Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Mensos Tegaskan DTSEN Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

    Mensos Tegaskan DTSEN Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

    Jakarta –

    Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Adapun strateginya yakni melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diusung oleh Presiden Prabowo.

    Menurutnya, DTSEN menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki satu data terpadu yang dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dijadikan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan.

    Hal ini disampaikan olehnya usai menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini.

    “DTSEN sebagai strategi presiden agar program bansos tepat sasaran. Untuk pertama kalinya Indonesia punya data tunggal. DTSEN dikelola langsung BPS dan dijadikan pedoman seluruh stakeholder,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8/2025).

    Menurutnya, Kemensos ikut membantu pemutakhiran data secara berkala. “Dengan data ini, kita bisa menentukan dengan tepat siapa yang berhak menerima bansos, sekaligus siapa yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat,” ujarnya.

    Menurutnya, DTSEN memutuskan kelayakan penerima bantuan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi secara akurat.

    “Hal ini juga menjadi dasar untuk program pendidikan berasrama Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1-2),” tuturnya.

    Sementara itu, Prabowo menegaskan pemerintah bakal serius dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen dengan strategi yang komprehensif.

    “Dalam 10 bulan terakhir, Kabinet Merah Putih memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik dan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen dalam tempo sesingkatnya. Kami telah membentuk sistem DTSEN sebagai pegangan utama untuk memastikan program pemerintah bagi masyarakat miskin tepat sasaran. Dengan DTSEN, kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat. Sebelumnya, kami mendapat laporan masih ada orang kaya yang mendapat subsidi rakyat,” kata Prabowo.

    Dia mengatakan berbagai strategi pun telah dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya lewat Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, dia menjelaskan sudah ada 100 Sekolah Rakyat terbangun. Angka tersebut juga bakal terus bertambah di tahun-tahun mendatang.

    “Salah satu upaya memutus rantai kemiskinan adalah dengan membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Tahun depan 200, selanjutnya 300, dan seterusnya. Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1-2 dan benar-benar sangat membutuhkan. Mereka kita asramakan dan berdayakan dengan kualitas yang baik. Ini adalah langkah untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin, mereka tidak perlu miskin,” tutupnya.

    (akd/akd)

  • Puan Soroti PPATK Blokir Rekening hingga Royalti Hak Cipta Lagu di Paripurna

    Puan Soroti PPATK Blokir Rekening hingga Royalti Hak Cipta Lagu di Paripurna

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menyoroti sejumlah permasalahan yang belakangan dikeluhkan oleh masyarakat. Puan menyinggung pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga royalti hak cipta lagu.

    Hal itu disampaikan Puan dalam pembukaan paripurna ke-1 DPR periode 2025-2026. Puan menyebut DPR memberikan atensi penuh terhadap permasalahan yang berkaitan langsung dengan rakyat.

    “Fungsi pengawasan DPR RI, diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat dan dalam menjalankan UU. DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain: penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK,” ujar Puan dalam pidato di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Puan kemudian menyoroti rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara. Tak lupa, ia juga menyertakan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

    “Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis, tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah;
    rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi 5 tahun,” ujar Puan.

    Puan mengatakan harus ada perlindungan yang ketat terhadap data pribadi WNI. Terakhir, Puan menyoroti pelaksanaan royalti hak cipta lagu yang dikeluhkan oleh publik.

    “Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang. Pelaksanaan putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP,” ujar Puan.

    “Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Pelaksanaan royalti hak cipta lagu,” tambahnya.

    Ketua DPP PDIP ini menyebut dalam satu tahun terakhir, DPR telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 5.642 laporan. Ia menyebut per harinya bisa ada 15-16 laporan masyarakat yang masuk.

    “Setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI, dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/rfs)

  • Jumat pagi, Presiden Prabowo dijadwalkan hadiri Sidang Tahunan MPR

    Jumat pagi, Presiden Prabowo dijadwalkan hadiri Sidang Tahunan MPR

    Sejumlah pegawai melakukan gladi kotor persiapan pidato presiden di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Gladi tersebut dilakukan untuk persiapan menjelang pidato presiden dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD pada 15 Agustus 2025. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU

    Jumat pagi, Presiden Prabowo dijadwalkan hadiri Sidang Tahunan MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 10:12 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat pagi.

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI – Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 RI.

    Rangkaian acara sidang tahunan akan dimulai pukul 09.00 WIB, diawali dengan upacara pembukaan, mengheningkan cipta, pidato pengantar Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani, serta penayangan video capaian kepemimpinan Presiden.

    Usai penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani akan melanjutkan agenda sidang tahunan, diselingi persembahan lagu-lagu nusantara, sebelum ditutup secara resmi.

    Pemerintah Indonesia menggulirkan sejumlah program kerja cepat (quick wins) dalam 10 bulan terakhir, mencakup Makan Bergizi Gratis di sekolah, Cek Kesehatan Gratis, pembangunan rumah sakit daerah, penuntasan TBC, renovasi sekolah, lumbung pangan nasional, hingga beragam bantuan sosial dan usaha.

    Presiden Prabowo juga telah meluncurkan program Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan pembangunan 3 juta rumah.

    Di sektor ekonomi, pemerintah menghapus utang macet UMKM senilai triliunan rupiah, sementara di bidang infrastruktur dilakukan percepatan pembangunan bendungan, irigasi, sekolah, jalan, dan proyek strategis lainnya.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama, Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan kedua di hadapan Rapat Paripurna DPR RI pada pukul 14.30 WIB.

    Kepala Negara dijadwalkan menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Sesuai surat pedoman peringatan HUT Ke-80 RI yang diterbitkan Menteri Sekretaris Negara pada 12 Agustus 2025, seluruh instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat diimbau untuk menyaksikan siaran langsung kedua pidato tersebut melalui berbagai kanal, termasuk radio, televisi, YouTube, dan platform siaran lainnya.

    Sumber : Antara

  • Mensesneg Bantah Payment ID Mata-matai Transaksi Masyarakat

    Mensesneg Bantah Payment ID Mata-matai Transaksi Masyarakat

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, bicara soal tujuan Payment ID. Ia menyebut Payment ID berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan, seperti penyalahgunaan bansos.

    Prasetyo pun menilai istilah memata-matai transaksi masyarakat melalui Payment ID kurang pas.

  • Prabowo sampaikan pidato kenegaraan perdana sebagai Kepala Negara

    Prabowo sampaikan pidato kenegaraan perdana sebagai Kepala Negara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan perdananya sejak dilantik sebagai kepala negara pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat.

    Pidato ini menjadi momen penting yang menandai penyampaian langsung visi, arah kebijakan, serta capaian awal pemerintahan Prabowo di hadapan para wakil rakyat dan seluruh bangsa.

    Dalam pidato kenegaraan perdana tersebut, Presiden Prabowo akan memaparkan capaian 300 hari pemerintahan yang meliputi pelaksanaan sejumlah program kerja cepat (quick wins) dalam 10 bulan terakhir.

    Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis di sekolah, Cek Kesehatan Gratis, pembangunan rumah sakit daerah, penuntasan penyakit tuberkulosis (TBC), renovasi sekolah, pembangunan lumbung pangan nasional, hingga penyaluran beragam bantuan sosial dan dukungan usaha.

    Presiden Prabowo juga telah meluncurkan program Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan pembangunan tiga juta rumah.

    Di sektor ekonomi, pemerintah menghapus utang macet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai triliunan rupiah.

    Sementara di bidang infrastruktur, dilakukan percepatan pembangunan bendungan, jaringan irigasi, sekolah, jalan, serta berbagai proyek strategis nasional.

    Rangkaian acara Sidang Tahunan MPR RI akan dimulai pukul 09.00 WIB, diawali dengan upacara pembukaan, mengheningkan cipta, pidato pengantar Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani, serta penayangan video capaian kepemimpinan Presiden.

    Usai penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani akan melanjutkan agenda sidang tahunan, diselingi persembahan lagu-lagu nusantara, sebelum ditutup secara resmi.

    Sidang Tahunan serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan kedua di hadapan Rapat Paripurna DPR RI pada pukul 14.30 WIB.

    Kepala Negara dijadwalkan menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Sesuai surat pedoman peringatan HUT Ke-80 RI yang diterbitkan Menteri Sekretaris Negara pada 12 Agustus 2025, seluruh instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat diimbau untuk menyaksikan siaran langsung kedua pidato tersebut melalui berbagai kanal, termasuk radio, televisi, YouTube, dan platform siaran lainnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Pembangunan 2.200 rumah dorong pemberdayaan warga Papua

    Wamendagri: Pembangunan 2.200 rumah dorong pemberdayaan warga Papua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

    Ribka mengatakan pembangunan rumah tersebut juga melibatkan pengusaha asli Papua untuk memberdayakan putra asli Papua.

    “Itu diperuntukkan oleh pengusaha Orang Asli Papua. Jadi, anak-anak Papua bagaimana bisa bertumbuh, jadi pemberdayaan,” kata Ribka dalam keterangannya, Kamis.

    Ia menambahkan mekanisme pembangunan rumah telah diatur, termasuk dokumen dan persyaratan lelang yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Mengenai kendala teknis di lapangan, Ribka mengatakan pemerintah telah melakukan mitigasi. Tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah meninjau serta menginventarisasi masalah dan karakteristik tiap daerah.

    “Sudah diketahui sedikitnya beberapa masalah dan karakteristik daerah-wilayah masing-masing, dilakukanlah mitigasi, bagaimana caranya melakukan penanganan terhadap masalah-masalah yang ada di masing-masing kabupaten,” ujarnya.

    Ribka berharap pembangunan rumah disertai dengan fasilitas pendukung seperti sanitasi air bersih, toilet, dapur, dan listrik.

    Selain itu, dia berharap program lintas kementerian juga dapat masuk, termasuk bantuan sosial, pertanian, perikanan, dan pengembangan rumah sehat.

    “Jadi, arahan dari Bapak Presiden kan 3T kita mulai dari daerah dari perdesaanlah seperti itu, dan ada koperasi desa juga akan masuk. Apalagi kalau rumahnya sudah bagus juga di desa, ini luar biasa,” tuturnya.

    Program pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Ribka mengimbau agar tidak ada pungutan liar kepada masyarakat dalam pembangunan rumah tersebut.

    Ia menegaskan pembangunan ini bukan untuk kepentingan politik, tetapi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita di Papua mulai dari Papua Pegunungan ini, kalau sudah bagus pilot project-nya sudah bagus, Papua lain juga pasti akan bisa kita lakukan. Ini karena kementerian baru juga, kemudian ini quick win dari Bapak Presiden, ini sesuatu yang harus dikerjakan cepat, maka ini kita bentuk timnya cukup besar,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah genjot sektor konsumsi untuk jaga pertumbuhan ekonomi

    Pemerintah genjot sektor konsumsi untuk jaga pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan 4 dengan berbagai program yang mendorong sektor konsumsi masyarakat.

    Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moergiarso mengatakan stimulus ekonomi yang telah dilakukan oleh perintah pada kuartal 1 dan 2, telah terbukti dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

    “Beberapa program ke depan pemerintah pasti akan betul-betul menjaga yang namanya konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga, konsumsi dalam negeri ini. Karena itu pasti sektor ini akan jadi perhatian utama pemerintah,” ujar Susi dalam peluncuran Indonesia Shopping Festival 2025 di Plaza Nusantara, Jakarta, Kamis.

    Susi menjelaskan, sektor konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, menjaga daya beli masyarakat dinilai sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

    Pada kuartal 1 dan 2, pemerintah telah memberikan stimulus seperti pemberian bantuan sosial, bantuan subsidi upah, gaji ke-13, diskon tarif tol, hingga diskon tiket transportasi.

    Pada kuartal 2/2025 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen, komponen konsumsi lebih banyak didorong oleh mobilitas masyarakat, atau pergerakan masyarakat melalui jumlah penumpang dan lainnya.

    Hal ini disebabkan antara lain berkat dorongan dari pemberian stimulus ekonomi. Menurut Susi, stimulus ekonomi telah memberikan efek berganda dalam mendorong daya beli masyarakat.

    “Pemerintah ingin meyakinkan bagaimana mendorong konsumsi melalui menjaga daya beli tadi. Jadi itulah kira-kira rahasia program pemerintah menjaga pertumbuhan, sehingga kemarin kita bisa tumbuh di 5,12 persen,” katanya.

    Lebih lanjut, Susi menyampaikan pemerintah sangat mendukung kegiatan peningkatan daya beli masyarakat yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi dan sektor swasta lainnya, salah satunya melalui Indonesia Shopping Festival.

    Program yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) ini, diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi dari sektor ritel.

    Kegiatan yang berlangsung pada 14-24 Agustus 2025 di berbagai pusat belanja seluruh Indonesia ini, diharapkan dapat mencapai transaksi hingga Rp23 triliun.

    “Nah acara seperti ini menjadi penting sekali, karena selain porsinya 55 persen tadi, juga menjadi penggerak multiplier efek untuk sektor yang lain,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Panggil Bambang Tanoesoedibjo di Kasus Pengangkutan Penyaluran Bansos

    KPK Panggil Bambang Tanoesoedibjo di Kasus Pengangkutan Penyaluran Bansos

    Jakarta –

    KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2020. KPK memanggil Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) selaku Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

    Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun belum dirincikan materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan kali ini.

    “BRT, Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2020. KPK menjelaskan proses penyidikan kasus ini sudah dilakukan mulai Agustus 2025.

    Budi menjelaskan, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara bansos di Kemensos pada 2020. Dia mengatakan dalam proses penyidikan ini juga sudah ditetapkan pihak tersangka.

    (ial/zap)

  • Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

    Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

    Bisnis.com, CIREBON- Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengubah strategi penanggulangan kemiskinan dengan menyalurkan penerima bantuan sosial (bansos) usia produktif ke jalur pemberdayaan ekonomi. 

    Langkah ini bertujuan agar masyarakat yang masih mampu bekerja tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi dapat mandiri secara finansial.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan program ini dirancang agar bantuan pemerintah tidak semata-mata konsumtif.

    “Bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan akan tetap diberikan. Namun, untuk masyarakat usia produktif, kita dorong mereka mengikuti program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan atau pendampingan usaha,” kata Saifullah di Pendopo Bupati Cirebon, Kota Cirebon, Rabu (13/8/2025).

    Gus Ipul menyebutkan evaluasi penerima bansos dilakukan setiap lima tahun. Mereka yang dinilai sudah mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima dan diarahkan untuk mengikuti pelatihan, pembinaan usaha, atau mendapatkan bantuan modal.

    Menurutnya, penghentian bansos bukan berarti pemerintah melepas tanggung jawab. Justru, kata dia, kebijakan itu mengubah bentuk dukungan dari konsumtif menjadi produktif.

    “Sering kali orang salah paham. Ketika bantuan dihentikan, bukan berarti pemerintah meninggalkan mereka. Kami justru mengarahkan ke program pemberdayaan,” tambahnya.

    Peralihan dari bansos konsumtif ke program produktif dilakukan secara berbasis data dan diawasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping memastikan penerima siap mengikuti program pemberdayaan hingga mandiri.

    Gus Ipul mencontohkan sejumlah penerima bansos yang berhasil bertransformasi menjadi pelaku usaha setelah mendapatkan modal dan pembinaan. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekitarnya.

    “Yang tidak tepat sasaran akan kami koreksi, sementara yang tepat sasaran tetap dilanjutkan,” ujarnya.

    Kemensos juga mengajak pemerintah daerah berperan aktif dalam program pemberdayaan, mulai dari penyediaan pelatihan, fasilitasi usaha, hingga akses pasar bagi peserta yang telah beralih menjadi pelaku usaha.

    Saifullah optimistis, jika program dijalankan secara sinergis antara pusat dan daerah, penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Kami menargetkan pada 2026 kemiskinan ekstrem bisa nol persen, termasuk di Kabupaten Cirebon,” tutupnya.

  • Sistem Payment ID Diklaim Bukan Untuk Mata-matai Transaksi Masyarakat

    Sistem Payment ID Diklaim Bukan Untuk Mata-matai Transaksi Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Presiden Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, menegaskan sistem Payment ID tunduk pada aturan perlindungan data pribadi (PDP) dan bukan untuk memantau transaksi masyarakat.

    Menurutnya, pengawasan melalui Payment ID dilakukan untuk kepentingan tertentu, seperti memastikan bantuan sosial tepat sasaran, mendeteksi warga prasejahtera yang belum menerima bantuan, atau memantau transaksi yang mengarah pada tindak pidana, termasuk judi online.

    “Jangan istilahnya itu kemudian memata-matai, itu kan agak kurang pas, tetapi bahwa yang harus dilihat ini adalah semangatnya. Segala sesuatu yang itu berkenaan dengan apalagi ada transaksi-transaksi nah itulah yang kemudian harus bersama-sama kita monitor bahwa hasil monitornya itu peruntukkannya untuk apa itulah yang kemudian diatur,” ujar Prasetyo di halaman Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Kamis (14/8/2025).

    Ia menegaskan, tidak semua data akan diawasi, apalagi yang menyangkut informasi pribadi.

    “Tentunya kan tidak sembarang data atau sembarang transaksi (diawasi), apalagi yang berkenaan dengan misalnya data-data pribadi, itu kan sudah ada aturannya,” ucapnya.

    Prasetyo menjelaskan, Payment ID buatan Bank Indonesia (BI) digunakan karena sistem pengawasan lama sulit mendeteksi sejumlah transaksi yang mengarah pada tindak pidana. Hasil pemantauan sistem ini juga bisa dimanfaatkan untuk perbaikan, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial.

    Ia mencontohkan, ada penerima bansos yang seharusnya sudah tidak layak, namun masih menerima bantuan. Bahkan, ada bantuan yang dipakai untuk aktivitas terlarang.