Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan, pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Ungkapnya, DSP yang ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp 500 miliar diperuntukan untuk kesiapsiagaan bencana.
“Kalau sampai terakhir kurang lebih dua hari yang lalu masih di kisaran 500 miliar sekian,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
Presiden Prabowo Subianto, kata Prasetyo, bahkan telah menginstruksikan penambahan anggaran jika memang diperlukan.
“Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila
Dana Siap Pakai
secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait,” ujar Prasetyo.
Oleh karena itu, pemerintah masih sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dengan kehadiran Dana Siap Pakai itu.
Ia mengungkapkan, sejauh ini, Indonesia belum membuka peluang untuk
bantuan internasional
masuk.
“Untuk sementara ini belum ya (membuka peluang bantuan asing). Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, pemerintah masih mampu menangani sendiri dengan sumber daya yang ada.
“Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana di
Aceh
, Sumut, dan Sumbar.
Penggunaan dana siap pakai itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memastikan dana dan logistik tersedia untuk membantu bencana.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ujar Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
bencana Sumatera
, Rabu (3/12/2025).
“Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” sambungnya.
Prabowo, kata Pratikno, telah menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, hingga pemulihan fasilitas.
“Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Pratikno.
Mengutip dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dana penanggulangan bencana terbagi dalam tiga kategori.
Pertama, dana kontijensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap Prabencana.
Kedua, dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada tahap keadaan darurat. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan DSP yang berasal dari APBD.
Dana Siap Pakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Dana Siap Pakai digunakan pada masa tanggap darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketersediaan dana segera.
Ketiga, dana bantuan sosial berpola hibah disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Bantuan Sosial
-

Sebelum Daftar KIP Kuliah 2026, Begini Cara Tahu Kamu Masuk Desil Berapa
Jakarta: Siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berkesempatan mendaftar Seleksi nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026.
Bantuan pemerintah kembali ini digulirkan untuk mendukung pelajar SMA/SMK dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Para siswa itu bisa mendapatkan bantuan biaya kulia sampai lulus.
Namun, sebelum mendaftar SNBP, ada satu syarat penting yang wajib dipahami calon mahasiswa. Mereka harus mengetahui status Desil di DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional).
Apa itu DTSEN dan kenapa penting untuk KIP Kuliah?
Merangkum laman Fahum UMSU, DTSEN adalah basis data resmi pemerintah yang memetakan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau dalam kondisi rentan.Data inilah yang digunakan berbagai kementerian dan lembaga untuk menentukan penerima program bantuan sosial, termasuk penerima KIP Kuliah.
Status desil di DTSEN menjadi indikator utama untuk menilai kelayakan penerima bantuan.
Dalam penjelasan resmi pemerintah, desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.
Pembagian ini dibagi ke dalam 10 kelompok (10 desil), masing-masing mewakili 10 persen kondisi kesejahteraan nasional. Semakin kecil angka desil, semakin rendah kondisi ekonomi keluarga.
Berikut penjelasannya:
Desil 1: Sangat Miskin
Termasuk kelompok 110 persen dengan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional.Desil 2: Miskin
Masuk kelompok 11-20 persen dengan kesejahteraan rendah.Desil 3: Hampir Miskin
Berada pada 21-30 persen kelompok terbawah.Desil 4: Rentan Miskin
Masuk kelompok 31-40 persen tingkat kesejahteraan nasional.Desil 5: Pas-pasan
Masih berpotensi mendapatkan sebagian bantuan, meski terbatas.Desil 6-10: Menengah ke Atas
Tidak menjadi prioritas bantuan sosial, termasuk KIP Kuliah.
Desil yang berhak mendapatkan KIP Kuliah
Pemerintah menetapkan bahwa Desil 1-4 adalah kelompok paling berhak menerima berbagai jenis bantuan, termasuk KIP Kuliah.Sementara Desil 5 masih bisa menerima bantuan tertentu, tergantung hasil evaluasi.
Untuk jalur afirmasi pendidikan, siswa umumnya harus berada dalam kategori Desil 1–5 berdasarkan DTSEN.
Mengapa status Desil penting untuk faftar SNBP dengan KIP Kuliah 2026?
Saat mendaftar KIP Kuliah, status desil akan diverifikasi sebagai bukti bahwa calon mahasiswa benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu.Data ini juga menentukan prioritas penerima di setiap jalur seleksi, termasuk SNBP.
Dengan kata lain, mengecek status desil sejak awal akan menghindarkan calon mahasiswa dari potensi gagal verifikasi.
Jakarta: Siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berkesempatan mendaftar Seleksi nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026.
Bantuan pemerintah kembali ini digulirkan untuk mendukung pelajar SMA/SMK dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Para siswa itu bisa mendapatkan bantuan biaya kulia sampai lulus.
Namun, sebelum mendaftar SNBP, ada satu syarat penting yang wajib dipahami calon mahasiswa. Mereka harus mengetahui status Desil di DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional).
Apa itu DTSEN dan kenapa penting untuk KIP Kuliah?
Merangkum laman Fahum UMSU, DTSEN adalah basis data resmi pemerintah yang memetakan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau dalam kondisi rentan.Data inilah yang digunakan berbagai kementerian dan lembaga untuk menentukan penerima program bantuan sosial, termasuk penerima KIP Kuliah.
Status desil di DTSEN menjadi indikator utama untuk menilai kelayakan penerima bantuan.
Dalam penjelasan resmi pemerintah, desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.
Pembagian ini dibagi ke dalam 10 kelompok (10 desil), masing-masing mewakili 10 persen kondisi kesejahteraan nasional. Semakin kecil angka desil, semakin rendah kondisi ekonomi keluarga.
Berikut penjelasannya:
Desil 1: Sangat Miskin
Termasuk kelompok 110 persen dengan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional.
Desil 2: Miskin
Masuk kelompok 11-20 persen dengan kesejahteraan rendah.
Desil 3: Hampir Miskin
Berada pada 21-30 persen kelompok terbawah.
Desil 4: Rentan Miskin
Masuk kelompok 31-40 persen tingkat kesejahteraan nasional.
Desil 5: Pas-pasan
Masih berpotensi mendapatkan sebagian bantuan, meski terbatas.
Desil 6-10: Menengah ke Atas
Tidak menjadi prioritas bantuan sosial, termasuk KIP Kuliah.
Desil yang berhak mendapatkan KIP Kuliah
Pemerintah menetapkan bahwa Desil 1-4 adalah kelompok paling berhak menerima berbagai jenis bantuan, termasuk KIP Kuliah.
Sementara Desil 5 masih bisa menerima bantuan tertentu, tergantung hasil evaluasi.
Untuk jalur afirmasi pendidikan, siswa umumnya harus berada dalam kategori Desil 1–5 berdasarkan DTSEN.
Mengapa status Desil penting untuk faftar SNBP dengan KIP Kuliah 2026?
Saat mendaftar KIP Kuliah, status desil akan diverifikasi sebagai bukti bahwa calon mahasiswa benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu.
Data ini juga menentukan prioritas penerima di setiap jalur seleksi, termasuk SNBP.
Dengan kata lain, mengecek status desil sejak awal akan menghindarkan calon mahasiswa dari potensi gagal verifikasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(ANN)
-

Kostum Indonesia untuk SEA Games 2025 Dirilis, Hasil Penjualan untuk Banjir Sumatera
JAKARTA – Kostum atau jersey Kontingen Indonesia untuk tampil di SEA Games 2025 bulan ini sudah resmi dirilis. Beberapa persen dari hasil penjualannya akan dipakai untuk aksi sosial membantu korban banjir di Sumatera.
Perkenalkan koleksi jersey terbaru yang akan digunakan oleh Kontingen Indonesia pada pesta olahraga dua tahunan itu berlangsung di Terminal 1C Bandara Soekarno–Hatta, Cengkareng, Jakarta, pada Senin, 1 Desember 2025.
Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, memastikan bahwa sebagian dari hasil penjualan jersey akan dialirkan untuk para korban terdampak bencana alam banjir yang terjadi di Pulau Sumatera.
“Kami semua sudah berkomitmen karena kami melaksanakan kegiatan ini di tengah-tengah kedukaan yang terjadi di Indonesia maupun di Thailand. Maka, hasil dari penjualan, beberapa persennya, akan dikontribusikan untuk bantuan sosial,” kata dia.
Hal itu dipertegas oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, dalam unggahan di media sosial Instagram miliknya. Ia mengatakan jersey ini bakal semakin memicu semangat atlet yang berkompetisi.
“Sebagian hasil penjualan jersey tim Indonesia ini juga akan didonasikan oleh NOC Indonesia untuk penanggulangan bencana alam di Sumatera,” tulis dia.
Ada tiga jersey yang diluncurkan, terdiri dari jersey dengan dominasi warna merah sebagai jersey pertama, kemudian warna putih untuk jersey kedua, serta terakhir warna palet hijau Bumi untuk jersey ketiga.
Identitas visualnya menonjolkan kekayaan budaya dan keindahan alam Nusantara yang terinspirasi dari detail ukiran kriya Toraja sebagai simbol warisan bangsa yang abadi serta membentuk karakter Indonesia hari ini.
SEA Games 2025 akan berlangsung pada 9-20 Desember mendatang. Indonesia akan mengirim sebanyak 996 atlet dengan target mendapat kurang lebih 85 medali emas untuk mengejar ranking ketiga klasemen akhir.
-

Kerja Keras Tak Cukup, Gimana Cara Orang Miskin Bisa Naik Kelas?
Jakarta –
Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah yang membelit banyak masyarakat di Indonesia. Akses terhadap pendidikan dan upah yang memadai menjadi salah satu penyebab struktural dari kalangan ekonomi rendah tetap kesulitan meningkatkan taraf hidup.
Meski begitu, Direktur Eksekutif, CELIOS, Bhima Yudhistira menilai bukan hal yang mustahil untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin di Indonesia agar mereka bisa ‘naik kelas’, setidaknya menjadi warga kelas menengah.
Tentu dalam hal ini, menurutnya campur tangan pemerintah menjadi sangat penting. Salah satunya menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan agar masyarakat miskin bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah layak, serta ketersediaan fasilitas dasar seperti tempat tinggal dan air bersih jadi terjangkau.
“Mendesak reformasi struktural, kebijakan pajak harus tajam ke atas, anggaran pendidikan jangan dipangkas untuk MBG, memastikan fasilitas dasar seperti air dan perumahan terjangkau,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (2/12/2025).
Sementara itu, mereka yang miskin dinilai perlu untuk membatasi diri agar tidak konsumtif untuk hal-hal yang tidak perlu atau masih di luar kemampuan. Apalagi jika harus berutang dari peer to peer lending alias pinjaman online (pinjol).
Parahnya lagi, menurut Bhima jangan sampai kelas menengah bahwa atau miskin terlibat dalam judi online (judol) jika tidak ingin hidup berkekurangan terus menerus.
“Orang miskin jika mendapat bansos jangan untuk judol dan ketagihan pinjol,” tegas Bhima.
Sementara itu, Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad juga berpendapat bukan hal yang tidak mungkin bagi masyarakat miskin untuk naik kelas. Meski tentu mereka dari kalangan berpenghasilan rendah ini harus bekerja ekstra untuk bisa terbebas dari permasalahan struktural yang ada.
Tauhid berpendapat salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau skill di bidang tertentu. Sehingga mereka setidak-tidaknya bisa memulai usaha ‘naik kelas’ dari memiliki pekerjaan layak terlebih dulu.
“Pertama ya tentu saja adalah penguatan skill mereka ya Kemampuan skill mereka, baik itu hardskill atau softskill mereka. Pendidikan minimum harus dicapai, misal semua minimal lulusan SMA/SMK ke atas,” ucapnya.
“Kedua adalah bidang pekerjaan yang bisa mereka punya pendapatan yang cukup. Jadi terutama masuk ke lapangan pekerja formal, jangan ke informal,” sambung Tauhid.
Di luar itu, pemerintah harus turut aktif membantu masyarakat kelas bawah ini agar bisa terbebas dari ‘lingkaran setan’ kemiskinan. Misalkan saja penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.
“Pemerintah harus siapkan jaminan sosial Ya, baik untuk pendidikan, kesehatan, kemudian layanan perumahan Air bersih dan sebagainya. Bahkan pembagian untuk katakanlah subsidi upah dan sebagainya itu diberlakukan,” tegas Tauhid.
Lihat juga Video: Orang Miskin di Jatim Terbanyak, Tapi Pertumbuhan Ekonominya Naik
(igo/eds)
-

Dugaan Jual-Beli Proyek Pokir Parlemen Surabaya, AG: Uang Bantuan untuk Partai
Surabaya (beritajatim.com) — Aroma busuk, dugaan praktik jual-beli proyek pokok pikiran (pokir) anggota legislatif kembali menyeruak di Surabaya.
Seorang kontraktor berinisial HH, mengaku telah menyerahkan uang hingga Rp195 juta kepada seorang anggota DPRD Kota Surabaya berinisial AG (41). Uang itu disebut sebagai “syarat” untuk mendapatkan proyek pokir senilai total Rp1,95 miliar.
Namun, dari janji nilai proyek tersebut, HH mengklaim baru menerima pekerjaan senilai Rp600 juta. Sisanya, sekitar Rp1,3 miliar, tak kunjung terealisasi sejak akhir 2020.
“Saya sudah menunggu sejak akhir 2020. Tapi sampai sekarang belum ada kabar,” ujar HH kepada beritajatim.com, Selasa (2/12/2025).
HH menegaskan bahwa ia bukan pihak yang memulai pendekatan. Ia mengenal AG dari seorang kader partai berlambang merah berinisial SL pada 2019.
Saat itu, SL menyampaikan bahwa AG memiliki “jatah” proyek pokir senilai Rp1,45 miliar dan menawari HH untuk bertemu jika berminat.
“Awalnya saya yang ditawari. Bukan saya yang cari-cari lalu kasih uang. Tidak. Saya ditawari dulu,” kata HH.
Pertemuan pertama berlangsung di sebuah restoran mie di Jalan MERR Surabaya. Di sana, HH, SL, dan AG membahas proyek yang menawarkan prospek miliaran rupiah itu.
Di tengah obrolan, SL menyebut AG membutuhkan uang Rp10 juta. HH mengaku langsung menyerahkannya secara tunai karena merasa sudah ada kesepakatan pengerjaan pokir.
Pertemuan berlanjut di Kantor Kecamatan Bulak. Seusai diskusi, HH kembali dimintai uang Rp50 juta oleh SL, dengan alasan AGM sedang bermasalah dengan seorang kontraktor lain, RN, yang disebut merasa ditipu karena tak mendapat proyek yang dijanjikan.
“SL meminta saya men-take over proyek RN. Alasannya, AG tidak mau berurusan lagi dengan RN. Saya transfer waktu itu langsung ke rekening AG,” ungkap HH seraya menunjukkan bukti-bukti transfer.
Dokumen yang diterima beritajatim.com menunjukkan ada enam kali transfer dari HH kepada AGM, berlangsung dari November 2020 hingga Maret 2021, dengan nominal berbeda-beda.
Menurut HH, kesepakatan lisan antara dirinya dan AG adalah: ia membayar 10 persen dari total nilai proyek yang dijanjikan, yakni sekitar Rp1,9 miliar. “Saya sudah mengerjakan proyek dari dia Rp600 juta. Masih ada Rp1,3 miliar yang belum diberikan,” tegasnya.
HH mengaku telah melakukan segala cara untuk menagih janji tersebut, mulai menghubungi langsung AGM hingga menyurati DPC Partai Merah pada 18 Desember 2024. Ia juga melampirkan bukti transfer dalam surat itu. “Saya kesal karena setiap saya telpon tidak pernah direspons,” ucap HH.
Uang Bantuan untuk Partai
Saat dikonfirmasi beritajatim.com, AG membenarkan bahwa ia mengenal HH. Namun, ia menolak anggapan adanya perjanjian proyek. Ia berdalih tidak pernah ada kontrak tertulis antara dirinya dan HH.
“Terkait uang, itu adalah sumbangan atau bantuan kepada partai. Semacam bantuan sosial. Kalau dapat (proyek) ya alhamdulillah, kalau tidak ya bagaimana?” kata AG.
AG juga mengakui bahwa ia pernah ditegur oleh plt ketua Partai terkait persoalan ini. Ia menyebut telah mengutus tim pribadinya untuk menemui HH, namun gagal karena rumah HH disebut dalam keadaan kosong.
“Saya sudah menyuruh tim menemui HH. Tapi rumahnya kosong, tidak ketemu. Tolong disampaikan saja kalau mau menyelesaikan baik-baik, biar nanti dihubungi tim saya,” tutur AGM. (ang/ted)
/data/photo/2025/12/03/692fef9851cb1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4147878/original/074965600_1662436164-Cek_Bansos_2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


