Topik: Bantuan Sosial

  • Cara Daftar Bansos Desember 2025: BSU hingga BLT Kesra Rp900 Ribu

    Cara Daftar Bansos Desember 2025: BSU hingga BLT Kesra Rp900 Ribu

    Bisnis.com, JAKARTA – Simak cara daftar bansos bulan Desember 2025 di bawah ini buat Anda yang belum kebagian.

    Sebagaimana diketahui, ada beberapa jenis bansos alias bantuan sosial yang diprediksi akan disalurkan pada bulan ini.

    Beberapa di antaranya adalah PKH, BNPT, dan BLT Kesra (Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat / bantuan langsung tunai sementara).

    Sementara untuk BSU, pemerintah menegaskan bahwa belum akan dicairkan lagi namun Anda bisa mendaftar dengan cara berikut ini.

    Syarat Wajib untuk Menerima Bansos PKH 2025

    Tidak cukup hanya tergolong miskin atau rentan miskin, calon penerima PKH 2025 juga harus memenuhi sejumlah syarat administratif dan teknis sebagai berikut:

    Terdaftar dalam DTKS atau sistem terbaru DTSEN yang menjadi basis data Kemensos untuk verifikasi penerima manfaat.
    Memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sudah padan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
    Masuk dalam klasifikasi keluarga miskin atau rentan miskin, yang diverifikasi langsung oleh petugas lapangan atau pendamping PKH.
    Memenuhi kriteria kategori bantuan, misalnya sedang hamil, memiliki anak usia sekolah, atau lanjut usia.
    Pastikan data keluarga sudah masuk dan diperbarui secara rutin di DTKS melalui Dinas Sosial setempat agar tidak kehilangan hak sebagai penerima.

    Cara daftar bansos BLT Kesra, PKH, dan BPNT

    Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan namun merasa memenuhi kriteria, berikut cara mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial:

    1. Melalui aplikasi “Cek Bansos”

    Unduh aplikasi dan buat akun dengan memasukkan data NIK, nomor KK, alamat, email, dan nomor HP aktif.
    Unggah foto e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP.
    Setelah verifikasi email, login ke aplikasi dan pilih menu “Daftar Usulan”.
    Isi data pribadi dan keluarga, kemudian pilih jenis bantuan yang diinginkan dan kirimkan usulan.

    2. Melalui kantor kelurahan atau desa

    Datangi kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan KK asli.
    Pengajuan akan dibahas dalam musyawarah desa untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan.
    Hasil musyawarah kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial untuk proses verifikasi dan validasi.

    Cara cek penerima bansos Oktober 2025:

    Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos
    Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos di Play Store atau App Store
    Daftar akun baru menggunakan NIK dan KK, dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto
    Pilih menu “Cek Bansos”
    Isi data meliputi wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama sesuai KTP
    Klik “Cari Data”
    Sistem akan menampilkan informasi apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos
    Melalui Situs Resmi Kemensos
    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
    Isi data meliputi wilayah, nama lengkap
    Masukkan kode captcha sesuai instruksi
    Klik “Cari Data”
    Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan.

    Cara daftar BSU Rp600.000 di halaman berikutnya…

  • Inflasi November 2025 Melambat, jadi Sinyal Pelemahan Ekonomi?

    Inflasi November 2025 Melambat, jadi Sinyal Pelemahan Ekonomi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada November 2025 mengalami perlambatan. Padahal, secara historis, inflasi kerap meningkat pada akhir tahun akibat permintaan yang meningkat.

    BPS mencatat inflasi November 2025 melambat ke level 0,17% secara bulanan (month to month/MtM), lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 0,28% MtM.

    Pola ini berbanding terbalik dengan kondisi pada 2019 sampai dengan 2024. Selama itu, grafik inflasi bulanan konsisten menanjak dalam tiga bulan terakhir setiap tahunnya.

    Misalnya pada tahun lalu, inflasi bergerak dari 0,08% MtM pada Oktober 2024 menjadi 0,30% MtM pada November 2024, dan terus mendaki ke 0,44% MtM pada Desember 2024.

    Terakhir kali, perlambatan inflasi pada November terjadi pada 2018. Kala itu, BPS mencatat inflasi sebesar 0,27% atau lebih rendah sedikit dari 0,28% pada bulan sebelumnya atau Oktober 2018.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai anomali perlambatan inflasi pada November 2025 bukan merupakan sinyal permintaan ekonomi yang tajam, melainkan indikasi normalisasi harga pangan dan energi yang justru menguntungkan daya beli masyarakat.

    “Penurunan inflasi November 2025 menurut saya lebih mencerminkan kombinasi normalisasi harga pangan dan energi serta permintaan domestik yang masih terkendali, bukan sinyal bahwa ekonomi tiba-tiba melemah tajam,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

    Josua memaparkan, faktor utama yang membuat inflasi November tampak anomali dibanding pola historis adalah penurunan harga pada sejumlah komoditas pangan yang biasanya justru menjadi pendorong kenaikan harga jelang libur akhir tahun.

    Secara bulanan, terjadi penurunan harga pada daging ayam ras, beras, cabai merah, telur ayam ras, hingga kentang. Perinciannya, daging ayam ras menjadi penahan utama dengan memberikan andil deflasi sebesar 0,03%.

    Selanjutnya, komoditas beras dan cabai merah masing-masing menyumbang andil deflasi 0,02%. Adapun, telur ayam ras dan kentang turut berkontribusi menahan laju inflasi dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01%.

    Menurut Josua, penurunan harga itu mengindikasikan pasokan pangan pokok relatif memadai berkat panen raya dan operasi pasar yang agresif.

    “Di sisi lain, tidak ada penyesuaian besar pada harga yang diatur pemerintah seperti BBM dan tarif listrik, sehingga komponen energi hanya mencatat inflasi tahunan sekitar 0,34%,” tambahnya.

    Dampak ke Pertumbuhan Ekonomi

    Lantas, apakah inflasi yang melambat ini akan menahan laju pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025? Josua justru memproyeksikan dampak yang positif.

    Dia menjelaskan bahwa inflasi yang landai akan menjaga pendapatan riil masyarakat sehingga ruang konsumsi menjadi lebih longgar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.

    “Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2025 kemungkinan justru cenderung positif bagi daya beli. Inflasi yang lebih rendah membuat kenaikan pendapatan nominal rumah tangga lebih banyak tercermin sebagai kenaikan pendapatan riil,” jelas Josua.

    Dia juga menyoroti adanya dukungan stimulus fiskal di akhir tahun, termasuk bantuan sosial (bansos) tunai skala besar yang diproyeksikan mencapai Rp30 triliun pada kuartal terakhir tahun ini. Bansos, sambungnya, akan menyuntikkan tambahan permintaan ke sektor perdagangan dan jasa di akar rumput.

    Dari sisi perilaku konsumen, Josua mencatat adanya sikap kehati-hatian (precautionary motive). Data Survei Konsumen Oktober 2025 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik ke level 121,2, namun porsi pendapatan yang ditabung juga meningkat dari 13,7% menjadi 14,3%.

    “Artinya, konsumen merasa lebih optimis ke depan tetapi masih berhati-hati dalam belanja saat ini, cenderung memperkuat tabungan,” tuturnya.

    Meskipun demikian, indikator sisi produksi menunjukkan penguatan. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia naik ke level 53,3 pada November, tertinggi sejak Februari, yang mencerminkan peningkatan pesanan domestik.

    Dengan kombinasi faktor tersebut, Josua optimistis pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun akan tetap terjaga. “Yang lebih mungkin terjadi, inflasi yang rendah akan membantu menahan perlambatan konsumsi rumah tangga di tengah ketidakpastian global, sehingga pertumbuhan triwulan IV tetap bertahan di kisaran sekitar 5%,” tutupnya.

  • Cek BLT Kesra 2025 Melalui Aplikasi Cek Bansos hingga Situs Kemensos

    Cek BLT Kesra 2025 Melalui Aplikasi Cek Bansos hingga Situs Kemensos

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengumumkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang diberikan pada Oktober-Desember 2025. Masyarakat akan menerima BLT Kesra 2025 dengan nominal Rp 300 ribu dan diberikan langsung Rp 900 ribu. Adapun BLT Kesra 2025 tersebut akan diterima 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya (keluarga penerima manfaat-red), dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” tutur Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, 17 Oktober 2025, Senin (1/12/2025).

    Airlangga mengatakan, bantuan tersebut menyasar desil 1-4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini merupakan tambahan di luar BLT regular yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako. Penyaluran BLT Kesra ini disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga. Penyaluran BLT Kesra juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga.

    Kriteria penerima BLT Kesra sangat spesifik untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Penerima haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri.

    Mereka juga tidak boleh menerima bantuan ganda dari program sejenis seperti PKH atau BPNT. Selain itu, penerima harus berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup masyarakat dari kategori sangat miskin hingga pas-pasan, serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku.

    Mengutip Antara, ada satu langkah penting yang perlu dilakukan sebelum berangkat ke kantor pos dan titik distribusi, yaitu memastikan terlebih dahulu apakah nama Anda masuk dalam daftar penerima.

    Pemerintah sudah menyiapkan layanan pengecekan secara daring melalui situs resmi Cekbansos Kemensos. Dengan bermodalkan ponsel dan NIK yang tertera di KTP, Anda bisa mengetahui status bantuan dalam hitungan menit.

  • Cair! 41 Ribu Warga Bojonegoro Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu, Ini Kriteria Penerima

    Cair! 41 Ribu Warga Bojonegoro Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu, Ini Kriteria Penerima

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabar gembira bagi keluarga prasejahtera di Bojonegoro. Sebanyak 41.095 warga di Kabupaten Bojonegoro telah menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) pada periode Oktober hingga November 2025. Bantuan senilai total Rp900.000 per penerima ini disalurkan langsung melalui kantor pos setempat.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, membenarkan bahwa penyaluran masif ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang paling membutuhkan.

    “Total warga Bojonegoro penerima BLTS Kesra mencapai 41.095 orang. Dana sebesar Rp900 ribu ini disalurkan serentak melalui kantor pos,” jelas Agus Susetyo Hardiyanto, Senin (1/12/2025).

    Antok sapaan Agus Susetyo Hardiyanto menegaskan bahwa penyaluran BLTS Kesra ini dijamin tepat sasaran karena menggunakan basis data yang terbaru. Penerima bantuan diprioritaskan berdasarkan kelompok Desil 1 hingga Desil 4.

    Dalam konteks penyaluran bansos, Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dimulai dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. Untuk Desil 1, itu merupakan kelompok warga sangat miskin, Desil 2, miskin, Desil 3, hampir miskin, dan Desil 4 adalah kelompok rentan miskin.

    “Kelompok dengan Desil 1 sampai 4 adalah prioritas utama penerima semua jenis bantuan sosial, termasuk BLTS Kesra, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (BPNT), hingga Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK),” tegas Kepala Dinsos.

    Data yang digunakan sebagai acuan kini adalah DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), sebuah sistem terbaru yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan sosial di Bojonegoro menjadi lebih akurat dan terintegrasi.

    Dengan skema penyaluran yang didasarkan pada data DTSEN dan fokus pada Desil 1-4, Pemkab Bojonegoro berharap bantuan ini benar-benar dapat meringankan beban ekonomi puluhan ribu keluarga prasejahtera Bojonegoro menjelang akhir tahun 2025. [lus/aje]

  • 75 Penerima Bansos di Pacitan Ajukan Graduasi Mandiri

    75 Penerima Bansos di Pacitan Ajukan Graduasi Mandiri

    Pacitan (beritajatim.com) – Sebanyak 75 penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pacitan memilih mengajukan graduasi atau penghentian bantuan secara mandiri. Khusus pada November 2025 saja, tercatat 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah resmi mengundurkan diri.

    “Iya, ada 15 orang yang sudah mengajukan graduasi,” kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pacitan, Agung Mukti Wibowo, ditulis Senin (1/12/2025).

    Para penerima yang mengajukan graduasi menyatakan sudah mampu secara ekonomi dan memilih mundur agar bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kesadaran KPM dan bagian dari upaya penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran.

    “Sesuai arahan Kemensos, penerima PKH memang bisa berdaya. Bantuan itu tidak selamanya didapatkan, karena umurnya hanya lima tahun,” jelas Agung.

    Koordinator Kabupaten Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pacitan, Tuwarno, menjelaskan bahwa setiap pendamping PKH ditargetkan melakukan graduasi terhadap 10 KPM setiap periode. Namun target tersebut masih menemui sejumlah hambatan.

    “Pendamping menemukan banyak kendala di lapangan. KPM yang dinilai sudah layak graduasi sering kali kurang memiliki kesadaran dan kemauan untuk mandiri,” ujarnya.

    Selain itu, dukungan program lanjutan bagi KPM graduasi dinilai masih kurang. Hal ini berdampak pada sulitnya mengubah pola pikir penerima yang sudah merasa nyaman dengan bantuan yang diterima. “Ketergantungan terhadap bansos membuat mereka enggan mandiri. Mengubah pola pikir yang sudah lama terbentuk menjadi tantangan besar bagi pendamping,” lanjutnya.

    Tuwarno menambahkan bahwa faktor desa dan perangkat desa juga sangat berpengaruh terhadap proses penghapusan data penerima.

    Pada triwulan ketiga, jumlah penerima bansos di Pacitan tercatat sebanyak 28.906 KPM. Data tersebut terus berubah sesuai hasil verifikasi dan graduasi yang berjalan.

    Dengan adanya graduasi mandiri ini, pemerintah berharap semakin banyak warga lain yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh hak bantuan sosial secara tepat sasaran. (tri/ted)

  • Pemprov Jatim Gelar Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025, Ada Apa Saja?

    Pemprov Jatim Gelar Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025, Ada Apa Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial akan menggelar Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di Gedung Baru UPT RSBL Pasuruan, Rabu (3/12/2025).

    Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani mengatakan peringatan ini mengambil tema ‘Membangun Masyarakat Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendorong Kemajuan Sosial’.

    Pemprov Jatim mengundang ratusan disabilitas untuk turut merayakan hari peringatan tersebut.

    “Nanti Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan hadir bersama dengan teman-teman disabilitas. Ibu Gubernur akan membuka langsung peringatan Hari Disabilitas,” kata Novi, Minggu (30/11/2025).

    Dalam peringatan ini, Novi menyebut ada sejumlah acara mulai dari peresmian Gedung UPT Bina Laras Pasuruan. Selanjutnya launching program Gubernur Khofifah, yakni Disabilitas Jawara.

    “Selanjutnya ada Carnival Harmoni Disabilitas yang melibatkan 560 peserta untuk menampilkan sejumlah kesenian khas Jatim dan juga melibatkan teman-teman disabilitas,” jelasnya.

    “Nanti saat carnival juga mereka akan memakai busana khas Jawa Timur dipadu dengan kesenian khas daerah masing-masing,” tambahnya.

    Selain carnival, Novi juga membeberkan akan ada bazar UMKM dan playground untuk disabilitas. Pemprov Jatim juga akan menandatangani komitmen bersama terkait rekruitmen tenaga kerja disabilitas dengan perusahaan asuh.

    “Ada juga pemeriksaan kesehatan gratis bagi disabilitas, ada job fair juga bagi disabilitas, termasuk penyerahan bantuan sosial disabilitas, dan ikrar disabilitas. Untuk masyarakat umum juga ada pasar murah,” pungkasnya. (tok/but)

  • MenPAN-RB Ajak ASN Perkuat Solidaritas, Siaga, & Ketahanan Hadapi Bencana

    MenPAN-RB Ajak ASN Perkuat Solidaritas, Siaga, & Ketahanan Hadapi Bencana

    Jakarta

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat maupun pemerintah daerah untuk memperkuat solidaritas.

    Selain itu, Rini juga mengajak ASN untuk mendukung penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan sejumlah wilayah lainnya.

    “Kami mengimbau dan mengajak seluruh ASN di mana pun bertugas untuk memberikan bantuan secara ikhlas dan sukarela kepada saudara-saudara kita yang tengah dilanda musibah. Hal tersebut menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama untuk setidaknya meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

    Pimpinan instansi juga diminta untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengoordinasikan bantuan yang dihimpun di instansi masing-masing agar penyalurannya dapat lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

    Rini menegaskan ASN yang berada di wilayah terdampak diberikan pengecualian atas ketentuan kehadiran dan penyesuaian kinerja, sesuai kondisi di lapangan. Pimpinan instansi diminta mengutamakan keselamatan pegawai, melakukan pendataan cepat ASN terdampak, serta menyiapkan pengaturan kerja yang fleksibel.

    Pada saat yang sama, ASN di daerah sekitar wilayah bencana maupun dari Kementerian/Lembaga terkait didorong untuk dapat dimobilisasi mendukung penanganan darurat dan pemulihan (recovery) sesuai koordinasi pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Menteri Rini juga meminta unit pelayanan publik di seluruh daerah, khususnya yang rawan bencana, untuk menyiapkan dan mengaktifkan SOP pelayanan darurat, termasuk rencana kesinambungan layanan (continuity plan), agar pelayanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Hal ini termasuk perlakuan khusus nantinya ketika bencana sudah mulai teratasi, seperti misalnya kemudahan penggantian dokumen administrasi kependudukan yang hilang, rusak atau ⁠pelayanan prioritas bagi warga yang memerlukan akses kesehatan, logistik, dan bantuan sosial akibat dampak bencana.

    “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ASN, tenaga kesehatan, petugas layanan publik, BPBD, dan seluruh aparatur daerah yang saat ini telah dan terus bekerja siang maupun malam di lapangan. Mereka adalah garda depan yang memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dan pertolongan. Kami berpesan untuk tetap berhati-hati dan bekerja dengan hati,” tutur Rini.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan negara hadir sepenuhnya dan seluruh elemen pemerintah bergerak untuk menyelamatkan nyawa serta mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

    (prf/ega)

  • Telkomsel Ungkap Tantangan Berat Pulihkan Jaringan di Wilayah Bencana

    Telkomsel Ungkap Tantangan Berat Pulihkan Jaringan di Wilayah Bencana

    Jakarta

    Pemulihan layanan jaringan telekomunikasi terus diupayakan Telkomsel yang terdampak akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Telkomsel ungkap tantangan agar sinyal internet dapat digunakan kembali di wilayah bencana.

    “Di tengah tantangan akses dan infrastruktur yang masih sulit, kami berkomitmen untuk terus hadir dan memaksimalkan seluruh upaya untuk mempercepat pemulihan jaringan, sekaligus memperluas bantuan kemanusiaan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, untuk dapat meringankan beban mereka yang terdampak,” ujar Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki Hamsat Bramono dikutip dari keterangan resmi yang diterima detikINET, Minggu (29/11/2025).

    Telkomsel mengungkapkan data terkini infrastruktur miliknya yang terdampak. Di Aceh, gangguan signifikan masih terjadi pada lebih dari 1.430 site, 2.400 BTS, dan 15 STO, disebabkan oleh pemadaman listrik, robohnya tower SUTET, serta akses jalan yang terputus sehingga proses pemulihan membutuhkan dukungan khusus, termasuk di antaranya perahu karet dan perangkat satelit.

    Di Sumatera Utara, sekitar 1.100 site, 1.900 BTS, dan 10 STO juga masih terdampak, terutama di wilayah Gunung Sitoli, Teluk Dalam, dan Sibolga, yang diakibatkan FO cut ruas jalur Sibolga-Barus.

    Sementara di Sumatera Barat, gangguan terjadi pada lebih dari 190 site, 360 BTS, serta 1 STO, dengan kerusakan infrastruktur dan jalur backbone di beberapa titik.

    Pada kesempatan terpisah, VP Network Strategic Collaboration and Settlement Telkomsel, Nizar Fuadi mengatakan, BTS yang lumpuh tersebut dibutuhkan pasokan listrik agar dapat beroperasi lagi. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan PLN. Jalur menuju lokasi BTS yang sulit diakses juga menjadi persoalan berikutnya.

    “Terutama aksesibilitas, jika banjir memang ada gangguan ke akses menuju site. Kemudian ketersediaan solar. Kita sekarang untuk yang kondisi bencana sudah disiapkan sejumlah kilo liter solar. Jadi, ketika akses itu sudah bisa dilalui langsung akan di-backup dengan genset. Itu kendala terbesar (pemulihan jaringan) untuk kondisi bencana,” tutur Nizar.

    Selain memaksimalkan upaya pemulihan jaringan, Telkomsel juga menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan air bersih bagi lebih dari 400 KK pengungsi di Aceh Singkil dan+1200 KK di posko tanggap bencana wilayah Pidie Jaya.

    Telkomsel juga menghadirkan bantuan dapur umum untuk masyarakat terdampak di Sibolga, serta bantuan sembako dan air bersih untuk masyarakat terdampak bencana di Sipirok, Tapanuli Selatan, Agam, Tanah Datar, Pasaman Barat dan beberapa titik lainnya di wilayah Provinsi Sumut, Aceh serta Sumbar melalui posko kemanusiaan setempat.

    Telkomsel terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendukung percepatan pemulihan serta memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau masyarakat terdampak serta mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengutamakan keselamatan selama masa darurat.

    (agt/fay)

  • Kader PDIP Surabaya Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Intervensi Kebijakan bagi Penyandang Disabilitas

    Kader PDIP Surabaya Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Intervensi Kebijakan bagi Penyandang Disabilitas

    Surabaya (beritajatim.com) – Kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat memperjuangkan pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas, terutama jaminan kesehatan dan intervensi kebijakan sosial. Dia menyebutkan hingga kini masih ditemukan warga disabilitas yang belum tercover BPJS Kesehatan PBI maupun bantuan sosial seperti PKH dan BLT sementara.

    “Yang jelas jaminan kesehatan adalah prioritas kami usulkan agar bisa dicover oleh JKN–PBI, selanjutnya juga pernah dilakukan survei terkait usulan sepatu adaptif namun belum terealisasi, semoga dapat segera diberikan,” kata Kader PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, Sabtu (29/11/2025).

    Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Dimas Saputra, warga Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan. Setelah genap berusia 21 tahun, kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibiayai perusahaan orang tua harus dihentikan, sementara Dimas belum mampu bekerja karena keterbatasan yang dia miliki.

    “Setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas perlindungan kesehatan yang layak, dan ini yang sedang kami perjuangkan agar tidak ada yang terputus dari layanan kesehatan,” ujar Achmad.

    Mendapat laporan dari Kader Surabaya Hebat, Achmad Hidayat langsung mendatangi rumah Dimas untuk mendengar keluhan dan harapan keluarga. Langkah ini, katanya, dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan agar persoalan yang dihadapi bisa segera dicarikan solusi.

    “Kami datang langsung untuk memastikan kondisi yang sebenarnya dan menyampaikan bahwa persoalan ini akan kami kawal sampai mendapatkan jalan keluar,” kata dia.

    Selain jaminan kesehatan, keluarga juga diberi informasi mengenai peluang kerja bagi penyandang disabilitas yang difasilitasi Pemerintah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi diketahui menggelar Job Fair khusus disabilitas pada 25–26 November 2025 di Gedung Wanita Chandra Kencana dengan 285 lowongan kerja.

    “Kami sampaikan kepada keluarga bahwa ada Job Fair bagi penyandang disabilitas dengan ratusan peluang kerja yang bisa diikuti, semoga ini membuka harapan baru bagi Dimas,” ujar Achmad.

    Upaya ini juga menjadi bagian dari dorongan agar Surabaya semakin ramah terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, kota yang inklusif akan mencerminkan kemajuan pembangunan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

    “Kami berharap agar Kota Surabaya semakin ramah terhadap penyandang disabilitas, karena itu akan menjadikan kita sebagai kota yang maju dan indah dalam harmoni,” tegas Achmad.

    Achmad juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kader Surabaya Hebat yang dinilainya cepat merespons setiap laporan masyarakat. Perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas disebut sebagai wujud nyata kerja kemanusiaan di tingkat akar rumput.

    “Saya berterima kasih kepada Kader Surabaya Hebat yang selalu responsif dengan mengedepankan kasih sayang dan tanggung jawab kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T, Defisit Rp 182 M

    Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T, Defisit Rp 182 M

    Jember (beritajatim.com) – Alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditetapkan sebesar Rp 4,576 trilliun. Sementara pendapatan sebesar Rp 4,394 miliar.

    “Dengan demikian Ada defisit Rp 182,629 miliar. Meskipun dalam sistem anggaran kinerja dibenarkan adanya defisit anggaran, namun hal ini sedapat mungkin dihindari dengan mengupayakan meningkatkan PAD dan efesiensi dalam pengelolaan keuangan,” kata kata Itqon Syauqi, juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember.

    Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Jember resmi menandatangani bersama APBD 2026 pada Jumat (28/11/2025) malam, di gedung parlemen. “Kami telah berupaya maksimal mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertuang pada setiap mata anggaran,” kata Itqon.

    “Namun karena keterbatasan keuangan daerah, maka tidak semua kepentingan masyarakat yang dinamis tersebut dapat dipenuhi. Tapi Pemerintahan Kabupaten Jember tetap akan memperhatikan pada penyusunan anggaran pada tahun berikutnya,” katanya.

    Berdasarkan hasil pembahasan antara DPRD dan Pemkab Jember, tidak ada perubahan pendapatan. Pendapatan asli daerah masih ditargetkan Rp 1,367 triliun, yang terdiri atas pajak daerah (Rp 523m548 miliar), retribusi daerah (Rp 826,007 miliar), hasil pengelolaan kekayaan daerah (Rp 8,084 miliar), dan lain-lain PAD yang sah (Rp 9,9 miliar).

    Sementara itu pendapatan transfer sebesar Rp 3,026 triliun, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat (Rp 2,845 triliun), dan pendapatan transfer antardaerah (Rp 181,135 miliar),

    “Sampai dengan saat ini informasi terkait penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih belum ada konfirmasi. Mana kala telah terkonfirmasi, maka akan kita bahas dan masukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran mendatang,” kata Itqon.

    Itqon menyatakan, ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja. “Saat ini penyediaan dana belanja masih didominasi oleh penerimaan dari dana transfer pemerintah,” katanya.

    Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, kondisi tersebut mengakibatkan tingkat kemandirian daerah rendah. “Hal ini karena jumlah Pendapatan Asli Daerah masih belum mampu menopang kebutuhan belanja publik,” kata Itqon.

    Belanja dalam APBD Jember 2026 masih didominasi belanja barang dan jasa Rp 2,020 triliun dan belanja pegawai Rp 1,555 triliun. Sementara itu belanja hibah dialokasikan Rp 164,725 miliar dan belanja bantuan sosial dialokasikan Rp 22,025 miliar. Total belanja operasi sebesar Rp 3,762 triliun.

    Sementara itu belanja modal dialokasikan Rp 345,278 miliar. Dari anggaran sebesar itu, Rp 2 miliar untuk belanja modal tanah, Rp 173,755 miliat untuk belanja modal peralatan dan mesin, Rp 54,512 miliar untuk belanja modal gedung dan bangunan, Rp 109,751 miliar untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Rp 5,041 miliar untuk belanja modal aset tetap lainnya, dan Rp 218,093 juta untuk belanka modal aset launnya.

    Belanja tidak terduga dialokasikan Rp 15 miliar. Sementara belanja transfer dialokasikan Rp 453,873 miliar, yang terdiri atas belanja bagi hasil Rp 12,991 miliar, dan belanja bantuan keuangan Rp 440,881 miliar. [wir]