook pertumbuhan ekonomi, kita kan harus meletakkan negara kita dalam situasi internasional. Jadi kondisi globalnya memang melambat. Bahkan mungkin prediksinya rata-rata pertumbuhan global hanya sekitar 2,3 persen,” ucapnya kepada wartawan. 

    Menurutnya, penyesuaian outlook ini adalah langkah wajar agar kebijakan pemerintah tetap responsif terhadap dinamika perekonomian dunia. Hasan menambahkan, meski direvisi, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap jauh di atas rata-rata prediksi global dan hanya kalah cepat dari sedikit negara di kawasan Asia Tenggara.

    “Tapi dengan penyesuaian-penyesuaian ini pun, sebenarnya kita masih dalam suasana yang sangat optimis. Karena kan jauh di atas prediksi pertumbuhan global yang hanya sekitar 2,3 persen. Bahkan mungkin hanya beberapa negara, seperti Vietnam dan Filipina, yang prediksinya di atas kita,” kata Hasan.

    Lebih lanjut, dia menekankan, dibandingkan negara-negara lain yang hanya diperkirakan tumbuh 0–1 persen, capaian Indonesia tetap tergolong tinggi. Karena itu, revisi target ini bukan cerminan rasa pesimis, melainkan bentuk kehati-hatian pemerintah.

    “Jadi ini bukan bagian dari pesimisme. Justru kita masih sangat optimis dengan melihat situasi secara keseluruhan di dunia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Hasan juga memaparkan sejumlah langkah yang sedang dan akan ditempuh pemerintah untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di semester kedua tahun 2025.

    Menurutnya, belanja pemerintah akan menjadi motor penggerak utama, terutama melalui belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial.

    Selain itu, program-program prioritas seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga diharapkan memberi efek positif terhadap perekonomian.

    “Makanan bergizi gratis ketika banyak itu nanti sudah mencapai target misalnya, itu juga akan menstimulus perekonomian kita,” jelas Hasan.

    Tak hanya itu, dia meyakini rangkaian kebijakan tersebut dapat memperkuat perekonomian nasional menghadapi tekanan global.

    “Jadi nanti mungkin ini penyelesaian-penyelesaian yang dibuat hari ini. Tapi kita berharap tentu ada perbaikan-perbaikan untuk sampai 6 bulan yang akan datang,” pungkas Hasan.

  • 571.410 Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Ini Langkah Kemensos – Page 3

    571.410 Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Ini Langkah Kemensos – Page 3

    Per 1 Juli 2025, Gus Ipul melaporkan lebih dari Rp20 triliun bantuan sosial telah tersalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan rincian bansos PKH sebanyak 8 juta lebih KPM atau 80,49 persen dari total kuota KPM dengan nilai Rp5,8 triliun.

    Sementara untuk bansos sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun.

    Untuk penebalan bansos, tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp6,19 triliun.

  • Cara Login Aplikasi Pospay untuk Kode QR Pencairan BSU 2025

    Cara Login Aplikasi Pospay untuk Kode QR Pencairan BSU 2025

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 senilai Rp 600 ribu mulai dicairkan. Pekerja penerima BSU yang tidak memiliki rekening bank Mandiri, BRI, BNI, atau BTN bisa menggunakan aplikasi Pospay dan mencairkan bantuan lewat Kantor Pos.

    Penerima BSU 2025 bisa mencairkan BSU di kantor pos terdekat dengan menggunakan aplikasi Pospay. Cara baru mencairkan BSU ini adalah solusi untuk memperluas akses bantuan ke pekerja sektor informal.

    Pospay adalah aplikasi layanan keuangan digital dari PT Pos Indonesia (Persero) yang bisa digunakan untuk pembayaran, pengiriman uang, hingga penyaluran bantuan sosial seperti BSU.

    Penerima BSU bisa mengecek status pencairan dan mendapatkan kode QR untuk mencairkan dana Rp 600 ribu di kantor pos.

    Cara Cek Status Penerima BSI di Pospay

    Berikut langkah-langkah mudah untuk mengecek status penerimaan BSU 2025 dan mendapatkan QR Code pencairannya melalui aplikasi Pospay:

    Downlolad aplikasi Pospay di Google Play Store atau App Store.
    Buka aplikasi dan masuk ke halaman utama.
    Klik ikon huruf “i” berwarna oranye di pojok kanan bawah.
    Pilih logo keempat ‘Bantuan Sosial’ dengan simbol oranye-abu-abu.
    Di kolom “Jenis Bantuan”, pilih opsi “Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025”.
    Masukkan NIK KTP Anda lalu klik “Cek Status Penerima”.
    Jika nama Anda terdaftar, akan muncul permintaan untuk upload foto e-KTP.
    Klik ikon kamera dan pastikan foto e-KTP jelas dan terbaca.
    Isi seluruh data pribadi sesuai instruksi di aplikasi.
    Klik “Lanjutkan”, lalu aplikasi akan menampilkan QR Code.
    Simpan QR Code tersebut dan bawa saat mendatangi kantor pos terdekat untuk pencairan dana.

    Syarat pencairan BSU di Kantor Pos

    Mengutip dari akun Instagram Pospay (@pospay_official), berikut dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk mencairkan BSU di kantor pos.

    KTP asli dan salinannya (fotokopi)
    KK asli dan fotokopi
    Bukti penerima BSU
    Nomor HP yang masih aktif

    Cara ambil BSU di Kantor Pos

    Kode QR yang didapatkan dari aplikasi Pospay merupakan bukti resmi Anda menerima BSU 2025 dan bisa digunakan untuk mengambil dana BSU di kantor pos. Berikut cara mencairkan BSU di kantor pos:

    Penerima BSU wajib hadir sendiri, tidak boleh diwakilkan
    Jika terdaftar sebagai penerimaBSU 2025, datang langsung ke kantor pos sesuai alamat domisili dengan membawa dokumen yang diperlukan, seperti:

    KTP asli dan salinannya (fotokopi)
    KK asli dan fotokopi
    Bukti penerima BSU
    Nomor HP yang masih aktif

    Ambil nomor antrean khusus pencairan BSU
    Petugas akan memverifikasi identitas dan dokumen
    Jika lolos verifikasi, dana BSU akan diberikan kepada penerima.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PPATK Temukan Ratusan Ribu Rekening Bansos untuk Judi Online, Anas Urbaningrum: Sungguh ini Bahaya Besar

    PPATK Temukan Ratusan Ribu Rekening Bansos untuk Judi Online, Anas Urbaningrum: Sungguh ini Bahaya Besar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum memberi respon terkait fenomena judol di Indonesia

    Yang terbaru bahkan ditemukan rekening Bantuan Sosial (Bansos) yang disebut salah sasaran.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Anas Urbaningrum memberi peringatan terkait bahaya dari Judi Online (Judol).

    Dimana, target dari judol ini adalah golongan miskin dari segi kultural dan struktural.

    Dampaknya sangat besar menurutnya, Judol ini lebih mengawetkan budaya malas dan berharap pada mimpi.

    “Judol yang menyasar golongan miskin akan melestarikan kemiskinan, kultural dan struktural,” tulisnya dikutip Selasa (8/7/2025).

    “Karena bukan saja menyebabkan uang tersedot ke atas, tetapi juga mengawetkan budaya malas dan berharap pada mimpi,” sebutnya.

    Yang paling berbahaya menurut Anas adalah judol yang dimainkan sampai memerlukan modal yang di pinjam.

    “Apalagi jika judol bermodalkan pinjol, jelas makin mengerikan,” ungkapnya.

    “Sungguh ini bahaya besar. Judol harus diberantas dengan kebijakan yang tegas dan konsisten,” tambahnya.

    Ia berharap ada upaya dari Pemerintah untuk menutup semua situs-situs judi online ini.

    Karena menutup situs-situs tersebut disebutnya bisa menjadi salah faktor keberhasil menekan angka kemiskinan.

    “Tutup semua judol. Awasi terus menerus, jangan ada yang muncul lagi. Jangan ada yang justru dipelihara,” ujarnya.

    “Menekan angka kemiskinan tanpa menutup judol tidak akan segera berhasil. Menipiskan jurang kesenjangan tanpa sungguh-sungguh memberantas judol, akan berjalan lebih lambat,” terangnya.

  • Mentan sebut belum terima ada laporan beras rusak di gudang Bulog

    Mentan sebut belum terima ada laporan beras rusak di gudang Bulog

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan sebut belum terima ada laporan beras rusak di gudang Bulog
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 16:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya beras rusak yang tersimpan di gudang Perum Bulog.

    “Tapi kami belum terima laporan (soal adanya beras yang rusak di gudang Bulog),” kata Mentan ditemui seusai penandatanganan  MoU bersama Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia di Jakarta, Senin.

    Ia menyatakan telah mendesak Bulog untuk segera melaporkan apabila ditemukan indikasi kerusakan, namun hingga kini belum ada informasi resmi yang masuk ke Kementerian Pertanian mengenai hal tersebut.

    “Kami desak Bulog, sampai hari ini belum ada laporan (soal beras rusak),” ujarnya.

    Menurut informasi sementara yang diterima, kondisi beras yang tersimpan di gudang Bulog dilaporkan masih dalam keadaan baik dan layak dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar penyimpanan pangan nasional.

    “Menurut laporan di sana (beras di gudang Bulog) baik-baik saja,” ucap Mentan.

    Mentan memastikan beras stok lama akan tersalurkan pada akhir tahun 2025, menyusul adanya kekhawatiran terkait kualitas beras lama yang tersimpan di gudang.

    Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI–yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan–di Jakarta, Rabu (2/7) Amran menjelaskan bahwa dari 1,7 juta ton beras stok lama yang ada, sebanyak 1,5 juta ton akan segera dikeluarkan.

    Dari jumlah tersebut sebanyak 360 ribu ton beras segera dikeluarkan untuk bantuan sosial (bansos), sementara 1,2 juta ton lainnya akan dialokasikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Amran menyebutkan penyaluran beras bansos 360 ribu ton diperkirakan tuntas pada Juni-Juli, sementara SPHP masih berjalan hingga Desember.

    “Insyaallah pada akhir tahun, semua beras di gudang (Bulog) akan menjadi beras baru,” katanya.

    Dijelaskan pula bahwa dari 1,7 juta ton stok beras lama pasti ada beberapa yang masih tergolong baik, mengingat sebagian di antaranya merupakan beras impor yang masuk pada Desember tahun lalu, bahkan ada yang tiba hingga Januari.

    Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menyuarakan kekhawatiran mengenai kualitas beras yang terlalu lama tersimpan di gudang.

    Ia mengungkapkan temuan kutu putih pada beras yang telah disimpan lebih dari 10 bulan. Ia mendesak agar beras-beras lama segera dikeluarkan dan didistribusikan untuk menghindari penurunan kualitas lebih lanjut.

    “Walaupun kutu bukan kutu hitam, kutu putih. Tapi tetap saja itu bukan beras yang fresh,” kata Titiek.

    “Kalau impor masuknya bulan 10, berarti sudah 10 bulan ada di gudang. Lebih dari 10 bulan mungkin sampai setahun. Itu saya rasa harus segera diambil tindakan untuk diapakan beras ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • 571 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Ini Kata Menaker – Page 3

    571 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Ini Kata Menaker – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK), yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

    Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial (bansos) selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.

    “Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ujar Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah saat dihubungi Antara, di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Natsir menjelaskan PPATK telah melakukan pengujian dengan mengaitkan sebanyak 28,4 juta NIK terdaftar penerima bantuan sosial dengan sebanyak 9,7 juta NIK pemain judi online. Dari hasil pencocokan itu, ditemukan sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.

     

  • 571.410 Rekening Penerima Bansos Main Judol, Duit Isinya Bikin Kaget

    571.410 Rekening Penerima Bansos Main Judol, Duit Isinya Bikin Kaget

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih dari 500 ribu orang penerima bantuan sosial bermain judi online. Laporan tersebut berasal dari data NIK bansos dan NIK pemain judol per 2024.

    Dari data yang didapatkan terdapat 28,4 juta NIK dengan 9,7 juta NIK merupakan data pemain judol tahun 2024. Hasilnya ditemukan 571.410 kesamaan NIK atau 2% dari penerima bansos tahun lalu.

    “Artinya ada sekitar 2% orang dari penerima bansos yang juga sebagai pemain judol tahun 2024,” kata data PPATK tersebut, Senin (7/7/2025).

    Deposit permainan judol yang dilakukan 571.410 orang itu mencapai Rp 957 miliar selama tahun 2024. Transaksinya tercatat sebanyak 7,5 juta kali.

    Total deposit judol dari 571.410 orang penerima bansos pada tahun 2024 sebesar Rp 957 Milyar dalam 7,5 juta kali transaksi

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf buka suara soal hal ini. Menurutnya akan ada edukasi dan evaluasi bagi penerima bansos yang melakukan aktivitas judi online.

    “Saya setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan yang ada,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis di website Kemensos.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial bersama dengan PPATK melakukan pengecekan rekening pada penerima bansos selama lebih dari 10 tahun bahkan 15 tahun. Ini dalam rangka untuk menindaklajuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar bansos bisa tepat sasaran.

    Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos menyerahkan nomor-nomor rekening pada PPATK. Hasilnya ada jutaan rekening bansos tidak tepat sasaran, termasuk ratusan ribu penerima merupakan pemain judol.

    “Atas dasar pelaporan informasi dari Kementerian Sosial, itu kita menemukan jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran dan lebih dari ratusan ribu penerima bansos terkait judi online,” ujar Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]