Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • KPK Periksa Direktur Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) Terkait Kasus Bansos Covid-19

    KPK Periksa Direktur Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) Terkait Kasus Bansos Covid-19

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk., Joedianto Soejonopoetro (JS) sebagai saksi.

    Adapun, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial 2020.

    “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama JS,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (6/8/2025).

    Budi menjelaskan Joedianto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Indomarco Adi Prima.

    Untuk penyidikan kasus korupsi bansos COVID-19 tersebut, KPK pada Senin (4/8), memanggil direktur di PT Subur Jaya Gemilang berinisial AD dan aparatur sipil negara di Kementerian Sosial Robbin Saputra sebagai saksi.

    KPK pada Selasa (5/8), memanggil tiga ASN di Kemensos sebagai saksi kasus tersebut, yakni Iskandar Zulkarnaen, Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Firmansyah, dan Kasubbag Kepegawaian pada Sekretariat Ditjen Linjamsos Kemensos Rizki Maulana.

    Sebelumnya, pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial tahun 2020.

    Menurut KPK, modus dalam kasus tersebut adalah mengurangi kualitas barang yang akan disalurkan kepada masyarakat. Kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut berdasarkan perhitungan awal mencapai Rp125 miliar.

    Sementara itu, penyidikan tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi anggaran distribusi bansos pada Kemensos.

    Pada kesempatan berbeda, Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 RI pada 27 Juni 2024, mempersilakan KPK untuk mengusut kasus tersebut.

  • Daya Beli Diklaim Pulih, Penerimaan PPN Justru Terkontraksi, Apa Pemicunya?

    Daya Beli Diklaim Pulih, Penerimaan PPN Justru Terkontraksi, Apa Pemicunya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengkaim bahwa daya beli pemerintah masih cukup terjaga. Klaim ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memaparkan bahwa sepanjang semester 1/2025 lalu pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di angka 4,96% atau lebih tinggi dibandingkan dengan semester II/2024 yang tercatat sebesar 4,92%.

    Namun demikian, tren pertumbuhan konsumsi ini tidak sejalan dengan kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Data penerimaan pajak pada Semester 1/2025 mencatat realisasi PPN sebanyak Rp267,27 triliun atau terkontraksi sebesar 19,7% dibandingkan realisasi tahun lalu yang tercatat sebesar Rp332,81 triliun.

    Artinya ada ketidakelastisan antara kinerja konsumsi rumah tangga yang merepresentasikan daya beli masyarakat dengan penerimaan PPN. Kalau merujuk data BPS, secara kumulatif konsumsi rumah tangga mencapai Rp6.317,2 triliun pada semester 1/2025. Menariknya, jumlah PPN yang dipungut otoritas pajak hanya di angka Rp267,27 triliun atau sekitar 4,2% dari total aktivitas konsumsi masyarakat.

    Sejauh ini belum ada penjelasan secara detail dari pemerintah mengenai kinerja penerimaan PPN dan pajak secara keseluruhan.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan kinerja APBN pada semester 1/2025 di Badan Anggaran DPR, bulan lalu menuturkan bahwa kontraksi penerimaan itu terjadi karena restitusi cukup besar yang sampai Februari 2025 masih cukup dirasakan dan kembali terjadi pada bulan Mei 2025.

    “Ini oleh pak Dirjen Pajak baru sekarang sudah dikelola dari keseluruhan track. Juni sudah double digit.  Ini memberi harapan di semester kedua untuk stabilisasi penerimaan pajak,” ujar Sri Mulyani di DPR, Juli lalu.

    Sekadar ilustrasi, kalau merujuk kepada data Kementerian Keuangan, angka restitusi itu bisa ditelusuri melalui besaran jumlah pajak bruto dan pajak neto. Penerimaan PPN Bruto pada semester 1/2025 tercatat sebesar Rp443,93 triliun, sementara itu neto Rp267,27 triliun. Artinya jika selisih antara PPN bruto dan neto itu dianggap sebagai restitusi, maka nilainya akan mencapai Rp176,6 triliun.  

    Sri Mulyani juga menuturkan bahwa salah satu pemicu tingginya restitusi adalah penetapan komoditas batu bara sebagai barang kena pajak. Penetapan batu bara sebagai BKP atau barang yang harus dikenakan PPN merupakan konsekuensi dari implementasi Pasal 112 UU Cipta Kerja alias Ciptaker. 

    “Dan ini yang menimbulkan restitusi cukup besar.”

    Fenomena Rojali Hanya Isu 

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti fenomena rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya nanya (rohana) hanya sebatas isu.

    Dia menilai dua fenomena itu hanya sebatas isu di tengah data konsumsi masyarakat yang dinilai masih positif.

    Hal itu disampaikan Airlangga saat merespons ihwal pertumbuhan ekonomi RI kuartal II/2025 yang tercatat sebesar 5,12% secara tahunan atau year-on-year (yoy), Selasa (5/8/2025). Pada pertumbuhan kuartal II/2025, konsumsi masih menjadi motor pertumbuhan.

    Menurut Airlangga, kinerja konsumsi yang menopang perekonomian pada periode itu terlihat dari kinerja keuangan sektor retail pada tiga perusahaan publik, yang tidak diperinci lebih lanjut.

    Satu perusahaan dimaksud bergerak di bidang minimarket, serta dua lainnya memiliki banyak outlet di pusat perbelanjaan atau mal. Airlangga menyebut pertumbuhan kinerja keuangan tiga perusahaan itu yakni 4,99%, 6,85% serta 12,87%.

    “Ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu rohana dan rojali ini isu yang ditiup-tiup, jadi faktanya berbeda dan tentu ini yang harus kita lihat,” ungkapnya pada konferensi pers, Selasa (5/8/2025).

    Kemudian, masih terkait dengan konsumsi, Airlangga memaparkan sejumlah data yang dinilai menunjukkan pertumbuhan positif konsumsi masyarakat. Misalnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal II/2025 sebesar 4,97% yoy, Indeks Penjualan Riil (ritel) 233,7, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 117,8 serta ekspansi bantuan sosial (bansos).

    Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan, pemerintah masih optimistis target pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 akan mencapai 5,2% yoy. Hal itu berkat capaian pertumbuhan kuartal II/2025 yang kembali ke jalur 5%.

    “Ekonomi kita masih solid, rencana kita di semester II/2025 menargetkan 5,2% bisa dicapai. Namun, apa yang diumumkan alhamdulillah kita kembali ke jalur 5%,” terangnya.

    Pajak Akan Pulih 

    Di sisi lain, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menuturkan bahwa laporan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 menjadi kabar baik kedua setelah sebelumnya IMF, dalam World Economic Outlook (WEO) terkini, menaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025.

    Ekonomi kuartal II – 2025 tumbuh 5,12% atau tumbuh lebih tinggi dibandingkan kuartal yang sama pada tahun lalu. Sedangkan outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 dalam outlook terbaru baik menjadi 4,8%. 

    Fajry menambahkan bahwa prospek positif pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak positif bagi kinerja penerimaan pajak tahun 2025. Meski data terakhir menunjukkan penerimaan pajak kita masih terkontraksi namun saya berpendapat jika hal tersebut bersifat sementara.

    “Mengingat kinerja awal tahun banyak dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi yang bersifat sementara dan tidak berulang seperti kenaikan restitusi pajak. Meski awal tahun ada kontraksi cukup dalam namun akan terus membaik sampai akhir tahun. Tahun lalu pola kinerja penerimaan-pun sama seperti itu,” ujarnya.

    Secara historis, kata Fajry, dalam dua dekade terakhir, penerimaan pajak tidak pernah tumbuh negatif kecuali karena adanya shock besar pada perekonomian, seperti global financial crisis (2008) tahun 2008 atau Pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu.

    “Artinya, kalau ekonomi kita bisa tumbuh positif, sudah seharusnya pertumbuhan penerimaan pajak juga akan positif. Sedangkan kontraksi penerimaan yang cukup dalam akan terus membaik.”

  • Jurus Jaga Laju Pertumbuhan Ekonomi 5% Ala Kadin

    Jurus Jaga Laju Pertumbuhan Ekonomi 5% Ala Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 yang mencapai 5,12% (year-on-year/yoy) dapat memicu optimisme dunia usaha. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 5% secara tahunan tampak realistis. Namun, harus dibarengi dengan sejumlah langkah strategis. 

    “Untuk menjaganya hingga akhir tahun, dibutuhkan konsistensi dalam menjaga stabilitas harga, mempercepat realisasi belanja pemerintah,” kata Saleh kepada Bisnis, Selasa (5/8/2024). 

    Tak hanya itu, pemerintah juga mesti memastikan kelancaran arus barang dan logistik, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya merupakan momentum peningkatan aktivitas ekonomi.

    Menurut Saleh, pertumbuhan ekonomi ini juga menunjukkan adanya resiliensi struktural dan ketahanan sektor-sektor utama. Meskipun, permintaan domestik belum sepenuhnya pulih yang terlihat dari konsumsi rumah tangga di bawah rata-rata historis dan konsumsi pemerintah yang terkontraksi. 

    Untuk itu, dia menyebut, pelaku usaha membutuhkan dukungan kebijakan yang konkret dan tepat sasaran. Pertama, kepastian dan simplifikasi regulasi, terutama yang berkaitan dengan investasi, perizinan, dan pengadaan. 

    “Kepastian ini krusial untuk mendorong keputusan ekspansi atau produksi jangka pendek,” imbuhnya. 

    Kedua, stimulasi permintaan domestik, baik melalui percepatan program bantuan sosial, insentif fiskal untuk kelompok menengah-bawah, maupun penguatan belanja pemerintah yang bersifat produktif dan berorientasi ke dalam negeri. 

    Ketiga, akses pembiayaan yang lebih murah dan fleksibel, khususnya bagi sektor UMKM dan sektor padat karya yang menjadi motor pemulihan konsumsi dan tenaga kerja. 

    Keempat, peningkatan konektivitas logistik dan rantai pasok, terutama untuk industri yang tergantung pada bahan baku impor atau pengiriman antarwilayah. 

    “Dengan ekosistem yang mendukung ini, pelaku usaha dapat memaksimalkan momentum pertumbuhan yang sudah mulai terbentuk sejak awal tahun,” jelasnya. 

  • Sri Mulyani Bakal Gelontorkan Stimulus Ekonomi Rp10,8 Triliun pada Kuartal III/2025

    Sri Mulyani Bakal Gelontorkan Stimulus Ekonomi Rp10,8 Triliun pada Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III/2025. 

    Stimulus itu akan melanjutkan paket yang telah disalurkan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat pada semester I/2025, senilai Rp24,44 triliun. 

    “Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga,” ungkap Sri Mulyani pada konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025). 

    Sri Mulyani mengatakan stimulus yang akan diberikan ke masyarakat itu diharapkan bisa mendorong momentum pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan ketiga 2025, termasuk Juli 2025 yang sudah dilalui dan Agustus 2025 yang baru masuk lima hari ini. 

    Bendahara negara juga mengungkap belanja pemerintah bakal terakselerasi pada semester II/2025 usai pertumbuhannya terkontraksi 0,33% sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, Selasa (5/8/2025). “Diharapkan momentumnya tetap terjaga. Beberapa yang memberikan optimisme tentu saja karena belanja pemerintah mulai terakselerasi.”

    Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan stimulus ekonomi dengan anggaran senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal II/2025. Paket stimulus itu meliputi beberapa di antaranya PPN DTP, penebalan bansos Rp11,9 triliun, dan bantuan subsidi upah (BSU) Rp10,72 triliun.  

    Adapun BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Pertumbuhan secara kuartalan yaitu 4,04% apabila dari kuartal I/2025 sebelumnya. 

  • Bukan BSU Rp600.000, Ini Daftar Bansos yang Cair Bulan Agustus 2025

    Bukan BSU Rp600.000, Ini Daftar Bansos yang Cair Bulan Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah beberapa bantuan sosial (bansos) yang akan cair mulai bulan Agustus 2025.

    BSU Rp600.000 memang masih cair pada bulan Agustus 2025 ini, namun itu adalah perpanjangan dari program yang seharusnya sudah selesai dicairkan bulan Juni dan Juli 2025 kemarin.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan perpanjangan masa pencairan bantuan tersebut dilakukan sampai 6 Agustus 2025.

    “Kami tadi pagi sudah rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan, Dirut Pos Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Kami sepakat beri perpanjangan lima hari ke depan untuk Pos Indonesia melakukan upaya terbaik menyalurkan Bantuan Subsidi Upah,” ujarnya.

    Karena BSU yang cair Agustus 2025 ini hanyalah perpanjangan, maka pekerja hanya bisa mengambil melalui PosPay.

    Namun Anda tak perlu khawatir, sebab ada bansos lain yang akan cair pada bulan Agustus 2025 ini untuk masyarakat.

    Dilansir dari Antaranews, bansos yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Cara cek bansos PKH dan BPNT tahap 3

    1. Melalui aplikasi “Cek Bansos”

    Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos” dari Kemensos melalui Google Play Store.
    Login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Jika belum memiliki akun, pengguna wajib mendaftar terlebih dahulu.
    Pilih menu “Status Usulan” untuk melihat informasi terkait status pendaftaran dan jenis bantuan yang diterima.
    Jika pengajuan diterima, informasi bantuan yang diperoleh akan ditampilkan.

    2. Melalui situs resmi Kemensos

    Kunjungi laman resmi: https://cekbansos.kemensos.go.id
    Isi data diri sesuai identitas, seperti nama lengkap, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kode verifikasi (captcha).
    Klik tombol “Cari Data”.
    Jika terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan lengkap mengenai bantuan yang diterima. Jika tidak, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Itulah bansos yang akan cair mulai Agustus 2025.

  • Mensos Sebut Bansos Bagi Masyarakat Usia Produktif Bakal Dievaluasi 5 Tahun Sekali

    Mensos Sebut Bansos Bagi Masyarakat Usia Produktif Bakal Dievaluasi 5 Tahun Sekali

    Mensos Sebut Bansos Bagi Masyarakat Usia Produktif Bakal Dievaluasi 5 Tahun Sekali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) menegaskan akan mengevaluasi pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat setiap lima tahun sekali.
    Sebab menurutnya,
    bansos
    bukan program bantuan seumur hidup, melainkan bantuan sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum diarahkan menuju pemberdayaan.
    “Jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu satu hal, tapi lebih dari itu, mereka harus berdaya. Bagi usia produktif, kita akan evaluasi setiap lima tahun sekali,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Senin (4/8/2025).
    “Kalau layak naik kelas, pindah ke program pemberdayaan. Kalau tidak, tetap diberikan bansos,” imbuhnya.
    Ia menekankan bahwa bansos memiliki peruntukan yang jelas dan tidak bisa digunakan seenaknya.
    Misalnya, bantuan Rp 750.000 per tiga bulan bagi ibu hamil digunakan untuk asupan gizi, atau bantuan untuk bayi 0–6 tahun, lansia, dan penyandang disabilitas sesuai kebutuhan masing-masing.
    “Pendamping memiliki tugas membina keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya,” ujarnya.
    Gus Ipul juga mengutarakan keprihatinannya terkait temuan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi bermain judi online, di mana sekitar 300.000 di antaranya adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
    “Sebanyak 230.000 sudah langsung kami putus penyalurannya. Sisanya masih kami dalami, termasuk kemungkinan data mereka disalahgunakan pihak lain,” katanya.
    Evaluasi dan pemutakhiran data bansos dilakukan secara berkala bekerja sama dengan BPS, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Data terbaru dari BPS akan menjadi acuan penyaluran bansos setiap triwulan.
    “Data itu sangat dinamis, setiap hari ada yang meninggal, lahir, pindah, atau menikah. Kalau kita konsisten memperbarui data, penyaluran bansos akan makin akurat,” ujar Gus Ipul.
    Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh pilar sosial harus terus menjaga integritas, bekerja sesuai aturan, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
    “Kalau kita konsisten, data makin akurat, penyaluran bansos tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Atasi Kemiskinan, Pemprov DKI Terapkan 7 Strategi Ini – Page 3

    Atasi Kemiskinan, Pemprov DKI Terapkan 7 Strategi Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, sebagai respons cepat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di Ibu Kota.  

    “Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” ungkap Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati. 

    “Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” ujar Suharini di Balai Kota Jakarta, pada Senin (28/7).

    Pemprov DKI pun segera menyiapkan tujuh langkah strategis yang akan dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ini.

    1. Memperluas dan memperkuat bantuan sosial (bansos), dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi. Gubernur Pramono terus menyalurkan bansos sebagai langkah cepat untuk merespons kondisi ekonomi terkini warga Jakarta. 

    Adapun bansos yang disalurkan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial DKI Jakarta, antara lain melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 149.687. Bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp300.000 per bulan. 

    Dikutip dari situs Dinas Sosial DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, mengatakan, pencairan bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Leni (42), yang bekerja sebagai driver salah satu layanan antar makanan menyebutkan bahwa bansos yang diberikan Pemprov DKI sangat membantu kehidupan sehari-harinya. 

    “Kalau bansos Alhamdulillah ikut merasakan manfaatnya. Saya daftarin anak biar dapet KJP. Selain itu kakak saya juga disabilitas, tapi bukan disabilitas dari lahir. Dia pernah kecelakaan terus tidak bisa berjalan lagi. Nah, dia juga dapat bansos untuk disabilitas. Semoga ke depannya pemerintah juga kasih bantuan-bantuan lain dan lebih memperhatikan masyarakat kayak kita gini,” cerita Leni. 

    2. Mengendalikan inflasi pangan dan energi, melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis. Kenaikan harga bahan pokok yang tidak stabil membuat masyarakat menengah ke bawah merasakan dampaknya. 

    Pengendalian inflasi pangan selama ini konsisten dilakukan oleh Pemprov DKI. Misalnya, operasi pasar besar-besaran untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok jelang Ramadan. Pemprov DKI terus melakukan pengendalian lewat intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi dan memperkuat cadangan pangan strategis. 

    3. Meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar dengan menyediakan hunian terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan. Pemprov DKI terus menggenjot akses hunian layak ini lewat berbagai program, salah satunya lewat penyediaan rusunawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). 

    “Selama ini para penghuni nyaman bertempat tinggal di Rusunawa karena mendapatkan banyak fasilitas dan program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Berbagai program tersebut sebetulnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup warga rusun,” ujar Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, Jumat (14/2).

    Dewi (33), seorang ibu rumah tangga memilih tinggal di rusunawa Rawa Bebek, Jakarta Timur, bersama suami dan anaknya karena lebih nyaman. 

    “Kalau tinggal di rusunawa memang jadi pilihan karena harga sewanya murah. Apalagi kalau di Rawa Bebek sini kan deket ya mau ke mana-mana, terus fasilitas lengkap, keamanan juga bagus. Kalau pemerintah DKI mau memperbanyak tempat kayak gini sih bagus banget ya, jadi kita yang tinggal di Jakarta ada banyak pilihan gitu,” ungkap Dewi. 

    Sementara itu, subsidi transportasi publik juga terus dilakukan lewat armada TransJakarta dan TransJabodetabek. Dalam hal ini, Pemprov DKI sudah mengajukan anggaran tambahan dalam perubahan APBD sebesar Rp300-400 miliar. 

    “Itu sebagian untuk Transjabodetabek dan sebagian lagi untuk kebutuhan layanan dalam kota,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo yang dikutip dari Antaranews.

    4. Mendorong penciptaan kerja formal, termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta. Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan berbagai program strategis terkait pembukaan lapangan kerja dan mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif. 

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, job fair saat ini diadakan setiap bulan, bahkan dalam beberapa bulan bisa diadakan tiga kali. “Kita mengadakan job fair sebulan sekali, tidak lagi tiga bulan sekali, karena ini penting untuk menekan tingkat pengangguran terbuka yang masih, 6,1 persen,” ujar Hari. 

    Terkait hal ini, Bambang (45) yang berprofesi sebagai seniman jalanan di kawasan Monas menaruh harapan tinggi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuka akses lapangan kerja seluas-luasnya. 

    “Kalau memang ada rencana pemerintah DKI memperbanyak lapangan kerja, harapan saya sih semoga terwujud. Soalnya anak saya baru lulus sekolah, waktunya cari kerja,” ungkap Bambang. 

    Selain job fair, Pemprov DKI Jakarta membuka beragam pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan reguler, hingga Mobile Training Unit (MTU) untuk melatih warga agar siap kerja atau buka usaha.

    5. Memberi insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan, serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk. Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif kepada para pelaku usaha. Terbaru adalah insentif pajak untuk hotel dan restoran. 

    6. Membangun pondasi dan menyusun indikator untuk menjawab kebutuhan konkret warga, seperti penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

    7. Mewujudkan Jakarta Fund untuk memperkuat investasi yang mendukung perekonomian Jakarta. Program ini termasuk program unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tujuannya sebagai sumber dana baru bagi Jakarta, termasuk untuk menekan angka ketimpangan sosial. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha, guna menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan penciptaan kerja yang berkelanjutan.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyatakan, Jakarta Fund adalah ide baru yang dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan stakeholders agar mendapatkan landasan hukum dan benchmark yang baik. 

    “Jadi, saat ini kita masuk dalam fase kajian dan juga koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Negeri, dan juga INA termasuk dan antara-antara. Sebagai awal juga, kami bersama dengan beberapa pihak mengadakan semacam leader forum, leader talks untuk mendengarkan masukan sekaligus melakukan sosialisasi awal,” ungkap Prastowo.

    (*)

  • Dinilai Pramono Aneh, DPRD Justru Anggap Usulan Kartu Janda Jakarta Bentuk Kepedulian

    Dinilai Pramono Aneh, DPRD Justru Anggap Usulan Kartu Janda Jakarta Bentuk Kepedulian

    JAKARTA – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin memandang usulan kartu janda Jakarta yang digulirkan DPRD merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat rentan.

    Usulan ini sebelumnya diungkapkan Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta. Merespons, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai usulan kartu janda adalah hal aneh.

    “Gagasan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan kepala keluarga yang sering menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan psikologis pasca kehilangan pasangan,” kata Thamrin saat dihubungi, Senin, 4 Agustus.

    Jika Pemprov DKI berkenan dan ingin menjalankan program ini, Thamrin menyebut perlu disertai rancangan dan landasan hukum yang kuat.

    Selain itu, perlu juga dilakukan perencanaan anggaran yang matang tidak membebani APBD secara berlebihan dan tetap sesuai dengan prinsip efisiensi.

    “Kami juga mengingatkan pentingnya menjaga aspek sosial dan martabat penerima, termasuk dalam pemilihan nama program agar tidak menimbulkan stigma. Pendekatan berbasis data tetap menjadi prinsip utama dalam merancang kebijakan publik,” jelas Thamrin.

    Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemprov DKI menerbitkan program bansos untuk para janda yang telah ditinggal suaminya.

    Hal ini disampaikan Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD DKI Jamilah Abdul Gani dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program kartu janda Jakarta atau KJJ,” kata Jamilah di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli.

    Jamilah berujar, usulan ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota Fraksi Gerindra dalam kegiatan reses.

    Hanya saja, tidak semua janda diusulkan mendapat kartu janda. Jika Pemprov DKI setuju, warga penerima manfaat bantuan tersebut merupakan perempuan berstatus janda yang berusia 45 tahun.

    Menanggapi terpisah, Pramono Anung menilai hal tersebut usulan yang aneh. “Aneh-aneh aja. Enggak mau jawab, aku,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Juli.

  • Gus Ipul Tegaskan Bansos Bukan Seumur Hidup, Akan Dievaluasi Tiap 5 Tahun

    Gus Ipul Tegaskan Bansos Bukan Seumur Hidup, Akan Dievaluasi Tiap 5 Tahun

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bukanlah program seumur hidup. Bansos hanya bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum penerima diarahkan menuju program pemberdayaan.

    “Jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu satu hal, tapi lebih dari itu, mereka harus berdaya. Bagi usia produktif, kita akan evaluasi setiap lima tahun sekali. Kalau layak naik kelas, pindah ke program pemberdayaan. Kalau tidak, tetap diberikan bansos,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

    Pesan tersebut ia sampaikan saat dialog bersama pilar-pilar sosial dari Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti 435 peserta, terdiri dari 199 pilar sosial Ponorogo, 107 pilar sosial Pacitan, dan 129 pilar sosial Trenggalek.

    Para peserta berasal dari berbagai unsur pilar sosial, meliputi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pordam), serta pendamping rehabilitasi sosial (Rehsos).

    Menurut Gus Ipul, di era Presiden Prabowo Subianto, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus penting. Pemerintah bahkan membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk memperkuat program ini.

    “Pendamping memiliki tugas membina keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya,” ujarnya.

    Gus Ipul juga menyoroti temuan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online, di mana sekitar 300 ribu di antaranya adalah penerima PKH.

    Evaluasi dan pemutakhiran data bansos dilakukan secara berkala bersama BPS, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Data terbaru BPS menjadi acuan penyaluran bansos setiap triwulan.

    “Data itu sangat dinamis, setiap hari ada yang meninggal, lahir, pindah, atau menikah. Kalau kita konsisten memperbarui data, penyaluran bansos akan makin akurat,” ucap Gus Ipul.

    Dalam forum tersebut, pendamping PKH menyampaikan masukan terkait beban kerja di lapangan. Seorang pendamping dari Ponorogo mengatakan tugas mereka kerap menumpuk pada waktu bersamaan, mulai dari pendampingan Sekolah Rakyat, pemeriksaan pertumbuhan anak, monitoring sosial, hingga penanganan kasus.

    “Kami tetap kuat, tetapi berharap ada penjadwalan yang lebih terstruktur agar bisa menjalankan tugas dengan lebih optimal,” ujarnya.

    Sementara itu, perwakilan pendamping PKH dari Pacitan menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk bupati dan pemerintah pusat, yang telah memberikan perlengkapan kerja seperti seragam pelindung.

    “Kami siap untuk program nasional selanjutnya dan berharap dukungan seperti ini semakin banyak di seluruh Indonesia,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Gus Ipul mengakui beratnya beban kerja para pendamping dan mengapresiasi dedikasi mereka.

    “Saya terima kasih kepada teman-teman pendamping. Memang cukup berat, tapi arahan saya jelas ya, Kemensos ini arahnya ke mana. Kita sama-sama konsolidasi agar ke depan lebih baik,” tegasnya.

    Gus Ipul menutup dialog dengan ajakan agar seluruh pilar sosial menjaga integritas, bekerja sesuai aturan, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

    “Kalau kita konsisten, data makin akurat, penyaluran bansos tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Rapor Ekonomi 4 Tahun Terakhir, Bagaimana Nasib Kuartal II/2025?

    Rapor Ekonomi 4 Tahun Terakhir, Bagaimana Nasib Kuartal II/2025?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2/2025 pada Selasa (5/8/2025). Banyak ekonom memproyeksikan bahwa kinerja ekonomi kuartal II/2025 akan melambat baik year on year maupun q to q.

    Proyeksi perlambatan ekonomi tersebut terjadi sejumlah faktor mulai dari pelemahan daya beli, industri yang belum bergeliat, dan banyaknya pengangguran. Perlambatan ekonomi pada kuartal II/2025 dan realisasi kuartal I/2021 yang juga belum sesuai ekspektasi itu menjadi peringatan dini bagi pemerintah terkait dengan kinerja perekonomian Indonesia sampai akhir tahun mendatang.

    Dalam catatan Bisnis, sejak kuartal II/2021 – kuartal II/2024, ekonomi Indonesia selalu berada di atas 5%. Meski di atas 5%, ekonomi Indonesia terus mengalami penyusutan selama 4 tahun terakhir.

    Pada tahun 2021, misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal mencapai 7,07%. Pertumbuhan tinggi pada kuartal 2021/2021 itu terjadi karena baseline tahun sebelumnya yang sangat rendah akibat pandemi Covid-19.

    Namun demikian, sejak tahun 2022, realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II berangsur menciut. Pada waktu itu, ekonomi hanya tumbuh di angka 5,44%. Angka itu terus menurun pada kuartal II/2023 menjadi 5,17%. Puncaknya, pada kuartal II/2024 pertumbuhan ekonomi tersisa di angka 5,02%.

    Tren perlambatan ekonomi kuartal II selama 4 tahun terakhir itu dipicu oleh sejumlah faktor. Kalau menilik data BPS, stagnasi kinerja manufaktur menjadi salah satu pemicu. Sebagai contoh pada kuartal II/2024, misalnya, kontribusi manufaktur ke PDB masih di bawah angka 20%. Angkanya sebesar 18,52%. Selain itu penurunan harga komoditas juga memicu penurunan kontribusi sektor pertambangan dari angka 10,49% pada kuartal II/2023 menjadi 8,78%.

    Selain kontribusi manufaktur, dari sisi pengeluaran, pada waktu itu ada penurunan kontribusi investasi yang direpresentasikan dari pembentukan modal tetap bruto yang tercatat dari 27,92% menjadi 27,89%. Belanja pemerintah juga demikian dari 7,43% menjadi 7,31%. Semua data itu terjadi pada kuartal II/2023 dan kuartal II/2024.

    Lalu Bagaimana dengan Kuartal II/2025?

    Berdasarkan proyeksi dari 30 ekonom maupun lembaga yang dihimpun Bloomberg, median atau nilai tengah pertumbuhan PDB pada tiga bulan kedua 2025 adalah 4,8% (YoY). Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan hingga 5% sedangkan terendah 4,6%.

    Proyeksi pertumbuhan tertinggi yakni 5% diramalkan oleh Gareth Leather dari Capital Economics, Ltd. dan Enrico Tanuwidjaja dari PT Bank UOB Indonesia.

    Sementara itu, terendah diramalkan oleh Moody’s Analytics Singapore, Jeemin Bang, serta Fakhrul Fulvian dari Trimegah Securites juga memproyeksikan pertumbuhan hanya 4,65%.

    Bank-bank BUMN seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,79% atau setara dengan nilai rata-rata konsensus para ekonom tersebut. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meramalkan pertumbuhan lebih tinggi 4,9%.

    Adapun Office of Chief of Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 4,79% YoY atau sedikit lebih rendah dari kuartal sebelumnya yaitu 4,87% YoY.

    Sementara itu, pertumbuhan diperkirakan sebesar 3,71% secara kuartalan atau quarter-on-quarter (QoQ) pada kuartal II/2025 sehingga bangkit dari kontraksi -0,98% QoQ pada kuartal I/2025.

    Andry menyebut pertumbuhan yang lebih rendah secara tahunan pada kuartal II/2025 dipicu oleh di antaranya konsumsi rumah tangga karena faktor musiman dan perilaku belanja yang selektif. Kendati demikian, bantuan sosial (bansos) pemerintah yang ditingkatkan bisa membantu perlambatan konsumsi masyarakat.

    Sementara itu, aktivitas investasi atau PMTB diperkirakan tumbuh sederhana. Itu terlihat dari penjualan semen dan turunnya penyaluran dana pinjaman yang produktif.

    “Hal ini menunjukkan laju pembentukan modal yang lebih terukur karena pendekatan wait and see dari sektor usaha,” ungkap Andry melalui keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan pulih pada tiga bulan kedua 2025 dari kontraksi pada kuartal sebelumnya. Kendati total belanja masih lamban, namun belanja pemerintah untuk pegawia dan bansos diramal naik.

    Adapun ekspor diperkirakan meningkat pada kuartal II/2025 yang dipicu oleh strategi frontloading penerapan tarif impor 19% oleh Amerika Serikat (AS). Seperti diketahui, frontloading merujuk pada kegiatan belanja yang dimajukan awal tahun.

    Strategi belanja itu diperkirakan membantu kinerja net ekspor di tengah perdagangan global yang masih lemah.

    Pelambatan Konsumsi

    Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memproyeksikan pertumbuhan PDB kuartal II/2025 yang lebih rendah yakni hanya 4,76% YoY. Pertumbuhan itu lebih rendah dari capaian kuartal I/2025 yaitu 4,87%. Konsumsi yang melambat lagi-lagi diperkirakan menjadi momoknya.

    Menurut Josua, ada empat faktor kunci yang memengaruhi perlambatan konsumsi. Pertama, konsumsi rumah tangga yang diproyeksikan menurun menjadi 4,77% dari sebelumnya 4,89% karena berkurangnya efek musiman dari periode Ramadan dan Idulfitri.

    Momentum tersebut sebagian besar sudah terserap pada kuartal I/2025 sehingga memiliki efek terbatas pada kuartal setelahnya. Indikator yang memperkuat kondisi tersebut antara lain penurunan penjualan eceran.

    Kedua, survei konsumen Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa meski Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2025 berada pada level optimis sebesar 117,8, ekspektasi penghasilan konsumen ke depan sedikit menurun, tercatat dari 135,4 menjadi 133,2.

    “Penurunan ekspektasi penghasilan ini juga menandakan bahwa konsumen mulai waspada dan memperketat pengeluaran, serta memilih menabung lebih sedikit dan mengalokasikan lebih banyak proporsi pendapatan mereka untuk konsumsi harian (rasio konsumsi terhadap pendapatan naik dari 74,3% menjadi 75,1%),” terangnya kepada Bisnis, Senin (4/8/2025).

    Ketiga, efisiensi belanja pemerintah juga diakui memengaruhi konsumsi rumah tangga. Josua menyoroti bahwa efisiensi belanja pemerintah dapat mengurangi stimulasi terhadap perekonomian domestik, terutama dari sisi permintaan.

    “Ketika pemerintah mengurangi belanja, khususnya di sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan konsumsi masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi energi, atau insentif lainnya, maka daya beli masyarakat berpotensi terdampak secara negatif,” terangnya.