Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    – Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi meraih juara 1 mencetak menteri paling banyak daripada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Sementara di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto baru satu pembantunya yang terjerat dugaan korupsi yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

    Adapun mantan pembatu Jokowi yang terjerat korupsi adalah:

    1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM)

    Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Penetapan tersebut dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (4/9/2025).

    Kasus Nadiem Makarim menambah panjang daftar menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersandung kasus korupsi. Kasus dugaan rasuah yang menyeret nama Nadiem Makarim sendiri ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 1,98 triliun.

    Penetapan eks Mendikbudristek tersebut dilakukan setelah Kejagung memeriksa 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara itu. “Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi, dan juga alat bukti yang ada, pada sore dan hasil dari ekspose telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Kamis (4/9/2025).

    Nadiem disangka melanggar Pasal 2 (Ayat) 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    2. Menteri Perdagangan (Mendag) Trikasih Thomas Lembong alias Tom Lembong (TTL)

    Tom Lembong merupakan tersangka kasus korupsi impor gula tahun 2015–2016. Ditahan di Rutan Salemba, kemudian mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    3.  Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

    Syahrul Yasin Limpo telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kementan. Dikenai pidana tambahan Rp44,2 miliar dan USD 30.000. Kini KPK masih mengembangkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL itu.

    4. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate Johnny G Plate terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Johnny G Plate dinyatakan sebagai tersangka terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Johnny G Plate dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

    5. Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham Idrus Marham terjerat kasus suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. 

    Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. Awalnya, Idrus sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. 

    Dalam kasus ini, KPK juga menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham. Idrus Marham pun mengakui dirinya menjadi tersangka dan langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri. Idrus Marham bebas dari penjara pada Jumat, 11 September 2020. Dia telah menjalani hukuman  2 tahun penjara dalam kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau itu. 

    6. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi Imam Nahrawi, terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. 

    Saat itu Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam dan Miftahul diduga melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

    Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000,00 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000,00. 

    Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000,00 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. 

    7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan suap terkait Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada konstruksi perkara memberikan dugaan kepada Mensos Juliari P Batubara telah menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar. 

    Dana tersebut diduga dari pelaksanaan paket bansos sembako penanganan Covid-19 di Kemensos pada periode pertama. Juliari diduga meminta jatah Rp 10.000 per paket sembako. Atas dasar hal tersebut, Mensos pun akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Selanjutnya pemberian uang tersebut dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB. Diduga uang tersebut digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. 

    8. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara Juliari Batubara diduga terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. 

    Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar. Juliari telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda Rp 500 juta pada 23 Agustus 2021. 

    Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar. 

    Selain itu, hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. 

    Menteri era SBY

    Di era SBY, ada lima menteri yang tersangkut kasus dugaan korupsi yakni: 

    1. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, diterjerat kasus suap pada 2014. Ia diduga menerima suap terkait pengadaan alat kesehatan. Hal itu terungkap 10 tahun usai ia melakukan perbuatan tersebut yakni pada 2004 lalu. 

    Siti terbukti bersalah lantaran melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan). Hakim menilai Siti terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp1,85 miliar dari PT Graha Ismaya. 

    Uang ini diberikan agar Siti menyetujui revisi anggaran pengadaan Alkes I dan suplier Alkes I. Ia kemudian divonis bui empat tahun dan denda senilai Rp200 juta. 

    2. Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. 

    Ia dijerat KPK pada tahun 2012 lalu. Hakim menyatakan Andi bersalah telah memperkaya diri sendiri senilai Rp2 miliar dan 550 ribu dollar Amerika Serikat. 

    Selain itu, ia juga dituduh telah memperkaya korporasi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat lantas menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Andi telah bebas pada 2017 lalu dan kini kembali aktif di Partai Demokrat. 

    3. Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2012-2013. 

    Di dalam sidang, terungkap Suryadharma menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menag dan merugikan keuangan negara senilai Rp27,2 miliar dan 17.967.405 riyal Saudi. 

    Mantan Ketum PPP itu juga dinyatakan bersalah karena telah menggunakan dana operasional menteri untuk biaya pengobatan anak dan membayar ongkos liburan keluarga ke Singapura dan Australia. Hakim kemudian menjatuhkan vonis 10 tahun bui dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan pada tingkat banding. Ia kemudian diwajibkan membayar uang pengganti Rp1.821.698.840 subsider dua tahun penjara. 

    4. Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari 2015. KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menbudpar periode 2008-2011. 

    Hakim kemudian menjatuhkan vonis pada 2016 lalu bagi Jero selama 4 tahun bui dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Jero juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,073 miliar. 

    5. Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Sosial. Bachtiar Chamsyah adalah Menteri Sosial pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 dan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Bachtiar baru ditetapkan sebagai tersangka pada 2010 saat ia sudah tidak lagi menduduki kursi menteri. Bachtiar saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. 

    Bachtiar dijatuhi hukuman satu tahun dan delapan bulan penjara serta denda Rp 50 juta pada 2011. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga Rp33,7 miliar. 

    Menteri era Megawati 

    Ada 4 menteri Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri yang terjerat korupsi. 1. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

    Ia sebagai mantan menteri pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama menjabat dari tahun 2001–2024, Rokhmin melakukan korupsi dana non-bujeter di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara rugi Rp 15 miliar akibat ulah Rokhmin. 

    Dia pun divonis penjara 7 tahun dan denda Rp 200 juta. Namun, dia melakukan sejumlah upaya hukum hingga akhirnya mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan PK tersebut. 

    MA mengurangi masa hukuman Rokhmin menjadi 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Setalah menjalani masa hukumannya, Rokhmin bebas bersyarat pada 25 November 2009. 

    2. Said Agil Husin Al Munawar, mantan Menteri Agama (Menag) periode 2001-2004 terjerat kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji. 

    Ia, terbukti bersalah, ia menerima uang sebesar Rp4,5 miliar. 

    3. Hari Sabarno, mantan menteri dalam negeri terseret kasus korupsi pengadaan mobil damkar. Pada tahun 2004-2005, dia terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 22 wilayah di Indonesia yang didalangi Hengky Samuel Daud dan mengakibatkan negara rugi miliaran rupiah saat menjadi Mendagri 

    4. Achmad Sujudi, mantan Menteri Kesehatan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga di era kepemimpinan Presiden Megawati (periode 1999-2004) terjerat kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.

    “Semua cerita pengadilan korupsi akan berubah? Korupsi di Indonesia hanya bisa diatasi munculnya Presiden benar negarawan, jujur dan berani menghukum mati para koruptor”.

  • Menjaga Kelas Menengah dalam Perlindungan Negara

    Menjaga Kelas Menengah dalam Perlindungan Negara

    Jakarta –

    Kelas menengah Indonesia tengah berada dalam posisi rentan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah mereka menyusut dari 57,33 juta orang atau 21,45% dari total penduduk pada 2019, menurun menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% pada 2024. Penurunan sekitar 9,5 juta orang ini menandakan tekanan ekonomi yang nyata: kenaikan biaya hidup dan fluktuasi daya beli membuat kelompok ini sulit mempertahankan posisi ekonominya. Padahal, mereka menopang hampir 40% dari total konsumsi nasional. Hilangnya daya beli mereka senilai triliunan rupiah setiap tahun memperlambat roda konsumsi dan berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi.

    Secara historis, kelas menengah bawah telah memperoleh manfaat dari berbagai bentuk subsidi, meskipun secara formal tidak dikategorikan sebagai bantuan sosial. Subsidi ini mencakup energi, seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram, serta sektor pendidikan dan kesehatan.

    Namun, mekanisme penyalurannya bersifat tidak langsung dan menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah, sehingga sebagian besar manfaat sering kali “bocor” ke kelompok berpenghasilan lebih tinggi. Akibatnya, kelompok yang paling rentan, termasuk sebagian kelas menengah bawah, sering kali tidak memperoleh perlindungan yang memadai, sehingga efektivitas intervensi kebijakan dalam mencapai target distribusi kesejahteraan menjadi terbatas.

    Karena itu, langkah Presiden Prabowo Subianto patut di cermati secara seksama. Ia tidak sekadar mempertahankan subsidi yang penting bagi kesejahteraan rakyat, tetapi juga mulai mengarahkan belanja negara agar manfaatnya lebih langsung dan terukur.

    Dalam RAPBN 2026, alokasi untuk belanja sosial dan pemberdayaan ekonomi mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, dengan mekanisme yang diperketat agar tidak berhenti di tingkat pemerintah daerah.

    Selama ini, penyaluran melalui pemerintah daerah sering menghadapi birokrasi panjang dan kompleks, sehingga efektivitas anggaran kerap tergerus. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan prioritas program nasional juga mengurangi dampak langsung bagi masyarakat.

    Menyadari hal ini, Presiden Prabowo mengarahkan lebih banyak program melalui Kementerian/Lembaga, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi secara intens dengan K/L terkait agar program tepat sasaran di masing-masing wilayah.
    Unsur ketepatan sasaran menjadi sorotan utama Presiden.

    Dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026 di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Rapat Paripurna DPR-DPD RI, Presiden menegaskan kembali komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secepat mungkin, dengan prinsip yang berulang-ulang ia tekankan: “Tepat Sasaran!”. Sebagai langkah strategis, ia meluncurkan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah institusi data khusus yang dirancang untuk memastikan seluruh bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan dapat sampai kepada kelompok miskin dan rentan secara cepat, efisien, dan dengan akurasi tinggi.

    Dengan mekanisme ini, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya lebih efektif, tetapi juga mampu menjawab masalah klasik distribusi yang selama ini menjadi hambatan utama keberhasilan program sosial.

    Dengan pola baru ini, rakyat di daerah akan lebih cepat merasakan manfaatnya. Apalagi, pemerintah juga memperkuat DTSEN (Data Terpadu Sistem Ekonomi Nasional) untuk memastikan bahwa sasaran penerima di seluruh pelosok, termasuk kelas menengah di daerah, lebih tepat dan akurat.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kelas menengah secara eksplisit masuk dalam skema bantuan sosial. Diskon tarif listrik yang biasanya hanya berlaku untuk pelanggan PLN 450-1.300 VA, sejak awal 2025 diperluas hingga 2.200 VA. Dampaknya besar: sekitar 85% rumah tangga tercakup, termasuk keluarga kelas menengah di perkotaan maupun daerah.

    Langkah ini, menurut Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf, adalah tonggak penting. Pemerintah mengakui bahwa tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan rakyat miskin, tetapi juga kelas menengah. Konteksnya pun sejalan dengan praktik global, di mana banyak negara menempatkan middle class sebagai sasaran perlindungan agar konsumsi tetap hidup dan stabilitas ekonomi terjaga.

    Dampak dari perubahan pola distribusi anggaran ini akan terasa paling nyata di daerah. Selama ini, masyarakat desa maupun kota kecil kerap hanya menerima “sisa” manfaat dari program pemerintah pusat, sehingga tujuan pembangunan tidak tersalurkan secara merata. Dengan mekanisme baru, alokasi anggaran dari pusat diharapkan sampai ke tangan rakyat lebih bersih, lebih cepat, dan tanpa banyak tergerus birokrasi di jalan.

    Bagi kelas menengah bawah di daerah, langkah ini memiliki arti strategis. Kelompok ini sering tidak tergolong miskin sehingga jarang tersentuh bantuan sosial, tetapi pada saat yang sama daya belinya juga mudah terguncang akibat kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, atau cicilan rumah. Dengan subsidi dan bantuan langsung yang lebih tepat sasaran, konsumsi di pasar lokal tetap hidup, UMKM dapat bertahan, dan stabilitas ekonomi daerah terjaga. Ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal bukan sekadar angka di RAPBN, tetapi instrumen nyata untuk menjaga keseimbangan sosial-ekonomi.

    Meski demikian, beberapa catatan penting patut diperhatikan. Pertama, subsidi tetap krusial, namun harus diarahkan secara tepat agar tidak “bocor” ke kelompok yang tidak membutuhkan. Reformasi pola subsidi bukan sekadar pilihan, melainkan langkah mutlak untuk meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah.

    Kedua, bantuan sosial hanyalah bantalan jangka pendek; untuk keberlanjutan, kelas menengah bawah memerlukan pekerjaan yang stabil, akses rumah yang terjangkau, serta biaya pendidikan dan layanan kesehatan yang terkendali. Ketiga, distribusi anggaran harus transparan dan akuntabel; pemindahan jalur ke Kementerian/Lembaga tidak boleh menciptakan birokrasi baru yang sama tidak efisiennya, karena tujuan utama tetap memastikan setiap rupiah belanja sosial sampai kepada mereka yang membutuhkan.

    Kebijakan ini menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan angka, tetapi soal kemampuan masyarakat untuk merasa aman dan sejahtera.

    Kelas menengah bawah bukan hanya pembayar pajak, tetapi juga motor konsumsi yang menopang pasar lokal dan menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga daya beli mereka berarti menjaga fondasi sosial dan ekonomi bangsa, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara untuk menghadirkan pemerintahan yang adil dan berkelanjutan.

    Inilah esensi pembangunan ekonomi sejati: menempatkan manusia sebagai pusat, bukan sekadar angka statistik. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan semata, tetapi dari sejauh mana rakyat, khususnya kelas menengah bawah, merasakan aman, sejahtera, dan memiliki masa depan yang jelas.

    Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti)

    (yld/yld)

  • Catatan JP Morgan, Fitch dan S&P Soal Belanja Pemerintah di Tengah Gejolak Politik

    Catatan JP Morgan, Fitch dan S&P Soal Belanja Pemerintah di Tengah Gejolak Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah lembaga pemeringkat kredit maupun lembaga keuangan asing ramai-ramai memberikan pandangan terkait pengelolaan fiskal pemerintah di tengah gejolak politik yang dipicu aksi demonstrasi sejak pekan lalu. Belanja negara diperkirakan meningkat seiring dengan penggelontoran stimulus akibat dampak demonstrasi.

    Demonstrasi yang awalnya menuntut pembatalan tunjangan rumah anggota DPR hingga akuntabilitas aparat dalam penanganan aksi represif dalam beberapa hari terakhir mulai mereda. Pemerintah dan DPR pun mengundang berbagai perwakilan masyarakat dari beragam latar belakang, mulai dari ahli agam hingga mahasiswa untuk berdiskusi.

    Meski demikian, pemerintah masih mengantisipasi dampak lanjutan dari demonstrasi tersebut. Untuk itu, pemerintah memastikan adanya penebalan bantuan kepada masyarakat di tengah gelombang aksi besar-besaran. Pemerintah juga menegaskan stimulus ekonomi untuk semester II/2025 tetap dijalankan.

    “Beberapa program itu akan dilakukan penebalan yang diberikan kepada masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati oleh, baik itu kelas menengah, itu akan kita terus tebalkan,” terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Bantuan atau stimulus tersebut meliputi subsidi bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta serta dukungan gaji untuk sektor padat karya.

    Pemerintah juga akan menanggung beban Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor tertentu. “Itu sudah dinikmati 1,7 juta masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, stimulus berupa insentif kredit usaha rakyat (KUR) perumahan serta renovasi rumah juga didorong.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, program bantuan sosial melalui APBN di bawah kementeriannya akan bersifat adaptif, selayaknya penanganan saat bencana alam. Dengan banyaknya korban demo, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyiapkan santunan ahli waris sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal, serta Rp5 juta untuk korban luka-luka.

    Sejauh ini, lanjut Gus Ipul, data pemerintah mencatat terdapat tujuh korban meninggal dunia serta sembilan korban luka berat.

    Tidak hanya demonstran, ada sekitar enam petugas yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit.

    “Sesuai dengan assessment-nya nanti akan diberi bantuan tambahan, termasuk juga pemulihan-pemulihan berikutnya. Misalnya untuk rehabilitasi sosialnya. Kemudian juga mungkin pemberdayaannya. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” katanya.

    Setidaknya sudah ada tiga lembaga asing yang membagikan pandangannya mengenai peningkatan belanja pemerintah hingga potensi pelebaran defisit.

    Sebagai informasi, pemerintah telah memproyeksikan outlook defisit meningkat ke 2,78% terhadap PDB pada tahun ini. Berikut pandangan masing-masing lembaga:

    JP Morgan

    Perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat ini memperkirakan prospek belanja pemerintah lebih cerah pada semester II/2025, terutama setelah selesainya restrukturisasi anggaran pada semester I/2025 akibat efisiensi sekitar US$20 miliar.

    Dengan demikian, JP Morgan menilai pemerintah siap meluncurkan program stimulus senilai US$1,5 miliar atau sekitar Rp24 triliun pada paruh kedua tahun ini. Stimulus tersebut telah diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juni 2025 lalu dan diperkirakan disambut positif oleh investor.

    “Paket stimulus senilai US$1,5 miliar [Rp24 triliun] yang diumumkan oleh Menteri Keuangan pada 2 Juni 2025 untuk mendongkrak ekonomi seharusnya disambut baik oleh investor, menurut pandangan J.P. Morgan,” terang Gioshia Ralie, CEO & Senior Country Officer, J.P. Morgan Indonesia, dikutip dari lembar fakta, Jumat (5/9/2025).

    Mengenai subsidi, JP Morgan menilai alokasi belanja akan difokuskan pada masyarakat umum dalam bentuk bansos dan subsidi upah.

    JP Morgan juga mencatat bahwa pengeluaran fiskal tahunan untuk tahun berjalan naik pada Juni 2025, pertama kalinya sejak awal tahun. Pada semester I/2025, belanja pemerintah baru terealisasi 40% dari outlook anggaran sepanjang tahun, lebih rendah dari rata-rata historis 42% pada enam bulan pertama.

    “Yang mengindikasikan percepatan pengeluaran pada paruh kedua dan berpotensi menopang pertumbuhan. Diharapkan akan ada lebih banyak paket stimulus dalam tiga hingga enam bulan ke depan,” terang JP Morgan.

    Fitch

    Fitch Ratings Inc. menilai apabila kerusuhan terus terjadi, ada risiko pelemahan peringkat kredit Indonesia yang per Maret 2025 berada pada level BBB dengan prospek stabil. Risiko tersebut sejalan dengan potensi pelemahan pertumbuhan ekonomi dan beban tambahan bagi sektor keuangan.

    Menurut Fitch, aksi unjuk rasa yang disertai kekerasan dapat berdampak negatif terhadap profil kredit Indonesia jika kondisi itu sampai mengganggu prospek pertumbuhan jangka menengah.

    Lembaga itu juga menyoroti kemungkinan pelebaran defisit APBN akibat meningkatnya belanja dan penerimaan negara yang terbatas.

    “Protes yang disertai kekerasan dapat berdampak negatif terhadap profil kredit negara jika hal tersebut melemahkan prospek pertumbuhan jangka menengah, atau jika pemerintah berupaya mengurangi ketegangan sosial dengan meningkatkan belanja secara signifikan,” tulis Fitch dalam catatannya pada Rabu (3/9/2025), dilansir Bloomberg.

    Fitch memperingatkan bahwa ketegangan sosial dapat menjadi tantangan politik bagi Presiden Prabowo Subianto, meskipun koalisi pemerintah menguasai mayoritas parlemen.

    Kerusuhan berkelanjutan juga berisiko menurunkan investasi asing langsung, membuat Indonesia semakin bergantung pada aliran portofolio yang lebih fluktuatif untuk membiayai defisit neraca berjalan. Fitch memproyeksikan defisit tersebut mencapai 1,3% PDB pada 2025 dan 1,7% pada tahun berikutnya.

    S&P

    S&P Global Ratings lebih dahulu memperingatkan dampak demonstrasi terhadap peningkatan belanja yang berpotensi melebar hingga mendekati batas defisit 3% dari PDB sesuai UU.

    Dalam keterangan tertulis, S&P menilai gelombang protes masyarakat di beberapa daerah tidak akan meningkat hingga mengganggu stabilitas politik, terlebih pemerintah sudah merespons sejumlah tuntutan publik dengan dukungan partai politik.

    “Bagaimanapun, bisa jadi ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang bisa menambah beban fiskal. S&P Global Ratings percaya bahwa penyesuaian kebijakan dapat meliputi tindakan untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan belanja bantuan sosial,” dikutip dari keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

    S&P menegaskan, meski potensi pelebaran defisit ada, hal itu tidak akan memengaruhi rating Indonesia. Salah satu hasil potensial dari penanganan pemerintah adalah meningkatkan belanja bantuan sosial untuk mendukung kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah. Konsekuensinya, porsi belanja meningkat sehingga defisit APBN berpeluang mendekati batas amanat UU yakni 3% dari PDB. 

    “Kebijakan tersebut tidak akan langsung mengancam rating kami terhadap Indonesia (BBB/Stable/A-2). Itu karena kami terus memperkirakan pemerintah akan tetap menjaga defisit di bawah 3% terhadap PDB,” terang S&P.

    Namun, lembaga itu mengingatkan bahwa semakin besar tekanan sosial-ekonomi, semakin sulit bagi pemerintah untuk menyeimbangkan berbagai belanja prioritas sambil tetap menjaga disiplin fiskal yang ketat.

  • Menteri HAM Pigai Terjunkan Tim Beri Bantuan Hukum untuk Korban Demo Seluruh Indonesia

    Menteri HAM Pigai Terjunkan Tim Beri Bantuan Hukum untuk Korban Demo Seluruh Indonesia

    JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menerjunkan tim untuk fokus memulihkan korban demo di seluruh Indonesia. 

    Tim Kementerian HAM ini akanberkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan bantuan sosial (bansos), advokasi sosial, hingga bantuan hukum.

    “Kita juga turun hari ini ke lapangan seluruh Indonesia, hari ini Wakil Menteri HAM sudah bertemu korban di Sulawesi Selatan, ada yang ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan kami sendiri juga sama di Jakarta dan di Jawa Barat, tujuannya adalah pemulihan karena bagaimanapun pemerintah dengan rakyat adalah satu keluarga besar,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis, disitat Antara. 

    Ia menjelaskan, Kemensos bersama Kementerian HAM kini fokus mengidentifikasi data-data korban meninggal, luka berat, maupun luka ringan untuk diberikan pendampingan-pendampingan maupun bantuan sosial.

    “Saya apresiasi dan bangga dengan Menteri Sosial karena amanat Presiden untuk memulihkan korban pascaperistiwa yang dimaksud korban adalah semua anak bangsa, penyelenggara negara dan rakyat, posisinya sama di hadapan Republik Indonesia. Ini adalah bagian dari bentuk state obligation to fulfill on human rights needs, jadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hak asasi bagi Warga Negara Indonesia,” ujar dia.

    Pigai menegaskan, terkait penanganan proses hukum berbasis HAM, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pimpinan Kapolri dan jajarannya, serta tokoh-tokoh HAM di Republik Indonesia.

    “Hal ini untuk menjaga check and balance supaya pelayanan pemerintah selalu selaras dan seirama dengan koridor serta prinsip-prinsip HAM. Pemerintah datang melihat sebagai simbol kepedulian, wujud kepedulian pemerintah, tetapi tentu semua diidentifikasi (korban),” paparnya.

    “Kemudian, kami juga akan datang melihat mereka yang ditahan di petugas kepolisian, mereka yang ditahan sementara, kita akan menyampaikan dan melihat hak-hak mereka harus dipastikan supaya terjamin,” tandasnya.

  • Mensos: Pemerintah Beri Santunan untuk Korban Demo, Rp15 Juta untuk Meninggal Dunia

    Mensos: Pemerintah Beri Santunan untuk Korban Demo, Rp15 Juta untuk Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi korban konflik sosial yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

    Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian negara, sekaligus bagian dari program bansos adaptif Kementerian Sosial. Atau sama dengan korban bencana alam maupun non-alam. 

    “Kalau wafat itu untuk santunan ahli waris sebesar Rp15 juta, untuk luka-luka berat Rp5 juta. Kemudian bisa dibantu lanjutan sesuai assessment, termasuk rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan,” ujar Saifullah di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Berdasarkan data terbaru yang diterima Kemensos, Gus Ipul mengatakan bahwa korban akibat demonstrasi berjumlah 7 orang meninggal dunia dan 9 orang luka berat. 

    Selain itu, dia melanjutkan bahwa tercatat 6 petugas masih menjalani perawatan di rumah sakit.

    “Tentu kita tidak bisa membedakan mana masyarakat, mana petugas. Dua-duanya adalah korban,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan sudah mulai dilakukan sejak kemarin. Santunan untuk korban meninggal diserahkan langsung kepada ahli waris, sedangkan korban luka berat akan menerima bantuan secara pribadi.

    “Mulai kemarin sudah, tapi nanti ini akan kita teruskan ke Makassar, Yogyakarta, dan beberapa titik lainnya. Insyaallah akan kita salurkan,” jelasnya.

    Bantuan ini sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial. Saifullah menegaskan, santunan tersebut bukan sekadar soal nilai uang, melainkan bentuk kepedulian negara.

    “Saya mohon jangan dilihat nilainya. Tapi ini bagian dari perhatian, kepedulian, dan kebersamaan pemerintah dengan warga yang kena musibah,” ujarnya.

    Dia juga membuka peluang adanya tambahan bantuan, khususnya untuk korban luka berat yang membutuhkan perawatan lanjutan.

    “Kalau diperlukan penambahan, insyaallah akan kita tambah,” pungkasnya.

  • Kemensos Minta Tambah Anggaran Rp 12 Triliun untuk Bansos Adaptif hingga Makan Lansia Telantar Nasional 4 September 2025

    Kemensos Minta Tambah Anggaran Rp 12 Triliun untuk Bansos Adaptif hingga Makan Lansia Telantar Nasional 4 September 2025

    Kemensos Minta Tambah Anggaran Rp 12 Triliun untuk Bansos Adaptif hingga Makan Lansia Telantar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Sosial (Kemensos) meminta tambahan anggaran Rp 12 triliun untuk tahun 2026 dari pagu indikatif sekitar Rp 84,44 triliun.
    Jika penambahan anggaran disetujui, total pagu indikatif Kemensos untuk tahun depan mencapai hampir Rp 100 triliun.
    “Kita mengusulkan tambahan Rp 12 triliun. (Total) Ya sekitar Rp 92 triliun lebih lah, kalau kita harapkan,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    Gus Ipul menyampaikan, tambahan anggaran diperlukan untuk sejumlah program yang dananya belum terakomodasi dalam pagu indikatif.
    Program tersebut, yakni bansos adaptif dan program permakanan untuk lansia telantar berusia di atas 75 tahun.
    Seturut data yang dimiliki Kemensos, jumlah lansia telantar mencapai 100.000 orang.
    “Yang tiap hari kita beli makan itu makan pagi dan makan siang. Itu kan sudah berlangsung di tahun 2025. Ini juga belum dianggarkan,” tutur Gus Ipul.
    Bantuan lain yang belum dianggarkan adalah bantuan untuk anak yatim piatu.
    “Ini juga belum terakomodasi. Dan bantuan-bantuan lain yang Insha Allah menjadi bagian dari tugas pokok dari Kementerian Sosial. Seperti atensi, bantuan untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Itu yang kita ajukan untuk mendapatkan dukungan dari Komisi VIII,” jelas Gus Ipul.
    Gus Ipul mengungkapkan, tambahan anggaran itu belum disetujui.
    Pihaknya bakal melakukan rapat terlebih dahulu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    “Kita masih harus sama-sama berjuang, kan. Jadi kita kan nanti akan sama-sama berjuang. Tentu ke Banggar, ke Kementerian Keuangan juga. Jadi masih ada proses yang harus kita lalui bersama-sama,” tandas Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua DPRD Jatim Pastikan P-APBD 2025 Fokus pada Program Pro Rakyat

    Wakil Ketua DPRD Jatim Pastikan P-APBD 2025 Fokus pada Program Pro Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menegaskan bahwa Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memperkuat program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fokus utama kebijakan anggaran kali ini adalah membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak kondisi ekonomi dan sosial saat ini.

    “Kami ingin memastikan P-APBD 2025 benar-benar fokus pada program yang pro rakyat, seperti beasiswa, bantuan sosial, dan pasar murah sembako,” ujar Deni kepada beritajatim.com, Kamis (4/9/2025).

    Deni menjelaskan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati sejumlah prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program seperti beasiswa akan diperluas cakupannya agar semakin banyak pelajar dari keluarga kurang mampu yang terbantu.

    “Besaran beasiswa ditingkatkan menjadi Rp1 juta per penerima, dengan target jumlah penerima yang bisa mencapai 50 ribu orang sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelas mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Selain itu, DPRD juga mendorong realisasi program pasar murah dan bantuan sembako. Dia optimis program ini dapat meringankan beban masyarakat menjelang akhir tahun 2025 ketika kebutuhan pokok biasanya mengalami lonjakan harga.

    “Pasar murah sembako dan bantuan sosial akan kita dorong, terutama pada triwulan terakhir tahun ini. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

    Deni menambahkan, DPRD juga mendukung alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kepala desa dan pengurus koperasi. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

    “Kami ingin desa-desa memiliki sumber daya manusia yang tangguh, sehingga mampu mengelola potensi lokal secara optimal,” tegasnya.

    Deni menegaskan DPRD Jatim akan terus mengawasi jalannya program ini agar tepat sasaran dan efektif membantu masyarakat. “Harapan kami, perubahan APBD ini bisa menjadi instrumen penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas di Jawa Timur,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Risiko di Balik Suntikan Dana Jumbo ke Himbara untuk Kopdes Merah Putih

    Risiko di Balik Suntikan Dana Jumbo ke Himbara untuk Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal menyuntikan dana senilai Rp83 triliun kepada bank Himbara untuk pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kebijakan itu menuai sorotan dan akan membebani keuangan negara.

    Adapun penempatan dana tersebut dilakukan dalam dua tahap, tahun 2025 senilai Rp16 triliun, sisanya atau sekitar Rp67 triliun bakal ditempatkan pada tahun 2026. Khusus tahun ini, sumber dana Rp16 triliun itu berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025.

    Penggunaan SAL itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Penempatan dana sebesar Rp83 triliun itu adalah akumulasi dari tahun 2025 dan 2026, yang diperkirakan tahun 2025: Rp16 triliun dan 2026: Rp67 triliun,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

    Adapun skema pembiayaan ke KopDes Merah Putih oleh himbara dengan bunga rendah sebesar 6%. “Skema pembiayaan ke KDMP oleh Himbara bunganya 6%, tenor 6 tahun dan waktu tenggang 6 sampai dengan 8 bulan,” lanjut Deni.

    Dia juga menjelaskan bahwa penempatan dana APBN ke himbara untuk membiayai pembentukan KopDes Merah Putih diarahkan untuk menyederhanakan rantai distribusi yang rumit, serta memberdayakan masyakat desa sehingga memutus rantai kemiskinan.

    “Untuk mendukung model bisnis KDMP yang efisien dan efektif, Pemerintah menempatkan Dana di Himbara agar dapat menyalurkan pembiayaan ke KDMP dengan bunga yang rendah,” ucapnya.

    Likuiditas Bank Himbara 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Rp83 triliun yang akan ditempatkan ke himbara untuk KopDes sejalan dengan penurunan anggaran Dana Desa tahun depan menjadi Rp60 triliun.

    Meski anggaran Dana Desa turun, Sri Mulyani menyebut anggaran bagi masyarakat desa untuk KopDes bakal digelontorkan melalui himbara.

    Dana Desa sendiri akan digunakan sebagai jaminan apabil KopDes mengalami gagal bayar utang. Pada rapat dengan DPD, Selasa (2/9/2025), mengatakan bakal berkoordinasi dengan Menteri Desa untuk penggunaan Dana Desa itu.

    “Untuk tadi dana desa kami juga bekerja sama dengan Menteri Desa. Untuk menjelaskan kalau dana desanya sekian X rupiah, jangan sampai nanti kalau sampai koperasinya enggak bisa nyici,” paparnya.

    Risiko Besar 

    Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai alokasi SAL untuk pembiayaan KopDes melalui himbara tampak ambisius sebagai upaya mendorong kemandirian desa. Namun, dia menilai timing dan risikonya justru menimbulkan kekhawatiran serius. 

    “Di tengah kondisi  perekonomian yang tidak baik-baik saja, serta defisit APBN yang sudah membengkak, penggunaan SAL untuk program berisiko tinggi berarti mengorbankan ruang fiskal yang semestinya bisa diarahkan ke subsidi energi, bantuan sosial, atau program lain yang lebih mendesak,” terang Yusuf kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025). 

    Yusuf bahkan menilai potensi gagal bayar aau default KopDes bisa memperburuk defisit APBN, apabila tata kelolanya lemah. Akibatnya, pemerintah bisa menambah utang dan memperlemah stabilitas sistem keuangan. 

    Dia menyoroti juga kondisi sosial politik Indonesia yang saat ini panas akibat gelombang demo besar-besaran. “Kebijakan ini rawan dipersepsikan sebagai proyek mercusuar yang menghambur-hamburkan dana negara, alih-alih solusi nyata untuk menjaga daya beli rakyat,” ujarnya

  • Cahyo Harjo Siap Kawal Program Sosial Pemprov Jatim Tepat Sasaran

    Cahyo Harjo Siap Kawal Program Sosial Pemprov Jatim Tepat Sasaran

    Surabaya (beritajatim.com) – Program sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyentuh masyarakat. Setelah kemarin di Kelurahan Jemur Wonosari, kini di wilayah Bulak Banteng Kidul Surabaya.

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim Cahyo Harjo Prakoso, menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial melalui agenda ‘Sapa Bansos dan Pasar Murah’ pada Rabu (3/9/2025).

    Kegiatan ini langsung menyedot perhatian ribuan warga. Sejak pagi, masyarakat yang didominasi penerima program keluarga harapan (PKH), keluarga penerima manfaat (KPM), hingga lansia dan disabilitas, telah memadati lokasi. Bantuan juga disalurkan kepada tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Surabaya sebagai garda terdepan penanganan bencana.

    “Bantuan ini adalah bentuk komitmen luar biasa dari Pemprov, khususnya Ibu Gubernur, kepada masyarakat Jatim, terutama Kota Surabaya,” ujar Cahyo kepada wartawan.

    Ia menambahkan, meskipun Surabaya dikenal dengan fiskal yang kuat, perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan tetap menjadi prioritas.

    Politisi dari Gerindra ini menegaskan, bahwa DPRD Jawa Timur siap mengawal seluruh program bantuan agar tepat sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya pasar murah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

    “Keberadaan pasar murah ini menjadi solusi penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Cahyo juga mengungkapkan, gubernur telah berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah pusat untuk mengatasi kelangkaan beras yang sempat terjadi.

    “Hari ini kita melihat langsung bagaimana langkah cepat itu membuahkan hasil. Ketersediaan beras sudah kembali terkendali, sehingga warga tidak perlu panik,” kata Cahyo.

    Di samping isu ekonomi, Cahyo juga memuji peran masyarakat Surabaya dalam menjaga kondusivitas kota. Ia menegaskan bahwa warga Kota Pahlawan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.

    Dia pun berpesan mengenai optimismenya tentang semangat orang Surabaya yang suka dengan perdamaian dan persatuan serta mencintai lingkungan kotanya.

    Kegiatan yang diakhiri dengan pembagian paket sembako murah ini disambut antusias oleh warga, menjadi bukti bahwa program sosial Pemprov Jatim sangat dibutuhkan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang belum stabil. (tok/ian)

  • Bukan Rp16 Triliun, Sri Mulyani Suntik Himbara Rp83 Triliun untuk Kopdes

    Bukan Rp16 Triliun, Sri Mulyani Suntik Himbara Rp83 Triliun untuk Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap alasan menempatkan dana saldo lebih anggaran (SAL) APBN 2025 ke bank Himbara untuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

    Sri Mulyani menuturkan bahwa penempatan dana itu dilakukan supaya tidak ada lagi alasan keterbatasan likuiditas dari Himbara. “Itu adalah dananya pemerintah yang tadinya ada di Bank Indonesia. Kami ambil, kami taruh di Himbara. Sehingga Himbara tidak ada alasan likuiditas yang tidak ada, mereka bisa menyalurkan ke koperasi,” jelasnya pada rapat bersama DPD, Selasa (2/9/2025). 

    Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa dana Rp83 triliun akan ditempatkan ke Himbara untuk disalurkan ke Kopdes dengan suku bunga kecil sekitar 2%. Sri Mulyani, menuturkan bahwa suntikan modal ke Kopdes akan memunculkan entrepreneur. Dia juga berharap para kepala desa yang dalam hal ini adalah sebagai pengampu juga memiliki perhatian dan juga komitmen serta kepemilikan terhadap program tersebut.

    Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berkoordinasi dengan Menteri Desa terkait dengan penggunaan Dana Desa sebagai jaminan. Pada tahun depan, Dana Desa dianggarkan Rp60 triliun. “Untuk tadi dana desa kami juga bekerja sama dengan Menteri Desa. Untuk menjelaskan kalau dana desanya sekian X rupiah, jangan sampai nanti kalau sampai koperasinya enggak bisa nyicil,” paparnya. 

    Sementara itu, Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan melaksanakan rapat koordinasi usai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi menyuntikkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 kepada himbara untuk pembiayaan program tersebut. 

    Ketua Satgas Kopdes Merah Putih yang dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan disebut akan memimpin rapat tersebut. “Besok akan ada rapat satgas. Betul Pak Menko yang pimpin,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025). 

    Tatang juga mengamini bahwa rapat tersebur akan membahas soal penggunaan dana SAL APBN 2025 untuk Himbara itu. Namun, Tatang enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penggunaan dana SAL itu. “Lebih baik ke Kemenkeu, ya,” katanya. 

    Adapun, Bisnis telah meminta respons kepada Kementerian Keuangan mengenai penggunaan dana SAL yang tertuang pada PMK Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Upaya konfmasi disampaikan kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kabiro KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro. Hanya Deni yang memberikan respons. “Kita cek ke unit terkait dulu,” terang Deni kepada Bisnis. 

    Risiko Tinggi

    Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai alokasi SAL untuk pembiayaan KopDes melalui himbara tampak ambisius sebagai upaya mendorong kemandirian desa. Namun, dia menilai timing dan risikonya justru menimbulkan kekhawatiran serius. 

    “Di tengah kondisi  perekonomian yang tidak baik-baik saja, serta defisit APBN yang sudah membengkak, penggunaan SAL untuk program berisiko tinggi berarti mengorbankan ruang fiskal yang semestinya bisa diarahkan ke subsidi energi, bantuan sosial, atau program lain yang lebih mendesak,” terang Yusuf kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025). 

    Yusuf bahkan menilai potensi gagal bayar aau default KopDes bisa memperburuk defisit APBN, apabila tata kelolanya lemah. Akibatnya, pemerintah bisa menambah utang dan memperlemah stabilitas sistem keuangan. 

    Dia menyoroti juga kondisi sosial politik Indonesia yang saat ini panas akibat gelombang demo besar-besaran. “Kebijakan ini rawan dipersepsikan sebagai proyek mercusuar yang menghambur-hamburkan dana negara, alih-alih solusi nyata untuk menjaga daya beli rakyat,” ujarnya.