Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Terindikasi Terlibat Judi Online, lebih dari 600.000 Penerima Bansos Dievaluasi Kemensos

    Terindikasi Terlibat Judi Online, lebih dari 600.000 Penerima Bansos Dievaluasi Kemensos

    Terindikasi Terlibat Judi Online, lebih dari 600.000 Penerima Bansos Dievaluasi Kemensos
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mengevaluasi 603.999 penerima bantuan sosial (
    bansos
    ) yang diduga terlibat dalam aktivitas judi
    online
    .
    Temuan itu didapat berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) yang memadankan data penerima bansos dengan aktivitas transaksi mencurigakan.
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, dari 603.999 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi, sebanyak 228.048 KPM sudah tidak lagi menerima bansos pada triwulan kedua 2025. Sementara, 375.951 lainnya masih dalam proses evaluasi untuk penyaluran bansos triwulan ketiga.
    “Dari sejumlah 603.999 yang terindikasi terlibat judi
    online
    , ada 228.048 KPM yang saat ini sudah tidak menerima bansos pada triwulan kedua. Sisanya masih kami evaluasi,” ujar Gus Ipul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (20/7/2025).
    Temuan tersebut bermula saat Kemensos menyerahkan data lebih dari 32 juta KPM, baik yang sedang maupun pernah menerima bansos
    Program Keluarga Harapan
    (PKH) dan
    sembako
    , kepada PPATK untuk dipadankan dengan aktivitas finansial yang mencurigakan. Hasilnya, PPATK mengidentifikasi 656.543 KPM yang terindikasi terlibat dalam praktik judi
    online.
    Setelah dipadankan kembali melalui sistem Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN), jumlahnya mengerucut menjadi 603.999 KPM.
    “Data tersebut sudah kami tandai dalam sistem DTSEN sebagai terindikasi judi
    online
    ,” jelas Gus Ipul.
    Ia menambahkan, jumlah transaksi yang terpantau cukup bervariasi. Transaksi tertinggi mencapai lebih dari Rp 3 miliar, sedangkan yang terendah hanya Rp 1.000. Jika dirata-ratakan, nominal depositnya sekitar Rp 2 juta.
    Gus Ipul sendiri memastikan bahwa pihaknya secara konsisten berkoordinasi dengan PPATK untuk mendalami dan menganalisis temuan tersebut.
    “Kami akan menyerahkan seluruh NIK yang pernah atau sedang menerima bansos kepada PPATK, tentunya atas izin Presiden. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN,” ujarnya.
    Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bansos harus tepat sasaran dan tidak digunakan untuk hal-hal di luar peruntukannya.
    Bansos
    sejatinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti asupan bayi, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan biaya pendidikan anak.
    Ia menyayangkan jika ada penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan untuk aktivitas seperti
    judi online
    .
    “Sangat disayangkan. Masih banyak masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan ini,” lanjutnya.
    Meski begitu, ia memastikan bahwa temuan ini tidak akan berdampak pada pengurangan kuota bansos. Bahkan, pemerintah justru memperluas cakupan penerima dengan melakukan penebalan bantuan untuk lebih dari 18 juta KPM.
    “Tidak ada pengurangan kuota. Bahkan, Presiden memberikan penebalan bansos untuk bulan Juni dan Juli 2025. KPM yang biasanya menerima Rp 600.000, mendapat tambahan Rp 200.000 sehingga totalnya menjadi Rp 1 juta di triwulan kedua,” ungkapnya.
    Terkait evaluasi lanjutan, Gus Ipul mengatakan bahwa bansos yang dicabut akan dialihkan kepada masyarakat berhak yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 DTSEN. Namun, bagi masyarakat yang merasa keberatan, pihak Kemensos membuka ruang pengaduan.
    “Silakan lapor jika ada keberatan dengan disertai bukti dan data lengkap. Nantinya akan kami verifikasi dan validasi bersama Badan Pusat Statistik (
    BPS
    ),” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siap-siap, Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bakal Gratis – Page 3

    Siap-siap, Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bakal Gratis – Page 3

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan tahap pertama sekolah swasta gratis pada Senin, 14 Juli 2025. Ada 40 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB yang dipilih untuk mengikuti program ini.

    Sekolah-sekolah tersebut telah memenuhi syarat legalitas, akreditasi, dan komitmen transparansi keuangan serta ditetapkan sebagai pilot project sekolah gratis tahun ajaran 2025/2026.

    Adapun program sekolah swasta gratis menyasar siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya penerima bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

    Meski begitu, aturan teknis berupa peraturan gubernur (pergub) terkait kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta saat ini belum rampung. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan pergub masih digodok dan saat ini dalam tahap harmonisasi Biro Hukum.

    “Pergubnya sedang disusun. Memang kita telah melaksanakan program sekolah gratis di 40 sekolah swasta. Ini harus punya payung hukum supaya kita paham dari mana harus memulainya. Sekarang lagi tahap harmonisasi dengan DPRD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Dalam Negeri,” kata Rano Karno dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (16/7/2025).

    Dari sisi anggaran penyelenggaraan sekolah swasta gratis juga sedang disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

    Menurut Rano, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terus melakukan monitoring terhadap uji coba sekolah swasta gratis, yakni dengan melakukan review terkait jumlah kehadiran siswa, sarana dan prasarana sekolah, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan.

    Tidak hanya itu, evaluasi terhadap kesiapan sekolah juga dilanjutkan. Hal ini guna memastikan semua aspek siap, termasuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan industri.

    Adapun program sekolah swasta gratis diberikan kepada seluruh siswa yang bersekolah di lokasi yang telah ditetapkan. Sehingga, program ini bukan hanya bagi siswa baru kelas awal, tapi juga untuk siswa lanjutannya, yaitu kelas 2, 3, 4, 5, 6 SD, 8 dan 9 SMP, serta 11 dan 12 SMA/SMK).

    “Memang kita akan, istilahnya uji coba ya, uji coba di 40 sekolah swasta,” ucap Rano.

  • Mensos: Pendamping PKH Sejati Adalah yang Mampu Jadikan KPM nya Mandiri – Page 3

    Mensos: Pendamping PKH Sejati Adalah yang Mampu Jadikan KPM nya Mandiri – Page 3

    Dalam sesi tersebut, Gus Ipul juga menekankan bahwa bantuan sosial bersifat sementara, terutama bagi KPM yang berada dalam usia produktif. Maka dari itu, pendamping harus menjadi jembatan menuju pemberdayaan ekonomi, melalui akses pelatihan, bantuan usaha, peningkatan kapasitas, hingga akses pasar.

    “Pendamping PKH berperan sebagai fasilitator, motivator, edukator, pelatih, sekaligus pendamping sosial. Fungsi ini harus dijalankan dengan integritas tinggi,” ucapnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam sistem penyaluran bantuan sosial yang semakin berbasis data dan digital.

    “Jangan sampai teman-teman PKH tertinggal. Kalau perannya tidak terlihat, itu menjadi masalah buat kita semua,” Gus Ipul mengingatkan.

    Lebih jauh, Gus Ipul menyampaikan bahwa SDM PKH juga memiliki peran penting dalam menyukseskan Sekolah Rakyat, program Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, peran para pendamping menjadi wajah pertama negara di mata masyarakat kecil.

    “Teman-teman SDM PKH adalah wajah sejati negara di mata rakyat kecil. Sekolah Rakyat bukan hanya sekolah, tapi gerbang masa depan,” katanya.

  • Penerima PKH Wajib Sekolah? Ini Syarat dan Ketentuannya

    Penerima PKH Wajib Sekolah? Ini Syarat dan Ketentuannya

    Jakarta –

    Pemerintah memberikan bantuan di sektor pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui berbagai program. Salah satunya ada bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).

    PKH adalah program bansos bersyarat yang ditujukan bagi Keluarga Miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Program ini telah berjalan sejak tahun 2007 dan menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

    Di tahun 2025, program ini terus diperluas dan diperkuat guna menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan, khususnya mereka yang memiliki anggota rentan seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia atau penyandang disabilitas.

    Dengan begitu bansos ini tidak hanya membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan, namun juga membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Mengingat bansos ini ditujukan untuk membantu pendidikan anak, keluarga penerima manfaat memang diwajibkan untuk memastikan agar anak-anak dalam keluarga tersebut bersekolah. Ini adalah salah satu syarat utama untuk tetap menjadi penerima manfaat PKH.

    Berikut adalah syarat dan ketentuannya:

    Ketentuan Penerima PKH Usia Sekolah

    Melansir situs resmi Sahabat Pegadaian, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan PKH:

    – Calon penerima harus Warga Negara Indonesia (WNI), yang dibuktikan dengan e-KTP.
    – Calon penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pendaftaran untuk memastikan bahwa keluarga tersebut benar-benar membutuhkan bantuan.
    – Calon penerima harus berasal dari keluarga yang termasuk dalam kategori miskin atau rentan, yang umumnya ditentukan melalui musyawarah di tingkat desa atau kelurahan.
    – Calon penerima tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lainnya, seperti BLT UMKM, BLT subsidi, atau Kartu Prakerja.

    Syarat Penerima PKH Usia Sekolah

    1. Warga Negara Indonesia (WNI)
    2. Terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
    3. Anak usia sekolah berusia 6-21 tahun
    4. Terdaftar di lembaga pendidikan formal maupun non formal
    5. Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)

    Jumlah Bantuan dan Jadwal Pencairan PKH Usia Sekolah

    Bantuan sosial PKH untuk anak sekolah dibagi menjadi tiga kelompok penerima berdasarkan tingkat pendidikannya. Di mana jumlah bantuan yang diberikan ke setiap kelompok bervariasi, yakni:

    – SD: Rp 225.000 setiap 3 bulan atau Rp 900.000 per tahun.
    – SMP: Rp 375.000 setiap 3 bulan atau Rp 1,5 juta per tahun.
    – SMA: Rpb500.000 setiap 3 bulan atau Rp 2 juta per tahun.

    Sementara pencairan bantuan PKH 2025 akan dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun dengan jadwal sebagai berikut:

    – Tahap pertama: Januari hingga Maret 2025.
    – Tahap kedua: April hingga Juni 2025.
    – Tahap ketiga: Juli hingga September 2025.
    – Tahap keempat: Oktober hingga Desember 2025.

    Setiap tahap pencairan akan memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    (fdl/fdl)

  • Panduan Lengkap Cek PIP Kemdikbud dan Bansos Kemensos 2025 – Page 3

    Panduan Lengkap Cek PIP Kemdikbud dan Bansos Kemensos 2025 – Page 3

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status penerimaan Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial, terdapat dua metode utama yang bisa digunakan. Cara paling mudah adalah melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Ini adalah portal resmi untuk cek bansos kemensos go id yang terbaru.

    Selain melalui situs web, masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store atau App Store. Aplikasi ini menawarkan kemudahan akses dan notifikasi langsung terkait status bantuan. Untuk pengecekan melalui situs web, Anda perlu memasukkan data wilayah seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa sesuai dengan data KTP Anda, diikuti dengan nama lengkap dan kode verifikasi (captcha).

    Penggunaan aplikasi Cek Bansos mungkin memerlukan proses pembuatan akun dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Setelah semua data dimasukkan dengan benar, sistem akan menampilkan informasi mengenai status kepesertaan Anda dalam berbagai program Bansos yang dikelola oleh Kemensos, memastikan transparansi dalam penyaluran bantuan.

  • Warga Nduga Papua Dapat Makanan Bergizi dan Obat-obatan

    Warga Nduga Papua Dapat Makanan Bergizi dan Obat-obatan

    Jakarta: Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, menggelar kegiatan bakti sosial (Baksos) bagi ratusan warga di Desa Batas Batu Distrik Krepkuri Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Panglima Kogabwilhan III, Letjen  Bambang Trisnohadi beserta PJU Kogabwilhan III, Wakil Panglima Koops Habema serta tujuh orang tim medis dari GKI, yang khusus didatangkan dari Jakarta untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

    Bukan hanya pelayanan kesehatan saja, makan bergizi dan paket sembako serta air bersih, juga dapat dinikmati oleh setiap keluarga di Desa Batas Batu Distrik Krepkuri Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan.

    “Dengan keterbatasan sarana dan prasarana mengingat Desa Batas Batu Distrik Krepkuri Kabupaten Nduga berada di pegunungan, Alhamdulillah baksos yang disambut begitu antusias oleh masyarakat, dapat terlaksana dengan baik,” kata Bambang kepada wartawan, Sabtu, 19 Juli 2025.
     

    Lulusan terbaik Adhi Makayasa Tri Sakti Wiratama 1993 ini menyebut baksos yang mengambil tema ‘Sehat Bersama, Membangun Ketahanan Bangsa’, merupakan bentuk nyata hadirnya negara dalam upaya mengoptimalisasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

    Bambang memastikan TNI dalam hal ini pasukan Koops Habema dan Batalyon 733 Masariku sebagai satuan tugas yang tengah bertugas di wilayah Batas Batu, menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang sangat antusias mengikuti kegiatan baksos.

    Kegiatan baksos ini mendapat dukungan penuh dari para pemuka masyarakat, tokoh adat, kepala suku, pendeta, pastor dan suster, yang ikut terlibat aktif, sehingga kegiatan sosial tersebut berjalan dengan suasana teduh dan penuh suka cita.

    “Kami dan kita semua tentunya merasa haru sekaligus berbahagia, melihat antisiasme masyarakat yang berbondong-bondong datang ke lokasi bansos, meski berjarak belasan hingga puluhan kilometer dari tempat tinggalnya,” jelas Bambang.

    Peraih predikat terbaik Dikreg Seskoad XLVI 2008 dan Sesko TNI Wira Adi Nugraha 2017 ini, menuturkan jika jumlah obat-obatan, makanan bergizi, serta paket sembako yang disiapkan, dapat tercukupi dengan baik, sehingga setiap masyarakat dipastikan dapat menikmatinya.

    “Program ini juga sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke, termasuk wilayah-wilayah terpencil di Tanah Papua,” ujar Bambang.

    Jakarta: Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, menggelar kegiatan bakti sosial (Baksos) bagi ratusan warga di Desa Batas Batu Distrik Krepkuri Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
     
    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Panglima Kogabwilhan III, Letjen  Bambang Trisnohadi beserta PJU Kogabwilhan III, Wakil Panglima Koops Habema serta tujuh orang tim medis dari GKI, yang khusus didatangkan dari Jakarta untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
     
    Bukan hanya pelayanan kesehatan saja, makan bergizi dan paket sembako serta air bersih, juga dapat dinikmati oleh setiap keluarga di Desa Batas Batu Distrik Krepkuri Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan.

    “Dengan keterbatasan sarana dan prasarana mengingat Desa Batas Batu Distrik Krepkuri Kabupaten Nduga berada di pegunungan, Alhamdulillah baksos yang disambut begitu antusias oleh masyarakat, dapat terlaksana dengan baik,” kata Bambang kepada wartawan, Sabtu, 19 Juli 2025.
     

     
    Lulusan terbaik Adhi Makayasa Tri Sakti Wiratama 1993 ini menyebut baksos yang mengambil tema ‘Sehat Bersama, Membangun Ketahanan Bangsa’, merupakan bentuk nyata hadirnya negara dalam upaya mengoptimalisasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
     
    Bambang memastikan TNI dalam hal ini pasukan Koops Habema dan Batalyon 733 Masariku sebagai satuan tugas yang tengah bertugas di wilayah Batas Batu, menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang sangat antusias mengikuti kegiatan baksos.
     
    Kegiatan baksos ini mendapat dukungan penuh dari para pemuka masyarakat, tokoh adat, kepala suku, pendeta, pastor dan suster, yang ikut terlibat aktif, sehingga kegiatan sosial tersebut berjalan dengan suasana teduh dan penuh suka cita.
     
    “Kami dan kita semua tentunya merasa haru sekaligus berbahagia, melihat antisiasme masyarakat yang berbondong-bondong datang ke lokasi bansos, meski berjarak belasan hingga puluhan kilometer dari tempat tinggalnya,” jelas Bambang.
     
    Peraih predikat terbaik Dikreg Seskoad XLVI 2008 dan Sesko TNI Wira Adi Nugraha 2017 ini, menuturkan jika jumlah obat-obatan, makanan bergizi, serta paket sembako yang disiapkan, dapat tercukupi dengan baik, sehingga setiap masyarakat dipastikan dapat menikmatinya.
     
    “Program ini juga sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke, termasuk wilayah-wilayah terpencil di Tanah Papua,” ujar Bambang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Mensos Tepis Isu Pengurangan Bansos, Yang Ada Justru Penebalan

    Mensos Tepis Isu Pengurangan Bansos, Yang Ada Justru Penebalan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tak akan mengalami pengurangan. Mensos juga memastikan bansos akan mengalami penebalan sesuai pemberian presiden.

    Disebutkan bahwa ada penambahan bansos di bulan Juni dan Juli 2025, sehingga total yang akan didapat oleh penerima manfaat sebesar Rp 1 juta di triwulan kedua tahun 2025.

  • Cara Kerja Payment ID, Senjata Baru BI Pantau Semua Transaksi Warga RI

    Cara Kerja Payment ID, Senjata Baru BI Pantau Semua Transaksi Warga RI

    Labuan Bajo –

    Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025. Layanan yang menjadi bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 menjadi ‘senjata’ BI memantau semua transaksi keuangan digital.

    Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dudi Dermawan menjelaskan, Payment ID bersumber dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Seluruh transaksi digital akan dipantau melalui Payment ID.

    “Payment ID di-generate dari NIK. NIK di-generate dari data kependudukan bapak dan ibu semua. Jadi, seluruh data di bank nantinya terkait dengan nomor rekening maka akan ada ekuivalen yang terkait dengan Payment ID-nya,” kata ⁠Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dudi Dermawan dalam Editor’s Briefing di Labuan Bajo, Jumat (18/7/2025) kemarin.

    Dudi juga mengatakan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dengan mengacu pada perlindungan data pribadi. Jadi, harus ada persetujuan dalam penggunaan data nasabah.

    “Jadi mengacu perlindungan data pribadi, pada inti adalah harus ada concern. Nah, tadi menyambung ke pertanyaan dua, concern-nya seperti apa? Tadi begitu bank, mau tahu tentang saya, maka saya akan dinotifikasi lewat handphone saya. Artinya, concern saya sebelum ter-expose, saya harus setujui dulu,” ujar Dudi.

    Dudi melanjutkan, ketika data transaksi digital masyarakat diberikan kepada kementerian dan lembaga (K/L), maka tidak boleh dibagikan lagi kepada pihak lain. Pemberian data Payment ID kepada pihak lain harus melalui persetujuan BI.

    “Itu lah role yang kita lakukan. Jadi, kelembagaan dengan siapa kita bekerja sama, satu dengan Dukcapil. Kenapa dengan Dukcapil? Contohnya begini, Atas sama si A sudah meninggal. Begitu misalnya masuk dari bank, atas sama si A keluar, sehingga kami akan mengkonfirmasi ke Dukcapil apakah data ini ter-update atau tidak. Kalau sama ya, nggak apa-apa. Kalau tidak ter-update misalnya ter-update data itu sudah meninggal, maka otomatis kami tidak akan berikan Payment ID-nya,” tutur Dudi.

    Payment ID juga bisa memantau kelayakan penerima bansos dengan melihat transaksi digital calon penerima. Namun, BI hanya memberikan data bahwa calon penerima bansos memiliki jumlah rekening dan transaksi tertentu.

    “Nah, kami di Bank Indonesia (BI) tidak melangsungkan asesmen, tapi kami menyampaikan fakta bahwa si A ini punya empat rekening dan mutasinya adalah sebesar Rp 10 juta. Kalau dia sebagai penerima bansos, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Jadi kami tetap, authority-nya tetap ada di masing-masing lembaga, kami tidak ikut campur terkait dengan ini,” kata Dudi.

    (ara/ara)

  • Kemensos Ungkap Ada Penerima Bansos Transaksi Judol hingga Rp 3,8 M

    Kemensos Ungkap Ada Penerima Bansos Transaksi Judol hingga Rp 3,8 M

    Kemensos Ungkap Ada Penerima Bansos Transaksi Judol hingga Rp 3,8 M
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial RI (
    Kemensos
    ) mengungkapkan bahwa ada penerima bantuan sosial (bansos) yang melakukan transaksi judi
    online
    hingga Rp 3,8 miliar.
    Hal ini terungkap dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) berdasarkan data terkait yang sedang dan pernah menerima
    bansos
    dari Kemensos.
    “Ya, (Rp 3,8 miliar) transaksi tertinggi,” ujar Mensos Saifullah Yusuf, saat ditemui di Gedung Kemensos, Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
    Pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini mengungkapkan bahwa data-data yang diterima Kemensos dari PPATK ini tengah didalami.
    Sejauh ini, PPATK menyebutkan ada 603.999 KPM yang terindikasi sedang atau pernah bermain judi.
    Dari 603.999 KPM yang terindikasi bermain judi, sebanyak 375.951 KPM sudah telanjur mencairkan bansos pada triwulan kedua.
    Sementara itu, ada 228.048 KPM yang sudah tidak menerima bansos pada triwulan kedua.
    Data pemain judi
    penerima bansos
    ini langsung dihapus.
    Angka Rp 3,8 miliar ini terdeteksi berada di kelompok mereka yang sudah telanjur mencairkan bansosnya.
    Dalam kesempatan ini, Saifullah tidak menyebutkan berapa orang yang bertransaksi hingga Rp 3,8 miliar.
    Namun, diketahui bahwa sebanyak 32.421 KPM pernah bertransaksi untuk judi sebesar Rp 1.000.000-Rp 5.000.000.
    Kemudian, ada 5.752 KPM bertransaksi Rp 5.000.000-Rp 10.000.000.
    Lalu, 5.337 KPM bertransaksi Rp 10.000.000-Rp 50.000.000.
    Adapun 491 KPM bertransaksi Rp 50.000.000-Rp 100.000.000.
    Lebih lanjut, 359 KPM melakukan transaksi judi lebih dari Rp 100.000.000.
    Jika dirata-rata, 228.048 KPM masing-masing per orang melakukan transaksi judi sebesar Rp 2.129.706.
    Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan bahwa terdapat 571.410 orang penerima bantuan sosial yang juga terindikasi bermain judi
    online
    .
    Ketua Tim Humas PPATK M Natsir mengatakan bahwa berdasarkan data PPATK tahun 2024, ada 28,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang menerima bansos, lalu ada 9,7 juta NIK yang terindikasi bermain judi.
    “Data tahun 2024, dari 9,7 juta NIK pemain
    judi online
    , terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online,” kata Natsir, dalam keterangan resmi, Senin (7/7/2025).
    Dia menyebut, dari jumlah itu terdapat 7,5 juta kali transaksi judi
    online
    dengan total deposit nyaris Rp 1 triliun.
    “Dan itu baru dari satu bank saja. Jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar,” kata dia.
    Menurut dia, ini bukan lagi penyimpangan administratif, tetapi sudah termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bansos Beras 20 Kg Disalurkan hingga 25 Juli di Kota Tangerang, Begini Cara Cek Penerimanya Megapolitan 19 Juli 2025

    Bansos Beras 20 Kg Disalurkan hingga 25 Juli di Kota Tangerang, Begini Cara Cek Penerimanya Megapolitan 19 Juli 2025

    Bansos Beras 20 Kg Disalurkan hingga 25 Juli di Kota Tangerang, Begini Cara Cek Penerimanya
    Penulis

    TANGERANG, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyalurkan bantuan sosial (
    bansos
    ) berupa beras sebanyak 20 kilogram kepada 66.245 keluarga penerima bantuan pangan (PBP).
    Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemkot Tangerang, Perum Bulog, dan PT Pos Indonesia sebagai mitra distribusi.
    Kepala Dinas Ketahanan Pangan
    Kota Tangerang
    , Muhdorun, menjelaskan bahwa bansos ini berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan disalurkan mulai tanggal 18 hingga 25 Juli 2025.
    “Bantuan ini diberikan kepada PBP yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta keluarga yang masuk dalam kategori rentan miskin,” ujar Muhdorun di Tangerang, Banten, Sabtu (19/7/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Ia menegaskan, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu.
    “Semoga beras yang disalurkan bisa bermanfaat dan meringankan beban masyarakat,” tambahnya.
    Setiap keluarga penerima akan mendapatkan 20 kilogram beras secara cuma-cuma. Seluruh proses distribusi diawasi langsung oleh petugas di lapangan untuk menjamin akurasi dan ketepatan sasaran penerima.
    “Diharapkan, dengan adanya
    bansos beras
    ini, angka kerentanan sosial dan gizi buruk di Kota Tangerang dapat ditekan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat pada semester kedua tahun 2025,” kata Muhdorun.
    Penerima bansos beras merupakan warga yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini telah berubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Warga dapat mengecek status kepesertaannya secara mandiri dan online melalui laman resmi Kementerian Sosial.
    Berikut langkah-langkah pengecekan penerima bantuan beras 20 kg:
    Jika nama Anda terdaftar, sistem akan menampilkan informasi nama penerima (KPM), umur, jenis bantuan, status penyaluran, serta periode penyaluran.
    Apabila terdaftar sebagai penerima bansos, masyarakat dapat menghubungi RT/RW atau kantor kelurahan setempat untuk informasi lebih lanjut terkait pengambilan bantuan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.