Topik: Bantuan Sosial

  • Hari Pajak Nasional, setiap rupiah untuk masa depan negeri

    Hari Pajak Nasional, setiap rupiah untuk masa depan negeri

    Logo resmi Hari Pajak Nasional 2025 dari Dirjen Pajak. (pajak.go.id)

    14 Juli 1945: Hari Pajak Nasional, setiap rupiah untuk masa depan negeri
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 14 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Setiap tanggal 14 Juli, Indonesia memperingati Hari Pajak Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap peran penting pajak dalam pembangunan negara. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 14 Juli 1945, di mana untuk pertama kalinya istilah “pajak” dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Dasar, tepatnya pada Pasal 23A.

    Hari Pajak pertama kali ditetapkan secara resmi pada tahun 2017 oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sejak saat itu, peringatan ini dijadikan momen refleksi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak, serta apresiasi terhadap para pembayar pajak yang telah mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.

    Peringatan Hari Pajak biasanya diisi dengan berbagai kegiatan edukatif seperti seminar, kampanye publik, lomba, serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak teladan. Selain itu, institusi perpajakan memanfaatkan momen ini untuk mendorong transformasi digital dalam pelayanan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi fiskal.

    Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Pada tahun 2024, lebih dari 80 persen pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, dan program prioritas nasional lainnya. Karena itu, Hari Pajak menjadi pengingat penting bahwa kemandirian fiskal negara sangat bergantung pada kontribusi masyarakat.

    Dengan semangat “Bersama Pajak, Kita Kuat”, peringatan Hari Pajak pada 14 Juli tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap rupiah yang dibayarkan adalah bentuk nyata cinta tanah air.

    Sumber : Sumber Lain

  • Cara Cek Bansos PKH BPNT Juli 2025: Panduan Lengkap dan Terbaru – Page 3

    Cara Cek Bansos PKH BPNT Juli 2025: Panduan Lengkap dan Terbaru – Page 3

    Selain melalui situs web, Anda juga dapat cek bansos PKH BPNT Juli 2025 melalui aplikasi Cek Bansos. Berikut langkah-langkahnya:

    Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store (untuk Android) atau App Store (untuk iOS).
    Setelah mengunduh dan menginstal aplikasi, buat akun dengan melengkapi data diri Anda.
    Unggah foto KTP dan swafoto sesuai dengan instruksi.
    Setelah berhasil membuat akun, Anda dapat mengecek status bansos Anda.

    Aplikasi ini juga memiliki fitur untuk mengusulkan diri sendiri atau orang lain sebagai penerima bantuan jika Anda merasa berhak menerimanya. Jika Anda mengalami kesulitan login, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar dan coba ulangi proses login. Anda juga dapat menghubungi layanan dukungan aplikasi melalui email developer@kemensos.go.id jika masalah berlanjut.

  • Bulog Tegaskan Oknum Judol dan Kelompok Radikal Tidak Akan Dapat Beras Bansos

    Bulog Tegaskan Oknum Judol dan Kelompok Radikal Tidak Akan Dapat Beras Bansos

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menegaskan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan judi online (judol) tidak boleh menerima bantuan pangan beras dari pemerintah.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan masyarakat yang terlibat judol hingga kelompok radikal atau terorisme tidak dapat menerima bantuan pangan.

    “Yang terlibat judol atau judi online, dan terlibat kegiatan terorisme, tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” kata Rizal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Untuk itu, Rizal meminta agar setiap Kepala Daerah, termasuk kantor wilayah Bulog, melakukan pengecekan data ulang terhadap penerima bansos beras. Dia menekankan, langkah ini dilakukan untuk memastikan agar penerima bansos bukan merupakan oknum judol maupun kelompok terorisme.

    “Nah ini tolong masing-masing Kepala Daerah yang ada di wilayah, ini jadi penekanan, termasuk teman-teman Bulog yang ada di wilayah sudah saya peringatkan untuk didata, dicek ulang siapa saja masyarakat yang menerima bantuan atau penerima manfaat yang terlibat judol dan kelompok-kelompok radikal atau terorisme, ini tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” tuturnya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18.277.083 keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram per bulan selama dua bulan.

    Adapun, sumber data penerima bansos beras ini berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 (Inpres 4/2025) tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

    Bantuan pangan beras ini juga menjadi salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025, sebagaimana mengacu pada rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025 di Istana Merdeka.

  • Menko PM sebut difabel, lansia, ODGJ akan dapat bansos abadi

    Menko PM sebut difabel, lansia, ODGJ akan dapat bansos abadi

    Sampai hari, ini kita berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia—manula, sama ODGJ itu abadi, bansos terus

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyebut masyarakat dalam kategori difabel, lanjut usia atau lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi.

    “Ya, ada term (istilah) periode. Sampai hari, ini kita berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia—manula, sama ODGJ itu abadi, bansos terus,” ucap Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7) malam.

    Selain dari tiga kategori kelompok masyarakat rentan itu, pemberian bansos akan dibatasi. “Untuk sementara maksimal lima tahun,” tuturnya.

    Di samping itu, Cak Imin menepis akan ada konsep baru terkait bansos untuk kategori masyarakat miskin. “Belum. Masih sesuai standar BPS (Badan Pusat Statistik),” katanya menegaskan.

    Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengusulkan bansos hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang rentan, seperti golongan lansia, difabel, dan ODGJ.

    Budiman mengungkapkan usulan tersebut dalam rangka menanggapi adanya fenomena penyalahgunaan bansos untuk judi daring atau judol.

    “Bansos baiknya hanya untuk yang lansia, yang mungkin difabel, mungkin yang ODGJ, ya, ‘kan?” kata dia saat ditemui di Jakarta, Jumat (11/7).

    Ia menekankan masyarakat miskin yang secara fisik masih kuat harus diberdayakan agar mereka terbebas dari kemiskinan dengan kekuatan yang mereka miliki.

    Dalam upaya tersebut, pihaknya telah merumuskan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang mencakup sembilan pendekatan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

    Kesembilan pendekatan tersebut, jelas Budiman, di antaranya pada sektor pangan, hunian, perumahan, energi terbarukan, transportasi, pendidikan, kesehatan, industri kreatif, dan industri digital.

    “Karena itulah, Pak Prabowo Subianto membuat BP Taskin agar pengentasan kemiskinan approach-nya tidak sekadar memberikan pelampung,” katanya menegaskan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PM: Ratas dengan Presiden bahas bansos hingga Sekolah Rakyat

    Menko PM: Ratas dengan Presiden bahas bansos hingga Sekolah Rakyat

    Ratas yang diselenggarakan di sela-sela lawatan Presiden di luar negeri tersebut juga membahas judi daring atau judol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (12/7) membahas banyak hal, mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga Sekolah Rakyat.

    “Banyak. (Kemenko) PM itu mulai dari bansos, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, tentang Koperasi Desa, tentang Sekolah Rakyat. Banyak kita,” ucap Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7) malam.

    Selain itu, imbuh dia, ratas yang diselenggarakan di sela-sela lawatan Presiden di luar negeri tersebut juga membahas judi daring atau judol. Ia menyebut pemerintah tengah membahas solusi terbaik untuk persoalan itu.

    “Soal judol kita diskusikan, kita carikan solusi-solusi, termasuk sanksi,” ucapnya.

    Lebih lanjut Cak Imin menuturkan, Presiden dalam ratas tersebut meminta tujuh menteri koordinator di Kabinet Merah Putih untuk melaporkan seluruh perkembangan pekerjaan di masing-masing bidang.

    “Presiden lebih menekankan selama di luar negeri, para menteri diminta bekerja serius,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin ratas yang diikuti oleh tujuh menko dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di sela-sela lawatan di Brussels, Belgia.

    Dalam rapat terbatas melalui video konferensi itu, Presiden menerima laporan sejumlah menterinya mengenai perkembangan pelaksanaan program prioritas pemerintah, di antaranya Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.

    “Dalam ratas yang dilakukan pada pukul 17:00 WIB ini, Presiden Prabowo membahas berbagai hal terkait dengan bidang koordinasi masing-masing menteri, antara lain: komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, perkembangan program Sekolah Rakyat, dan kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (12/7).

    Seskab Teddy, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan luar negerinya di Brussels, turut mengikuti sesi rapat terbatas tersebut.

    Tujuh menko yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden, yaitu Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Ancam Hentikan Bansos untuk Penerima yang Main Judi Online

    Cak Imin Ancam Hentikan Bansos untuk Penerima yang Main Judi Online

    Cak Imin Ancam Hentikan Bansos untuk Penerima yang Main Judi Online
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memperingkatkan bahwa penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi bermain
    judi online
    (judol) terancam dicoret dari daftar
    penerima bansos
    .
    Cak Imin
    , sapaan akrabnya, menegaskan bahwa ada sejumlah sanksi yang menanti bagi para penerima
    bansos
    yang bermain judol.
    “Jadi saya mendengar dari
    PPATK
    (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan), ada 500 ribuan rekening penerima bansos yang digunakan untuk judi online,” ujar Cak Imin di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).
    “Saya sampaikan bahwa nanti para pengguna bansos untuk judi online akan kita beri sanksi. Sanksi yang pertama, bisa kita kurangi bantuannya,” imbuh dia.
    Cak Imin menjelaskan, sanksi lainnya adalah berupa pencabutan bantuan terhadap penerima manfaat.
    Dia pun memperingatkan semua penerima bansos untuk tidak menyalahgunakan bantuannya.
    “Karena itu, saya peringatkan kepada semua yang penerima bantuan sosial, jangan digunakan untuk judi online. Kita akan telusuri 500 ribu orang itu,” kata Cak Imin.
    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa itu tidak mengiyakan maupun membantah ketika ditanya kemungkinan penerima bansos yang bermain judi online bakal dihukum secara pidana.
    Namun, Cak Imin mengaku akan lebih dulu mendengarkan laporan dari PPATK.
    “Ya kita lihat, tapi kita akan telusuri. Saya akan panggil PPATK dalam waktu dekat,” imbuh dia.
    Diberitakan, PPATK mengungkapkan bahwa terdapat 571.410 orang penerima bantuan sosial yang juga terindikasi bermain judi online.
    Ketua Tim Humas PPATK M Natsir mengatakan, berdasarkan data PPATK tahun 2024, ada 28,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang menerima bansos, lalu ada 9,7 juta NIK yang terindikasi bermain judol.
    “Data tahun 2024, dari 9,7 juta NIK pemain judi online, terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online,” kata Natsir dalam keterangan resmi, Senin (7/7/2025).
    Dia mengatakan, dari jumlah itu terdapat 7,5 juta kali transaksi judi online dengan total deposit nyaris Rp 1 triliun. 
    “Tercatat telah dilakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi dengan total deposit mencapai Rp 957 miliar,” ujar Natsir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyaluran beras SPHP harus hati-hati dan tepat sasaran

    Penyaluran beras SPHP harus hati-hati dan tepat sasaran

    JAKARTA- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran agar program tersebut benar-benar berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Untuk SPHP saya tegaskan, Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tindak tegas mafia pangan,” kata Mentan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya pengawasan ketat terkait program SPHP yang disalurkan Perum Bulog agar penyaluran tidak salah sasaran.

    Amran mengingatkan hal itu mengingat hasil investigasi Satgas Pangan Polri bersama Kementan terhadap dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran.

    Temuan itu, kata dia, memperkuat pentingnya SPHP sebagai pengendali harga dan pelindung konsumen.

    “SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” ujar Amran.

    SPHP dilaksanakan Perum Bulog melalui distribusi ke pengecer pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas 5 kilogram (kg) dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    “Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi. Jika tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal. Distribusinya harus transparan dan diawasi pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

    Di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam.

    Amran mengatakan produksi beras nasional Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09 persen dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.

    “Kami pastikan produksi aman. Yang harus dijaga sekarang adalah distribusi dan tata niaganya. SPHP dan bansos adalah dua sisi mata uang, satu menjaga akses rakyat miskin, satu lagi menstabilkan pasar,” jelas Amran.

    “Kita ingin negara hadir dari sawah hingga ke meja makan. Jangan biarkan rakyat dirugikan oleh segelintir oknum. Kelola SPHP dengan semangat gotong royong, kejujuran, dan kepedulian,” Amran menambahkan.

    Di sisi lain, Perum Bulog memastikan siap menyalurkan 1,3 juta ton beras untuk melaksanakan program beras SPHP selama Juli hingga Desember 2025, seusai menerima penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    “Penyaluran ini dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyebutkan penugasan itu tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025, dengan target penyaluran sebesar 1.318.826.629 kilogram (1,3 juta ton) beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah Indonesia.

  • Menakar Efektivitas Jurus Baru Prabowo Atasi Kemiskinan

    Menakar Efektivitas Jurus Baru Prabowo Atasi Kemiskinan

    Jakarta

    Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan pendekatan lintas sektor. Di tengah kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih membelenggu sebagian besar masyarakat Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengusung pendekatan yang lebih operasional, konkret, dan berbasis akar rumput.

    Presiden Prabowo Subianto sebagaimana yang diungkap oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan akan meluncurkan tiga program prioritas. Ketiga program tersebut ialah Sekolah Rakyat, layanan cek kesehatan gratis di sekolah, dan Koperasi Merah Putih. Program-program ini dirancang bukan hanya sebagai janji kampanye, tetapi sebagai instrumen sistemik dalam membangun fondasi pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dari hulu ke hilir.

    Artikel ini mencoba membedah lebih dalam bagaimana tiga program utama tersebut yaitu Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis di lingkungan pendidikan, dan Koperasi Merah Putih, dirancang untuk bersinergi dalam mendorong transformasi sosial-ekonomi di Indonesia. Ketiganya bukan program parsial, melainkan bagian dari grand design Prabowo dalam memberantas kemiskinan secara struktural, sosiokultural, dan berkelanjutan.

    Kemiskinan di Indonesia bukan semata-mata persoalan tidak adanya penghasilan, melainkan gabungan dari berbagai faktor yaitu rendahnya akses pendidikan berkualitas, keterbatasan layanan kesehatan preventif, ketimpangan distribusi aset dan modal, serta lemahnya pemberdayaan ekonomi lokal.

    Menghadapi tantangan multidimensi seperti ini, dibutuhkan pendekatan yang menyasar langsung akar persoalan dengan kebijakan yang integratif dan berkelanjutan. Di sinilah gagasan Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis di sekolah, dan Koperasi Merah Putih menemukan relevansinya.

    Sekolah Rakyat: Pendidikan Untuk Semua

    Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari cita-cita pendidikan inklusif yang selama ini kerap dikoar-koarkan namun jarang benar-benar diimplementasikan secara utuh. Dalam visi Prabowo, pendidikan adalah instrumen utama dalam memotong rantai kemiskinan antar-generasi. Sekolah Rakyat dirancang untuk hadir di daerah-daerah tertinggal, perdesaan, dan kantong-kantong kemiskinan, mulai dari pesisir hingga pedalaman, dari Sabang sampai Merauke.

    Model sekolah ini bersifat gratis, terbuka bagi seluruh anak Indonesia, dan berupaya meminimalisasi hambatan ekonomi, geografis, dan administratif. Lebih dari sekadar tempat belajar, Sekolah Rakyat adalah pusat pemberdayaan masyarakat, tempat bertemunya pendidikan formal, pendidikan karakter, hingga pelatihan keterampilan hidup.

    Sekolah Rakyat tidak sekadar mengandalkan kurikulum nasional, tetapi juga harus dilengkapi dengan modul-modul kewirausahaan, pelatihan agribisnis, penguatan literasi digital, dan kemandirian ekonomi. Di sinilah letak pembeda Sekolah Rakyat dibandingkan dengan sekolah konvensional. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya diajarkan untuk pintar, tetapi juga diajarkan untuk bisa bertahan dan membangun hidup.

    Dalam jangka panjang, output Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja terampil, tetapi juga pengusaha lokal, pemimpin komunitas, dan agen transformasi desa. Program ini juga membuka ruang kolaborasi dengan universitas, LSM, dan dunia industri untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif, responsif, dan berdampak langsung bagi pengentasan kemiskinan.

    Cek Kesehatan Gratis di Sekolah

    Dalam visi Prabowo, pendidikan dan kesehatan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin anak-anak miskin bisa belajar optimal jika kondisi kesehatannya buruk. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi sangat strategis. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah dasar dan menengah, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), memiliki fasilitas dan akses layanan kesehatan preventif yang rutin.

    Pemeriksaan kesehatan ini tidak hanya dilakukan secara periodik, tetapi juga terintegrasi dengan pemetaan status gizi, skrining tumbuh kembang, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, serta edukasi pola hidup sehat.

    Program ini dijalankan dengan pendekatan multisektor yaitu Dinas Kesehatan menyediakan tenaga medis dan alat skrining, sementara Dinas Pendidikan memfasilitasi infrastruktur dan keterlibatan sekolah. Tidak hanya itu, kolaborasi dengan universitas kedokteran, rumah sakit daerah, dan kader posyandu pun diperkuat.

    Tujuan utamanya adalah membangun budaya sadar kesehatan sejak dini, mengidentifikasi masalah kesehatan anak sebelum menjadi kronis, dan mengurangi beban biaya pengobatan di masa depan. Dengan demikian, program ini bukan sekadar charity, tapi investasi jangka panjang dalam kualitas SDM Indonesia.

    Koperasi Merah Putih: Ekonomi Rakyat Pilar Ketahanan Sosial

    Koperasi Merah Putih bukan koperasi biasa. Ia merupakan inisiatif strategis yang digagas untuk membangkitkan kembali semangat gotong-royong dan ekonomi kerakyatan sebagai basis pertahanan sosial di tengah gempuran ekonomi pasar bebas. Koperasi ini diarahkan menjadi pusat ekonomi komunitas yang menyediakan pembiayaan murah, pelatihan kewirausahaan, serta wadah distribusi produk UMKM lokal.

    Di bawah arahan Presiden Prabowo, Koperasi Merah Putih juga ditargetkan berperan sebagai jembatan inklusi keuangan, mendekatkan masyarakat pada akses modal, asuransi mikro, serta digitalisasi ekonomi. Koperasi ini memiliki fitur yang membedakannya dari koperasi lama: terhubung dengan platform digital nasional, dikawal oleh tenaga profesional, dan disinergikan dengan BUMDes dan dana desa.

    Melalui Koperasi Merah Putih, petani kecil bisa membeli pupuk dan benih dengan harga murah, nelayan bisa mendapatkan akses cold storage, pedagang bisa memperoleh permodalan berbunga rendah, dan ibu rumah tangga bisa menjual produk olahan melalui marketplace koperasi. Bahkan, koperasi ini didesain untuk terhubung dengan Sekolah Rakyat sebagai penyedia kebutuhan pangan sehat dan alat belajar murah.

    Dalam skema jangka panjang, Koperasi Merah Putih akan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Ia bukan hanya institusi ekonomi, tetapi juga institusi sosial yang mengikat komunitas melalui solidaritas, efisiensi, dan kemandirian.

    Sinergitas Tiga Pilar Dalam Mengentaskan Kemiskinan

    Ketiga program unggulan ini yaitu Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis di sekolah, dan Koperasi Merah Putih, sesungguhnya adalah satu kesatuan sistem. Mereka saling menopang dan memperkuat satu sama lain. Anak-anak miskin yang sehat dan cerdas bisa sekolah tanpa beban. Sekolah yang produktif mencetak generasi pekerja dan wirausaha baru. Koperasi menjadi fasilitator ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan membentuk ekosistem berdaya.

    Prabowo memahami bahwa kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sosial. Diperlukan pendekatan transformasional yang membebaskan masyarakat dari ketergantungan. Bukan hanya diberi ikan, tetapi juga diajarkan cara memancing, diajak membuat kolam, dan diberi akses untuk menjual hasil tangkapan.

    Tentu saja, program-program ini tidak luput dari tantangan. Pertama, implementasi di lapangan akan sangat bergantung pada kapasitas birokrasi dan kemauan politik lokal. Pemerintah daerah harus mampu menjadi perpanjangan tangan visi nasional, bukan malah menjadi penghambat dengan kebijakan sektoral yang tumpang tindih.

    Kedua, masalah pendanaan dan keberlanjutan. Program seperti Sekolah Rakyat dan layanan kesehatan gratis memerlukan alokasi APBN yang besar. Di sinilah pentingnya reformasi fiskal dan optimalisasi anggaran. Pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi publik dan sektor swasta.

    Ketiga, digitalisasi dan literasi masyarakat masih menjadi tantangan. Tanpa peningkatan kapasitas SDM lokal, program koperasi digital bisa berakhir sebagai proyek macet. Oleh karena itu, pendidikan literasi keuangan dan teknologi harus dilakukan secara simultan.

    Jika dieksekusi dengan tepat, tiga jurus baru Presiden Prabowo bisa menjadi warisan pembangunan yang monumental. Tidak hanya mengatasi kemiskinan hari ini, tetapi juga menciptakan sistem sosial-ekonomi yang lebih adil untuk generasi mendatang.

    Namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh niat politik yang konsisten, pengawasan publik yang kuat, kolaborasi antarsektor, dan inovasi lapangan yang terus diperbarui. Presiden Prabowo harus memastikan bahwa jurus barunya bukan sekadar jargon kampanye, melainkan bagian dari revolusi kebijakan yang berani menyentuh akar persoalan dengan pendekatan integratif dan humanistik.

    Pada akhirnya, pengentasan kemiskinan bukan hanya soal distribusi bantuan, tetapi transformasi struktural dan pembangunan manusia secara menyeluruh. Pendidikan yang membebaskan, kesehatan yang merata, dan ekonomi kerakyatan yang kuat. Tiga hal tersebut merupakan fondasi utama yang harus dijaga dan dikembangkan secara konsisten.

    Di tengah gejolak global, ketimpangan digital, dan tantangan perubahan iklim, pendekatan ini menjadi penting sebagai upaya memperkuat kemandirian bangsa dari dalam. Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis di sekolah, dan Koperasi Merah Putih adalah mimpi besar yang sedang ditulis bersama. Dan mimpi besar itu kini ada di pundak kita semua yaitu sebagai warga negara, sebagai masyarakat sipil, dan sebagai bagian dari republik.

    Mohammad Nur Rianto Al Arif. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia

    (imk/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengumuman! Beras SPHP dan Bansos Mulai Disalurkan

    Pengumuman! Beras SPHP dan Bansos Mulai Disalurkan

    Jakarta

    Pemerintah mulai mengguyur beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras. Kedua program itu dilakukan sebagai langkah mengintervensi kenaikan harga beras yang tengah terjadi.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dia memastikan mulai Sabtu (12/7) masyarakat dapat membeli beras SPHP di pasar-pasar tradisional.

    “Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan GPM (Gerakan Pangan Murah) mulai hari ini. Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah,” terang dia dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bapanas, beras SPHP ini sudah mulai diakses masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara sampai Papua. “Tentu intervensi pemerintah ini kita harapkan dapat meredam fluktuasi harga beras. Beras SPHP yang diakses masyarakat harus yang berkualitas baik dengan harga yang sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau,” terang Arief.

    Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    Rinciannya adalah Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Rp 13.100/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Rp 13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua. Biasanya beras SPHP telah dikemas dalam bentuk kemasan 5 kg.

    Bansos Beras Disalurkan

    Bantuan pangan beras juga mulai disalurkan pada Juli 2025 ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah resmi menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras pada Juli sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi keluarga rentan di seluruh Indonesia.

    “Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras,” ujar Amran, Sabtu (12/7).

    Amran menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, di tengah dampak perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

    Terkait program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar penyaluran tidak salah sasaran. “Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan: Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tidak tegas mafia pangan,” tegasnya.

    Peringatan ini didasari oleh investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri terhadap dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran. Temuan ini memperkuat pentingnya SPHP sebagai pengendali harga dan pelindung konsumen.

    “SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” kata Amran.

    SPHP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog melalui distribusi ke pengecer pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas 5 kg dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras nasional Januari-Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09% dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.

    (ada/ara)

  • Menko PM Klaim Telusuri Penerima Bansos yang Main Judi Online

    Menko PM Klaim Telusuri Penerima Bansos yang Main Judi Online

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengklaim terus menelusuri penerima bantuan sosial (bansos) yang menggunakan bantuan itu untuk bermain judi online (judol).

    Dia menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan bansos dan digunakan untuk aktivitas judol maka akan dikenakan sanksi.

    “Sanksinya bisa kami kurangi bantuannya, bisa dihapus bantuannya,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin dilansir ANTARA, Sabtu, 12 Juli.

    Adapun rencana penghapusan bansos kepada penerima yang terbukti menggunakan bantuan untuk judi daring juga telah diutarakan Cak Imin pada Selasa, 8 Juli.

    Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bansos terlibat menjadi pemain judol sepanjang tahun 2024.

    Total deposit judi daring dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.

    Terkait temuan itu, PPATK telah diajak kerja sama oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hasil analisis rekening penerima bantuan sosial dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan tepat sasaran, di tengah banyaknya rekening penerima bantuan sosial yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun, kecuali menerima transfer.

    Per 1 Juli 2025, Kementerian Sosial melaporkan lebih dari Rp20 triliun bantuan sosial telah tersalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan rincian bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 8 juta lebih KPM atau 80,49 persen dari total kuota KPM dengan nilai Rp5,8 triliun.

    Sementara untuk bansos sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun.

    Untuk penebalan bansos, tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp6,19 triliun.