Topik: Bantuan Sosial

Cara Cek Desil di Aplikasi Cek Bansos Kemensos hingga Kantor Desa/Kelurahan

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah membuat sistem pengelompokan kesejahteraan yang disebut dengan desil. Sistem ini dipakai pemerintah pusat untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima berbagai bantuan sosial (bansos). Desil ini pun dibagi dari desil 1 hingga 10 yang menunjukkan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan kesejahteraannya. Lalu bagaimana cara cek desil?

Mengutip laman dinsos.palangkaraya.go.id, Jumat, (5/12/2025), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang semula disebut Basis Data Terpadu (BDT) merupakan informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahterannya.

Adapun rumah tangga dalam DTKS dikelompokkan dalam kelompok yang disebut desil. Desil ini merupakan kelompok per-sepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Desil ini adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dari yang paling miskin sampai yang paling sejahtera.

Berikut pengelompokkan desil menurut Kemensos dikutip dari dalam kendalkab.go.id

1.Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional. 10% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem.

2.Desil 2-4 adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin.

3.Desil 5-10 adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi yang dianggap sudah mampu.

Sementara itu, DTKS berisi kelompok desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 karena membuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan mulai dari yang paling terendah. DTKS hanya berisikan 40% rumah tangga karena cakupan 40% dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Cakupan 40% juga mencakup kelompok penduduk miskin dan hampir miskin.

05/12/2025 09:36
Proses Pengajuan Bansos Dipangkas Jadi 3 Tahap!

Jakarta –

Proses digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) tak hanya memindahkan proses dari manual ke sistem elektronik, namun memangkas proses pengajuan bantuan sosial (bansos) dari 7 tahap menjadi 3 tahap.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan keberhasilan digitalisasi perlinsos ini terbukti dari hasil piloting yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.

“Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

Menurut Rini hal terpenting dalam proses digitalisasi perlinsos ini dimulai dari menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dan diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor.

Perlinsos harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung sehingga subsidi itu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Belum lagi hal ini juga sudah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto agar perlinsos harus tepat sasaran dan berbasis data, sehingga bantuan betul-betul diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Bahkan menurut Rini, Prabowo juga mendorong keberanian pemerintah untuk meneliti, mengevaluasi, dan mengubah skema subsidi bila perlu. Untuk itu DTSEN harus diperkuat dengan berbagi data administratif lain sehingga bisa menjadi lebih bersih, akurat, dan update.

“Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” tegas Rini.

Sementara itu, Ketua Komite PTDP Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pilot project digitalisasi perlinsos ini akan diperluas ke berbagai kabupaten dan kota berdasarkan hasil seleksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Di mana menurutnya sejauh ini daerah yang sudah diusulkan menjadi pilot project terdiri dari 16 kabupaten/kota di wilayah Indonesia barat, 11 daerah di Indonesia tengah, serta 5 daerah di Indonesia timur.

“Kita akan piloting ke 32 kabupaten dan kota yang diseleksi oleh Kemendagri,” ungkap Luhut.

(igo/hns)

04/12/2025 22:00
Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia, Menteri Wihaji Luncurkan Program Nasional ‘Sidaya’ di Lamongan

Lamongan (beritajatim.com) – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, meluncurkan program nasional ‘Lanjut Usia Berdaya’ (Sidaya), di Pendopo Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dan diikuti 34 provinsi secara daring, Kamis (4/12/2025).

Program ini diinisiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, guna meningkatkan kualitas hidup lansia menuju lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif).

Wihaji menyampaikan, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mengenai penduduk lanjut usia, menyebutkan bahwa proporsi penduduk lansia di Indonesia mencapai 12 persen dari populasi penduduk Indonesia.

“Hal ini berarti Indonesia telah memasuki era penduduk menua (aging population) karena jumlah penduduk lansia melebihi angka 10 persen,” ujarnya.

Fenomena aging population ini dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi, yakni lansia dipandang sebagai kontributor pembangunan, apabila lansia memiliki produktivitas bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Namun faktanya, kata Wihaji, berdasarkan data BPS 2024, sekitar dua dari lima, atau 42,81 persen lansia, mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, dengan angka morbiditas sebesar 20,71 persen.

“Maka, tugas besar untuk mewujudkan lansia SMART tidak dapat hanya dilakukan oleh Kemendukbangga, tapi juga harus dilakukan oleh berbagai pihak. Dilakukan dalam bentuk pentahelix dengan integrasi dan sumbangsih secara konkret melalui program Sidaya,” tuturnya.

Wihaji menjelaskan, Sidaya adalah lansia tangguh yang sehat, produktif, merasa aman dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sesuai dengan minat dan potensinya.

“Sidaya juga merupakan bentuk pendampingan bagi keluarga lansia dan lansia itu sendiri melalui kepedulian dan peran serta multisektor,” kata Wihaji.

Dalam rangkaian peluncuran Sidaya, Menteri Wihaji secara simbolis menyerahkan alat bantu lansia, menyaksikan wisuda Sekolah Lansia, dan melakukan diskusi interaktif serta mengunjungi booth kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satya Gatra), pameran program dan gelar dagang lansia entrepreneur, pelayanan kesehatan bagi lansia, dan bilik konseling.

Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan untuk mendukung pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, Pemkab Lamongan memiliki 474 Kampung KB, yang terdiri dari 234 desa dasar, 118 desa berkembang, 36 desa mandiri dan 86 desa berkelanjutan.

“Semua ini berkat dedikasi kader KB menjadi tulang punggung ketahanan keluarga di Lamongan,” ujarnya.

Lebih lanjut Yuhronur menyampikan, pemberdayaan kepada 112. 849 warga lansia di Lamongan, dilakukan melalui sejumlah inovasi, meliputi Rosela, program kesejahteraan yang memberikan bantuan sosial dan makanan, kemudian layanan Laserku, yang telah menyasar 3.390 lansia, ditopang 542 posyandu lansia aktif untuk memperkuat budaya hidup sehat di desa.

“Pemkab Lamongan juga terus memperkuat ruang belajar. Sejak dimulai 2022, sebanyak 197 lansia telah diwisuda, termasuk 50 orang di tahun 2025 yang hadir hari ini. Program ini memberikan pengenalan kesehatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan,” ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Lamongan, Menteri Wihaji juga melakukan kunjungan ke Keluarga Resiko Stunting (KRS) di Desa Rancang Kencono, Kecamatan Lamongan dan Desa Siman, Kecamatan Sekaran. Kemudian lanjut ke pondok pesantren Al-Fattah Induk dan berdialog dengan para Santri. Keesokan harinya, Jumat (5/12/2025), Menteri Wihaji berkunjung ke pasar tradisional Sekaran dan melakukan diskusi interaktif dengan lansia entrepreneur. [fak/suf]

04/12/2025 19:26
MenPANRB: Digitalisasi pastikan Bansos diterima yang berhak

“Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,”

Jakara (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bukan hanya memindahkan proses dari manual ke sistem elektronik, namun juga memastikan bansos tersebut diterima oleh yang berhak.

“Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikannya dalam acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan transformasi menyeluruh mutlak dilaksanakan, dimulai dari menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dan diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor. Pemerintah juga memotong proses bisnis pengajuan bantuan sosial dipangkas dari tujuh tahap, menjadi tiga tahap.

Perlinsos harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung sehingga subsidi itu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. DTSEN harus diperkuat dengan berbagi data administratif lain sehingga bisa menjadi lebih bersih, akurat, dan update.

Melalui piloting yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, proses bisnis yang sebelumnya tujuh tahap, kini dipangkas menjadi tiga tahap.

“Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor,” ujar Rini.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perlinsos harus tepat sasaran dan berbasis data, sehingga bantuan betul-betul diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Presiden juga mendorong keberanian pemerintah untuk meneliti, mengevaluasi, dan mengubah skema subsidi bila perlu.

Dengan dukungan teknologi, Bapak Presiden meyakini bahwa penyaluran bantuan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat dan menjangkau setiap keluarga secara tepat.

“Arahan ini menjadi landasan bagi birokrasi untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa negara hadir bagi masyarakat yang paling rentan,” ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/12/2025 16:39
Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh Nasional 4 Desember 2025

Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh
Penulis
KOMPAS.com
– Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November lalu, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, serta meningkatnya risiko keselamatan di berbagai daerah.
Situasi itu tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga dirasakan oleh pegawai
Jasa Raharja
dan tenaga pendukung (ARU) yang berada di wilayah terdampak.
Sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Jasa Raharja menjalankan rangkaian program bantuan untuk mendukung
pemulihan pascabencana
bagi seluruh kelompok terdampak.
Salah satu implementasinya adalah
penyaluran bantuan
sosial kepada warga di dua desa paling terdampak di
Kabupaten Pidie
, Aceh, yaitu Desa Lamkawe dan Desa Kandang, pada Selasa (2/12/2025).
Kegiatan itu dilaksanakan setelah tim Jasa Raharja melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Kepolisian Resor (Polres) Pidie, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dari total 19 desa yang teridentifikasi terdampak banjir, hasil pemetaan menunjuk dua desa tersebut sebagai wilayah dengan dampak paling parah. Desa Lamkawe tercatat memiliki 192 kepala keluarga, sementara Desa Kandang terdampak sebanyak 115 kepala keluarga.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk hadir di saat masyarakat membutuhkan.
“Jasa Raharja berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi situasi darurat yang menuntut respons cepat dan tepat,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
Dewi menyebut bantuan yang disalurkan di Kabupaten Pidie merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Jasa Raharja untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
“Kami memastikan seluruh proses berjalan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para
stakeholder
agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat,” ucapnya.
Adapun bantuan yang diberikan meliputi 100 karung beras masing-masing 5 kilogram (kg), 100 bungkus minyak goreng, 100 kotak air mineral, 54 kotak mi instan, serta 150 porsi makanan siap santap berupa nasi ayam.
Bantuan didistribusikan secara proporsional sesuai jumlah warga terdampak di masing-masing desa. Penyerahan dilakukan langsung oleh perwakilan Jasa Raharja Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh beserta tim kepada kepala desa dan perwakilan warga.
Pelaksanaan kegiatan tersebut turut didukung oleh berbagai unsur pemerintah daerah, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie, Asisten I Sekda, Kepala BPBD, Kepala Dinsos, Kepala Satpol PP, Kaur Bin Ops (KBO) Polres Pidie, hingga Komandan Subdenpom Sigli. Kolaborasi tersebut memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat, aman, dan tepat sasaran.
Selain bantuan untuk masyarakat, Jasa Raharja juga menjalankan program dukungan bagi pegawai Jasa Raharja dan ARU yang terdampak, termasuk penyaluran bantuan finansial secara langsung serta bantuan melalui yayasan di masing-masing kantor wilayah.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dari wujud solidaritas internal perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan seluruh keluarga besar Jasa Raharja.
Jasa Raharja menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai
stakeholder
untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui langkah-langkah sosial yang terarah, perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta memastikan pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan merata.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 16:22
Polemik Jual Beli Pokir Surabaya: Kontraktor Tantang Anggota DPRD Buktikan Uang Rp195 Juta Masuk Kas Partai

Surabaya (beritajatim.com) – Polemik dugaan praktik jual beli proyek pokok pikiran (pokir) yang menyeret anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya berinisial AGM memasuki babak baru. Pihak kontraktor, HH, secara terbuka menantang AGM untuk membuktikan klaim bahwa uang senilai Rp195 juta yang telah diserahkan adalah dana bantuan sosial untuk partai, mengingat bukti transfer justru mengarah ke rekening pribadi sang legislator.

Tantangan ini dilontarkan HH menyusul pernyataan AGM yang sebelumnya berdalih bahwa dana tersebut merupakan sumbangan sukarela. HH menegaskan bahwa aliran dana tersebut memiliki jejak digital yang jelas.

“Kalau uang yang saya berikan ke AGM diakui sebagai bantuan sosial dan masuk partai, maka buktikan. Saya transfer ke rekening atas nama AGM. Dalam menyerahkan uang tunai pun, saya juga memberikan langsung,” kata HH, Kamis (4/12/2025).

HH mengakui bahwa dalam kesepakatan awal memang tidak terdapat kontrak tertulis (hitam di atas putih). Kepercayaan tersebut terbangun karena adanya hubungan relasi antara dirinya, AGM, dan seorang perantara berinisial SL yang juga merupakan kader PDI Perjuangan Kota Surabaya.

“Saya juga sebenarnya mau ada kesepakatan resmi hitam di atas putih (tertulis). Namun, karena ada relasi antara kami bertiga maka saya percaya membeli proyek pokir yang ditawarkan AGM,” imbuhnya.

Indikasi adanya transaksi jual beli proyek semakin kuat dengan kesesuaian nominal angka yang disetor. Menurut HH, uang Rp195 juta tersebut adalah commitment fee sebesar 10 persen untuk mendapatkan paket proyek pokir senilai total Rp1,95 miliar.

Hingga saat ini, HH mengaku baru mendapatkan realisasi pekerjaan senilai Rp600 juta, sementara sisa janji paket proyek senilai Rp1,3 miliar macet sejak akhir 2020.

“Kalau kami tidak ada relasi, tidak ada kesepakatan, saya kan tidak mungkin menyerahkan uang dengan nominal sebesar itu. Saya transfer ke rekening AGM langsung. Lalu, dari nominal tersebut saya sudah mendapatkan pekerjaan proyek sebesar 600 juta. Kalau tidak ada kesepakatan kenapa saya diberi pekerjaan?,” jelasnya.

Selain masalah aliran dana, HH juga menampik klaim AGM yang menyebut telah mengirim tim utusan ke rumahnya untuk penyelesaian masalah. HH menyatakan hanya pernah dihubungi oleh seseorang yang mengaku pengacara, namun ia menolak melayani karena tidak ada kontak langsung dari AGM.

“Ga ada datang ke rumah. Memang ada yang nelpon pengacara. Saya tidak langsung percaya. Kan bisa saja orang yang mengaku-ngaku. Jadi saat itu saya sampaikan jika memang mau diselesaikan, silahkan AGM menghubungi saya sendiri,” tegas HH.

Di sisi lain, upaya konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Yordan M Batara Goa, terkait status dana Rp195 juta tersebut belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, anggota DPRD Jatim tersebut belum memberikan respons mengenai apakah dana dari HH benar-benar tercatat sebagai pemasukan resmi partai atau tidak.

Kasus ini mencuat setelah dokumen bukti transfer beredar, menunjukkan enam kali transaksi dari HH ke rekening AGM dalam kurun waktu November 2020 hingga Maret 2021. AGM sendiri sebelumnya tidak menampik menerima uang tersebut, namun membantah adanya perjanjian jual beli proyek.

“Terkait uang, itu adalah sumbangan atau bantuan kepada partai. Semacam bantuan sosial. Kalau dapat (proyek) ya alhamdulillah, kalau tidak ya bagaimana?” dalih AG saat dikonfirmasi sebelumnya. [ang/beq]

04/12/2025 16:14
Pemerintah berkomitmen berantas judi online di Jawa Barat

“Setiap keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal perlu menjadi benteng pencegahan dengan saling mengingatkan, berani melapor, dan bersama menolak segala bentuk perjudian daring,”

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kominfo, Ariefin Sjarief berkomitmen untuk memberantas aktivitas memberantas aktivitas judi online di Jawa Barat.

Komitmen itu, kata Ariefin dibangun melalui rapat bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan agenda Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Peningkatan Literasi Digital Tentang Bahaya Konten Negatif di Provinsi Jawa Barat, Kamis.

Dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Ariefin mengatakan seluruh elemen masyarakat perlu terlibat dalam upaya pemberantasan praktik judi online.

“Setiap keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal perlu menjadi benteng pencegahan dengan saling mengingatkan, berani melapor, dan bersama menolak segala bentuk perjudian daring,” kata Ariefin dalam rapat tersebut.

Hal tersebut menurut Ariefin harus dilakukan karena judi online sudah merambah ke seluruh masyarakat dari beragam latar belakang dan kelas ekonomi.

Di Provinsi Jawa Barat saja, Ariefin menyampaikan berdasarkan data PPATK terdapat 2,6 juta pemain judi daring sepanjang tahun 2025. Dia melanjutkan kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang menjadi wilayah dengan dengan jumlah pemain judi online tertinggi.

Bahkan, kata Ariefin, sebagian dari para pemain judi online merupakan penerima bantuan sosial. Hal tersebut menandakan masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menggantungkan diri kepada judi online.

Menurut Ariefin, masyarakat seharusnya tidak hanya memanfaatkan teknologi digital sebagai ajang wadah perjudian saja melainkan untuk meningkatkan kewirausahaan demi perbaikan taraf perekonomian.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi digital tidak malah dimanfaatkan pihak-pihak yang merusak tatanan sosial masyarakat termasuk masyarakat Jawa Barat,” jelas dia.

“Agenda ini sejalan dengan visi kita membangun ruang digital Indonesia yang beretika, berkeadilan, dan terpercaya bagi semua lapisan masyarakat,” tambah Ariefin.

Ariefin berharap dengan adanya rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki langkah yang seirama dalam mengikis praktik judi online di Jawa Barat.

Dia juga berharap rapat ini bisa menghasilkan terobosan baru untuk dijadikan metode pemberantas praktik judi online yang efektif di Jawa Barat.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/12/2025 16:13
Jabar jadi Daerah Terbanyak Pemain Judi Online, Pemerintah Serukan ‘Perang’ hingga Zero Judol

Liputan6.com, Jakarta – PPATK mengungkapkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia, dengan total deposit sekitar Rp 5 triliun. Ironinya, sejumlah pemain judol adalah penerima bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikannya Direktur Analisis dan Pemeriksanaan II PPATK, Shalehuddin Akbar saat Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Peningkatan Literasi Digital Tentang Bahaya Konten Negatif di Provinsi Jawa Barat bersama Kemenko Polkam, Kementerian Sosial, Kementerian Komdigi dan Pemprov Jabar.

“Kami menemukan ada pemain judol yang merupakan penerima bansos. Kami sudah berikan data ini pada Kemensos. Ada lebih dari 199 ribu pemain judol, dengan deposit hampir 300 miliar. Kami berharap program pemerintah memberikan uang itu tepat sasaran, dapat membelikan kebutuhan pokok, bukan untuk bermain judol,” kata Akbar seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (4/12/2025).

Merespons hal itu, Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektonik Kumham Imipas Syaiful Garyadi mengatakan, pihaknya berharap Pemprov Jawa Barat dapat menanggulangi catatan PPATK. Jabar diharapkan bisa menjadi percontohan nasional dalam memerangi perjudian online.

“Pemprov Jabar dibantu Kemenko Polkam dan K/L terkait akan membentuk Tim Zero Judol. Tahun 2026 kami akan buat percontohan nasional, kami tunjuk Jawa Barat. Karena Jabar berdasarkan data PPATK menjadi provinsi nomor 1 dengan jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia,” tutur Syaiful.

“Dengan adanya tim ini, kami berharap jumlah pemain judi online di Jabar bisa menjadi nol,” harap dia.

Sekretaris Deputi Bidkoor Kominfo, Ariefin Sjarief menegaskan bahwa Jawa Barat (Pemprov Jabar) berada di garis terdepan untuk menutup ruang gerak jaringan judi online (judol) hingga ke akar rumput.

“Setiap keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal perlu menjadi benteng pencegahan dengan saling mengingatkan, berani melapor, dan bersama menolak segala bentuk perjudian daring,” kata Ariefin dalam kesempatan yang sama.

04/12/2025 15:40
Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera Nasional 3 Desember 2025

Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan, pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Ungkapnya, DSP yang ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp 500 miliar diperuntukan untuk kesiapsiagaan bencana.
“Kalau sampai terakhir kurang lebih dua hari yang lalu masih di kisaran 500 miliar sekian,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
Presiden Prabowo Subianto, kata Prasetyo, bahkan telah menginstruksikan penambahan anggaran jika memang diperlukan.
“Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila
Dana Siap Pakai
secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait,” ujar Prasetyo.
Oleh karena itu, pemerintah masih sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dengan kehadiran Dana Siap Pakai itu.
Ia mengungkapkan, sejauh ini, Indonesia belum membuka peluang untuk
bantuan internasional
masuk.
“Untuk sementara ini belum ya (membuka peluang bantuan asing). Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, pemerintah masih mampu menangani sendiri dengan sumber daya yang ada.
“Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana di
Aceh
, Sumut, dan Sumbar.
Penggunaan dana siap pakai itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memastikan dana dan logistik tersedia untuk membantu bencana.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ujar Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
bencana Sumatera
, Rabu (3/12/2025).
“Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” sambungnya.
Prabowo, kata Pratikno, telah menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, hingga pemulihan fasilitas.
“Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Pratikno.
Mengutip dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dana penanggulangan bencana terbagi dalam tiga kategori.
Pertama, dana kontijensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap Prabencana.
Kedua, dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada tahap keadaan darurat. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan DSP yang berasal dari APBD.
Dana Siap Pakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Dana Siap Pakai digunakan pada masa tanggap darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketersediaan dana segera.
Ketiga, dana bantuan sosial berpola hibah disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 22:05
Sebelum Daftar KIP Kuliah 2026, Begini Cara Tahu Kamu Masuk Desil Berapa

Jakarta: Siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berkesempatan mendaftar Seleksi nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026.

Bantuan pemerintah kembali ini digulirkan untuk mendukung pelajar SMA/SMK dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Para siswa itu bisa mendapatkan bantuan biaya kulia sampai lulus.

Namun, sebelum mendaftar SNBP, ada satu syarat penting yang wajib dipahami calon mahasiswa. Mereka harus mengetahui status Desil di DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional).
Apa itu DTSEN dan kenapa penting untuk KIP Kuliah?
Merangkum laman Fahum UMSU, DTSEN adalah basis data resmi pemerintah yang memetakan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau dalam kondisi rentan.

Data inilah yang digunakan berbagai kementerian dan lembaga untuk menentukan penerima program bantuan sosial, termasuk penerima KIP Kuliah.

Status desil di DTSEN menjadi indikator utama untuk menilai kelayakan penerima bantuan.

Dalam penjelasan resmi pemerintah, desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.

Pembagian ini dibagi ke dalam 10 kelompok (10 desil), masing-masing mewakili 10 persen kondisi kesejahteraan nasional. Semakin kecil angka desil, semakin rendah kondisi ekonomi keluarga.

Berikut penjelasannya:

Desil 1: Sangat Miskin
Termasuk kelompok 110 persen dengan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional.

Desil 2: Miskin
Masuk kelompok 11-20 persen dengan kesejahteraan rendah.

Desil 3: Hampir Miskin
Berada pada 21-30 persen kelompok terbawah.

Desil 4: Rentan Miskin
Masuk kelompok 31-40 persen tingkat kesejahteraan nasional.

Desil 5: Pas-pasan
Masih berpotensi mendapatkan sebagian bantuan, meski terbatas.

Desil 6-10: Menengah ke Atas
Tidak menjadi prioritas bantuan sosial, termasuk KIP Kuliah.
Desil yang berhak mendapatkan KIP Kuliah
Pemerintah menetapkan bahwa Desil 1-4 adalah kelompok paling berhak menerima berbagai jenis bantuan, termasuk KIP Kuliah.

Sementara Desil 5 masih bisa menerima bantuan tertentu, tergantung hasil evaluasi.

Untuk jalur afirmasi pendidikan, siswa umumnya harus berada dalam kategori Desil 1–5 berdasarkan DTSEN.
Mengapa status Desil penting untuk faftar SNBP dengan KIP Kuliah 2026?
Saat mendaftar KIP Kuliah, status desil akan diverifikasi sebagai bukti bahwa calon mahasiswa benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu.

Data ini juga menentukan prioritas penerima di setiap jalur seleksi, termasuk SNBP.

Dengan kata lain, mengecek status desil sejak awal akan menghindarkan calon mahasiswa dari potensi gagal verifikasi.

Jakarta: Siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berkesempatan mendaftar Seleksi nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026.

Bantuan pemerintah kembali ini digulirkan untuk mendukung pelajar SMA/SMK dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Para siswa itu bisa mendapatkan bantuan biaya kulia sampai lulus.

Namun, sebelum mendaftar SNBP, ada satu syarat penting yang wajib dipahami calon mahasiswa. Mereka harus mengetahui status Desil di DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional).
Apa itu DTSEN dan kenapa penting untuk KIP Kuliah?
Merangkum laman Fahum UMSU, DTSEN adalah basis data resmi pemerintah yang memetakan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau dalam kondisi rentan.

Data inilah yang digunakan berbagai kementerian dan lembaga untuk menentukan penerima program bantuan sosial, termasuk penerima KIP Kuliah.

Status desil di DTSEN menjadi indikator utama untuk menilai kelayakan penerima bantuan.

Dalam penjelasan resmi pemerintah, desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.

Pembagian ini dibagi ke dalam 10 kelompok (10 desil), masing-masing mewakili 10 persen kondisi kesejahteraan nasional. Semakin kecil angka desil, semakin rendah kondisi ekonomi keluarga.

Berikut penjelasannya:

Desil 1: Sangat Miskin
Termasuk kelompok 110 persen dengan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional.

Desil 2: Miskin
Masuk kelompok 11-20 persen dengan kesejahteraan rendah.

Desil 3: Hampir Miskin
Berada pada 21-30 persen kelompok terbawah.

Desil 4: Rentan Miskin
Masuk kelompok 31-40 persen tingkat kesejahteraan nasional.

Desil 5: Pas-pasan
Masih berpotensi mendapatkan sebagian bantuan, meski terbatas.

Desil 6-10: Menengah ke Atas
Tidak menjadi prioritas bantuan sosial, termasuk KIP Kuliah.
Desil yang berhak mendapatkan KIP Kuliah
Pemerintah menetapkan bahwa Desil 1-4 adalah kelompok paling berhak menerima berbagai jenis bantuan, termasuk KIP Kuliah.

Sementara Desil 5 masih bisa menerima bantuan tertentu, tergantung hasil evaluasi.

Untuk jalur afirmasi pendidikan, siswa umumnya harus berada dalam kategori Desil 1–5 berdasarkan DTSEN.
Mengapa status Desil penting untuk faftar SNBP dengan KIP Kuliah 2026?
Saat mendaftar KIP Kuliah, status desil akan diverifikasi sebagai bukti bahwa calon mahasiswa benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu.

Data ini juga menentukan prioritas penerima di setiap jalur seleksi, termasuk SNBP.

Dengan kata lain, mengecek status desil sejak awal akan menghindarkan calon mahasiswa dari potensi gagal verifikasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

03/12/2025 20:43