Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan 571 ribu lebih nomor induk kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial terindikasi digunakan untuk judi online. Selain judi online, penerima bansos tersebut juga terindikasi korupsi hingga pendanaan terorisme.
Ivan mengatakan saat ini PPATK melakukan pendalaman berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Sosial.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Komisaris Ancol, Geizs Chalifah, angkat suara usai menghadiri sidang pembacaan pledoi mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/7/2025) kemarin.
Geizs, yang hadir bersama Anies Baswedan dan sejumlah tokoh lainnya, blak-blakan soal tekanan politik yang disebutnya kian brutal.
“Kami tak dilahirkan untuk menjadi penyembah berhala,” kata Geizs di akun Facebook pribadinya, Kamis (10/7/2025).
Dikatakan Geizs, sejak Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, berbagai tekanan terus dirasakan.
Ia bahkan menyebut telah menyaksikan sendiri kejahatan demi kejahatan yang dilakukan untuk menjegal kelompoknya.
“Berbagai cara dilakukan. Waktu demi waktu, tekanan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Caranya macam-macam,” ucapnya.
Ia kemudian membeberkan sederet insiden yang menurutnya merupakan bagian dari orkestrasi kejahatan rezim.
Mulai dari insiden di GBK, awal pandemi Covid-19, bansos, hingga Formula E yang terus dipersoalkan.
“Banjir, isu ambulance bawa batu, KPK, JIS, rumput stadion, akses bus pemain, semua itu bagian dari skenario mereka,” Geizs menuturkan.
Tak hanya itu, Geizs juga menyinggung soal Pilpres 2024 yang menurutnya penuh dengan penghalangan terhadap kubu Anies Baswedan.
“Penghalangan di Pilpres jelas terlihat. Dan sekarang, Tom Lembong pun harus dipenjarakan,” tegasnya.
Lebih jauh, Geizs menerangkan bahwa semua itu tercatat dalam sejarah.
Ia menuding ada pihak-pihak yang saat ini tersenyum puas dengan segala upaya yang dilakukan untuk menekan lawan politik.
Jakarta –
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan penambahan anggaran untuk 2026 menjadi Rp 16,1 triliun. Usulan ini melonjak dari pagu indikatif yang diterima sebesar Rp 79,4 miliar.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan Bapanas mengusulkan tambahan anggaran Rp 16,02 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk bantuan pangan, bantuan bencana, hingga penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Bapanas mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 79,4 miliar dan kami mengusulkan penyesuaian pagu indikatif sebesar Rp 16,02 triliun sehingga total pagu indikatif 2026 menjadi Rp 16,1 triliun,” kata Arief dalam RDP bersama Komisi IV DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
Arief merinci penambahan usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk bantuan pangan Rp 13,71 triliun, bantuan bencana alam Rp 13,14 miliar serta penyaluran SPHP Rp 2,05 triliun, serta reguler Rp 250 miliar.
“Total anggaran tersebut seperti sudah disampaikan sebesar pagu anggaran Rp 79,42 miliar usulan tambahan reguler sebesar Rp 250 miliar bantuan pangan Rp 13,71 triliun bantuan bencana alam Rp 13,14 miliar serta stabilisasi pasokan dan harga pangan Rp 2,05 triliun,” imbuh Arief.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto pun menerima permohonan usulan penyesuaian pagu indikatif Bapanas untuk tahun anggaran 2026. Selanjutnya, pihaknya akan menyampaikan kepada Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti.
“Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penyesuaian Pagu indikatif belanja badan pangan nasional tahun 2026 sebesar Rp 16.105.652.575.000. Untuk selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Titiek.
(kil/kil)
GELORA.CO -Temuan ratusan ribu penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi main judi online (judol) masalah serius.
“Temuan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bansos diberikan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan untuk hal lain, apalagi disalahgunakan untuk judi online,” ujar Ketua DPP PKS, Netty Prasetiyani Aher, Kamis, 10 Juli 2015.
Ia mengingatkan, seluruh elemen masyarakat menguatkan sisi edukasi, literasi keuangan, dan pengawasan. Program literasi digital dan keuangan penting bagi para penerima bantuan, khususnya dalam mendorong pemanfaatan bansos secara produktif.
“Mereka perlu dibekali keterampilan dasar untuk mengelola dana dengan bijak dan diarahkan agar tidak terjebak pada praktik yang merugikan diri sendiri maupun keluarga,” katanya.
Netty juga menyebut pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal bansos agar tetap sasaran. Termasuk keterlibatan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan relawan sosial dalam mengedukasi masyarakat.
“Semangat gotong royong dan pendampingan berbasis komunitas bisa menjadi solusi nyata. Kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa bantuan pemerintah adalah bentuk kepercayaan, yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.
Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Fraksi PKS akan terus mendorong perbaikan sistem penyaluran bansos agar lebih tepat guna dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami siap bersinergi dengan kementerian terkait dan mitra kerja untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem, agar bansos tidak hanya bersifat konsumtif, tapi juga bisa menjadi jembatan menuju kemandirian,” demikian Netty Prasetiyani.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 kesamaan NIK antara penerima bansos dengan pemain judol pada 2024.
Temuan ini diperoleh seusai PPATK melakukan pengujian data penerima bansos melalui NIK dengan data NIK pemain judol yang dikumpulkan sampai periode 2024.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5113556/original/049376100_1738227468-Desain_tanpa_judul_-_2025-01-30T155735.774.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bansos Dipake Judol, Puan: Harus Telusuri Tuntas – Page 3")
Puan juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan pihak yang berhak menerimanya. Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin data-data kependudukan masyarakat.
“Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” jelas Puan.
“Di sisi lain, Pemerintah bersama stakeholder terkait juga harus memastikan adanya penegakan hukum apabila data penerima bansos disalahgunakan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” tambah cucu Bung Karno tersebut.
Diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut sekitar 571 ribu orang penerima bantuan sosial (bansos) diduga ikut main judol dengan nilai transaksi ratusan miliar. Data ini ditemukan ketika Kemensos menyandingkan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kemensos mencocokkan sebanyak 28,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos dengan data 9,7 juta orang pemain judol milik PPATK. Penerima bansos itu diduga terlibat dalam 7,5 juta transaksi terkait judol dengan angka transaksi menembus Rp 957 miliar.
Meski begitu, Kemensos belum bisa memastikan apakah 571 ribu orang itu benar-benar bermain judol secara sadar. Kemensos masih akan menelusuri lebih lanjut bersama PPATK.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5278175/original/092487000_1752056232-ratusan-ribu-penerima-bansos-terlibat-judi-online-c78b14.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ratusan Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online")
Sangat disayangkan, alih-alih untuk memenuhi kebutuhan pokok, dana bantuan social yang digelontorkan pemerintah justru diduga berakhir untuk permainan aplikasi judi online. Hal ini ditemukan oleh PPATK, dimana ratusan ribu penerima bansos yang menghamburkan uangnya untuk main judi online.
Ringkasan
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjelaskan skema penggajian karyawan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan menggunakan dana operasional koperasi.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan penggajian karyawan KopDes/Kel Merah Putih bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dapat diambil kesimpulan bahwa sumber dari penggajian karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berasal dari dana operasional koperasi, bukan berasal dari APBN ataupun APBD,” kata Budi kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (9/7/2025).
Budi Arie menjelaskan, pengaturan penggajian pengelola/karyawan KopDes/Kel Merah Putih diatur melalui kesepakatan anggota dalam rapat anggota koperasi dengan mempertimbangkan kinerja dan kemampuan finansial dari koperasi.
Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 2023–2024 itu menyatakan bahwa nantinya besaran gaji karyawan KopDes/Kel Merah Putih disesuaikan dengan skala usaha dan keputusan rapat anggota.
Berdasarkan data ODS Kemenkop per 7 Juli 2025 pukul 14.05 WIB, tercatat sudah terbentuk 76.532 KopDes/Kel Merah Putih. Secara de facto, sebanyak 80.509 desa/kabupaten yang telah membentuk KopDes/Kel Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus).
Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.
“Kita bersyukur 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan sudah terbentuk, maka akan di-launching oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] diagendakan Insyaallah tanggal 19 Juli, sudah kita putuskan nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah diikuti oleh seluruh provinsi dan seluruh kabupaten,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Zulhas mengungkap, hingga saat ini telah terdapat sekitar 100 model percontohan (mockup) nasional KopDes/Kel Merah Putih di 38 provinsi di Indonesia. Adapun ke depan, jumlah mockup KopDes/Kel Merah Putih akan terus bertambah hingga akhir tahun.
“Kami masih minta kalau bisa tiap kabupaten ada [mockup], belum sempurna pun nggak apa-apa, karena sempurnanya nanti di akhir tahun, itu akan di-launching, jadi koperasinya itu di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching pembentukan [KopDes/Kel Merah Putih] terbentuknya, tetapi sudah ada mockup yang jadi 100 sekian,” ujarnya.
Sebab, menurutnya, agar KopDes/Kel Merah Putih bisa berjalan sukses maka dibutuhkan kerja sama antarpihak, baik dari Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten/Provinsi, kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga perbankan.
“Di sini ada perbankan, ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah, ada Pupuk, ada ID Food, ada Bulog, Bapanas, dan lain-lain. Jadi kerja sama semua pihak, maka pembentukan ini bisa cepat dilaksanakan,” tuturnya.
Adapun, mockup KopDes Merah Putih harus terdiri dari agen pupuk, LPG 3 kilogram, gerai sembako, truk pengangkut logistik, hingga klinik/apotek desa.
Untuk truk pengangkut logistik, misalnya, keberadaan truk pengangkut ini akan membantu masyarakat desa mengangkut gabah dan jagung untuk disetor ke Perum Bulog. Hingga, adanya perbankan yang bisa menjangkau masyarakat desa.
“Yang paling penting lagi akses perbankan nanti, di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat, kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, KopDes juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) pemerintah.
Dalam hal pembiayaan, Zulhas menegaskan bahwa pembentukan KopDes/Kel Merah Putih harus memiliki perencanaan bidang usaha yang matang dan berasal dari pinjaman Himbara dengan plafon hingga Rp3 miliar.
“Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman,” tutupnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5276859/original/040272500_1751965416-673x373__2_.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Infografis 571.410 NIK Penerima Bansos Terlibat Judi Online hingga Langkah Kementerian – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.
Data tersebut disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Senin 7 Juli 2025.
“Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ujar Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah saat dihubungi Antara, di Jakarta, Senin 7 Juli 2025.
Natsir menjelaskan PPATK telah melakukan pengujian dengan mengaitkan sebanyak 28,4 juta NIK terdaftar penerima bantuan sosial dengan sebanyak 9,7 juta NIK pemain judi online.
Seperti apa langkah kementeria terkait? Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), temuan tersebut merupakan hasil pemadanan data antara Kementerian Sosial dan PPATK.
Dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK yang terlibat judi online, ditemukan lebih dari setengah juta yang identik.
“Jadi dari penelusuran itu, kita memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya tahu dana yang kita salurkan benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Presiden mengizinkan kita untuk koordinasi dengan PPATK,” ujar Gus Ipul usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, dikutip Selasa (8/7/2025).
Lantas, seperti apa data NIK penerima bansos terlibat judi online? Apa langkah yang dilakukan kementerian terkait ada 571.410 NIK penerima bansos terlibat menjadi pemain judi online? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:
Jakarta –
Sebanyak tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto bakal diluncurkan bulan ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan program-program ini bakal menjadi jurus utama pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
Program-program yang bakal diluncurkan langsung oleh Prabowo itu merupakan bagian dari tiga pilar kebijakan prioritas, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, dan juga penggerak ekonomi kerakyatan.
“Ini merupakan bagian dari trisula program pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” beber Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
1. Sekolah Rakyat
Program yang pertama akan diluncurkan bulan ini adalah Sekolah Rakyat. Sekitar 100 unit Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi di tahun ajaran baru pada pertengahan bulan Juli ini. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrem.
Menurutnya banyak sekali anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tak bisa bersekolah, bahkan meskipun sudah ada banyak layanan pendidikan gratis bantuan pemerintah. Nah anak-anak seperti ini akan disekolahkan negara secara gratis lewat program Sekolah Rakyat untuk pendidikan dasar dan menengah.
“Jadi program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Keluarga yang dari tingkat kemiskinan ekstrem ini memang selama ini tidak tertampung juga dalam pendidikan reguler, walaupun pendidikan reguler sudah gratis, karena mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat sulit, sehingga tanggung jawab ini harus diambil alih oleh negara dan mereka dimasukkan ke dalam Sekolah Rakyat,” beber Hasan Nasbi.
Siswa-siswa penerima bantuan Sekolah Rakyat akan diberikan pendidikan terpadu lewat skema asrama. Mereka akan mendapatkan kurikulum pendidikan nasional dengan mendapatkan tempat tinggal khusus di asrama, para siswa juga akan dijamin kehidupannya dari mulai kebutuhan pangan hingga sandang di Sekolah Rakyat.
“Ini kira-kira targetnya akan sekitar 0,7% masyarakat kita yang memang berada di level kemiskinan ekstrem,” sebut Hasan Nasbi.
Program ini dapat mengentaskan kemiskinan dengan memberikan layanan pendidikan untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak dari keluarga miskin. Sejalan dengan itu, orang tua dari para murid Sekolah Rakyat juga akan dibina dan diberikan bantuan sosial untuk memperbaiki nasibnya.
Program kedua adalah kelanjutan dari layanan Cek Kesehatan Gratis yang sudah diluncurkan sejak awal tahun ini. Kali ini yang berbeda adalah layanan itu diberikan khusus untuk anak-anak sekolah.
“Ini akan menyasar anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Anak-anak ini akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, termasuk juga pemeriksaan screening TBC, dan juga pemeriksaan kejiwaan,” beber Hasan Nasbi.
Pemerintah ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan program yang diberikan secara cuma-cuma ini. Jadi anak-anak di seluruh Indonesia tidak hanya diberikan pendidikan yang bagus, tapi juga kesehatannya harus terjaga dengan baik.
“Jadi kalau ada hal-hal yang perlu diantisipasi, hal-hal yang perlu diatasi itu bisa diatasi dan diantisipasi sejak usia dini,” lanjut Hasan Nasbi.
Program terakhir yang jadi jurus Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan adalah pengoperasian perdana Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat langsung dari tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
“Rencananya akan di-launching oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 19 Juli nanti. Tempatnya mungkin di Koperasi Desa di Klaten. Dan ini sekaligus dimulainya program Koperasi Desa Merah Putih sebesar 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia,” beber Hasan Nasbi.
Puluhan Koperasi Desa Merah Putih akan mulai beroperasi pada tanggal 19 Juli 2025 mendatang. Total ada 92 koperasi pada 38 provinsi di seluruh Indonesia yang memulai operasinya.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disiapkan untuk memajukan ekonomi dari desa. Targetnya, 80 ribu lebih koperasi yang akan dibentuk dapat membuka lapangan kerja untuk 2 juta orang pekerja.
Selain itu, Koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dari tingkat desa, mengurangi arus urbanisasi masyarakat ke kota besar, dan juga meningkatkan sumber daya manusia di desa.
Tonton juga “Sekolah Rakyat Akan Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli” di sini:
(hal/rrd)
/data/photo/2025/07/08/686c8bc063c37.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Lansia yang Cekcok dengan Perempuan di Bus TJ adalah Orang yang Pernah Aniaya Penumpang
Megapolitan
9 Juli 2025")
Lansia yang Cekcok dengan Perempuan di Bus TJ adalah Orang yang Pernah Aniaya Penumpang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta, Ayu Wardhani, mengatakan bahwa pria lanjut usia (lansia) yang adu mulut dengan perempuan di dalam bus Transjakarta adalah orang yang menganiaya dan meneriaki seorang perempuan dengan sebutan “teroris” di Halte Taman Anggrek, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.
Namun, aksi adu mulut itu terjadi sebelum pria lansia tersebut menganiaya dan meneriaki seorang perempuan dengan sebutan “teroris”.
“Kami sudah cek, ini video lama (kejadian lansia adu mulut dengan penumpang perempuan di dalam bus Transjakarta) sebelum kasus viral (menganiaya dan meneriaki perempuan dengan sebutan “teroris”) yang berujung pada laporan polisi, kemudian damai,” ujar Ayu saat dikonfirmasi oleh
Kompas.com
, Selasa (8/7/2025).
Atas insiden yang terjadi, Ayu mengimbau kepada para penumpang untuk saling menghormati dan menjaga kenyamanan saat menggunakan TransJakarta.
“Apabila pelanggan mengalami ketidaknyamanan selama menggunakan layanan Transjakarta, silakan laporkan kepada pramusapa atau petugas kami di lapangan,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria lanjut usia terlibat adu mulut dengan seorang perempuan di dalam bus TransJakarta viral di media sosial.
Pria lansia tersebut diduga orang yang sempat menganiaya dan meneriaki seorang perempuan dengan sebutan “teroris” di Halte Taman Anggrek, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.
Dalam video yang diunggah dalam akun Instagram
@
si_enchann, pria lansia itu berulang kali menghina seorang perempuan di dalam bus Transjakarta.
Diduga pria lansia tersebut menaiki bus Transjakarta khusus wanita sehingga memicu kemarahan si penumpang perempuan yang berada di dalamnya.
Namun, pria lansia itu justru marah dan menghujani kata-kata kasar ke penumpang perempuan yang menegurnya.
Adu mulut antara pria tersebut dengan penumpang perempuan terus berlangsung. Tak berselang lama, pria lansia itu hendak memukul perempuan yang beradu mulut dengannya menggunakan tongkat manula.
Tak hanya itu, saat pria lansia tersebut hendak turun dari bus Transjakarta, dirinya menantang perempuan tersebut dengan nada keras.
“Ayo turun sini ke Pancoran,” tegas dia.
Sebagai informasi, pria lansia tersebut menganiaya dan meneriaki seorang perempuan di Halte Taman Anggrek, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis (29/5/2025).
Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Muhammad Aprino Tamara menjelaskan, pelaku saat itu sedang terbawa emosi hingga akhirnya melakukan tindakan kekerasan.
“Pengakuan dia (pelaku), tersulut emosi,” ujar Aprino saat dikonfirmasi, Senin (9/6/2025).
Aprino menyebutkan, pelaku berusia 69 tahun dan hidup sebatang kara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada beberapa faktor yang membuat pelaku emosi.
Salah satu pemicunya adalah kondisi lapar karena belum makan sejak pagi.
“Kata dia (pelaku), ‘saya lapar, Pak. Saya belum makan dari pagi. Terus kedua, saya juga kepikiran uang kost saya belum bayar’,” ungkap Aprino.
Selain itu, pelaku mengaku tengah terburu-buru hendak mengambil bantuan sosial (bansos).
“‘Terus yang ketiga saya lagi ngejar cepat-cepat mau ambil bansos, Pak’. Katanya begitu,” imbuhnya.
Pelaku berhasil ditangkap pada Senin (9/6/2025) pagi.
Setelah pelaku ditangkap, korban mendatangi Mapolsek Grogol Petamburan dan memutuskan menyelesaikan perkara ini secara damai.
“Akhirnya terjadi kesepakatan damai. Korban mencabut laporan,” tutur Aprino.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.