Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • KPK Sita 15 Mobil Milik Satori, Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI-OJK

    KPK Sita 15 Mobil Milik Satori, Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 15 mobil milik Satori, tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan mobil-mobil milik Satori, yang merupakan anggota DPR RI Komisi XI, tersebut disita KPK di Cirebon, Jawa Barat.

    “Bahwa sejak hari ini kemarin dan hari ini, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 15 kendaraan roda empat berbagai jenis milik saudara S [Satori]. Penyitaan dilakukan di beberapa lokasi, sebagian dari showroom yang telah dipindahkan ke tempat lain,” katanya, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Penyidik, kata Budi, terus menelusuri aset lainnya yang berkaitan dengan perkara ini untuk mengumpulkan barang bukti.

    “Penyidik masih akan terus menelusuri aset-aset lain yang diduga terkait atau merupakan hasil dari dugaan tindak pidana korupsi ini yang tentunya dibutuhkan dalam proses pembuktian maupun langkah awal untuk optimalisasi asset recovery,” jelas Budi.

    Diketahui, selain Satori, KPK telah menetapkan tersangka lainnya bernama Heri Gunawan (HG) yang merupakan mantan anggota DPR sama seperti Satori. 

    “Penyidik telah menemukan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari ke belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut yaitu HG anggota Komisi XI periode 2019-2024, kemudian ST [Satori] anggota Komisi XI periode 2019-2024,” Kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers, Kamis (7/8/2025).

    Berdasarkan hasil pemeriksaan HG menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Asep menjelaskan HG diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai. 

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya.

    Lalu, tersangka berinisial ST menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti HG, ST menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.  

    ST melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran. 

    Adapun, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. 

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

    Beberapa dari 15 unit kendaraan roda empat atau mobil milik anggota DPR RI Satori yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab perusahaan (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di Cirebon, Jawa Barat, Senin dan Selasa (1-2/9/2025). (ANTARA/HO-KPK)

    Rincian 15 unit mobil milik Satori yang disita KPK

    3 unit Fortuner

    2 unit Pajero 

    1 unit Camry

    2 unit Brio

    3 unit Innova

    1 unit Yaris

    1 unit Expander

    1 unit HRV

    1 unit Alphard 

  • Kesedihan Khofifah Gedung Grahadi Surabaya Dibakar Massa: Ini Cagar Budaya

    Kesedihan Khofifah Gedung Grahadi Surabaya Dibakar Massa: Ini Cagar Budaya

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyayangkan aksi massa merusakn dan membakar Gedung Grahadi sisi barat. Bangunan tersebut merupakan warisan sejarah. Kayu jati yang menjadi struktur bangunan berusia ratusan tahun.

    “Karena akan sangat sulit mendapatkan kualitas yang sama sebagai pengganti, seperti kayu jati yang sudah berusia ratusan tahun,” kata Khofifah usai meninjau Pasar Bansos dan Murah di Kantor Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Selasa (2/9).

    Khofifah mengungkapkan, pihaknya melibatkan sejarawan dan pakar cagar budaya dalam renovasi Gedung Negara Grahadi.

    Selain itu, lanjut Khofifah, pihaknya juga telah melakukan rapat dengan melibatkan delapan stakeholder untuk membahas renovasi Gedung Negara Grahadi.

    “Rapat tersebut baru tahap awal dan belum sampai kepada detail renovasi serta anggaran. Kita melibatkan mereka untuk bisa memberikan pendapat bagaimana proses renovasi bisa sesegera mungkin kita lakukan,” ucapnya.

    Khofifah juga mengaku sulit menghitung kerugian terbakarnya cagar budaya Gedung Negara Grahadi karena itu bangunan bersejarah. Itu sebabnya, Khofifah sangat sedih dengan aksi pembakaran tersebut.

    Namun, Khofifah mengungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum kemungkinan akan memberikan dukungan anggaran renovasi. “Tapi ini bukan semata-mata anggaran, karena ini cagar budaya,” ujarnya.

    Khofifah juga meyakini bahwa yang melakukan pembakaran dan perusakan Gedung Negara Grahadi bukan warga Jawa Timur.

    “Seharusnya mereka bisa menyampaikan pendapat secara baik. Kami juga mengajak kepada warga agat ikut menjaga keamanan Jatim,” ucapnya.

    Sebelumnya, Gedung Negara Grahadi Surabaya sisi barat dibakar massa demonstran, Sabtu (30/08/2025) sekira pukul 21.38 WIB. Area tersebut terdapat sejumlah ruangan salahnya satunya adalah press room atau ruang wartawan yang biasa meliput kegiatan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

    “Kurang lebih satu jam setengah setelah Bu Khofifah menemui massa demonstran, mereka mulai melempar botol hingga bom molotov ke dalam Gedung Negara Grahadi Surabaya sisi barat,” ujar salah satu saksi mata, Anwar warga Gubeng Surabaya, Sabtu (30/8).

    Dia mengaku sengaja datang ke depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, untuk melihat suasana wisata demo di malam hari.

    “Tapi ini sudah keterlaluan, demo ya demo tapi jangan sampai membakar dan menjarah printer di dalam gedung Negara Grahadi Surabaya,” ucapnya.

    Dari pantauan di lapangan, massa demonstran masih tetap berada di depan gedung Negara Grahadi Surabaya. Petugas keamanan tidak ada yang menghalau massa demonstran.

    Suara petasan masih bersautan hingga pukul 22.30 WIB. Jumlah mereka masih tetap banyak memadati Jalan Gubernur Suryo Surabaya.

  • Pemerintah Tegaskan Komitmen APBN untuk Daerah Tak Hanya lewat TKD

    Pemerintah Tegaskan Komitmen APBN untuk Daerah Tak Hanya lewat TKD

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis tudingan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak mementingkan pembangunan daerah.

    Dia menekankan APBN tetap berkomitmen dalam pembangunan daerah dan tidak semata-mata tercermin dari nilai transfer ke daerah (TKD).

    Sri Mulyani menjelaskan berbagai belanja pemerintah pusat juga langsung memberikan manfaat kepada masyarakat di berbagai wilayah.

    “Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.376,9 triliun itu yang menikmati daerah. Masyarakatnya, termasuk pemerintah daerahnya, karena ini adalah program-program penting di daerah untuk bisa melayani dan memperbaiki kesejahteraan rakyat di daerah,” tuturnya dalam Rapat Kerja Komite IV Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Selasa, 2 September.

    Dia menjelaskan, sejumlah program besar yang langsung menyasar masyarakat daerah seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun yang menjangkau 10 juta keluarga miskin.

    Berikutnya bantuan pendidikan juga tak kalah besar, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah dengan anggaran Rp63,6 triliun, serta bantuan sembako senilai Rp43,8 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat.

    Selanjutnya di bidang kesehatan, anggaran APBN sebesar Rp69 triliun digunakan untuk mendukung jaminan kesehatan masyarakat miskin dan pekerja penerima upah, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis senilai Rp7,3 triliun.

    Pemerintah juga mengalokasikan Rp22,5 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah, serta Rp27,9 triliun bagi program sekolah rakyat dan sekolah unggulan.

    Selain bantuan sosial dan pendidikan, pembangunan infrastruktur di daerah juga menjadi prioritas.

    Dana sebesar Rp24,3 triliun dialokasikan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan, Rp48,7 triliun untuk pembangunan perumahan, Rp12 triliun untuk bendungan dan irigasi, serta Rp6,6 triliun bagi pengembangan kampung nelayan dan industri pergaraman nasional.

    Selanjutnya, program kesehatan ibu dan anak melalui MBG mendapatkan alokasi Rp335 triliun.

    Di sisi lain, tunjangan profesi untuk guru dan dosen non-PNS diberikan sebesar Rp63,5 triliun, serta dukungan ketahanan pangan melalui Bulog mencapai Rp28,5 triliun.

    Sementara untuk subsidi, pemerintah menyiapkan Rp381,3 triliun untuk energi dan kompensasi, serta tetap memberikan subsidi non-energi seperti pupuk dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan pelaku UMKM di daerah.

    Sri Mulyani juga menambahkan penguatan pembangunan daerah dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2025–2026, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,6 triliun.

    Program tersebut mencakup pengoptimalan lahan di 13 provinsi, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga pembangunan jalan daerah dengan anggaran Rp10,2 triliun yang tersebar di 37 provinsi.

    “Nanti pelaksanaannya pasti kementerian lembaga sesuai instruksi presiden harus terus bersinergi koordinasi komunikasi dengan daerah. Ini supaya tidak menikmati persepsi seolah-olah anggaran untuk daerah dipotong atau diturunkan karena uang yang ke daerah itu sebetulnya meningkat,” pungkasnya.

  • Ketidakadilan Fiskal Picu Gelombang Protes, Perlu Reformasi Pajak?

    Ketidakadilan Fiskal Picu Gelombang Protes, Perlu Reformasi Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Besarnya gaji dan tunjangan pejabat negara memicu gelombang protes di berbagai daerah beberapa hari terakhir. Di media sosial, bahkan muncul seruan “stop bayar pajak”.

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai situasi yang terjadi belakangan ini berpotensi mengganggu kepatuhan formal wajib pajak, meski dampaknya diperkirakan tidak terlalu besar.

    Dia tidak yakin akan terjadi pembangkangan pembayaran pajak. Bagaimanapun, sambungnya, jumlah wajib pajak yang melapor surat pemberitahuan tahunan (19,7 juta pada 2024) masih sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja (145,7 juta pada Februari 2025).

    “Bahasa kasarnya, toh, selama ini sebagian besar dari pekerja kita tidak masuk dalam sistem perpajakan, bagaimana mungkin mau melakukan tax revolt [pembangkangan pajak]?,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (2/9/2025).

    Lebih lanjut, Fajry tidak setuju dengan anggapan bahwa sistem perpajakan Indonesia tidak berkeadilan. Dia mencontohkan PPN yang kerap dicap regresif sebenarnya telah diberi banyak fasilitas, baik untuk masyarakat kelas menengah-bawah maupun usaha kecil.

    Menurutnya, jika bicara keadilan fiskal maka jangan hanya melihat sisi pungutan tetapi juga belanja negara. Dia mengutip studi Kementerian Keuangan dan Bank Dunia (2020), yang menunjukkan manfaat bersih (net benefit) kebijakan fiskal lebih besar dinikmati masyarakat kelas menengah-bawah dibandingkan kelompok atas.

    Temuan itu, ungkapnya, mencakup berbagai kebijakan seperti pungutan pajak tidak langsung (PPN dan cukai), bantuan sosial, subsidi energi, hingga layanan pendidikan dan kesehatan.

    “Artinya apa? Meskipun pemerintah bergantung pada penerimaan PPN [pajak pertambahan nilai] yang dianggap regresif, selama sisi pengeluaran ditujukan untuk masyarakat bawah seperti belanja kesehatan, maka yang paling menikmati adalah masyarakat kelas menengah dan bawah,” kata Fajry.

    Pajak Orang Kaya jadi Kunci

    Di samping itu, Fajry menekankan pentingnya pajak penghasilan (PPh) sebagai instrumen distribusi kekayaan. Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, mulai dari menaikkan tarif PPh orang pribadi tertinggi hingga mengenakan pajak natura yang dulu kerap digunakan kalangan berpendapatan tinggi untuk menghindari tarif pajak maksimal.

    Selain itu, otoritas pajak kini memanfaatkan Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk mengawasi aset keuangan warga negara Indonesia di luar negeri. Saat pandemi, sambungnya, banyak orang super kaya menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) atas aset luar negeri yang belum dilaporkan.

    Meski begitu, dia menilai langkah tersebut belum cukup sehingga reformasi sistem perpajakan harus terus berlanjut. Fajry mendorong Indonesia untuk aktif mengadvokasi inisiatif global, seperti ‘Billionaire Minimum Income Tax’ yang digagas Partai Demokrat AS atau ‘Coordinated Minimum Effective Taxation Standard’ yang diajukan ekonom Gabriel Zucman.

    “Jadi, ada semacam pajak tambahan bagi kelompok super kaya jika jumlah pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan jumlah aset yang dimiliki. Sedangkan bagi mereka yang telah patuh, tidak perlu dikenakan pajak tambahan,” jelasnya.

    Kendati demikian, Fajry menilai dua mekanisme pajak itu hanya bisa terwujud apabila ada koordinasi internasional yang jelas. Dia mendorong pemerintah secara aktif untuk mengadvokasi kebijakan tersebut bersama dengan negara berkembang lainnya dan sejumlah negara negara Eropa yang juga sudah mendukung proposal tersebut.

    Selain itu, Fajry menekankan bahwa keadilan fiskal tak hanya soal pajak, tetapi juga bagaimana negara mengelola belanja publik. Fokus belanja negara harus lebih tepat sasaran, khususnya untuk kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial—bukan fokus untuk menggaji dan menaikkan tunjangan pejabat negara yang hanya menciptakan ketidakadilan fiskal.

  • Terwujudnya ekosistem satu data untuk kebijakan publik tepat sasaran

    Terwujudnya ekosistem satu data untuk kebijakan publik tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan data kependudukan melalui peluncuran program Satu Data untuk Semua oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Program ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama terkait pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan pengendalian inflasi.

    Di era digital yang menuntut efisiensi dan ketepatan kebijakan, kehadiran data yang terintegrasi dan akurat menjadi fondasi utama pembangunan nasional yang berkelanjutan.

    Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan keberhasilan pengelolaan data sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan tata kelola yang terstandar.

    Menurut dia, regulasi menjadi kunci agar semua pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta, memiliki pedoman yang sama dalam memanfaatkan data kependudukan.

    Tanpa regulasi yang kuat, pengelolaan data berpotensi menjadi tumpang tindih dan kurang efektif.

    Dukcapil kini sedang mengembangkan sistem terpusat dengan teknologi yang lebih mutakhir, termasuk penguatan infrastruktur server dan pembangunan pusat data baru yang akan memperlancar integrasi dan mempercepat layanan publik.

    Peningkatan kualitas layanan ini tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga menyangkut keamanan data yang semakin krusial. Maraknya kebocoran data di era digital menuntut pemerintah bersikap tegas.

    Teguh menekankan bahwa semua lembaga pengguna data wajib mengikuti standar keamanan ISO 27001 sebagai upaya memastikan perlindungan maksimal terhadap data penduduk.

    Selain itu, pemanfaatan data juga diatur melalui mekanisme perjanjian kerja sama, dengan skema tarif yang adil. Lembaga pemerintah dan organisasi sosial memperoleh akses gratis, sementara lembaga swasta berorientasi profit dikenakan tarif resmi yang akan disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dan keberlanjutan pengelolaan data.

    Namun, peran masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan program ini. Dukcapil mengingatkan agar warga lebih bijak melindungi dokumen kependudukan dan tidak sembarangan membagikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau data pribadi kepada pihak yang tidak terpercaya.

    Perlindungan data pribadi menjadi kesadaran bersama karena kerentanan kebocoran informasi dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas.

    Dukcapil memastikan bahwa seluruh layanan kependudukan tetap diberikan secara gratis, inklusif, dan berkeadilan.

    Prinsip pelayanan publik yang cepat, akurat, dan transparan menjadi landasan utama agar kepercayaan masyarakat terus terjaga.

    Kesiapan SDM

    Di sisi lain, keberhasilan Satu Data juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM).

    Teknologi canggih tidak akan optimal tanpa tenaga profesional yang terlatih dan memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola data.

    Dukcapil mendorong peningkatan kapasitas SDM, khususnya tenaga IT dan teknis di lapangan, melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi.

    Dengan SDM yang mumpuni, integrasi data dapat dilakukan secara lebih efisien dan berstandar tinggi, sehingga pelayanan publik berjalan lebih optimal.

    Lebih jauh, program Satu Data diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, dan pengendalian inflasi.

    Data yang terintegrasi memudahkan pemerintah dalam memantau capaian program, menganalisis efektivitas kebijakan, dan memastikan bantuan tepat sasaran.

    Dukcapil juga berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses verifikasi data agar validasi berjalan lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan.

    Inovasi ini diharapkan menjadi terobosan besar dalam membangun sistem data nasional yang modern dan adaptif terhadap tantangan era digital.

    Acara Summit Data Kependudukan Semester I tahun 2025 belum lama ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dalam membangun ekosistem data tunggal nasional.

    Teguh Setyabudi menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

    Satu Data bukan sekadar proyek teknis, melainkan agenda strategis yang akan mempengaruhi keberhasilan seluruh program pembangunan nasional.

    Dengan data yang solid, kebijakan pemerintah dapat dirancang lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    Integrasi nasional

    Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menambahkan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan fondasi utama integrasi nasional.

    Menurut dia, identitas tunggal melalui NIK menjadi kunci konektivitas antar-data dari berbagai kementerian dan lembaga. Dengan NIK, data sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya dapat disatukan sehingga menghasilkan informasi yang lebih kaya dan komprehensif.

    Namun, Ateng menegaskan bahwa integrasi data harus dimulai dengan standarisasi. Tanpa data yang terstandar, proses pemadanan berpotensi menghasilkan ketidaksesuaian dan sulit diandalkan.

    BPS mendapat mandat besar melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi, yang mengamanatkan penggabungan berbagai sumber data, mulai dari survei, registrasi sosial ekonomi, hingga administrasi kementerian.

    Proses integrasi ini menjadi langkah penting menuju penyediaan satu basis data nasional yang dapat digunakan bersama oleh seluruh pemangku kebijakan.

    Ateng juga menyoroti keberhasilan pemadanan data hayati, seperti pencatatan kelahiran dan kematian, yang kini sudah memenuhi standar internasional.

    Pencapaian ini menunjukkan kemajuan signifikan Indonesia dalam mengelola data strategis secara lebih akurat dan sesuai praktik global.

    Meski demikian, Ateng mengingatkan bahwa perjalanan menuju Satu Data bukanlah pekerjaan instan. Diperlukan proses yang sistemik, evaluasi berkelanjutan, dan audit rutin untuk memastikan kualitas data tetap terjaga.

    Keberhasilan program ini juga ditentukan oleh konsistensi dan komitmen semua pihak, bukan hanya teknologi semata. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi prasyarat agar data dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

    Dengan satu basis data yang akurat, pemerintah akan lebih mudah memetakan masalah, merancang solusi, dan mengeksekusi program pembangunan secara efektif.

    Satu Data untuk Semua bukan hanya tentang teknologi, melainkan tentang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan inklusif.

    Dengan data yang terkoneksi, pelayanan publik menjadi lebih cepat, bantuan sosial lebih tepat sasaran, dan kebijakan ekonomi lebih terukur.

    Semua ini pada akhirnya akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, hingga percepatan transformasi digital nasional.

    Program ini menjadi bukti bahwa ketika data dikelola dengan baik, keputusan yang diambil pemerintah akan lebih tepat, manfaatnya lebih merata, dan Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

    Apabila ekosistem data tunggal ini terwujud secara konsisten, Indonesia akan memiliki fondasi kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    Integrasi data kependudukan bukan sekadar mendukung efisiensi birokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi kebijakan berbasis bukti yang mampu memberdayakan masyarakat.

    Dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, keamanan informasi yang terjamin, SDM profesional, dan sinergi lintas sektor, program Satu Data untuk Semua berpotensi menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Saat data menjadi satu, arah pembangunan nasional akan semakin jelas dan terukur, memberi peluang bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan secara adil dan setara.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tidak Hanya Aparat, Prabowo Beri Bantuan untuk Korban Demonstrasi Sipil

    Tidak Hanya Aparat, Prabowo Beri Bantuan untuk Korban Demonstrasi Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan memberikan perhatian khusus bagi para korban dalam aksi demonstrasi yang berujung kericuhan di berbagai daerah. Bantuan akan diberikan tidak hanya kepada masyarakat sipil, tetapi juga aparat yang menjadi korban.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa Kepala Negara menaruh atensi serius terhadap kondisi para korban.

    “Oh iya ada, pasti ada itu [bantuan]. Tidak hanya yang di Jakarta tapi Presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar. Presiden sangat punya perhatian terhadap korban, tidak hanya yang dari sipil, tapi juga dari aparat,” kata Gus Ipul saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam.

    Menurutnya, bentuk bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban maupun keluarga mereka. Mulai dari biaya pendidikan, perbaikan atau renovasi rumah, hingga dukungan sosial lain.

    “Semua itu pasti tergantung asesmen. Pada dasarnya Presiden akan berikan bantuan yang diperlukan bagi para korban, dua-duanya ya masyarakat maupun aparat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut Presiden Ke-8 RI itu memiliki instrumen khusus untuk melakukan pendataan dan asesmen kebutuhan korban. Nantinya, tindak lanjut akan dibagi lintas kementerian sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

    “Jadi mungkin ada yang bagian rumah, mungkin bantuan sosial jika diperlukan, atau bantuan lain. Yang jelas ini adalah perhatian langsung dari Presiden,” tambahnya.

    Terkait sumber anggaran, Gus Ipul menyebut sebagian bantuan bisa berasal dari APBN, sebagian lagi dari kontribusi pihak swasta. 

    “Ya tentu ada yang dari APBN mungkin, nanti tentu ada dari swasta kan banyak sekali yang bantu. Tapi khusus ada perhatian sendiri dari Presiden. Itu bantuannya nanti seperti apa nanti lihat,” ujarnya.

    Dia juga mengungkapkan adanya rencana Presiden untuk mengunjungi keluarga korban di Makassar, meski jadwalnya masih menyesuaikan agenda.

    “Saya mendengar sendiri penjelasan Presiden betapa beliau punya atensi perhatian terhadap korban baik dari masyarakat sipil maupun petugas. Tentu dua-duanya ini harus dipikirkan keluarganya maupun juga mereka yang masih memerlukan perawatan,” kata Gus Ipul.

    Meskipun belum bisa merinci besaran anggaran yang disiapkan, tetapi Gus Ipul memastikan semua korban, termasuk yang berada di Jakarta, akan mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. 

    “Insyaallah akan diberikan semua, saya belum bisa merinci ya. Tapi pasti dapat perhatian sesuai dengan kebutuhannya,” pungkas Gus Ipul.

  • Mensos: Presiden beri perhatian khusus kepada korban demonstrasi ricuh

    Mensos: Presiden beri perhatian khusus kepada korban demonstrasi ricuh

    Ya tidak hanya yang di Jakarta tetapi Presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap para korban demonstrasi yang berujung ricuh, baik dari kalangan sipil maupun aparat, dengan menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing.

    “Iya ada, pasti ada (perhatian) itu. Ya tidak hanya yang di Jakarta tetapi Presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar. Presiden sangat punya perhatian terhadap korban, tidak hanya yang dari sipil, tapi juga dari aparat, ada juga yang jadi korban serius. Presiden punya perhatian khusus,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan bentuk bantuan akan menyesuaikan hasil pendataan dan asesmen yang dilakukan. Pendataan korban, akan ditindaklanjuti lintas kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

    Adapun bantuan dapat berupa biaya sekolah bagi anggota keluarga, perbaikan atau pembangunan rumah, hingga bantuan sosial lain sesuai kondisi korban.

    Dia menambahkan biaya pengobatan bagi korban luka maupun santunan bagi keluarga korban yang meninggal juga akan diberikan.

    “Pasti dapat perhatian sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada biaya pengobatan, kalau yang wafat ada biaya untuk keluarganya berupa perumahan atau hal-hal lain yang dibutuhkan,” ucap Gus Ipul.

    “Pada dasarnya Presiden akan memberikan bantuan yang diperlukan bagi para korban, dua-duanya ya masyarakat maupun aparat,” imbuhnya.

    Mengenai sumber anggaran, Mensos menyebutkan bantuan bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, maupun perhatian langsung dari Presiden Prabowo.

    “Tentu ada yang dari APBN, nanti tentu ada dari swasta kan banyak sekali yang bantu. Tapi khusus ada perhatian sendiri dari Presiden. Itu bantuannya seperti apa nanti kita lihat,” kata Gus Ipul.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, KPK Panggil Heri Gunawan dan Satori

    Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, KPK Panggil Heri Gunawan dan Satori

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Heri Gunawan dan Satori, tersangka kasus dugaan korupsi CSR BI-OJK, untuk mendalami informasi dari perkara ini. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keduanya diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi. Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

    “Hari ini Senin (1/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Pertama, Satori Anggota komisi VIII DPR untuk periode 2024-2029 (Anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023. Kedua, Heri Gunawan Anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

    Budi belum bisa menjelaskan secara detail materi pemeriksaan, tetapi pemeriksaan bertujuan untuk mengulik lebih dalam perkara itu seperti keterlibatan pihak-pihak lainnya dan aliran dana.

    “Materi yang dikonfirmasi karena pemeriksaannya adalah sebagai saksi untuk tersangka lainnya tentu adalah hal-hal yang terkait dengan tersangka lainnya tersebut,” jelas Budi.

    Budi menyampaikan sampai saat ini penyidik masih fokus mendalami informasi dari kedua tersangka agar penyidikan dapat berkembang.

    Sebagai informasi, berdasarkan hasil pemeriksaan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian, Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

  • Cek Daftar Bansos yang Cair September 2025, Mulai PKH hingga PIP

    Cek Daftar Bansos yang Cair September 2025, Mulai PKH hingga PIP

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kini bisa melakukan pengecekan secara mandiri hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Proses pengecekan dapat dilakukan melalui ponsel maupun perangkat elektronik lain yang terhubung internet.

    Sejak triwulan II 2025, pemerintah telah menggunakan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sebagai pengganti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memverifikasi penerima bansos.

    Cara Cek Penerima Bansos September 2025

    Ada dua metode resmi yang bisa digunakan masyarakat untuk mengetahui status penerima bansos:

    Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

    Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store.
    Daftar akun baru dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto.
    Pilih menu “Cek Bansos”.
    Isi data wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan) serta nama sesuai KTP.
    Tekan “Cari Data”, lalu sistem akan menampilkan informasi apakah nama terdaftar sebagai penerima.

    Melalui Situs Resmi Kemensos

    Akses tautan cekbansos.kemensos.go.id
    Masukkan data wilayah, nama penerima, serta kode verifikasi.
    Klik “Cari Data” untuk melihat hasil. Jika terdaftar, akan muncul detail penerimaan bantuan.

    Jenis Bansos yang Cair September 2025

    Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang ditentukan pemerintah. Berikut daftar program bansos yang dijadwalkan cair bulan September 2025:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH ditujukan bagi keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Besaran bantuan yang diterima per tahun antara lain:

    September ini masuk termin ketiga penyaluran PKH 2025. Dana biasanya disalurkan melalui bank penyalur atau kantor pos.

    2. Program Sembako

    Program ini memberikan bantuan senilai Rp220.000 per bulan bagi keluarga miskin yang masuk dalam data DTSEN. Bantuan diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP bertujuan membantu anak sekolah dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa menempuh pendidikan. Dana yang diberikan bervariasi, misalnya:

    September 2025 masuk dalam termin kedua pencairan dana PIP.

    (dag/dag)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Waspada! Ini 3 Modus Penipuan yang Paling Banyak Dilaporkan di Indonesia

    Waspada! Ini 3 Modus Penipuan yang Paling Banyak Dilaporkan di Indonesia

    Jakarta –

    Meluasnya penggunaan internet dan transaksi online di Indonesia turut berdampak terhadap munculnya berbagai jenis penipuan digital. Hal itu tentu patut diwaspadai oleh seluruh para pengguna internet.

    Berdasarkan Data Indonesia Cyber Crime Combat Center (IC4) setidaknya ada tiga modus penipuan yang kerap dilaporkan. Adapun penipuan itu berkedok instansi pemerintahan, penipuan klaim dana bansos, dan penipuan lowongan kerja menjadi modus yang paling banyak dilaporkan selama tahun 2023 hingga 2024.

    Adapun dari tiga modus ini, penipuan lowongan pekerjaan berada di peringkat teratas, dengan rata-rata tiga laporan kasus per minggu atau sekitar 156 laporan kasus di sepanjang 2024. Agar tidak tertipu, yuk kenali modusnya:

    1. Penipuan Berkedok Instansi Pemerintahan Lewat Link Download APK

    Modus ini biasanya mencatut nama instansi tertentu di pemerintahan melalui layanan pesan singkat. Isi dari pesan singkat itu pun beragam mulai dari pengumuman undian berhadiah dan lainnya. Beragam pesan singkat yang berbau ‘manis’ itu merupakan salah satu cara penipu untuk menarik perhatian.

    Jika calon korban sudah tertarik, biasanya penipu akan diarahkan untuk men-download APK tertentu. APK itu lah yang kerap digunakan oleh oknum penipu untuk mencuri data pribadi.

    Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk terhindar dari modus penipuan tersebut, salah satunya dengan menanamkan sikap tidak percaya. Pastikan ketika mendapatkan pesan singkat itu jangan langsung percaya.

    Anda bisa mengecek secara langsung di website instansi yang dicatut untuk mencari kebenaran. Bisa juga menghubungi instansi yang dicatut melalui saluran media sosial. Terakhir, tetap abaikan pesan itu sampai semua konfirmasi dilakukan dan mendapatkan jawaban pasti.

    2. Penipuan Link Berkedok Klaim Dana Bansos

    Bantuan sosial (bansos) kerap dinanti oleh banyak orang yang membutuhkan. Wujud dari bansos pun beragam mulai dari uang tunai hingga paket sembako yang diberikan gratis kepada para penerima manfaat.

    Sayangnya, informasi seputar bansos kerap manfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan modus penipuan. Modus penipuan yang kerap dijalankan yakni terkait dengan link palsu berkedok klaim dana bansos.

    Distribusi link palsu ini biasanya dijalankan melalui pesan berantai dari media sosial, WhatsApp, hingga SMS.

    Adapun pesan tersebut biasanya berisikan bahwa penerima pesan masuk dalam daftar penerima bansos. Dari situ, penipu meminta calon korban untuk melakukan sejumlah verifikasi.

    Supaya terhindar dari modus penipuan tersebut, sebaiknya melakukan pengecekan berkala terkait informasi bansos di website kementerian terkait.

    3. Penipuan Lowongan Pekerjaan Fiktif

    Sulitnya mencari pekerjaan kerap dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan modus penipuan. Biasanya para penipu menyebarkan informasi seputar lowongan kerja dengan persyaratan mudah dan gaji yang besar.

    Dari informasi tersebut, banyak orang tertarik untuk mencoba melamar. Sayangnya, saat proses rekrutmen para pencari kerja disuruh melakukan pembayaran tertentu. Tak jarang mereka yang sudah membayar justru tidak mendapatkan pekerjaan.

    Supaya terhindar dari modus penipuan ini, sebaiknya cari informasi sebanyak-banyak terkait dengan lowongan kerja di perusahaan yang tertuju. Pastikan perusahaan yang dituju benar-benar membuka lowongan pekerjaan tersebut. Serta biasanya, sejumlah lowongan kerja tidak meminta para pencari kerja untuk membayar uang tertentu.

    Berbagai modus di atas tentunya dapat mengincar siapapun para pengguna internet. Oleh karena itu, berbagai pihak perlu bersama-sama saling melindungi agar korban dari penipuan bisa menurun.

    Atas semangat untuk memberikan perlindungan, dompet digital DANA terus berupaya untuk memberikan jaminan keamanan para pengguna lewat DANA Protection. DANA memiliki layanan Jaminan 100% Uang Kembali sehingga pengguna bisa beratraksi #AmanDariBadman.

    Layanan tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pengguna ketika mengalami musibah seperti terkena pencurian hingga mengalami penipuan. Meskipun begitu, ada sejumlah syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan. Adapun syarat dan ketentuannya sebagai berikut.

    1. HP hilang dan akun diambil alih

    2. Transaksi pending

    3. Pengguna menggunakan DANA Premium sudah mengaktifkan DANA VIZ dan tidak pernah

    membagikan PIN/OTP.

    4. Membuat laporan ke DIANA paling lambat setelah kejadian.

    5. Klaim gagal jika kejadian akibat kelalaian pengguna atau tidak ada bukti.

    Buat cara klaimnya, pengguna bisa ikuti langkah-langkah ini:

    1. Tap DANA Protection di Beranda DANA.

    2. Baca detail perlindungan apa saja yang diberikan DANA Protection.

    3. Tap button DIANA.

    4. Informasikan & laporkan kendala yang kamu alami.

    5. Kirimkan detail transaksi & dokumen yang diperlukan untuk mempercepat proses klaim.

    Jadi tunggu apa lagi? Yuk download dan gunakan dompet digital DANA sekarang!

    (anl/ega)