Topik: Bantuan Sosial

  • Bank Mandiri Proyeksi Konsumsi Masyarakat Melandai pada Kuartal III/2025

    Bank Mandiri Proyeksi Konsumsi Masyarakat Melandai pada Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Office of Chief Economist (OCE) PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) memproyeksikan konsumsi masyarakat akan melandai pada kuartal III/2025 setelah terdorong kuat oleh faktor musiman di paruh pertama tahun ini.

    Pola normalisasi belanja konsumen yang lebih panjang dan dalam terpantau dalam Mandiri Spending Index (MSI).

    Kepala Mandiri Institute Andre Simangunsong menjelaskan bahwa dorongan konsumsi pada kuartal II/2025 dipicu oleh kombinasi libur panjang, libur sekolah, dan stimulus pemerintah. Efek tersebut kini mulai mereda.

    Dia memaparkan bahwa belanja konsumen biasanya kembali ke level normal sepekan setelah libur sekolah berakhir pada 2024. Kini pada 2025, penurunan aktivitas konsumsi masih berlanjut hingga lebih dari lima pekan setelah libur berakhir.

    “Dari bulan akhir Juli sampai dengan sekarang, kita memang melihat tidak ada stimulan yang mendorong konsumen untuk melakukan belanja. Jadi ini mungkin salah satu faktor yang menyebabkan normalisasi ini terlihat lebih panjang di tahun ini,” ujar Andre dalam forum Mandiri Economic Outlook Q3 2025 secara daring, Kamis (28/8/2025).

    Lebih lanjut, data MSI juga menunjukkan pergeseran pola belanja masyarakat. Pengeluaran untuk kebutuhan produk rumah tangga dan elektronik mulai melambat.

    Selain itu, porsi belanja yang kaitannya dengan dining out atau pengeluaran untuk restoran perlahan-lahan mulai menurun di kuartal III/2026.

    Sebaliknya, belanja untuk kebutuhan primer seperti di supermarket justru meningkat. Porsi naik ke 17% dari 15%–16% pada kuartal II/2025.

    Sejalan, belanja berbasis pengalaman (experience-based spending) seperti transportasi dan mobilitas masih menunjukkan ketahanan.

    Menurut Andre, data itu menunjukkan konsumen mulai memprioritaskan kembali belanja kebutuhan pokok dibandingkan pengeluaran bersifat leisure seperti makan di luar.

    “Jadi memang di sini kami melihat perlu ada antisipasi, baik dari sisi pemerintah ataupun dari private sector [sektor swasta], sambil melihat ini tren-tren yang ada kira-kira potensi dari belanja konsumen itu arahnya kemana,” jelasnya.

    Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menambahkan bahwa pihaknya memproyeksikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 4,9% secara tahunan pada kuartal III/2025. Angka lebih lambat dari realisasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga sendiri 4,97% pada kuartal II/2025.

    Adapun dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada kuartal III/2025 diperkirakan berada di kisaran 4,9%–5% secara tahunan (year on year/YoY). Proyeksi ini sedikit melandai dibandingkan kuartal II/2025 yang tumbuh 5,12% YoY.

    Diyu, sapaan Dian Ayu menjelaskan tren pelambatan ini sudah terantisipasi.

    “Ada faktor musiman juga, di mana memang katalisnya atau aktivitas ekonomi ini cenderung meningkat di kuartal I dan kuartal II ya, ada periode Lebaran dan libur sekolah. Setelah itu mulai ada normalisasi,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

    Diyu menambahkan bahwa risiko terbesar berasal dari pelemahan kinerja ekspor, terutama akibat penerapan tarif resiprokal global yang mulai berlaku pada 7 Agustus 2025. Bank Mandiri, sambungnya, masih memantau dampaknya terhadap kinerja ekspor.

    Selain itu, normalisasi belanja masyarakat usai libur sekolah. Dua faktor itu menjadi resiko pelemahan bagi pertumbuhan pada kuartal III/2025.

    Meski demikian, OCE Bank Mandiri melihat masih ada peluang penguatan dari sisi domestik. Percepatan realisasi belanja pemerintah di semester II dinilai bisa menjadi katalis positif. 

    “Belanja pemerintah ini harusnya bisa mendorong permintaan domestik ya, misalnya melalui bantuan sosial, melalui program-program, dan juga proyek-proyek infrastruktur. Jadi di situ katalisnya menurut kami ya,” jelas Diyu.

  • Anggota DPR sebut pembangunan daerah tetap jalan walau TKD dipotong

    Anggota DPR sebut pembangunan daerah tetap jalan walau TKD dipotong

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Abdul Fikri Faqih memastikan pembangunan daerah tetap berjalan walaupun anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dipotong sebesar Rp269 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Pasalnya, dia mengatakan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan total dana sebesar Rp1.376,9 triliun melalui program-program prioritas yang akan langsung menyentuh masyarakat.

    “Memang dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian dan lembaga akan menggelontorkan program yang sasarannya langsung yang punya masyarakat di daerah,” kata Fikri di Jakarta, Kamis.

    Alih-alih mengalir melalui kas daerah, menurut dia, dana pembangunan kini dialokasikan ke berbagai program strategis yang dikelola langsung oleh kementerian dan lembaga di pusat. Langkah ini diambil untuk menjaga kesejahteraan masyarakat tetap aman.

    Dia menjelaskan beberapa program prioritas yang akan dijalankan. Di sektor bantuan sosial, tersedia alokasi besar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 triliun, dan Bantuan luran Jaminan Kesehatan Rp69 triliun.

    Sektor pendidikan dan kesejahteraan, menurut dia, juga mendapat perhatian serius, termasuk Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun, PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp63,6 triliun, serta Dana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun.

    Selain itu, dia mengatakan sektor infrastruktur dan pemerataan juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah mengalokasikan dana untuk Preservasi Jalan dan Jembatan sebesar Rp24,3 triliun, Perumahan Rp48,7 triliun, dan Bendungan serta Irigasi senilai Rp12 triliun.

    Bantuan lainnya juga disiapkan, seperti Subsidi Energi dan Kompensasi Rp381,3 triliun, Subsidi Non Energi termasuk pupuk dan KUR Rp108,8 triliun, serta program Lumbung Pangan Rp22,4 triliun.

    Menurut dia, program-program ini akan memastikan masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari penurunan anggaran TKD, la juga menyoroti adanya upaya pemerataan yang lebih adil. Berdasarkan data yang dihitung, unit cost per kapita di Papua jauh lebih tinggi dibanding di Jawa.

    “Tadi sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai Rp5 juta, nah kalau di Papua Rp12 juta,” katanya.

    Untuk itu, dia mengimbau pemerintah daerah untuk bersikap bijak dalam mengelola fiskal daerah.

    Fikri menyarankan agar kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak membebani masyarakat.

    la juga mendorong Pemda untuk aktif mencari informasi detail program kementerian dan lembaga yang bisa diakses untuk masyarakat di daerahnya.

    “Silakan Pemda untuk menaikkan celah fiskal daerah dengan cara menaikkan PAD. Namun Jangan melalui pendapatan yang membebani masyarakat seperti pajak dan retribusi daerah, tapi silakan dari dua unsur lain, yakni dari laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jatim salurkan bansos Rp16,1 M untuk warga Kabupaten Malang

    Pemprov Jatim salurkan bansos Rp16,1 M untuk warga Kabupaten Malang

    ANTARA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial melalui program Sapa Bansos di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (27/8). Bantuan itu berasal dari berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang menyasar kelompok rentan, mulai dari lansia, penyandang disabilitas hingga para petani. Total Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyalurkan bantuan senilai Rp16,1 miliar. (Achmad Saif Hajarani/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut Ungkap Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Agustus 2025

    Luhut Ungkap Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank Nasional 27 Agustus 2025

    Luhut Ungkap Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung perkembangan
    government technology
    (GovTech) serta inisiatif pengembangan gen bank untuk menjaga plasma nutfah Indonesia.
    Luhut menyampaikan, pilot
    project
    GovTech akan dilaksanakan di Banyuwangi pada akhir September 2025 dan direncanakan dapat diluncurkan secara nasional pada 2026.
    “Presiden sangat senang bahwa progres dari pada
    government technology
    itu bisa berjalan dengan baik dan kita sudah
    kick off
    kemarin, dan Presiden mendukung semua tadi usulan-usulan atau penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh tim,” ujar Luhut usai bertemu Prabowo di Istana, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
    Menurut Luhut, Presiden RI juga menegaskan pertanian Indonesia ke depan harus ditopang oleh riset dan pengelolaan yang berbasis sains.
    Melalui sistem GovTech, penyaluran program pemerintah seperti bantuan sosial akan semakin akurat.
    Teknologi
    face recognition
    dan biometrik akan digunakan untuk meminimalkan kesalahan dalam pendataan penerima manfaat, sehingga distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
    Selain itu, Ketua DEN juga menyampaikan perihal
    genome sequencing
    kepada Presiden Prabowo.
    Luhut menekankan pentingnya pembangunan gen bank untuk pertanian Indonesia.
    Luhut menambahkan, Prabowo juga menekankan bahwa pembangunan gen bank harus sepenuhnya dikerjakan oleh anak-anak Indonesia.
    “Jadi saya kira Presiden betul-betul ingin melihat Gen Bank ini jalan untuk pertanian dan betul-betul dilakukan oleh anak-anak Indonesia,” ujar Luhut.
    Dalam kesempatan ini, Direktur Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura Indonesia Prof. Sri Fatmawati menekankan bahwa Indonesia perlu menjaga dan mengembangkan plasma nutfah melalui riset bibit unggul pertanian, herbal, dan hortikultura.
    Apalagi Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.
    “Jadi salah satu yang harus kita jaga sebagai negara mega biodiversitas, kita harus memiliki gen bank ya, dan itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan beliau sangat mendukung untuk menjaga plasma nutfah Indonesia,” ujar Fatmawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilot Project GovTech Meluncur September, Begini Penjelasan Luhut

    Pilot Project GovTech Meluncur September, Begini Penjelasan Luhut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan program GovTech mulai uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, September mendatang. Hal ini dia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, saat rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (27/8/2025).

    “GovTech ini tadi sudah dilaporkan ke Presiden piloting-nya nanti ada di Banyuwangi dan semua sudah disiapkan secara final,” kata Luhut kepada wartawan.

    Rencananya pilot project layanan digitalisasi pemerintah yang terintegrasi ini akan dilakukan pada bulan September. Jika berjalan lancar maka akan diluncurkan secara nasional di tahun 2026.

    “Mungkin akhir September (pilot project),” ucapnya.

    “Kalau itu semua berjalan baik 2026 akan kita launching secara nasional. Jadi betul-betul bertahap tindak lanjut dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana sini,” kata Luhut.

    Luhut menjelaskan bahwa nantinya Govtech ini akan digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Karena akan digunakan pendataan ulang bagi masyarakat penerima manfaat juga identifikasi yang lebih akurat.

    “Jadi akan dilakukan pendataan ulang lagi, face recognition atau biometeric, dengan begitu kesalahan untuk target bansos maupun transfer cash itu sangat kecil,” katanya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamenkop: BUMN dan swasta jamin pasokan untuk Kopdes Merah Putih

    Wamenkop: BUMN dan swasta jamin pasokan untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa BUMN dan pihak swasta khususnya produsen pangan, menjamin pasokan komoditas untuk mendukung penuh operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dukungan ini diwujudkan melalui pasokan produk-produk unggulan untuk menambah kegiatan usaha koperasi.

    Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpinnya di Jakarta, Selasa, Ferry, yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menjelaskan bahwa dengan adanya jaminan pasokan komoditas dari BUMN dan swasta, operasional Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan dapat terus berjalan.

    Menurutnya, upaya ini juga akan mempermudah akses masyarakat terhadap komoditas utama dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menyempurnakan ekosistem bisnis Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Harapan Bapak Presiden, barang-barang pokok bisa dijual ke masyarakat melalui koperasi dengan harga lebih terjangkau. Oleh karena itu, peluang ini bisa diisi oleh BUMN atau swasta melalui gerai-gerai yang ada di Kopdes Merah Putih,” ujar Ferry, dalam keterangan pers kementerian.

    Hingga 25 Agustus 2025, tercatat sebanyak 7.905 gerai koperasi aktif dari 6.337 Kopdes/Kel Merah Putih telah beroperasi dan sudah memiliki minimal satu unit usaha atau gerai. Gerai-gerai ini siap disinergikan dengan BUMN atau swasta untuk penyediaan produk pangan.

    Secara nasional, ditargetkan 15.000 hingga 25.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih dapat beroperasi pada periode Agustus hingga September 2025.

    Selain sebagai tempat jual beli sembako, Ferry menegaskan bahwa gerai Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi ganda sebagai pusat layanan publik di desa.

    Koperasi ini ditargetkan menjadi pusat penyaluran program dan barang subsidi pemerintah, seperti gas LPG 3 kg, pupuk, beras untuk masyarakat miskin, hingga bantuan sosial lainnya.

    “Fungsi Kopdes ini bisa menjadi ganda, yaitu menjual barang, menyalurkan program pemerintah pusat, sekaligus berperan sebagai gudang dengan fasilitas dryer, cold storage, dan titik serah barang subsidi. Bahkan termasuk menampung hasil produksi pertanian dan kerajinan makanan lokal,” ucapnya.

    Ferry juga menegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih terbuka untuk kemitraan business to business (B2B) dengan BUMN dan swasta. Koperasi ini diharapkan bisa berperan sebagai agen atau sub-distributor untuk memperkuat jaringan distribusi.

    “Kami tidak ingin Kopdes ini justru menciptakan persaingan dengan warung UMKM. Justru posisinya bisa menjadi agen sub distributor, sehingga membantu memperkuat jaringan distribusi,” katanya.

    Dengan keterlibatan berbagai pihak, Ferry optimistis keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih akan memperpendek rantai pasok dan menekan biaya logistik, sehingga barang subsidi bisa sampai ke masyarakat desa dengan tepat sasaran dan harga yang sesuai ketentuan.

    Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, mendukung penuh model bisnis ini.

    Menurutnya, pemangkasan rantai pasok akan menstabilkan harga kebutuhan pokok di tingkat desa.

    “Kopdes ini harus mampu menjadi distributor level akhir di desa agar masyarakat tertarik, dan barang tersedia tepat waktu dengan harga sesuai ketentuan,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), Tunov Mondro Atmojo, berharap Kopdes dapat menjadi offtaker yang menyerap hasil panen petani, sehingga memberikan jaminan harga yang menguntungkan.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Diuji Coba Bulan Depan, Bisa Hemat Rp 500 T
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Agustus 2025

    Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Diuji Coba Bulan Depan, Bisa Hemat Rp 500 T Nasional 26 Agustus 2025

    Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Diuji Coba Bulan Depan, Bisa Hemat Rp 500 T
    Tim Redaksi
    J
    AKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital  Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, program digitalisasi bantuan sosial (bansos) akan mulai diuji coba pada September 2025.
    Luhut menyebutkan, dengan sokongan digitalisasi, akurasi, efektivitas, dan efisiensi penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.
    “Kita akan menghemat Rp 500 triliun lebih, misalnya itu bansos,
    cash transfer
    , dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (Bila) semua itu betul-betul
    targeted
    ,” kata Luhut di Kantor DEN Jakarta, Selasa (26/8/2025).
    Luhut menambahkan, bansos dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 sampai 0,4 persen.
    Angka tersebut merupakan jumlah besar, dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
    “Saya terus terang berterima kasih kepada Menteri Sosial karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik,” kata Luhut
    Digitalisasi ini merupakan pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI).
    Program perdana akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September mendatang, dan bakal dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk seluruh kementerian, termasuk penyaluran bansos oleh Kemensos agar lebih tepat sasaran.
    “Program Kementerian Sosial itu ada 45 persen
    mistargeted
    , tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden, salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN,” kata Gus Ipul.
    “Saya percaya kalau sistem yang dibangun ini, akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran,” ujar dia.
    Gus Ipul melanjutkan, keunggulan lain dari program digitalisasi ini terletak pada kemudahan masyarakat terlibat aktif melakukan usul-sanggah bansos, yang akan diseleksi melalui sistem secara otomatis.
    Ia mengatakan, partisipasi aktif masyarakat akan berkontribusi besar bagi pemutakhiran data bansos, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran.
    “Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data,” kata Gus Ipul.
    “Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luhut Bocorkan Perintah Prabowo 7 Bulan Lalu, Begini Isinya

    Luhut Bocorkan Perintah Prabowo 7 Bulan Lalu, Begini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan langkah awal percepatan transformasi digital pemerintahan melalui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

    Luhut mengungkapkan, sekitar tujuh bulan lalu Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepadanya untuk mempercepat agenda digitalisasi pemerintahan. Sejak itu, dirinya mendalami berbagai aspek digitalisasi dan berdiskusi dengan sejumlah pakar, termasuk mencontoh pengalaman negara lain.

    “Di Amerika Serikat, pemanfaatan AI dan sistem digital mampu menghemat miliaran dolar per hari. Ini membuktikan betapa besar dampaknya jika digitalisasi dijalankan secara serius, menyeluruh, dan terkoordinasi,” tulis Luhut dalam unggahan Instagram resminya, dikutip Selasa (26/8/2025).

    Mengacu pada amanat Perpres 83 Tahun 2025, Luhut resmi memimpin kickoff meeting Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Pertemuan perdana ini disebut menjadi langkah awal untuk menerjemahkan visi Presiden menjadi aksi nyata dengan membangun fondasi pemerintahan digital yang inklusif, efisien, dan berdaulat.

    Sebagai tahap awal, digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menjadi fokus utama, dengan Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai pilot project. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir langsung menyaksikan implementasi program ini.

    Sistem baru tersebut dirancang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Penerima bantuan dapat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi, sementara data penerima akan diverifikasi lintas lembaga, mulai dari BPJS, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat, agar bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

    Luhut yang juga sekaligus menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan digital bangsa.

    “Satu prinsip yang saya ingin komite sepakati: data milik bangsa harus dikelola rakyat Indonesia dan tetap berada di dalam negeri. Hanya dengan cara itulah kedaulatan digital negara ini terjaga,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa transformasi digital tidak boleh terhambat oleh ego sektoral. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi dan integrasi seluruh kementerian dan lembaga.

    “Semoga pertemuan hari ini menjadi titik tolak menuju pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaulat. Dengan semangat gotong royong dan kepercayaan masyarakat, saya yakin digitalisasi pemerintahan akan menjadi perwujudan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” pungkas Luhut.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, Bupati Ipuk bersama 4 Menteri Bahas Finalisasi Program – Page 3

    Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, Bupati Ipuk bersama 4 Menteri Bahas Finalisasi Program – Page 3

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.

    Proses back-end nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

    Menurut Luhut, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.

    “Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar dia lagi.

    Rencana Diperluas ke Daerah Lain

    Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain setelah diterapkan di Banyuwangi. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

    “Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tuturnya.

    Sementara Bupati Ipuk mengungkapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Banyuwangi berkomitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan digital.

    “Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa/ kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.

  • Pemerintah bakal terapkan sistem digital untuk program MBG

    Pemerintah bakal terapkan sistem digital untuk program MBG

    Nanti misalnya seperti Makan Bergizi Gratis, semua akan kami digitalkan. Jadi, kita akan tahu persis berapa penerima manfaat, di mana yang sudah ada, apa kurangnya, dan sebagainya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berencana untuk menerapkan sistem berbasis digital pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas penyaluran program.

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

    “Nanti misalnya seperti Makan Bergizi Gratis, semua akan kami digitalkan. Jadi, kita akan tahu persis berapa penerima manfaat, di mana yang sudah ada, apa kurangnya, dan sebagainya,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Dengan cara itu, lanjut Luhut, Presiden Prabowo Subianto bisa mendapatkan data yang lengkap untuk menjadi landasan pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Karena ide yang diberikan oleh Presiden dengan Makan Bergizi Gratis itu menurut saya ide yang sangat hebat. Tapi, eksekusinya perlu kita sama-sama bantu, sehingga itu bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan memimpin Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.

    Mandat percepatan transformasi digital pemerintahan pertama kali diberikan Presiden sekitar tujuh bulan lalu. Menindaklanjuti arahan tersebut, tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan.

    Komite ini bertugas melaksanakan tiga agenda utama, yaitu digitalisasi program bansos, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

    Untuk digitalisasi program bansos, komite bakal memulai implementasi perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi wilayah uji coba (piloting project).

    Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain bila uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang baik. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

    “Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.