Topik: Bantuan Sosial

Quito –

Ekuador dalam kondisi darurat. Situasi itu terjadi usai demonstrasi besar-besaran terjadi di puluhan provinsi akibat penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Status darurat itu ditetapkan oleh Presiden Ekuador Daniel Noboa terhadap tujuh provinsi. Demonstrasi disertai kekerasan sendiri terjadi di puluhan provinsi di Ekuador.

Noboa mengumumkan penghapusan subsidi bahan bakar itu pekan lalu. Langkah itu merupakan bagian dari upaya menghemat anggaran USD 1,1 miliar (Rp 18 triliun) yang menurutnya akan dialihkan untuk program bantuan sosial dan dukungan pertanian.

Kebijakan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), membuat harga diesel melonjak drastis dari dari USD 1,80 (Rp 29 ribu) menjadi USD 2,80 (Rp 46 ribu) per galon atau sekitar 48 sen (Rp 7.887) menjadi 74 sen (Rp 12.160) per liter. Sepertiga penduduk Ekuador tergolong miskin.

Dalam aksi protes pada Selasa (17/9) waktu setempat, para demonstran memblokir jalan raya Pan-American North di luar ibu kota Quito dengan bebatuan yang diletakkan di tengah jalan. Aksi ini menyusul blokade beberapa ruas jalan raya oleh para pengemudi truk sehari sebelumnya.

Para mahasiswa setempat juga menyerukan unjuk rasa di ibu kota Quito pada Selasa (17/9) malam. Serikat pekerja Front Pekerja Bersatu (FUT) telah merencanakan aksi longmarch pada pekan depan.

Noboa, yang terpilih kembali pada April lalu karena para pemilih mendukung pendekatannya yang keras terhadap kartel yang merajalela, mengumumkan bahwa keadaan darurat akan diberlakukan selama 60 hari di sebanyak tujuh dari 24 provinsi di Ekuador. Dia menyebut ‘kerusuhan internal yang parah’ sebagai alasan pemberlakuan keadaan darurat tersebut.

Pemerintahan Noboa mengatakan aksi pemblokiran jalan itu telah menyebabkan komplikasi dalam rantai pasokan pangan. Dia juga menyebut aksi itu berdampak pada pergerakan bebas orang-orang, melumpuhkan berbagai sektor ekonomi.

Dekrit yang mengatur pemberlakuan keadaan darurat menangguhkan hak berkumpul. Noboa juga mengizinkan pengerahan militer ‘untuk mencegah dan membubarkan pertemuan di ruang publik di mana ancaman terhadap keselamatan publik teridentifikasi’.

Upaya dua presiden sebelumnya untuk menghapus subsidi BBM juga disambut unjuk rasa yang diwarnai kekerasan. Unjuk rasa di Ekuador itu dipelopori oleh kelompok Masyarakat Adat Conaie yang berpengaruh dan berperan dalam penggulingan tiga pemimpin Ekuador antara tahun 1997 hingga tahun tahun 2005.

Conaie telah bersuara menentang penghapusan subsidi BBM yang diumumkan Noboa. Mereka menganggap penghapusan subsidi BBM itu ‘paling merugikan masyarakat miskin’. Namun, kelompok tersebut belum secara resmi bergabung dalam gerakan protes terbaru.

Tahun lalu, Ekuador telah menghadapi pemadaman listrik bergilir. Situasi itu memaksa ekonomi Ekuador mengalami resesi.

Tonton juga Video: Ekuador Membara! Status Darurat Berlaku Gegara Demo BBM

Halaman 2 dari 3

(haf/haf)

Quito –

Presiden Ekuador Daniel Noboa menetapkan status darurat terhadap tujuh provinsi dari puluhan provinsi di wilayahnya yang dilanda kekerasan, menyusul unjuk rasa memprotes penghapusan subsidi bahan bakar.

Noboa mengumumkan penghapusan subsidi bahan bakar (BBM) itu pekan lalu, dalam upaya menghemat anggaran US$ 1,1 miliar (Rp 18 triliun) yang menurutnya akan dialihkan untuk program bantuan sosial dan dukungan pertanian.

Kebijakan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), membuat harga diesel melonjak drastis dari US$ 1,80 (Rp 29 ribu) menjadi US$ 2,80 (Rp 46 ribu) per galon — sekitar 48 sen (Rp 7.887) menjadi 74 sen (Rp 12.160) per liter — di negara yang hampir sepertiga penduduknya tergolong miskin.

Dalam aksi protes pada Selasa (17/9) waktu setempat, para demonstran memblokir jalan raya Pan-American North di luar ibu kota Quito dengan bebatuan yang diletakkan di tengah jalanan. Aksi ini menyusul blokade beberapa ruas jalan raya oleh para pengemudi truk sehari sebelumnya.

Para mahasiswa setempat telah menyerukan unjuk rasa di ibu kota Quito pada Selasa (17/9) malam, sedangkan serikat pekerja Front Pekerja Bersatu (FUT) telah merencanakan aksi longmarch untuk pekan depan.

Noboa, yang terpilih kembali pada April lalu karena para pemilih mendukung pendekatannya yang keras terhadap kekerasan kartel yang merajalela, mengumumkan pada Selasa (17/9) bahwa keadaan darurat akan diberlakukan selama 60 hari di sebanyak tujuh provinsi dari 24 provinsi di Ekuador.

Dia menyebut soal “kerusuhan internal yang parah” sebagai alasan pemberlakuan keadaan darurat tersebut.

Pemerintahan Noboa mengatakan bahwa aksi pemblokiran jalan itu “telah menyebabkan komplikasi dalam rantai pasokan pangan” dan berdampak pada “pergerakan bebas orang-orang, melumpuhkan berbagai sektor ekonomi”.

Dekrit yang mengatur pemberlakuan keadaan darurat itu menangguhkan hak berkumpul dan mengizinkan pengerahan militer “untuk mencegah dan membubarkan pertemuan di ruang publik di mana ancaman terhadap keselamatan publik teridentifikasi”.

Upaya dua presiden sebelumnya untuk menghapus subsidi BBM juga disambut unjuk rasa yang diwarnai kekerasan. Unjuk rasa di Ekuador itu dipelopori oleh kelompok Masyarakat Adat Conaie yang berpengaruh, yang berperan dalam penggulingan tiga pemimpin Ekuador antara tahun 1997 hingga tahun tahun 2005.

Conaie telah bersuara menentang penghapusan subsidi BBM yang diumumkan Noboa, yang menurut mereka “paling merugikan masyarakat miskin”. Namun kelompok tersebut belum secara resmi bergabung dalam gerakan protes terbaru.

Tahun lalu, Ekuador yang merupakan produsen minyak utama, menghadapi pemadaman listrik bergilir yang memaksa ekonominya mengalami resesi.

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)