Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Mensos Koordinasi ke Erick Thohir Bila Benar 27.932 Pegawai BUMN Dapat Bansos Nasional 7 Agustus 2025

    Mensos Koordinasi ke Erick Thohir Bila Benar 27.932 Pegawai BUMN Dapat Bansos Nasional 7 Agustus 2025

    Mensos Koordinasi ke Erick Thohir Bila Benar 27.932 Pegawai BUMN Dapat Bansos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal hampir 28 ribu pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bantuan sosial (bansos).
    “Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami,” ujar Gus Ipul di Kantornya, Kamis (7/8/2025).
    Temuan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari data hasil analisis transaksi perbankan semester pertama 2025.
    Dalam data tersebut, diketahui ada beberapa penerima bansos yang mengaku sebagai pegawai BUMN saat membuka rekening di bank.
    “Jadi tadinya, untuk yang BUMN dan profesi-profesi lain yang disinggung oleh Ketua PPATK tadi itu adalah pengakuan mereka ketika membuka rekening di perbankan,” jelas Gus Ipul.
    Gus Ipul menekankan bahwa informasi yang diterima PPATK berasal dari data awal nasabah di perbankan, yang bisa saja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
    Oleh karena itu, verifikasi dan pendalaman akan dilakukan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
    “Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN),” tegasnya.
     
    Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial (bansos) yang diajukan Kementerian Sosial.
    Dia menyebut, terdapat ribuan penerima bansos yang berasal dari kalangan profesi berpenghasilan tinggi, mulai dari pegawai BUMN, dokter, hingga tingkat eksekutif managerial.
    “Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN, 7.479 orang berstatus dokter, dan lebih dari 6.000 orang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial,” ungkap Ivan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heri Gunawan dan Satori Diduga Terima Rp 28,38 Miliar Terkait Korupsi CSR BI-OJK Nasional 7 Agustus 2025

    Heri Gunawan dan Satori Diduga Terima Rp 28,38 Miliar Terkait Korupsi CSR BI-OJK Nasional 7 Agustus 2025

    Heri Gunawan dan Satori Diduga Terima Rp 28,38 Miliar Terkait Korupsi CSR BI-OJK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, dua Anggota DPR, Heru Gunawan (HG) dan Satori (ST), menerima uang total sebesar Rp 28,38 miliar terkait kasus Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan penyaluran dana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020-2023.
    Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut pada Kamis (7/8/2025).
    “Menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu HG (Heri Gunawan) selaku Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 dan ST (Satori) selaku Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    Asep mengatakan, Heri Gunawan diduga menerima uang Rp 15,86 miliar.
    Rinciannya, sebanyak Rp 6,26 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, senilai Rp 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta senilai Rp 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
    Heri Gunawan juga diduga melakukan dugaan pencucian uang dengan memindahkan seluruh penerimaan melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer.
    “Di mana HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai,” ujar dia.
    Di sisi lain, Satori diduga menerima uang senilai Rp 12,52 miliar.
    Rinciannya, sejumlah Rp 6,30 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, senilai Rp 5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta sejumlah Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
    KPK mengatakan, dari seluruh uang yang diterima, Satori diduga melakukan pencucian uang dengan menggunakannya untuk keperluan pribadi.
    “Seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya,” tutur dia.
    KPK menduga Satori melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito serta pencairannya agar tidak teridentifikasi di rekening koran.
    “Bahwa menurut pengakuan ST, sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. KPK akan mendalami keterangan ST tersebut,” kata Asep.
    Atas perbuatannya, Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
    Tak hanya itu, keduanya juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ungkap Tersangka Kasus CSR BI dan OJK Terima Suap hingga Rp15,86 Miliar

    KPK Ungkap Tersangka Kasus CSR BI dan OJK Terima Suap hingga Rp15,86 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan Program Sosial Bank Indonesia (BI) dan Penyuluh Jasa Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Adapun, keduanya merupakan anggota Komisi Keuangan atau XI DPR periode 2019-2024. Hal ini disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Kamis (7/8/2025). 

    “Penyidik telah menemukan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari ke belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut yaitu HG anggota Komisi XI periode 2019-2024, kemudian ST anggota Komisi XI periode 2019-2024,” paparnya.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan HG menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Asep menjelaskan HG diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya.

    Lalu, tersangka berinisial ST menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti HG, ST menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    ST melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

    Adapun para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Anggota DPR Heri Gunawan Diduga Pakai CSR BI-OJK Beli Rumah dan Mobil

    Anggota DPR Heri Gunawan Diduga Pakai CSR BI-OJK Beli Rumah dan Mobil

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Heri Gunawan ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan korupsi terkait penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Heri Gunawan diduga menggunakan dana CSR BI dan OJK untuk bangun rumah makan hingga membeli mobil.

    Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan kasus bermula saat BI dan OJK sepakat memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi XI DPR RI untuk 10 kegiatan per tahun dari BI dan 18 sampai 24 kegiatan dari OJK per tahun. Di mana, Komisi XI DPR memiliki kewenangan terkait penetapan anggaran untuk BI dan OJK.

    Kesepakatan itu dibuat usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama pimpinan BI dan OJK pada November 2020, 2021 dan 2022. Rapat itu pun digelar tertutup.

    KPK mengatakan dana itu diberikan kepada anggota Komisi XI DPR untuk dikelola lewat yayasan masing-masing anggota Komisi XI DPR saat itu. Penyaluran itu dibahas lebih lanjut oleh tenaga ahli masing-masing anggota Komisi XI DPR dan pelaksana dari OJK dan BI.

    Uang tersebut pun kemudian dicairkan. KPK menduga Heri Gunawan dan Satori tidak menggunakan uang itu sesuai ketentuan.

    “Bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023, yayasan-yayasan yang dikelola oleh HG (Heri Gunawan) dan ST (Satori) telah menerima uang dari mitra Kerja Komisi XI DPR RI, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial,” ujar Asep saat jumpa pers di kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

    Asep mengatakan Heri Gunawan diduga menerima Rp 15,86 miliar. Dari jumlah tersebut rinciannya Rp 6,26 miliar dari BI melalui kegiatan program bantuan sosial Bank Indonesia, Rp 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan dan Rp 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Heri Gunawan diduga meminta anak buahnya membuka rekening baru untuk memindahkan seluruh pencarian uang itu ke rekening pribadi. Heri Gunawan diduga menggunakan uang itu untuk membeli rumah makan, outlet minuman, rumah, hingga mobil.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” ujar Asep.

    KPK menjerat Heri dengan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.

    Selain Heri, KPK juga menetapkan Anggota DPR RI Satori sebagai tersangka. Satori diduga menerima total mencapai Rp12,52 miliar.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/haf)

  • PPATK Temukan 78 Ribu Penerima Bansos Tahun Ini Masih Main Judi Online

    PPATK Temukan 78 Ribu Penerima Bansos Tahun Ini Masih Main Judi Online

    Jakarta –

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku menemukan puluhan ribu penerima bantuan sosial (bansos) masih bermain judi online (judol). Data itu berasal dari pemantauan PPATK selama enam bulan terakhir.

    Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan data ini ditemukan setelah pihaknya melakukan pencocokan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos. Data itu menyebut banyak penerima bansos masih bermain judi online.

    “Kami menemukan lebih dari 78 ribu penerima bansos di tahun 2025 ini semester 1 masih bermain judol,” kata Ivan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

    Ivan mengaku menemukan anomali data penerima bansos. Katanya, ada 1,7 juta rekening yang terdata sebagai penerima bansos malah tidak menerima duitnya.

    “Ada beberapa anomali contohnya misalnya kalau bisa saya sebutkan dari 10 juta jumlah rekening yang dimohonkan kepada kami, 1,7 jutanya tidak teridentifikasi menerima bansos. Jadi hanya 8.398.624 yang diketahui menerima bansos,” jelas dia.

    “Sebagai contoh saja kalau bicara nilai rekening kami menemukan ada orang yang memiliki rekening di atas Rp 50 juta tapi masih menerima bansos. Jadi di rekeningnya dia memiliki uang lebih dari Rp 50 juta tapi masih menerima bansos itu hampir 60 orang,” ucapnya.

    (haf/haf)

  • Legislator Rieke `Oneng` minta PPATK bongkar data bansos fiktif

    Legislator Rieke `Oneng` minta PPATK bongkar data bansos fiktif

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator Rieke `Oneng` minta PPATK bongkar data bansos fiktif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:13 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak dibongkarnya penerima bantuan sosial (bansos) fiktif. Ia mendukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar hal itu.

    Menurut pemeran Oneng dalam sinetron “Bajaj Bajuri” itu, negara berpotensi merugi hingga ratusan triliun rupiah per tahun akibat dari bansos yang disalurkan kepada penerima fiktif tersebut. 

    “Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara” ujar Rieke dalam unggahan akun Instagram miliknya, @riekediahp, Rabu, 6 Agustus 2025.

    Menurut dia, pada tahun 2021 tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif. Estimasi kerugian negara akibat hal itu mencapai Rp126 triliun per tahun.

    “Jika data penerima bansos fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif. Saat itu diyatakan data fiktif dihapus. Pertanyaannya, ke mana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut?,” kata dia.

    Ia mengatakan, hal ini sesungguhnya berulangkali disuarakan, namun tak pernah digubris.

    “Barulah di era Presiden Prabowo Subianto ada instruksi tegas pada PPATK untuk mengungkap kasus ‘manipulasi data negara’ ini,” kata Rieke.

    Ia menuturkan, pada Sabtu, 5 Juli 2025, PPATK mengumumkan 10 juta data fiktif penerima bansos. Sedangkan pada Senin, 7 Juli 2025, diumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme.

    “Hipotesis sementara, jika data penerima bansos fiktif, maka rekening penerima fiktif,” ucapnya.

    Rieke mengatakan, menurut PPATK sekitar 2000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara digunakan untuk mengendapkan Rp 2,1 triliun dana bansos.

    “Bansos terdiri dari berbagai program. Saya ambil ilustrasi dua program saja. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 2,4 juta/tahun/orang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 3,6 juta/tahun/orang. Artinya, Rp6 juta/tahun/orang,” papar Rieke.

    Analisis sementara ini, kata dia, tidak menggunakan data fiktif 2021, yaitu 52,5 juta. Yang digunakan, kata Rieke yakni yang dilansir dari PPATK pada tahun 2025, yaitu 10 juta data fiktif.

    “Kalikan Rp6 juta, maka indikasi kuat Rp60 triliun dialirkan ke rekening fiktif. Itu pun analisisnya dibatasi di dua program bansos dan di tahun 2025 saja. Padahal ada juga subsidi energi (listrik, BBM dan gas), Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, rumah tidak layak huni dan pupuk gunakan basis data yang kurang lebih sama dalam penyalurannya,” jelasnya.

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo untuk membenahi data dasar negara yang akurat, aktual dan relevan.

    “Harapan saya Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi ‘Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi’,” tandas Rieke.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Stimulus pemerintah pacu pertumbuhan ekonomi 5,12 persen

    Stimulus pemerintah pacu pertumbuhan ekonomi 5,12 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO: Stimulus pemerintah pacu pertumbuhan ekonomi 5,12 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menilai paket stimulus pemerintah menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada triwulan II tahun 2025.

    “Ini thanks to stimulus pemerintah yang angkanya Rp24,4 triliun, yang kita gelontorkan untuk disposable income atau pemasukan yang untuk mendorong konsumsi masyarakat,” kata Dedek saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Adapun paket stimulus ekonomi tersebut digulirkan dalam lima kelompok kebijakan, dengan sasaran utama sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif tol.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (5/8) melaporkan, ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy), didorong terutama oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sebesar 54,25 persen.

    Sektor ini juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Angkanya sudah dikalkulasi dengan baik, angkanya juga sudah kami bedah komponen demi komponen, angkanya juga kemudian kami pastikan tally dengan data lain yang terkait. Semuanya baik. Jadi 5,12 persen itulah realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya.

    Meski demikian, Dedek mengatakan, berbagai prediksi dan proyeksi yang mungkin tidak sama dengan realisasi atau data yang dirilis BPS, adalah hal yang lazim.

    “Itu sah-sah saja. Dan ini enggak pertama kali yang namanya outlook atau proyeksi itu tidak sama dengan realisasi seperti misalnya di tahun 2023,” ujarnya.

    “Ini adalah hal yang biasa ya, karena proyeksi itu dia melihat baseline, melihat konteks, dan kemudian dicampur dengan rencana pemerintah. Nah, kalau realisasi, sudah mengikutkan implementasinya kemudian,” imbuhnya.

    Sementara itu, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan II-2025 mencapai Rp5.947,0 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.396,3 triliun. Bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (qtq), ekonomi Indonesia tumbuh 4,04 persen.

    Sumber : Antara

  • Zulhas: Penyaluran Beras Subsidi Dipercepat, Target 30.000 Ton per Hari

    Zulhas: Penyaluran Beras Subsidi Dipercepat, Target 30.000 Ton per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat penyaluran beras subsidi guna mengatasi kendala distribusi yang sempat terjadi pada bulan lalu.

    Zulkifli atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan, percepatan ini dilakukan menyusul peningkatan kapasitas distribusi harian yang kini mencapai 10 ribu ton beras per hari.

    “Memang awalnya bulan lalu baru bisa 1.000–2.000 ton, sekarang sudah bisa 10.000 ton per hari,” ujar Zulhas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah menargetkan agar kecepatan distribusi bisa ditingkatkan hingga tiga kali lipat dalam waktu dekat.

    “Target kita 30.000 ton per hari,” tegasnya.

    Pemerintah berharap percepatan ini dapat memastikan stok beras subsidi segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan, serta menjaga stabilitas harga dan pasokan di tengah fluktuasi pangan global dan domestik.

    Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah tengah menggelontorkan 1,3 juta ton beras ke pasar dalam rangka operasi stabilisasi harga, menyusul masih tingginya harga beras meskipun produksi dalam negeri mencukupi.

    “Operasi pasar sudah berjalan. Insyaallah sebentar lagi harga turun,” ujar Amran.

    Lebih lanjut, dia meminta masyarakat bersabar dan memberi waktu agar distribusi beras berjalan maksimal. 

    “Udah, tunggu aja. Sabar. 1,3 juta ton. Berilah kesempatan,” ucapnya.

     Amran menjelaskan bahwa target penyaluran beras tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras (bansos) sebanyak 360.000 ton sebagai bagian dari intervensi jangka pendek.

    “Target sampai akhir tahun kita salurkan. Tapi ada juga bansos 360.000 ton,” jelasnya.

    Amran menegaskan bahwa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus dilanjutkan hingga Desember 2025, bahkan sampai pasar benar-benar jenuh.

    “Kan ada SPHP. Lanjut. Lanjut sampai Desember, sampai jenuh pasar. Ini yang terbesar,” pungkas Andi Amran.

  • Bertambahnya Pengangguran di Indonesia Tembus Hingga Angka 7,28 Juta, Faktor Penyebabnya?

    Bertambahnya Pengangguran di Indonesia Tembus Hingga Angka 7,28 Juta, Faktor Penyebabnya?

    Tahun 2025 menjadi penanda penting bagi sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menimbulkan pertanyaan besar: apa penyebab meningkatnya jumlah pengangguran meskipun ekonomi nasional menunjukkan tanda-tanda pemulihan?

    Tren ini penting untuk dicermati, terutama bagi perusahaan, pelaku industri, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan jangka panjang. Dalam konteks ini, penggunaan HR technology seperti payroll software yang terintegrasi juga mulai banyak dibicarakan sebagai solusi strategis untuk efisiensi dan perencanaan tenaga kerja.

    Artikel ini akan membahas tentangg faktor-faktor penyebab meningkatnya angka pengangguran di Indonesia tahun 2025 dan bagaimana strategi jangka panjang dapat membantu mengatasi tantangan ini. Selengkapnya!

     
    Fakta terbaru: data pengangguran Indonesia 2025
    Mengacu pada data BPS terbaru:

    ● Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 adalah 5,19%, meningkat tipis dari 5,17% pada Februari 2024.

    ● Jumlah pengangguran secara absolut mencapai 7,28 juta orang.

    ● Pengangguran paling banyak terjadi di kelompok usia muda (15–24 tahun).

    ● Sektor formal masih mendominasi penyerap tenaga kerja, tetapi sektor informal justru lebih fleksibel terhadap perubahan ekonomi.

     
    5 faktor utama penyebab pengangguran di tahun 2025

     

    1. Pertumbuhan lapangan kerja yang tidak seimbang

    Meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,1% pada kuartal pertama 2025, pertumbuhan tersebut belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Banyak industri besar lebih memilih otomatisasi dibanding merekrut pekerja baru.

     

    2. Kesenjangan keterampilan (skill gap)

    Banyak pencari kerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini seperti digital marketing, analisis data, atau AI. Fenomena ini menjadi penyebab utama mengapa lulusan baru sulit mendapatkan pekerjaan.

     

    3. PHK massal di beberapa sektor

    Industri manufaktur dan teknologi mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penyesuaian strategi bisnis dan peningkatan efisiensi. Hal ini menyumbang lonjakan angka pengangguran di kota-kota besar.

     

    4. Minimnya investasi tenaga kerja di daerah

    Ketimpangan pembangunan antara kota besar dan daerah masih menjadi masalah struktural. Di banyak wilayah luar Jawa, akses terhadap pelatihan dan pekerjaan formal masih sangat terbatas.

     

    5. Transisi ekonomi digital

    Banyak pekerjaan konvensional tergeser oleh model bisnis digital, tetapi tidak diimbangi dengan kecepatan adaptasi angkatan kerja. Akibatnya, banyak pekerja tradisional menjadi rentan terhadap pengangguran.

     
    Dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan angka pengangguran
    Lonjakan pengangguran membawa sejumlah dampak serius, antara lain:

    ● Penurunan daya beli masyarakat

    ● Peningkatan angka kemiskinan di kelompok usia produktif

    ● Beban fiskal negara meningkat, terutama pada subsidi dan program bantuan sosial

    ● Meningkatnya ketimpangan ekonomi antarwilayah

    Jika tidak segera ditangani, masalah ini berpotensi menjadi penghambat utama dalam misi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

     
    Solusi dan rekomendasi: kolaborasi multisektor

     

    a. Penguatan pendidikan vokasional

    Pemerintah dan swasta perlu berinvestasi lebih besar pada pelatihan kerja berbasis keterampilan industri. Hal ini akan menjawab persoalan ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar dan kompetensi pencari kerja.

     

    b. Optimalisasi teknologi dalam manajemen SDM

    Perusahaan perlu beralih pada sistem digital, seperti payroll software, untuk efisiensi dan transparansi dalam perencanaan tenaga kerja. Sistem ini juga membantu HR dalam pengambilan keputusan berbasis data.

     

    c. Insentif bagi industri padat karya

    Pemberian stimulus pajak atau insentif tenaga kerja bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja lokal dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja.

     

    d. Mendorong kewirausahaan digital

    Pemerintah dapat mendukung program inkubasi bisnis dan akses pembiayaan untuk startup berbasis digital sebagai alternatif solusi jangka panjang.

     
    Kesimpulan
    Peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia pada 2025 menjadi sinyal penting bahwa transformasi ekonomi tidak serta merta membawa pemerataan kesempatan kerja. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adaptif dan inklusif.

    Mengintegrasikan teknologi seperti payroll software dan digitalisasi HRIS menjadi salah satu langkah strategis untuk memperbaiki manajemen tenaga kerja di internal perusahaan sekaligus meningkatkan efisiensi nasional.

    Dengan langkah kolaboratif dan data-driven, Indonesia diharapkan mampu menekan angka pengangguran secara bertahap dan menyongsong bonus demografi dengan lebih siap.

  • Konsumsi rumah tangga topang pertumbuhan ekonomi DKI triwulan II-2025

    Konsumsi rumah tangga topang pertumbuhan ekonomi DKI triwulan II-2025

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta mencatat dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan investasi menopang pertumbuhan perekonomian Jakarta pada triwulan II-2025.

    Ekonomi Jakarta tercatat tumbuh 5,18 persen, dibanding triwulan II-2024 (4,95 persen, secara tahunan/yoy).

    “Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga (RT) tumbuh kuat sebesar 5,13 persen (secara tahunan/yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,36 persen;yoy),” kata Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Ricky Perdana Gozali di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan, pertumbuhan yang tetap kuat didorong oleh meningkatnya aktivitas rekreasi sejalan dengan berlangsungnya periode libur anak sekolah, cuti bersama, serta beberapa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Adha, Tahun Baru Islam, Paskah, dan Waisak.

    Selain itu, kata Ricky, pemberian insentif pemerintah berupa diskon tarif transportasi darat, laut, dan udara serta diskon tarif jalan tol pada periode libur anak sekolah turut mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    Dia lalu menyampaikan, investasi juga turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jakarta. Investasi pada triwulan II-2025 tumbuh 5,50 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (2,89 persen;yoy).

    “Peningkatan didukung oleh berlangsungnya pembangunan berbagai proyek strategis pemerintah dan swasta yang bersifat multitahun, tercermin dari peningkatan impor barang modal,” kata dia.

    Selanjutnya dari sisi eksternal, ekspor tumbuh tinggi sebesar 17,26 persen (yoy) didorong terutama oleh pertumbuhan ekspor nonmigas yang sejalan dengan membaiknya ekspor produk otomotif, perhiasan/permata, mesin dan pesawat mekanik, serta berbagai produk kimia.

    Impor juga tumbuh tinggi dari 16,24 persen (yoy) menjadi 16,99 persen (yoy) didorong oleh seluruh jenis barang impor, baik barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal.

    Sementara itu, konsumsi pemerintah pada triwulan II 2025 tumbuh 5,16 persen (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya (9,22 persen; yoy), seiring normalisasi belanja pegawai dan belanja bansos setelah berlangsungnya HBKN Idul Fitri pada triwulan I-2025.

    Dari sisi lapangan usaha (LU), ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh LU perdagangan yang tumbuh 5,91 persen (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (4,35 persen yoy), yang didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat, terutama pada periode libur anak sekolah, cuti bersama dan HBKN.

    Lapangan usaha informasi dan komunikasi juga tumbuh tinggi sebesar 5,65 persen (yoy) yang didorong oleh tetap tingginya penggunaan data dan internet serta jumlah penonton bioskop pada periode libur anak sekolah.

    LU lainnya seperti LU konstruksi, LU jasa perusahaan, LU akomodasi dan makan minum serta LU transportasi dan pergudangan juga masih tumbuh tinggi didukung oleh tingginya aktivitas dan permintaan masyarakat pada periode libur anak sekolah, cuti bersama, serta berlangsungnya HBKN seperti Paskah, Waisak, IduI Adha dan Tahun Baru Islam.

    Adapun perekonomian DKI Jakarta dengan pangsa 16,61 persen terhadap Nasional pada triwulan II 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,95 persen;yoy).

    Pertumbuhan ekonomi Jakarta tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (5,12 persen; yoy).

    Ricky mengatakan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta akan terus memonitor perkembangan berbagai indikator perekonomian baik ditingkat daerah, nasional,maupun global.

    Selain itu, sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta di berbagai sektor guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, serta mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang berdaya saing.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.