Topik: Bantuan Sosial

  • DKI kemarin, banjir Jakarta hingga Jekate running series

    DKI kemarin, banjir Jakarta hingga Jekate running series

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan di DKI Jakarta tersaji di kanal Metro pada Minggu (7/12) yang tampaknya masih menarik disimak kembali mulai dari banjir terjadi di Jakarta Timur dan Utara hingga Pemprov akan gelar ajang Jekate running series.

    Berikut sejumlah berita yang bisa Anda simak kembali untuk mengawali aktivitas pagi hari;

    1. Kali Ciliwung meluap, banjir rendam 15 RT di Jakarta Timur

    Jakarta (ANTARA) – Banjir merendam sedikitnya 15 rukun tetangga (RT) di Jakarta Timur akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Kali Ciliwung.

    “Sampai pukul 09.00 WIB terdapat 15 RT yang terendam banjir,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Minggu.

    Selanjutnya

    2. Pemkot Jakut targetkan empat kelurahan bebas buang air sembarangan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Utara menargetkan empat kelurahan di kota setempat bebas dari aksi buang air sembarangan dan membuat masyarakat terbebas dari ancaman penyakit.

    Selengkapnya

    3. Banjir rob di Marunda, pemerintah salurkan bantuan ke warga terdampak

    Jakarta (ANTARA) – Kelurahan Marunda mendistribusikan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak banjir rob atau banjir pesisir yang menyapu pemukiman warga di sejumlah lokasi di kawasan Marunda, Kecamatan Cilincing, Minggu.

    Selanjutnya

    4. Jekate running series buka ruang olahraga di seluruh Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa Jekate Running Series (JRS) merupakan langkah pemerintah provinsi (pemprov) untuk membuka akses ruang olahraga secara merata di seluruh Jakarta.

    “Kegiatan ini akan menjadi gerakan kolektif untuk membangun kota Jakarta yang lebih aktif, lebih terhubung, dan lebih sehat,” kata Pramono di Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir rob di Marunda, pemerintah salurkan bantuan ke warga terdampak

    Banjir rob di Marunda, pemerintah salurkan bantuan ke warga terdampak

    Jakarta (ANTARA) – Kelurahan Marunda mendistribusikan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak banjir rob atau banjir pesisir yang menyapu pemukiman warga di sejumlah lokasi di kawasan Marunda, Kecamatan Cilincing, Minggu.

    “Bantuan disalurkan ke sejumlah RW yang terdampak melalui pendistribusian langsung ke rumah-rumah warga,” kata Lurah Marunda, Victor di Jakarta, Minggu.

    Ia menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat di masa sulit dan bantuan yang diberikan berupa paket sembako serta kebutuhan dasar lainnya.

    Menurut dia, Kelurahan Marunda berkomitmen memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa banjir rob.

    “Kami bersama Dinas Sosial, PT KTU, relawan, serta unsur RT/RW bahu-membahu menyalurkan bantuan langsung ke warga terdampak,” kata dia.

    Ia mengatakan genangan rob berangsur surut. Meski begitu, pemantauan intens dilakukan terutama memastikan warga terdampak dalam kondisi baik.

    “Pemantauan pastinya terus kami lakukan dan memastikan warga dapat merasa aman dengan kehadiran kami di lingkungan mereka,” kata dia.

    Sementara itu, warga Kelurahan Marunda, Kasman (43) yang terdampak banjir rob yang merasa terbantu dengan hadirnya bantuan di tengah kondisi banjir rob.

    “Kami bersyukur mendapat bantuan dari pemerintah. Kami mengapresiasi dengan adanya bansos ini,” kata dia.

    Sebelumnya banjir rob kembali merendam tiga RT di RW 07 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Minggu.

    Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) BPBD Korwil Jakarta Utara Vitus Dwi Indarto mencatat banjir merendam kawasan RT 01 RW 07 sekitar 20 sentimeter pukul 11.30 WIB lalu air turun pukul 13.40 WIB jadi 10 sentimeter serta surut pada sore hari.

    Begitu juga di RT 02 juga terendam banjir rob pukul 11.30 WIB setinggi 10 sentimeter hingga pukul 13.40 sentimeter lalu surut di sore hari. Kemudian di RT03 air merendam pemukiman warga setinggi 15 sentimeter pada pukul 13.40 WIB lalu turun jadi 5 sentimeter pukul 15.15 WIB, serta banjir surut di sore harinya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional, Ipuk dan 3 Menteri Paparkan Sukses Digitalisasi Bansos ke Seluruh Daerah

    Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional, Ipuk dan 3 Menteri Paparkan Sukses Digitalisasi Bansos ke Seluruh Daerah

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Keberhasilan tahapan piloting Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Banyuwangi didapuk menjadi model percontohan nasional. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pun dipercaya memaparkan pengalaman sukses daerahnya di hadapan tiga menteri utama dan kepala daerah se-Indonesia, dalam sosialisasi yang digelar oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).

    Acara sosialisasi tingkat nasional tersebut berlangsung secara hibrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), disaksikan total sekitar 900 peserta dari berbagai daerah. Hadir dalam kegiatan ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widyantini, dan Menteri/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, didampingi Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan.

    Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pelaksanaan digitalisasi bansos bertujuan utama agar penyerapan dan penyaluran dapat lebih tepat sasaran.

    “Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah, untuk mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan piloting program tahun 2026,” kata Mendagri Tito.

    Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan turut menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian yang telah ditunjukkan Banyuwangi sebagai hasil kerja tim yang solid. Ia menyebut keberhasilan ini sudah dilaporkan ke Presiden.

    “Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden, selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan ke-32 daerah, dan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026,” kata dia.

    Bupati Ipuk lantas memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan untuk menyukseskan piloting atas salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Strategi utama yang dilakukan adalah “jemput bola” dengan melibatkan ribuan agen Perlinsos digital.

    “Kami jemput bola, terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan bansos, untuk dibantu proses pendaftarannya terutama pada mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP (handphone),” kata Ipuk.

    Pihak KPTDP mengakui, dalam pelaksanaannya Banyuwangi mengerahkan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos. Proses ini mempercepat pendaftaran masyarakat yang membutuhkan bansos.

    “Bagus ini Banyuwangi bekerja secara tim. Pendampingan ASN memang perlu dilakukan. Saya harap semua daerah bisa seperti Banyuwangi,” puji Luhut di hadapan sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang hadir.

    Bupati Ipuk menambahkan bahwa pelibatan agen ini bertujuan mengatasi keterbatasan atas akses teknologi dan kendala lainnya dari para penerima bansos, terutama lanjut usia. “KAmi pun aktif mengkomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran,” terang Ipuk.

    Kecekatan Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting Parlinsos Digital itu terbukti dari optimalnya proses input. Sekjen Kemensos Robben Rico mengonfirmasi bahwa pendaftaran yang dilaksanakan mulai 18 September hingga 15 Oktober mencapai 359 ribu orang. “Ini melampaui dari target awal yang hanya 320 ribu,” pungkas Robben. [alr/beq]

  • Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu Desember 2025 Pakai HP

    Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu Desember 2025 Pakai HP

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan sekaligus untuk tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025.

    Penyaluran via pos dimulai sejak 20 Oktober, sedangkan transfer ke rekening Bank Himbara mulai 27 Oktober. Masing-masing KPM akan menerima langsung Rp900 ribu untuk tiga bulan sekaligus.

    Cara Cek BLT Kesra Lewat HP

    Penerima dapat mengecek status bantuan BLT Kesra 2025 melalui HP dengan mengakses situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.
    1. Lewat Situs Resmi Kemensos
    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
    Lengkapi data wilayah: Provinsi → Kabupaten/Kota → Kecamatan → Desa/Kelurahan sesuai KTP
    Masukkan nama lengkap pada kolom yang tersedia
    Ketik kode verifikasi atau captcha
    Klik Cari Data untuk menampilkan status penerimaan, jenis bantuan, dan periode penyaluran.

    Cara Cek BLT Kesra Lewat HP
    Penerima dapat mengecek status bantuan BLT Kesra 2025 melalui HP dengan mengakses situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.
    1. Lewat Situs Resmi Kemensos
    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
    Lengkapi data wilayah: Provinsi → Kabupaten/Kota → Kecamatan → Desa/Kelurahan sesuai KTP
    Masukkan nama lengkap pada kolom yang tersedia
    Ketik kode verifikasi atau captcha
    Klik Cari Data untuk menampilkan status penerimaan, jenis bantuan, dan periode penyaluran

  • Cara Cek NIK DTSEN di HP untuk Dapat Bansos Desember 2025

    Cara Cek NIK DTSEN di HP untuk Dapat Bansos Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan pada Desember 2025.

    Setidaknya ada 5 bansos yang cair pada Desember 2025, yakni meliputi PKH, BPNT, Beras-Minyak 2 liter, hingga yang terbaru ada BLT Kesra Rp900.000.

    Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti. Bansos juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, serta memperluas peluang kerja masyarakat.

    Namun sebelum itu, masyarakat yang ingin mendapat bansos juga harus terdaftar di sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).

    Sistem ini memuat data kesejahteraan yang digunakan pemerintah untuk menentukan kelayakan berbagai program bantuan sosial (bansos). Di dalam sistem DTSEN Kemensos, pemerintah akan menetapkan setiap warga dalam kategori desil yang menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi rumah tangga.

    Desil adalah ukuran yang digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonominya. Kemensos membagi masyarakat menjadi 10 kelompok, mulai dari yang paling miskin hingga yang tergolong sejahtera.

    Berikut ini cara cek NIK DTSEN untuk mendapat bansos 2025:

    1. Melalui situs kemensos

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id di ponsel anda
    Isi data meliputi wilayah, nama lengkap
    Masukkan kode captcha sesuai instruksi
    Klik “Cari Data”
    Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan.

    2. Melalui cek bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos di Play Store atau App Store
    Daftar akun baru menggunakan NIK dan KK, dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto
    Pilih menu “Cek Bansos”
    Isi data meliputi wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama sesuai KTP
    Klik “Cari Data”
    Sistem akan menampilkan informasi apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos.

  • Cara Cek NIK DTSEN di HP untuk Dapat Bansos Desember 2025

    Cara Cek NIK DTSEN di HP untuk Dapat Bansos Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan pada Desember 2025.

    Setidaknya ada 5 bansos yang cair pada Desember 2025, yakni meliputi PKH, BPNT, Beras-Minyak 2 liter, hingga yang terbaru ada BLT Kesra Rp900.000.

    Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti. Bansos juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, serta memperluas peluang kerja masyarakat.

    Namun sebelum itu, masyarakat yang ingin mendapat bansos juga harus terdaftar di sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).

    Sistem ini memuat data kesejahteraan yang digunakan pemerintah untuk menentukan kelayakan berbagai program bantuan sosial (bansos). Di dalam sistem DTSEN Kemensos, pemerintah akan menetapkan setiap warga dalam kategori desil yang menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi rumah tangga.

    Desil adalah ukuran yang digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonominya. Kemensos membagi masyarakat menjadi 10 kelompok, mulai dari yang paling miskin hingga yang tergolong sejahtera.

    Berikut ini cara cek NIK DTSEN untuk mendapat bansos 2025:

    1. Melalui situs kemensos

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id di ponsel anda
    Isi data meliputi wilayah, nama lengkap
    Masukkan kode captcha sesuai instruksi
    Klik “Cari Data”
    Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan.

    2. Melalui cek bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos di Play Store atau App Store
    Daftar akun baru menggunakan NIK dan KK, dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto
    Pilih menu “Cek Bansos”
    Isi data meliputi wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama sesuai KTP
    Klik “Cari Data”
    Sistem akan menampilkan informasi apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos.

  • ​Meski Sakit, Haji Alim Tetap Hadiri Sidang Perdana di PN Palembang

    ​Meski Sakit, Haji Alim Tetap Hadiri Sidang Perdana di PN Palembang

    Pelembang: Pengusaha sekaligus tokoh masyarakat asal Sumatera Selatan, Kemas Haji Abdul Halim Ali atau yang lebih biasa dikenal dengan Haji Alim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Palembang.

    Meski dalam kondisi memprihatinkan karena masalah kesehatan  pria  lanjut usia (lansia) berusia 88 tahun ini tetap memaksa ingin hadir ke persidangan. Hal ini sebagai bentuk tindakan kooperatif yang ditunjukan Haji Alim sebagai warga negara yang taat hukum.

    Pada persidangan yang digelar pada Kamis, 4 Desember 2025 Haji Alim hadir dengan oksigen yang masih terpasang di hidung serta botol infus di tangannya. Ia juga didampingi sejumlah tim medis dari RSUD Siti Fatimah serta tim Medis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

    Hal itu dilakukan lantaran kondisi kesehatan Direktur Utama PT Sentosa Mulia Bahagia Atau SMB ini masih labil dan perlu pemantauan tim medis.

    Sejumlah alat seperti tabung oksigen cadangan alat pengecek detak jantung hingga obat – obatan pun disiapkan tim medis selama dirinya menjalani proses persidangan.

    Selain dukungan dari sejumlah karyawan yang hadir, sejumlah ulama di Kota Palembang juga ikut memberikan dukungan. Sejumlah ulama dari berbagai majelis di Palembang ini tak henti-henti melantunkan sholawat serta doa agar majelis hakim mempertimbangkan usia uzur Haji Alim.
     

    Para Ulama dan tokoh agama ini menilai sosok  yang juga dikenal sebagai crazy rich Palembang ini kerap membantu kegiatan keagamaan  seperti membangun masjid dan sekolah-sekolah keagamaan hingga menyantuni anak yatim yang ada di sumsel.  Tidak hanya itu, ia juga kerap memberikan bantuan sosial berupa sembako salah satunya saat Covid-19 tahun 2021 lalu 

    “Masuk kita semua ini masya allah membina anak yatim dan seterus nya kami memberikan suport dan doa kepada beliau dan juga kami meminta kepada majelis hakim yang mulia , kami tidak mengintervensi setidak nya mempertimbangkan unsur beliau yang sudah sepuh usia nya 88 tahun,” kata Ketua Majelis Zikir Al Munajah Al Hidayah, Gahzim Alkaf.

    Meski sedang kondisi kesehatan yang labil, namun mirisnya perlakuan terhadap lansia yang terjerat kasus hukum ini seakan tidak tepat. Pasalnya selain dipasang ankle monitor di pergelangan kakinya, saat dirawat di rumah sakit pun pria sepuh ini dipasang rekaman kamera pemantau oleh pihak jaksa di kamar tempat ia dirawat di RSUD Siti Fatimah Palembang.

    Hal itu membuat pihak keluarga dan kuasa hukum keberatan hingga meminta majelis hakim untuk melepaskan alat ankle monitor tersebut dan melepas kamera pemantau di kamar rawat, lantaran privasi.

    Karena bukan kewenangannya, majelis hakim meminta agar hal itu dimediasikan kuasa hukum dengan jaksa penuntut umum dari Kejari Muba. Namun, dalam pembacaan dakwaannya  majelis hakim mengabulkan permintaan dari anak-anak haji alim sebagai penjamin selama proses persidangan agar tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan kesehatan.

    “Ini bukan kewenangan pengadilan jika ingin dilepaskan ya dilepaskan. kecuali soal penahan atau penangguhan atau dibantarkan. ini bukan wewenang pengadilan ini. Jadi dengan terdakwa yah tidak ditahan sehingga bisa mengikuti persidangan dengan lancar,” kata Fauzi Isra  Ketua Majelis Hakim.

    Menurut Jan Maringka  ketua penasehat hukum Haji Alim  proses penetapan tersangka hingga jadi terdakwa ada kejanggalan  lantaran  Haji Alim tidak pernah diperiksa menjadi saksi maupun selama jadi tersangka.

    Pasalnya  selama itu beliau kondisinya dirawat di rumah sakit karena kesehatannya yang terus menurun.

    “Dengan Adanya Penyitaan Kan Mereka Tidak Bisa Bekerja Ini Yang Berbahaya . Harusnya Kondisi Seperti Ini Harus Jadi Pertimbangan Bahwa Selama Ini Dia Memberikan Kontribusi Besar Terhadap Sumatera Selatan,” ungkap Ketua Penasihat Hukum KMS H.Abdul Halim Ali, Jan Maringka.

    Kini imbas penyitaan oleh jaksa terhadap PT SMB yang mengelola perkebunan kelapa sawit  sebanyak 3000 karyawan haji alim terdampak atau tidak bisa bekerja  sehingga hal ini diharapkan menjadi pertimbangan majelis hakim lantaran ia adalah salah satu pengusaha yang ikut menggerakan roda perekonomian di Sumsel melalui sejumlah lini usahanya.

    Sidang lanjutan dengan terdakwa kemas haji abdul alim ali atau yang biasa dikenal dengan haji alim akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan eksepsi oleh terdakwa.

    Pelembang: Pengusaha sekaligus tokoh masyarakat asal Sumatera Selatan, Kemas Haji Abdul Halim Ali atau yang lebih biasa dikenal dengan Haji Alim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Palembang.
     
    Meski dalam kondisi memprihatinkan karena masalah kesehatan  pria  lanjut usia (lansia) berusia 88 tahun ini tetap memaksa ingin hadir ke persidangan. Hal ini sebagai bentuk tindakan kooperatif yang ditunjukan Haji Alim sebagai warga negara yang taat hukum.
     
    Pada persidangan yang digelar pada Kamis, 4 Desember 2025 Haji Alim hadir dengan oksigen yang masih terpasang di hidung serta botol infus di tangannya. Ia juga didampingi sejumlah tim medis dari RSUD Siti Fatimah serta tim Medis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

    Hal itu dilakukan lantaran kondisi kesehatan Direktur Utama PT Sentosa Mulia Bahagia Atau SMB ini masih labil dan perlu pemantauan tim medis.
     
    Sejumlah alat seperti tabung oksigen cadangan alat pengecek detak jantung hingga obat – obatan pun disiapkan tim medis selama dirinya menjalani proses persidangan.
     
    Selain dukungan dari sejumlah karyawan yang hadir, sejumlah ulama di Kota Palembang juga ikut memberikan dukungan. Sejumlah ulama dari berbagai majelis di Palembang ini tak henti-henti melantunkan sholawat serta doa agar majelis hakim mempertimbangkan usia uzur Haji Alim.
     

     
    Para Ulama dan tokoh agama ini menilai sosok  yang juga dikenal sebagai crazy rich Palembang ini kerap membantu kegiatan keagamaan  seperti membangun masjid dan sekolah-sekolah keagamaan hingga menyantuni anak yatim yang ada di sumsel.  Tidak hanya itu, ia juga kerap memberikan bantuan sosial berupa sembako salah satunya saat Covid-19 tahun 2021 lalu 
     
    “Masuk kita semua ini masya allah membina anak yatim dan seterus nya kami memberikan suport dan doa kepada beliau dan juga kami meminta kepada majelis hakim yang mulia , kami tidak mengintervensi setidak nya mempertimbangkan unsur beliau yang sudah sepuh usia nya 88 tahun,” kata Ketua Majelis Zikir Al Munajah Al Hidayah, Gahzim Alkaf.
     
    Meski sedang kondisi kesehatan yang labil, namun mirisnya perlakuan terhadap lansia yang terjerat kasus hukum ini seakan tidak tepat. Pasalnya selain dipasang ankle monitor di pergelangan kakinya, saat dirawat di rumah sakit pun pria sepuh ini dipasang rekaman kamera pemantau oleh pihak jaksa di kamar tempat ia dirawat di RSUD Siti Fatimah Palembang.
     
    Hal itu membuat pihak keluarga dan kuasa hukum keberatan hingga meminta majelis hakim untuk melepaskan alat ankle monitor tersebut dan melepas kamera pemantau di kamar rawat, lantaran privasi.
     
    Karena bukan kewenangannya, majelis hakim meminta agar hal itu dimediasikan kuasa hukum dengan jaksa penuntut umum dari Kejari Muba. Namun, dalam pembacaan dakwaannya  majelis hakim mengabulkan permintaan dari anak-anak haji alim sebagai penjamin selama proses persidangan agar tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan kesehatan.
     
    “Ini bukan kewenangan pengadilan jika ingin dilepaskan ya dilepaskan. kecuali soal penahan atau penangguhan atau dibantarkan. ini bukan wewenang pengadilan ini. Jadi dengan terdakwa yah tidak ditahan sehingga bisa mengikuti persidangan dengan lancar,” kata Fauzi Isra  Ketua Majelis Hakim.
     
    Menurut Jan Maringka  ketua penasehat hukum Haji Alim  proses penetapan tersangka hingga jadi terdakwa ada kejanggalan  lantaran  Haji Alim tidak pernah diperiksa menjadi saksi maupun selama jadi tersangka.
     
    Pasalnya  selama itu beliau kondisinya dirawat di rumah sakit karena kesehatannya yang terus menurun.
     
    “Dengan Adanya Penyitaan Kan Mereka Tidak Bisa Bekerja Ini Yang Berbahaya . Harusnya Kondisi Seperti Ini Harus Jadi Pertimbangan Bahwa Selama Ini Dia Memberikan Kontribusi Besar Terhadap Sumatera Selatan,” ungkap Ketua Penasihat Hukum KMS H.Abdul Halim Ali, Jan Maringka.
     
    Kini imbas penyitaan oleh jaksa terhadap PT SMB yang mengelola perkebunan kelapa sawit  sebanyak 3000 karyawan haji alim terdampak atau tidak bisa bekerja  sehingga hal ini diharapkan menjadi pertimbangan majelis hakim lantaran ia adalah salah satu pengusaha yang ikut menggerakan roda perekonomian di Sumsel melalui sejumlah lini usahanya.
     
    Sidang lanjutan dengan terdakwa kemas haji abdul alim ali atau yang biasa dikenal dengan haji alim akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan eksepsi oleh terdakwa.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Rob Kembali Rendam Pesisir Jakarta, DPRD DKI: Bukan Musiman, Ini Ancaman Nyata
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Desember 2025

    Rob Kembali Rendam Pesisir Jakarta, DPRD DKI: Bukan Musiman, Ini Ancaman Nyata Megapolitan 5 Desember 2025

    Rob Kembali Rendam Pesisir Jakarta, DPRD DKI: Bukan Musiman, Ini Ancaman Nyata
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menegaskan banjir rob di pesisir Jakarta bukan lagi peristiwa musiman, tetapi ancaman serius yang terus meningkat.
    “Rob kini bukan hanya peristiwa musiman, tetapi sudah menjadi ancaman yang terus meningkat,” ujar Kenneth melalui pesan singkat kepada
    Kompas.com
    , Jumat (5/12/2025).
    Menurut Kenneth, kawasan pesisir seperti Penjaringan, Muara Angke, Pademangan, Cilincing, dan sebagian Teluk Gong termasuk yang paling rawan terdampak rob.
    Warga di wilayah ini setiap tahun menghadapi risiko serupa, mulai dari air laut yang naik secara mendadak, kerusakan rumah,
    Dengan begitu, perlunya langkah antisipatif dari Pemprov Jakarta, mulai dari penguatan tanggul pantai hingga memastikan jalur evakuasi warga tetap aman.
    “Saya menekankan perlunya tindakan antisipatif, mulai dari memperkuat tanggul pantai, memaksimalkan kinerja pompa air, hingga menjaga jalur evakuasi warga tetap aman dan bisa digunakan,” kata Kenneth.
    Kenneth menekankan bahwa kelompok yang paling terdampak saat banjir rob adalah rakyat kecil, pekerja harian, pedagang kecil, anak-anak, dan lansia.
    Ia meminta Pemprov memastikan distribusi logistik dan bantuan sosial berjalan cepat, tepat sasaran, dan bebas dari kepentingan politik.
    “Pemprov Jakarta harus pastikan bantuan cepat dan tepat sasaran,” tambah Kenneth.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memperkirakan puncak banjir rob terjadi Jumat pukul 09.00 WIB dan mengingatkan warga pesisir untuk tetap waspada hingga 10 Desember 2025.
    Beberapa titik rawan, termasuk Muara Angke dan Marunda, telah dipantau sejak awal, dengan langkah mitigasi yang disiapkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan BPBD DKI Jakarta.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, genangan rob terjadi di Jalan Dermaga Ujung 1, Muara Angke, mencapai 10 sentimeter pada pukul 07.30 WIB.
    Sejumlah warga memindahkan kendaraan motor ke lokasi lebih tinggi, sementara yang berjalan kaki menghindari genangan dengan menapaki tanggul atau menggulung celana.
    BPBD DKI Jakarta mencatat tujuh RT dan satu ruas jalan terdampak rob hingga pukul 13.00 WIB.
    Wilayah yang terdampak rob meliputi dua RT di Kepulauan Seribu serta lima RT dan satu ruas jalan di Jakarta Utara, tepatnya di depan Jakarta International Stadium (JIS).
    Ketinggian genangan berkisar 10–40 sentimeter.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rob Mengancam Pesisir Jakarta, Pemprov Diminta Segera Perkuat Tanggul
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Desember 2025

    Rob Mengancam Pesisir Jakarta, Pemprov Diminta Segera Perkuat Tanggul Megapolitan 5 Desember 2025

    Rob Mengancam Pesisir Jakarta, Pemprov Diminta Segera Perkuat Tanggul
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mengatakan Pemprov Jakarta harus segera memperkuat tanggul pantai dan mengoptimalkan langkah antisipatif untuk menghadapi banjir rob di pesisir.
    “(Pemprov Jakarta) perlu tindakan antisipatif, mulai dari memperkuat tanggul pantai, memaksimalkan kinerja pompa air, hingga menjaga jalur evakuasi warga,” ujar Kenneth melalui pesan singkat kepada 
    Kompas.com
    , Jumat (5/12/2025).
    Banjir rob yang terjadi berulang di Jakarta Utara dinilai bukan lagi peristiwa musiman, tetapi telah menjadi ancaman yang meningkat.
    Beberapa wilayah, termasuk Penjaringan, Muara Angke, Pademangan, Cilincing, dan sebagian Teluk Gong, menjadi titik paling rawan terdampak.
    Kenneth menekankan bahwa kelompok yang paling terdampak banjir rob adalah rakyat kecil, pekerja harian, pedagang kecil, anak-anak, dan lansia.
    “Saya berharap masyarakat tidak lagi menanggung kerugian akibat respons yang lambat dan koordinasi antarinstansi yang lemah,” kata Kenneth.
    Ia juga menegaskan, Pemprov harus memastikan distribusi logistik dan bantuan sosial berjalan cepat serta tepat sasaran.
    “Pemprov Jakarta harus pastikan bantuan cepat dan tepat sasaran,” tambah Kenneth.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memperkirakan puncak banjir rob terjadi Jumat pukul 09.00 WIB dan mengingatkan warga pesisir untuk tetap waspada hingga 10 Desember 2025.
    Beberapa titik rawan, termasuk Muara Angke dan Marunda, telah dipantau sejak awal, dengan langkah mitigasi yang disiapkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan BPBD DKI Jakarta.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, genangan rob terjadi di Jalan Dermaga Ujung 1, Muara Angke, mencapai 10 sentimeter pada pukul 07.30 WIB.
    Sejumlah warga memindahkan kendaraan motor ke lokasi lebih tinggi, sementara yang berjalan kaki menghindari genangan dengan menapaki tanggul atau menggulung celana.
    BPBD DKI Jakarta mencatat tujuh RT dan satu ruas jalan terdampak rob hingga pukul 13.00 WIB.
    Wilayah yang terdampak rob meliputi dua RT di Kepulauan Seribu serta lima RT dan satu ruas jalan di Jakarta Utara, tepatnya di depan Jakarta International Stadium (JIS).
    Ketinggian genangan berkisar 10–40 sentimeter.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Data DTSEN Dinilai Belum Valid, Penerima Bansos Pacitan Jadi Sorotan

    Data DTSEN Dinilai Belum Valid, Penerima Bansos Pacitan Jadi Sorotan

    Pacitan (beritajatim.com) — Suara ketidakpuasan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran kembali mencuat di berbagai penjuru desa. Warga menyoroti fakta bahwa penerima bantuan kerap dianggap hanya “orang itu-itu saja” dan bahkan diduga masih berkisar pada kerabat dekat perangkat desa.

    Menanggapi hal itu, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan bersama pendamping lapangan memberikan penjelasan terkait proses pendataan penerima bansos yang selama ini menjadi polemik.

    Data penerima bansos saat ini bersumber dari DTSEN, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang merupakan gabungan dari tiga basis data sebelumnya: DTKS Kemensos, data P3KE, dan Regsosek yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS).

    Namun, menurut Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pacitan, Tuwarno, data DTSEN masih terus bergerak dan belum sepenuhnya valid.

    “DTSEN itu belum sepenuhnya fix, belum sepenuhnya valid, makanya data itu dinamis. Kadang kami menemukan data yang harusnya dicoret, tapi tiba-tiba muncul lagi di DTSEN,” ujarnya Jumat (5/12/2025).

    Ia mengakui ketidaktepatan sasaran memang sering terjadi karena kondisi data kerap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam beberapa kasus, seseorang masuk dalam desil 1 kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, namun kenyataannya memiliki aset berharga seperti perhiasan mewah atau bahkan mobil.

    “Itu yang menyulitkan pendamping. Didata mereka nol atau tidak punya apa-apa, tapi faktanya punya aset. Ini mempengaruhi desilnya tetap rendah,” tambahnya.

    Tuwarno menjelaskan bahwa proses perangkingan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan hasilnya menjadi dasar penetapan penerima bansos. Sementara itu, desa memiliki peran sangat penting dalam memperbarui data tersebut.

    “Secara teori, yang paling berkuasa atas data ini adalah desa. Karena desa punya hak akses untuk melakukan perbaikan. Karena selama tidak dilakukan pembaruan, data tidak akan pernah berubah,” tegasnya. (tri)