Penyaluran Bansos Mengacu pada DTSEN, Gus Ipul: Ada Penerima Baru Setiap 3 Bulan
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa saat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) agar lebih tepat sasaran.
Hasilnya, banyak penerima bansos yang tidak lagi lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat. Data mereka langsung digantikan dengan penerima baru yang lebih layak dan berhak.
“Jadi, akan ada penerima-penerima baru setiap tiga bulan. Ada yang
check-out
dan
check-in
,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Kamis (4/8/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam acara Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (13/8/2025).
Data akan dimutakhirkan setiap tiga bulan agar tetap akurat, salah satunya melalui mekanisme
groundchecking
oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah (pemda), kemudian divalidasi oleh BPS.
Gus Ipul menekankan, semua upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Strategi Bapak Presiden adalah menjadikan data-data yang ada di setiap kementerian itu diverifikasi ulang oleh BPS,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, Kemensos memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempunyai Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Hal tersebut membuat banyak data tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.
Gus Ipul menegaskan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, semua kementerian dilarang mengelola data sendiri. Data dikonsolidasikan di BPS, lalu divalidasi menjadi data tunggal.
Kebijakan ini, lanjutnya, mengakhiri praktik lama Kemensos yang mengolah sekaligus menyalurkan bansos berdasarkan data internal.
“Kalau dulu, orang kadang-kadang tidak percaya sama datanya Kemensos, diurus-urus sendiri, setelah itu diintervensi sendiri, habis itu tepuk tangan sendiri,” ucap Gus Ipul.
Kini, Kemensos hanya terlibat dalam pemutakhiran data bersama pemda, sementara proses verifikasi, validasi, dan penetapan desil penerima bansos dilakukan oleh BPS.
“Boleh kami memasukkan data, tetapi yang memverifikasi dan menetapkan desil 1, 2, 3 dan 4 itu adalah BPS. Kami tugasnya hanya menyalurkan, sambil nanti pendamping dan instrumen lain ikut pemutakhiran bersama Bupati, Dinas Sosial (Dinsos), beserta BPS setempat,” jelasnya.
Gus Ipul menyampaikan bahwa jalur partisipasi publik juga dibuka melalui aplikasi Cek Bansos.
Lewat aplikasi tersebut, masyarakat dan pendamping sosial dapat mengajukan atau menolak calon penerima serta melakukan usul sanggah dengan bukti yang memadai.
“Boleh (mengajukan usul-sanggah bansos). Bukan tidak boleh. Nanti tetap akan diverifikasi oleh BPS. Nah, BPS akan mengeluarkan hasil validasi itu setiap tiga bulan sekali menjelang penyaluran bansos,” kata Gus Ipul.
Sebagai informasi, penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan pada periode Januari–Maret, April–Juni, dan Juli–September, dengan daftar penerima bansos yang terus diperbarui setiap periode.
Menurut Gus Ipul, selama penyaluran bansos triwulan II, Kemensos telah mencoret banyak penerima bantuan karena tidak lolos verifikasi atau terlibat penyalahgunaan bantuan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Bantuan Sosial
-

BI Tegaskan Payment ID Tak Digunakan untuk Mata-matai Transaksi Warga
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) membantah kabar yang menyebut sistem Payment ID akan dipakai untuk memantau transaksi keuangan masyarakat secara individu.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menegaskan otoritas moneter tidak akan masuk ke ranah pribadi warga.
“Yang kami lihat hanya pertumbuhan ekonomi sektoral. Kami tak akan masuk ke ruang privat satu per satu, tidak ada gunanya. Itu juga berpotensi melanggar (UU Perlindungan Data Pribadi),” ujar Dicky, dalam keterangannya dikutip Kamis (14/7/2025).
Ia menambahkan, BI tidak memiliki kepentingan memantau detail transaksi masyarakat.
“Selain itu kalau kita lakukan, BI berarti kurang kerjaan kalau sampai tracking siapa beli sepatu, siapa nongkrong di kafe, masa kami mau begitu,” sambungnya.
Dicky menjelaskan, data yang diakses melalui Payment ID hanya bersifat makro.
Misalnya, BI dapat mengetahui pertumbuhan transaksi sektor alas kaki di wilayah tertentu, namun informasi pembelian individu tidak akan terlihat.
Untuk mengurangi keresahan publik, BI menggelar uji coba terbatas sistem ini.
Salah satunya akan digunakan pada penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.
Uji coba ini bertujuan mengidentifikasi potensi masalah sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan perlindungan data pribadi.
“Jadi supaya tidak ada kekhawatiran lagi. Kami pastikan tidak akan dibuka data konsumen tanpa persetujuan pemilik data. Itu tolong digarisbawahi. Semua harus patuh ke UU yang berlaku,” tegas Dicky.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5314668/original/061497100_1755135528-c5caa4c7-4206-4f33-be9b-fc7f870ea18c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wamendagri Ribka Berharap Pembangunan 2.200 Unit Rumah Dapat Mendorong Pemberdayaan OAP – Page 3
Ribka berharap pembangunan rumah disertai dengan fasilitas pendukung seperti sanitasi air bersih, toilet, dapur, dan listrik. Selain itu, dia berharap program lintas kementerian juga dapat masuk, termasuk bantuan sosial, pertanian, perikanan, dan pengembangan rumah sehat.
“Jadi arahan dari Bapak Presiden kan 3T kita mulai dari daerah, dari perdesaanlah seperti itu, dan ada Koperasi Desa juga akan masuk, apalagi kalau rumahnya sudah bagus juga di desa, ini luar biasa,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, program 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ribka mengimbau agar tidak ada pungutan liar kepada masyarakat. Pembangunan ini, tegasnya, bukan untuk kepentingan politik, tetapi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita di Papua mulai dari Papua Pegunungan ini, kalau sudah bagus pilot project-nya sudah bagus, Papua lain juga pasti akan bisa kita lakukan. Ini karena kementerian baru juga, kemudian ini quick win dari Bapak Presiden, ini sesuatu yang harus dikerjakan cepat, maka ini kita bentuk timnya cukup besar,” tandasnya.
-

Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Punya Manfaat Sosial Seperti Zakat dan Wakaf
Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyamakan zakat dan wakaf dengan pembayaran pajak. Menurutnya, manfaat yang dirasakan sama yaitu kembali lagi kepada orang yang membutuhkan.
Sri Mulyani mengatakan setiap rezeki dan harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya. Cara menyalurkan hak tersebut bisa melalui zakat, wakaf, maupun pajak.
“Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak, dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).
Ia memaparkan, uang pajak disalurkan melalui berbagai program untuk masyarakat menengah bawah. Salah satu uang pajak digunakan untuk bantuan sosial (bansos).
“Kami sampaikan, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan Program Keluarga Harapan bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses permodalan. Dengan kita tahu kemampuan membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biayanya, itu bisa distrukturkan secara syariah,” jelasnya.
Mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga disediakan fasilitas mulai dari pemeriksaan gratis, pembangunan akses layanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit di daerah.
Dari sisi pendidikan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membuka Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tidak hanya sekolah, ada fasilitas asrama dan makan gratis bagi siswa selama menempuh pendidikan.
“Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan, dan mendapat pendidikan berkualitas serta bimbingan keagamaan. Itu semuanya hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” tegasnya.
Di bidang pertanian dan energi, pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani yang membutuhkan, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan secara substansi, yaitu ekonomi syariah,” pungkas Sri Mulyani.
(aid/rrd)
-

Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (28/7/2025). Berdasarkan hasil rapat tersebut, KSSK menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan II tahun 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. ANTARA FOTO/Fauzan/nz (ANTARA FOTO/FAUZAN)
Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:01 WIBElshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah pusat membelanjakan sebesar Rp1.333 triliun untuk warga miskin atau masyarakat bawah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu.
Dia merinci anggaran itu disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) sembako, akses pembiayaan bagi UMKM, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga dukungan untuk ketahanan pangan dan energi.
Sri Mulyani pun mengatakan anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) yang diterima langsung oleh masyarakat untuk tahun depan bakal lebih besar dari tahun ini.
“Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi,” tuturnya.
Sebagai catatan, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari target APBN 2025. Realisasi itu terdiri atas BPP sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp400,6 triliun. Belanja negara tersebut tumbuh sebesar 0,6 persen (yoy). Menurut Menkeu, pertumbuhan belanja negara mencerminkan upaya pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical di tengah dinamika global dan regional.
Belanja difokuskan guna mendukung pencapaian target pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan pemberdayaan desa serta UMKM. Selain itu, belanja juga diarahkan pada program prioritas nasional, antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi.
Untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pembahasan terakhir pemerintah dan DPR menetapkan belanja negara dipatok pada rentang 14,19-14,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), terdiri dari BPP 11,41-11,94 persen PDB dan TKD 2,78-2,89 persen PDB.
Sumber : Antara
-

Mensesneg Ungkap Tujuan Payment ID, Bantah Mata-matai Transaksi Masyarakat
Jakarta –
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bicara terkait rencana pemerintah meluncurkan Payment ID. Payment ID merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi masyarakat.
Prasetyo menilai istilah mematai-matai transaksi keuangan masyarakat melalui Payment ID tidak pas. Sebab, tujuan Payment ID diterapkan berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan, seperti penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos).
“Karena banyak juga yang kemudian terjadi hal hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam penyaluran bansos. Kalau tadi makna memata-matai itu kemudian kita ingin kepo mau melihat, ndak. Kita semangatnya kan untuk perbaikan. Bahwa ternyata setelah di-mapping, diidentifikasi, ketemu lah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).
“Saudara-saudara kita yang seharusnya tidak layak menerima bantuan sosial masih menerima. Ada yang menerima tapi setelah diidentifikasi atau bahasa kerennya, dimata-matai itu dipergunakan kegiatan lain kan itu tidak benar, maknanya di situ,” tambah dia.
Berangkat dari situ, Prasetyo menegaskan pemerintah harus memonitor. Prasetyo memastikan bahwa dalam penerapannya tidak sembarangan, apalagi ini berkaitan dengan data pribadi.
Prasetyo memastikan bahwa teknologi yang digunakan pemerintah untuk mengawasi transaksi keuangan masyarakat ini mumpuni. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, Prasetyo menilai segala kegiatan ekonomi dapat dilihat.
“Jadi belanja bahan saja kita bisa hitung berapa kegiatan ekonomi berjalan, dan ini menghasilkan berapa yang kemudian ada kewajiban ke negara, untuk pajak yang diatur berapa,” terang dia.
Prasetyo menjamin data-data masyarakat tidak akan disalahgunakan. “Ya iya dong, nggak boleh. Tapi yang untuk laporan terbuka, misalnya hasil produksi berapa, kan itu hal yang harus terbuka dan tak bisa disembunyikan,” jelas Prasetyo.
Mulanya, Payment ID akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang. Namun, Bank Indonesia (BI) menegaskan Payment ID tidak diluncurkan bulan ini karena masih dalam tahap uji coba.
“Sampai hari ini belum ada yang namanya Payment ID. Kita masih sandbox, uji coba, piloting, gitu ya. Itu yang masih kita kerjakan di BI,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono di Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).
Dicky melanjutkan, sistem ini akan diuji coba bersama pemerintah pada September 2025 terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Sedangkan penyaluran bansos nontunai sendiri merupakan kewenangan pemerintah.
(rea/ara)
/data/photo/2025/08/14/689d4dd72ac76.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/08/01/688c4e922a9b2.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
