Kementerian Sosial (Kemensos) salurkan bantuan sosial (bansos) kepada 1,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari sekitar 3,6 juta KPM yang sempat gagal salur karena terkendala rekening bank di triwulan kedua.
Mensos Gus Ipul mengatakan 2 juta KPM saat ini sedang dalam proses buka rekening kolektif (burekol). Gus Ipul menambahkan, saat ini Kemensos sedang mendalami 300 ribu rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online (judol)
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya telah menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 200 ribu lebih penerima manfaat karena diduga menggunakan dana tersebut untuk bermain judi online (judol).
Keputusan tersebut berdasarkan hasil pemadanan data antara 30 juta NIK serta rekening penerima bansos dengan data 9 juta NIK pemain judol yang ditelusuri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berdasarkan izin Presiden Prabowo Subianto.
“Ketemulah lebih dari 600 ribu yang ditengarai penerima bansos ini juga ikut bermain judol. Dari 600 ribu itu, sudah 200 ribu lebih (penerima) yang kita tidak beri bansos lagi,” kata Mensos saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Pria yang kerap disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pencocokan data NIK penerima bansos dan NIK pemain judol, ditemukan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang diduga kuat juga bermain judol. Sedangkan, 300 ribu lebih penerima lainnya masih dilakukan pendalaman.
“Kalau nanti terbukti, maka yang 300 ribu lebih (penerima) juga tidak akan kita kirim bansos lagi di triwulan ketiga,” katanya.
Mensos menegaskan bahwa bansos tersebut tidak akan dihilangkan sehingga berkurang kuotanya, namun dialihkan kepada penerima yang lebih berhak dan berada pada desil 1, 2, 3, dan 4.
“Jadi tidak dihilangkan, tapi dialihkan kepada mereka yang lebih berhak,” ujar Gus Ipul.
Dalam kesempatan sebelumnya, Mensos menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran PPATK, nilai transaksi bansos yang digunakan untuk judi online (judol) mencapai Rp957 miliar.
Kementerian Sosial (Kemensos) dan PPATK terus menganalisis dan memadankan data seluruh rekening bansos yang disalurkan melalui Kemensos.
Pada pertengahan tahun 2025 ini, dilakukan analisis pada 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judol tahun 2024, dan ditemukan ada sebanyak 571.410 NIK yang sama.
“Sebanyak dua persen orang penerima bansos merupakan pemain judol tahun 2024 dan terdapat 7,5 juta transaksi dengan nilai Rp957 miliar,” ujar Mensos.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengakselerasi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, hingga investasi lewat sejumlah stimulus sebagai strategi jangka pendek untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso bahwa tantangan global masih menjadi momok untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan eskalasi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang belum selesai hingga di Timur Tengah antara Iran-Israel.
Selain itu, negosiasi dagang atau kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) masih penuh ketidakpastian, termasuk hasil negosiasi tarif negara-negara kawasan dengan Negeri Paman Sam. Apalagi, banyak negara masih bernegosiasi dengan AS.
“Dampaknya ke ekonomi luar biasa. Terutama urusan supply chain [rantai pasok], urusan logistic cost [biaya logistik], dan urusan banyak hal yang terkait dengan bagaimana komponen harga barang menjadi lebih mahal,” ujar Susiwijono dalam forum Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Oleh sebab itu, sambungnya, terjadi perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perdagangan 2025. Dia mencontohkan IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% (Januari 2025) menjadi 2,8% (April 2025); inflasi global dari 4,2% (Januari 2025) menjadi 4,3% (April 2025); dan pertumbuhan volume perdagangan global dari 3,2% (Januari 2025) menjadi 1,7% (April 2025).
Susiwijono menjelaskan dampak gejolak global juga merambat hingga ke perekonomian dalam negeri. Misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 yang baru menyentuh 4,87%, sementara kuartal II/2025 juga diproyeksikan masih berada di angka 4,9%.
“Mudah-mudahan kuartal III dan IV, banyak kebijakan yang kita dorong, mudah-mudahan bisa, lah, untuk mewujudkan [pertumbuhan ekonomi] sepanjang 2025 di 5,2%,” jelasnya
Oleh sebab itu, Susiwijono mengungkap kebijakan fiskal diarahkan ke dua sisi: sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply). Keduanya ditempuh melalui program konkret seperti perluasan bantuan sosial, diskon tarif transportasi, serta insentif pajak untuk sektor strategis seperti otomotif dan properti.
Dia mencontohkan selama semester I/2025, untuk menopang permintaan, pemerintah telah menggelontorkan berbagai bantuan tunai, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pangan, hingga subsidi upah, hingga stimulus musiman seperti THR, gaji ke-13 untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Pemerintah juga membebaskan PPh bagi sektor padat karya, sebagai insentif agar pelaku usaha tetap menjaga tingkat upah pekerja dan mencegah PHK.
Di sisi penawaran, insentif fiskal diberikan lewat PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor otomotif dan properti. Pemerintah juga memperluas FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), termasuk skema KUR untuk mendukung pembelian rumah.
Paruh Kedua 2025 Jadi Kunci
Susiwijono menjelaskan bahwa semester II/2025 akan menjadi penentu tercapainya target pertumbuhan tahunan. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,4% pada semester II/2025 agar target sepanjang tahun (full year) 5,2% bisa tercapai.
Dia memaparkan kebijakan pendorong ekonomi yang akan digenjot pada semester II/2025 yaitu konsumsi pemerintah, terutama dengan mendorong akselerasi penyerapan belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan anggaran besar.
Apalagi, sambungnya, konsumsi pemerintah terkontraksi pada kuartal I/2025 (-1,38%) secara tahunan. Dia tidak menampik bahwa kontraksi itu akibat kebijakan efisien anggaran, namun kini Kementerian Keuangan akan membebaskan K/L untuk membelanjakan anggarannya.
“K/L kita balikin untuk mulai punya ruang untuk melakukan aktivitasnya. Nah, tapi jangan dipahami, ‘Wah K/L dikasih duit, suruh belanja,’ bukan gitu. Tapi intinya kita kembalikan pos-pos belanja pemerintah ini supaya tidak kontraksi seperti di periode sebelumnya,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah akan menggenjot investasi mulai dari dorong kinerja Kawasan Ekonomi Khusus, kredit investasi padat karya, perluas program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari target pembangunan 220.00 menjadi 350.000 unit rumah, implementasi kredit program perumahan, hingga penyerapan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
Susiwijono juga mengungkapkan pemerintah akan mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli melalui optimalisasi penyerapan program padat karya tunai hingga usulan paket stimulus ekonomi sektor pariwisata jelang liburan Natal dan Tahun Baru.
“Paket stimulusnya ya masih hampir sama [dengan semester I/2025]. Ada event-event program khusus, ada PPN DTP untuk tiket, dan sebagainya. Strateginya masih kayak yang saya sampaikan tadi,” jelasnya.
Sleman (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan bahwa TNI AU telah menetapkan lima prioritas dalam mewujudkan pengabdian kepada bangsa dan meneruskan perjuangan para pelopor.
“Hari ini, 29 Juli adalah momen penting dalam sejarah TNI AU, di mana 78 tahun lalu para pelopor TNI AU telah menunjukkan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara maka sebagai penerus perjuangan para pelopor, saya telah menetapkan lima prioritas TNI AU,” kata Tonny Harjono seusai upacara Peringatan Hari Bhakti ke-78 TNI AU di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Selasa.
Ia mengatakan 78 tahun yang lalu, para pelopor TNI AU melaksanakan serangan udara ke Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Sebuah tonggak yang menandai kebangkitan kekuatan udara nasional.
Namun, sejarah itu juga diwarnai dengan pengorbanan besar. Tiga perwira udara gugur saat membawa bantuan kemanusiaan, yakni Komodor Muda Udara Abdulrachman Saleh, Komodor Muda Udara Adisutjipto, dan Opsir Muda Udara Adi Soemarmo.
“Mereka gugur sebagai pahlawan dan hidup abadi sebagai teladan yang terpatri dalam prasasti dan mengalir dalam semangat juang setiap insan dirgantara. Inilah yang menjadi makna mendalam dari hari bakti TNI AU,” katanya.
Menurut Tonny, saat ini tantangan yang dihadapi telah berubah secara signifikan. Dunia mengalami ketidakpastian geopolitik, percepatan teknologi, serta kompleksitas ancaman yang semakin multidimensi, mulai dari ancaman siber hingga disinformasi, dari krisis kemanusiaan hingga bencana hidrometeorologi.
“Di tengah perubahan tersebut, kita semua memikul tanggung jawab untuk senantiasa hadir dan berjuang bersama rakyat sebagai kekuatan yang siap menjawab setiap penugasan dengan kemampuan yang terbaik. Untuk itu, saya telah menetapkan lima prioritas TNI Angkatan Udara,” katanya.
Tonny mengatakan kelima prioritas tersebut, yakni modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan sebagai langkah untuk memastikan kesiapan TNI AU dalam menghadapi ancaman berbasis teknologi mutakhir.
“Kemudian, validasi organisasi agar struktur satuan semakin adaptif dan selaras dengan tuntutan tugas ke depan,” katanya.
Prioritas selanjutnya adalah pengembangan piranti lunak untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasi multidomain yang terintegrasi, dan prioritas peningkatan kualitas sumber dari manusia sebagai kunci utama dari kekuatan udara yang profesional dan unggul.
“Prioritas terakhir, yakni berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan nasional demi memperkuat sinergi pertahanan dalam pembangunan bangsa secara menyeluruh,” katanya.
Ia mengatakan setiap satuan TNI Angkatan Udara harus menyamakan persepsi dan langkah dalam bingkai prioritas tersebut untuk menghadirkan kekuatan udara yang “AMPUH” (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul dan Humanis) sekaligus hadir untuk rakyat dalam berbagai bentuk pengabdian.
“Dalam semangat peringatan Hari Bakti tahun ini sebagai kegiatan kita telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan TNI AU termasuk karya bakti terpusat di Kabupaten Pandeglang, Banten berupa perbaikan fasilitas umum hingga bantuan sosial dan layanan kesehatan,” katanya.
Tonny mengatakan kekuatan terbesar TNI AU tidak terletak semata pada keunggulan teknologi melainkan bersumber dari ketulusan jiwa dalam melayani masyarakat.
“Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit dan PNS TNI AU atas pengabdian, loyalitas, serta semangat juang yang terus terjaga,” katanya.
Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID bertepatan pada HUT RI, 17 Agustus 2025. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Dicky Kartikoyono mengatakan Payment ID saat ini masih dalam tahap uji coba.
Agar dapat digunakan pada ‘one use case’ tertentu saja, yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial non tunai.
“Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba/eksperimentasi untuk dapat digunakan pada satu use case tertentu saja yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial nontunai, yang akan dimulai prosesnya di 17 Agustus,” kata Dicky Kartikoyono dikutip ANTARA, Selasa (29/7/2025).
Payment ID merupakan kode unik transaksi keuangan yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Wacana ini jadi sorotan sebelum diluncurkan.
Pasalnya, Payment ID disebut bisa memantau keuangan warga. Rencana pengembangan Payment ID sendiri sudah tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.
Pada dasarnya, ada tiga fungsi utama Payment ID. Pertama, sebagai kunci identifikasi profil pelaku sistem pembayaran.
Kemudian kedua, sebagai alat otentikasi data dalam pemrosesan transaksi. Ketiga, sebagai penghubung antara profil individu dan data transaksi secara rinci.
Dicky mengklaim, pengembangan dan penggunaan Payment ID sepenuhnya tunduk pada prinsip kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Oleh karenanya, pengembangan dan penggunaan data Payment ID dilindungi dan tunduk sepenuhnya pada kerahasiaan data individu sebagaimana diatur dalam UU PDP,” ujar dia.
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan tujuh kebijakan strategis untuk mengatasi kenaikan angka kemiskinan dan menekan ketimpangan di Jakarta yang tercatat mengalami peningkatan pada Maret 2025.
“Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, di Jakarta, Senin.
Suharini merinci kebijakan strategis ini yakni mengendalikan inflasi pangan dan energi. Pengendalian inflasi dilakukan melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis.
Kebijakan selanjutnya, yaitu memperluas dan memperkuat bantuan sosial, dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi.
Berikutnya, mendorong penciptaan kerja formal, termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta.
Selanjutnya, meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar, dengan menyediakan hunian terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan.
Kebijakan berikutnya, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan, serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk.
Kemudian, membangun fondasi dan menyusun indikator untuk menjawab kebutuhan konkret warga, seperti penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Serta, mewujudkan Jakarta Fund untuk memperkuat investasi yang mendukung perekonomian Jakarta.
Suharini mengatakan, Pemprov DKI merespons serius kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.
Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Kenaikan ini menjadi peningkatan pertama sejak pandemi COVID-19.
Suharini menyebut kondisi ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang belum inklusif. Peningkatan jumlah pekerja informal dan tekanan inflasi turut memperlebar jurang ketimpangan sosial.
Selain tingkat kemiskinan, laporan BPS juga mencatat proporsi pengeluaran 40 persen masyarakat terbawah hanya sebesar 16,12 persen, menunjukkan ketimpangan tinggi sesuai klasifikasi Bank Dunia.
Adapun ketimpangan pengeluaran (rasio gini) Jakarta naik dari 0,431 (September 2024) menjadi 0,441 (Maret 2025), tertinggi di Indonesia.
“Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” kata dia.
Suharini menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha, guna menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan penciptaan kerja yang berkelanjutan.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
KSSK: RI pertahankan kinerja ekonomi yang stabil pada kuartal II
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 28 Juli 2025 – 19:57 WIB
Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kinerja perekonomian Indonesia tetap bertahan stabil pada kuartal II-2025 meski berada di tengah gejolak global.
“Dari hasil pertemuan berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang ketiga tahun 2025, stabilitas sistem keuangan triwulan II tahun 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan ketidakpastian perekonomian global pada triwulan II tetap tinggi akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Kedua gejolak itu menyebabkan perekonomian global diperkirakan melambat, termasuk pemain ekonomi utama AS, Eropa dan Jepang.
China pun diperkirakan mengalami perlambatan pada triwulan II sebesar 5,2 persen (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal I sebesar 5,4 persen (yoy). Penurunan itu disebabkan oleh menurunnya ekspor China ke AS.
Dari sisi aliran modal, terjadi pergeseran dari AS ke aset yang dianggap aman, terutama aset keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas.
Pergeseran modal ke negara berkembang juga berdampak pada pelemahan dolar AS terhadap mata uang global.
Dengan perkembangan itu, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang turun dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen.
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pun menurunkan prediksi dari 3,1 persen menjadi 2,9 persen.
Meski begitu, KSSK optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tetap terjaga, seiring dengan konsumsi dan daya beli masyarakat yang masih positif.
Aktivitas dunia usaha juga disebut tetap tangguh berkat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi sebagai countercyclical maupun dalam memperbaiki distribusi dan efektivitas pasar.
Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan bantalan berupa bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat rentan serta sektor yang dianggap rentan.
“Kami dari KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan antarlembaga dapat terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan, namun juga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Mulyani.
Sumber : Antara
Bisnis.com, PEKANBARU — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja terdampak secara ekonomi, khususnya dari sektor informal.
Bantuan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat fluktuasi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Pesan saya, gunakan uangnya sebaik-baiknya. Jangan dipakai buat judol [judi online], dan tentu kita berharap bantuan ini menjadi stimulus kecil yang membantu meringankan beban rumah tangga,” ujarnya Senin (28/7/2025).
Antusiasme warga penerima bantuan terlihat tinggi. Salah satunya Muhammad Rizky, warga Tenayan Raya, Pekanbaru, yang mengaku telah dua kali menerima BSU sejak 2023.
“Saya senang sekali, apalagi bantuan ini sangat bermanfaat buat kebutuhan anak sekolah. Cairnya di kantor pos, prosesnya mudah, dan yang paling penting tidak ada potongan sama sekali. Saya terima Rp600 ribu untuk dua bulan,” ujar Rizky.
Dia berharap program BSU dapat terus berlanjut, bahkan jika memungkinkan diberikan secara bulanan. “Semoga pemerintah terus bantu kami seperti ini. Selain menjadi penyemangat bagi kami pencari cuan, juga bisa membantu sedikit perekonomian kami,” tuturnya.
Usai agenda di Kantor Pos, Wapres Gibran melanjutkan kunjungan kerjanya ke Sekolah Rakyat di Rumbai, untuk memastikan kegiatan belajar mengajar serta fasilitas penunjang berjalan optimal bagi siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin ekstrem.
“Saya ingin memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Saya juga ingin melihat fasilitas yang ada, terutama tempat belajar, tempat tidur dan juga tempat makan,” ujar Gibran.
Dia menambahkan Sekolah Rakyat yang baru berjalan memasuki pekan kedua ini akan terus dievaluasi guna menyerap berbagai masukan demi perbaikan ke depan.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sentra Abiseka, Jeni Pebrianto menjelaskan saat ini terdapat 100 siswa tingkat SMP yang tengah mengikuti proses pendidikan di sekolah tersebut. Para siswa telah melalui proses seleksi dan berasal dari berbagai daerah di Riau.
“Di sekolah rakyat ini ada 100 siswa tingkat SMP. Mereka dibagi menjadi empat kelas, dan berasal dari Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Siak, dan Pelalawan,” jelasnya.
Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu program pendidikan yang diinisiasi untuk memberikan kesempatan pendidikan bermutu kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Seluruh fasilitas, termasuk tempat tinggal dan makan, disediakan secara gratis oleh pemerintah. Kunjungan Wapres Gibran ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong kesetaraan akses pendidikan di seluruh lapisan masyarakat.
Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.
Semester I 2025, KAI Divre I Sumut salurkan dana TJSL Rp560 juta
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 28 Juli 2025 – 14:29 WIB
Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp560.150.928 sepanjang Januari hingga Juni 2025. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama pada 2024, yang tercatat sebesar Rp259.743.500.
Dana TJSL tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelestarian lingkungan, pendidikan, pembangunan rumah ibadah, hingga bantuan sosial.
Vice President KAI Divre I Sumut Sofan Hidayah menyampaikan bahwa penyaluran dana TJSL merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“KAI Divre I Sumut konsisten menjalankan perannya melalui program TJSL yang memberikan manfaat di sektor lingkungan, sosial, dan ekonomi,” ujarnya.
Di awal tahun, KAI Divre I Sumut turut berkontribusi dalam program KAI Go Green dengan melakukan penanaman 66 pohon di kawasan operasionalnya. Program ini tak hanya bertujuan melestarikan lingkungan, tetapi juga mendukung gerakan nasional penanaman sejuta pohon.
Pada bidang pendidikan, KAI memberikan dukungan berupa penyediaan sarana dan prasarana bagi sejumlah sekolah di Kota Medan dan Binjai. Hal ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan yang sangat penting bagi masa depan bangsa.
Selain itu, KAI juga menyalurkan bantuan untuk pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana sejumlah masjid dan gereja di Sumatera Utara dan Aceh. Sementara di sektor sosial, pemberian paket sembako bagi masyarakat turut menjadi bagian dari agenda TJSL pada semester ini.
“Kami berupaya menghadirkan nilai bersama (Creating Shared Value) melalui program TJSL, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan dengan dampak positif di sektor sosial, lingkungan, dan ekonomi,” tutup Sofan, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Misriadi, Senin (28/7).
Sumber : Radio Elshinta
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencairkan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) meliputi Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) pada Juli 2025 untuk 149.687 orang penerima.
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan bantuan dengan jumlah sebesar Rp300 ribu untuk setiap penerima itu diberikan pada Jumat (25/7).
Dia merinci, jumlah penerima pada Juli 2025 terdiri dari 122.408 penerima KLJ, 15.105 penerima KPDJ dan 12.174 penerima KAJ.
Iqbal memastikan bantuan tepat sasaran karena sudah melalui proses verifikasi data yang ketat dan pemadanan berbagai sumber.
“Selain itu, kami secara rutin melakukan pemutakhiran data bersama petugas pendamsos (pendata dan pendamping sosial) dan pengurus RT untuk memastikan keakuratan informasi penerima,” katanya.
Iqbal mengatakan penyaluran bantuan sosial PKD mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 541 Tahun 2025 tentang Perubahan Kepgub 270 Tahun 2025 tentang Penerima dan Besaran Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Anak Usia Dini, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas.
Merujuk Kepgub tersebut, bansos PKD disalurkan kepada penerima saat ini, penerima 2024 yang ditangguhkan dan penerima baru.
Iqbal mencatat adapun jumlah penerima baru sebanyak 56.351 orang, mencakup penerima KLJ sebanyak 38.414 orang, KPDJ 4.489 orang, dan KAJ 13.448 anak.
Namun, dana bansos PKD bagi mereka belum dapat dicairkan hingga proses pembukaan rekening kolektif oleh Bank Jakarta selesai.
Lalu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pelindungan Sosial, salah satu kriteria penerima Bansos PKD adalah harus terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi penyaluran bantuan sosial PKD ini agar tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.