Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos nasional. Uji coba pendaftaran telah dimulai sejak Kamis (18/9/2025), di dua desa/kelurahan, yakni Desa Kemiren, Kecamatan Glagah dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi.

    Proses pendaftaran cepat dan lebih sederhana melalui smartphone untuk satu orang sangat singkat, tak sampai 5 menit langsung selesai.

    Untuk warga yang tidak punya handphone atau tidak familiar dengan teknologi, bisa mendaftarkan diri dengan bantuan operator desa/kelurahan. Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga telah terjun membantu warga yang tak memiliki telepon genggam untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima program.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani datang langsung meninjau proses uji coba di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

    “Alhamdulillah tidak ada kendala berarti dan berjalan dengan lancar. Pendaftaran cepat dan lebih sederhana. Masyarakat juga sangat antusias dengan pendaftaran digitalisasi bansos ini,” kata Ipuk,

    Uji coba digitalisasi bansos di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi.

    Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi juga akan terus mengedukasi masyarakat terkait pendaftaran digitalisasi bansos, sehingga masyarakat paham mereka yang nantinya terpilih sebagai penerima bansos merupakan hasil dari verifikasi pemerintah pusat dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kami bersyukur program ini dimulai di Banyuwangi. Ini bagian dari perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku juga dalam birokrasi tentunya, menggunakan digital untuk lebih tepat sasaran, dan tepat manfaat,” lanjutnya.

    Hadir dalam ujicoba awal di Banyuwangi tersebut antara lain Dirjen Kependudukan dan Capil, Kemendagri Teguh Setyabudi; Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono; Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dari Dewan Ekonomi Nasional Tubagus Nugraha. Juga hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto; Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari; Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PAN RB, Adi Nugroho.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, berharap agar masyarakat yang membutuhkan bansos bisa segera mendaftar. “Baik warga yang memang membutuhkan bansos, baik mereka yang sudah pernah mendapat bansos, atau yang belum pernah mendapatkan bansos,” kata Joko.

    Joko mengatakan proses pendaftaran cepat dan mudah.

    Hal ini juga dirasakan Agen Perlinsos yang juga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kemiren, Ratna Purnamadewi, mengatakan, proses pendaftaran digitalisasi tak sulit.

    Tata cara yang sederhana membuat agen bisa maksimal untuk mendaftarkan sebanyak mungkin warga yang merasa membutuhkan bansos.

    “Saya mulai dengan mendaftarkan warga yang selama ini menerima bantuan. Setelah itu, dilanjutkan ke warga-warga lain,” kata Ratna.

    Dalam beberapa hari ke depan, Ratna akan memaksimalkan waktu untuk menemui kelompok warga, terutama warga yang memang layak dapat bantuan namun belum tersentuh bantuan.

    “Jika tak ada hambatan, ia yakin proses pendataan bisa rampung dalam sekitar sepekan,” kata Ratna.

    Kepala Desa Kemiren M Arifin membenarkan, pendaftaran digitalisasi bansos di desanya berjalan lancar. Warga antusias untuk mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    Menurutnya, pendaftaran digitalisasi bansos juga tak ribet. Warga bisa mendaftar langsung melalui handphone. Sementara yang tak punya handphone, tinggal menyiapkan nomor NIK dan akan dibantu pendamping PKH, TKSK, dan operator desa.

    “Tadi mulai jam 10 pendataftaran di balai desa. Jam 12 siang sudah banyak sekali yang sudah terdaftar,” imbuhnya.

    Arifin menyebut, desanya memiliki 1.147 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 400 kepala keluarga merupakan penerima bantuan sosial dengan metode pendataan konfensional.

    “Dengan adanya digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan digitalisasi, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” pungkasnya. [alr/but]

     

  • Bupati Bondowoso Tegaskan Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi PBB dan Efisiensi Belanja

    Bupati Bondowoso Tegaskan Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi PBB dan Efisiensi Belanja

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan pemerintah daerah terus melakukan langkah terukur untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan efisiensi belanja tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).

    Menurut Abdul Hamid, proyeksi PAD pada Rancangan Perubahan APBD 2025 disusun secara realistis dengan tetap membuka ruang inovasi. Salah satu terobosan yang tengah dilakukan adalah inisiasi kerja sama dengan Universitas Jember (UNEJ) untuk penyediaan aplikasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara digital.

    “Dengan aplikasi ini, capaian PBB bisa dipantau real-time per desa. Bahkan warga Bondowoso yang berada di luar daerah bisa langsung melihat tagihannya dan membayar secara online,” jelas Abdul Hamid.

    Selain itu, aset daerah yang tidak terpakai tengah diinventarisasi untuk segera ditaksir dan dimanfaatkan sesuai ketentuan. Langkah ini, kata Bupati, menjadi bagian dari strategi optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat.

    Menanggapi soal efisiensi belanja, Abdul Hamid menegaskan penyesuaian anggaran tetap diarahkan pada target pembangunan daerah dan sejalan dengan kebijakan nasional yang fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    Terkait sorotan Fraksi PPP mengenai kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT), ia menjelaskan hal itu juga mengakomodasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari sumber dana earmark yang secara regulasi belum bisa dimanfaatkan di pos lain. Adapun pengurangan alokasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp548 juta disebut Abdul Hamid sebagai bentuk penyesuaian rekening belanja.

    “Penyesuaian itu sudah diakomodasi dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Nomor 21 Tahun 2024,” terangnya.

    Soal lemahnya pengawasan Dana Desa (DD) yang disoroti Fraksi PPP, Pemkab Bondowoso disebut terus memperkuat peran pembinaan dan pengawasan. Upaya yang ditempuh meliputi peningkatan fungsi Inspektorat lewat audit reguler maupun khusus, penguatan peran camat dalam monitoring dan evaluasi sesuai Permendagri No. 73 Tahun 2020, serta kerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) untuk mencegah fraud.

    “Langkah-langkah ini kami lakukan agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan, akuntabel, sekaligus tepat sasaran,” tegas Abdul Hamid.

    Sebelumnya, Fraksi PPP melalui juru bicara Ahmadi menyoroti penurunan pendapatan daerah, pemangkasan belanja infrastruktur, hingga tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 42,5 persen. Fraksi PPP meminta agar efisiensi anggaran diarahkan untuk kepentingan rakyat, memperkuat layanan publik, serta mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. [awi/beq]

  • Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos), sebuah program mandat Presiden Prabowo untuk memastikan ketepatsasaran penerima. Warga Banyuwangi menyambut antusias uji coba ini karena optimis sistem baru lebih mudah diakses dan adil bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Pemkab Banyuwangi memulai uji coba pendaftaran di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Kepala Desa Kemiren, M Arifin, menyebut warganya bersemangat mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    “Dengan adanya sistem digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan program ini, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” kata Arifin yang menyebut desanya memiliki 1.147 kepala keluarga, dengan 400 di antaranya penerima bansos.

    Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis, menambahkan program ini akan mempermudah kerja desa sekaligus membantu masyarakat. “Dengan program ini, akan lebih tepat sasaran dan lebih fleksibel. Karena selama ini ada warga yang sudah tidak kami ajukan dari daftar penerima, tapi tetap saja dapat bantuan. Saya optimis dengan program ini, mereka yang telah meningkat taraf hidupnya pasti akan tercoret dari daftar,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam uji coba menyampaikan optimisme serupa. “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Warga terlihat antusias mencoba, ada yang mendaftar mandiri juga ada yang dibantu oleh agen perlinsos. Kita semua berharap cara baru ini akan lebih tepat sasaran, semua warga bisa daftar sehingga tidak ada warga yang tertinggal untuk bisa didaftarkan,” kata Ipuk.

    Dukungan juga datang dari Ketua Badan Musyawarah Keagamaan (Bamag), Pendeta Anang. Menurutnya, digitalisasi akan mengurangi penyimpangan dan kesalahan pendataan. “Kami sangat mengapresiasi karena dengan digitalisasi ini akan menghindari penyimpangan dan kesalahan pendataan. Semoga bisa segera membenahi sehingga penyalurannya tidak meleset,” ungkapnya.

    Maryati (60), buruh tani asal Desa Kemiren, mengaku baru pertama kali berkesempatan mendaftar. “Saya ini kan buruh tani, anak saya juga buruh tani tapi tidak pernah dapat bantuan. Tidak tahu kenapa. Semoga dengan langsung didaftarkan ke pemerintah, saya bisa dapat bansos,” harapnya.

    Dalam uji coba awal ini hadir Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Kepala Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari, dan Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PANRB Adi Nugroho.

    Masyarakat bisa mendaftar bansos dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang telah dilatih, berjumlah sekitar 500 orang di Banyuwangi, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta operator desa dan kelurahan.

    Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan pendaftaran digitalisasi bansos di Banyuwangi secara menyeluruh akan dimulai Oktober 2025. Data hasil digitalisasi ini akan dipakai dalam penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2026.

    “Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima disertai sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan,” jelas Tubagus. [alr/beq]

  • Bansos Pangan Lanjut 2 Bulan, Pemda Diminta Cek Lagi Data Penerima – Page 3

    Bansos Pangan Lanjut 2 Bulan, Pemda Diminta Cek Lagi Data Penerima – Page 3

    Per 17 September, realisasinya telah tersalurkan sebanyak 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari total target 365,5 ribu ton. Adapun daerah yang belum tuntas dikarenakan sebagian besar memiliki tantangan geografis, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk proses penyaluran.

    Sebagai salah satu impak positif penyaluran bantuan pangan beras dapat terlihat pada pergerakan inflasi beras secara bulanan.

    Inflasi beras secara bulanan di Juli 2025 berada di 1,35 persen dan menjadi angka tertinggi selama 2025. Kendati begitu, inflasi beras berhasil ditekan dan pada Agustus 2025 menjadi lebih rendah di angka 0,73 persen.

    Arief Prasetyo Adi menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan program bantuan pangan beras, pihaknya bersama Perum Bulog akan kembali mengikutsertakan Komisi IV DPR RI. Bagi Arief, kesinergian ini bersifat positif agar dapat terwujud check and balance yang transparan.

    “Pelaksanaan bantuan pangan beras sebelumnya, pemerintah melakukan monitor dan evaluasi bersama Komisi IV DPR RI. Jadi Komisi IV DPR RI ikut mengawasi di lapangan. Mereka langsung melihat penyalurannya ke penerima dan kalau dirasa ada yang kurang sesuai, langsung disampaikan,” ungkap Arief.

  • Perempuan Bangsa Doakan Bali Segera Bangkit Usai Dilanda Banjir Besar

    Perempuan Bangsa Doakan Bali Segera Bangkit Usai Dilanda Banjir Besar

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin, menyalurkan bantuan sosial untuk warga yang terdampak banjir besar di Kota Denpasar, tepatnya di dua titik: Kampung Jawa dan Pulau Biak, Jumat (19/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Rustini menyampaikan salam cinta dari Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar kepada seluruh warga Bali yang tengah menghadapi cobaan berat akibat bencana banjir.

    “Kami dari DPP Perempuan Bangsa hadir di sini untuk menyalurkan bantuan sebagai bentuk kepedulian nyata. Komitmen Perempuan Bangsa untuk selalu berada di garda depan dalam setiap aksi kemanusiaan,” ujar Rustini di lokasi seperti dikutip, Jumat (19/9/2025).

    “Semangat gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas antar sesama warga bangsa adalah budaya kita, setiap musibah bukan hanya beban bapak-ibu semua, tetapi ujian bersama sebagai bangsa,” imbuh dia.

    Rustini menegaskan pentingnya peran semua pihak untuk mempercepat pemulihan Bali pasca bencana. Dia pun mendorong Pemerintah dan semua pihak untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, hunian, serta layanan dasar.

    “Dengan kerja sama dan persatuan, Bali akan segera bangkit kembali,” yakin dia.

    Ketua DPW PKB Bali, Iman Sukri, yang turut hadir mendampingi, menyampaikan kesaksian pribadi betapa bencana banjir besar kali ini adalah yang terparah sepanjang hidupnya.

    “Saya lahir di Bali, dan baru kali ini melihat banjir sebesar ini terjadi. Saya doakan bapak-ibu semua agar tetap kuat, tabah, dan yakin bahwa pemulihan segera datang. Kita bersama-sama bangkit,” ungkap Iman.

     

  • Pemda Diwanti-wanti Cek Bansos Beras Tepat Sasaran, Bukan ke Orang Kaya

    Pemda Diwanti-wanti Cek Bansos Beras Tepat Sasaran, Bukan ke Orang Kaya

    Jakarta –

    Bantuan sosial (Bansos) beras akan dilanjutkan lagi pada Oktober dan November 2025, sebesar 10 kilogram. Badan Pangan Nasional menilai peningkatan aspek ketepatan sasaran penerima menjadi perhatian utama pemerintah.

    Dengan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penajaman data penerima sangat penting dilaksanakan sebelum pelaksanaan kembali di bulan depan.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meminta pemerintah daerah juga membantu pengecekan kembali penerima bantuan pangan di wilayah masing-masing.

    Karena jangan sampai bantuan pangan beras diterima oleh pejabat dan orang kaya. Hal utarakan saat menerima audiensi Bupati Mesuji Elfianah di Jakarta, pada Rabu (17/9/2025).

    “Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada,” kata Arief, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (18/9/2025).

    “Makanya ada penyesuaian data DTSEN yang disampaikan dari pusat ke daerah. Tujuannya jika ada koreksi dari daerah, feedback itu kami terima dan bisa disesuaikan. Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya,” tambah Arief.

    Bantuan pangan beras selama 2 bulan di Oktober dan November menyasar sebanyak 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan anggaran Rp 7 triliun.

    Di samping itu, pemerintah nantinya akan melakukan evaluasi kelanjutannya di Desember tergantung tingkat keoptimalan realisasi program.

    Lebih lanjut, Arief menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan program bantuan pangan beras, pihaknya bersama Perum Bulog akan kembali mengikutsertakan Komisi IV DPR. Bagi Arief, kesinergian ini bersifat positif agar dapat terwujud check and balance yang transparan.

    “Harapannya program bantuan pangan beras dapat semakin tepat sasaran, dalam bagaimana menyasar ke keluarga berpenghasilan rendah se-Indonesia. Saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dapat lebih terbantu dengan pemberian beras pemerintah yang kualitasnya konsisten Bulog terus jaga,” pungkas Arief.

    (ada/hns)

  • Ketua Banggar DPR: Pemerintah Setujui Penebalan Stimulus untuk 20 Juta Keluarga

    Ketua Banggar DPR: Pemerintah Setujui Penebalan Stimulus untuk 20 Juta Keluarga

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan pemerintah telah menyetujui rekomendasi penambahan stimulus bantuan sosial berupa minyak goreng bagi 20 juta keluarga miskin dan rentan. Penebalan bantuan ini disepakati dalam rapat kerja Banggar DPR bersama pemerintah hari ini, Kamis (18/9/2025), sebagai respons cepat atas melemahnya daya beli masyarakat.

    Said Abdullah menyebut, indikator ekonomi terbaru menunjukkan adanya tekanan konsumsi rumah tangga. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi 0,08 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Agustus 2025, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil terbesar. Sementara komoditas seperti tomat dan cabai rawit justru menyumbang inflasi masing-masing 0,10 persen dan 0,07 persen.

    “Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa indeks kondisi ekonomi turun dari 106,6 menjadi 105,1 pada Agustus 2025. Begitu pula dengan indeks keyakinan konsumen dari 118,1 menjadi 117,2 pada Agustus 2025, serta Indeks Ekspektasi Konsumen yang juga turun dari 129,6 menjadi 129,2 pada Agustus 2025,” ujar Said Abdullah.

    Ia menambahkan, Survei Penjualan Eceran (SPE) BI pada Juli 2025 bahkan mengindikasikan kontraksi 4,1 persen (mtm), lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (mtm).

    Untuk Agustus, indeks penjualan riil masih diperkirakan minus 0,3 persen (mtm) meski lebih baik dari bulan sebelumnya di angka 4,1 persen (mtm).

    Menurut Said Abdullah, Banggar DPR dan Pemerintah telah sepakat bahwa APBN 2025 harus memainkan peran penting sebagai bantalan atau shock absorber ekonomi. Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan Rp16,23 triliun untuk stimulus daya beli masyarakat.

    “Untuk memperkuat program tersebut, Banggar DPR atas permintaan Ibu Ketua DPR dalam forum konsultasi Banggar dengan pimpinan DPR, maka Banggar merekomendasikan kepada pemerintah melalui APBN 2025 dalam rapat kerja hari ini untuk menambah bantuan, berupa minyak goreng kepada masyarakat rumah tangga miskin dan rentan miskin kepada jumlah penerima manfaat sebanyak 20 juta keluarga,” kata Said.

    Rekomendasi tersebut langsung disetujui oleh Menteri Keuangan. “Kami mengapresiasi atas respon langsung Menteri Keuangan untuk menambah penebalan stimulan tersebut,” kata Said Abdullah. [beq]

  • Qodari Sebut Prabowo Minta KSP Ikut Aktif Menyampaikan Capaian Positif Pemerintah

    Qodari Sebut Prabowo Minta KSP Ikut Aktif Menyampaikan Capaian Positif Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Muhammad Qodari resmi menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/9/2025).

    Dia menggantikan Andi Muhammad Prasetyo (AMP) yang selama ini memimpin KSP sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam keterangan persnya, Qodari menyampaikan rasa haru atas perpisahan dengan AMP yang dianggap telah membangun KSP dari nol. 

    “Ya, terharu karena walaupun kurang dari setahun, tapi dengan Pak AMP ini sudah seperti bapak dan adik-kakak. Waktu pertama kali masuk, kantor KSP ini masih kosong, hanya ada saya dan beliau. Sekarang sudah penuh. Itu yang membuat beliau begitu emosional,” ujar Qodari.

    Qodari mengenang ciri khas AMP yang hobi off-road dan memiliki slogan “No road, no problem”. Slogan itu, katanya, akan terus dijaga di KSP sebagai semangat mencari solusi atas setiap masalah.

    “Kalau saya tambahkan satu lagi, no guts, no glory. Tidak ada keberanian, tidak ada keberhasilan. Jadi, kini KSP punya dua slogan yang akan jadi pedoman,” tambahnya.

    Menurut Qodari, pesan AMP kepada jajaran KSP adalah melanjutkan semua yang telah berjalan. Dia menekankan, KSP terbukti memberi manfaat nyata dalam mengawal program-program besar Presiden Prabowo, baik di bidang pendidikan, komunikasi, hingga bantuan sosial.

    “Misalnya dulu kita pernah mengusulkan agar transfer tunjangan guru langsung dari pusat, tidak lewat daerah. Itu dirasakan manfaatnya oleh ratusan ribu bahkan jutaan guru,” jelas Qodari.

    Lebih jauh, Qodari menyebut ada pesan khusus dari Presiden Prabowo melalui Jenderal Teddy, yakni memperkuat fungsi komunikasi pemerintah. 

    “KSP tidak hanya monitoring dan evaluasi program prioritas, tapi juga memastikan manfaatnya bisa dikomunikasikan ke masyarakat agar lebih dipahami dan mendapat dukungan luas,” ungkapnya.

    Qodari memastikan KSP akan bekerja erat dengan kementerian/lembaga lain, tidak hanya dalam perbaikan kinerja program, tetapi juga dalam menyampaikan capaian pemerintahan. 

    “KSP akan ikut membantu komunikasi keberhasilan pemerintah agar lebih terstruktur dan bisa dirasakan publik,” pungkasnya.

  • Diminta DPR buat Tambah Bansos Minyak Goreng 2 Liter, Purbaya: Kami Sanggup!

    Diminta DPR buat Tambah Bansos Minyak Goreng 2 Liter, Purbaya: Kami Sanggup!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap menambah bantuan sosial (bansos) jika dibutuhkan. Dalam hal ini bantuan pangan nantinya tidak hanya berisi beras 10 kilogram (kg), melainkan akan ditambah minyak dua liter.

    Keputusan itu berawal dari permintaan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah kepada Purbaya saat rapat kerja tentang Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN 2026, Kamis (18/9/2025).

    “Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru stimulan Rp 16,23 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat. Kami berharap untuk yang golongan miskin dan rentan miskin kan dapat beras 10 kg per bulan, kami barusan konsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter,” kata Said dalam rapat tersebut.

    Said berkelakar jika permintaan itu disetujui, maka revisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bisa disepakati. Sebagai informasi, dalam rapat itu, pemerintah mengusulkan kenaikan belanja negara hingga pelebaran defisit anggaran.

    “Kalau itu sepakat, posturnya sepakat,” ucap Said.

    Menanggapi permintaan itu, Purbaya langsung menyanggupi. Ia mengaku akan mengecek belanja setiap kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak terserap, agar bisa dialihfungsikan untuk program-program yang langsung dirasakan masyarakat.

    “(Bansos) 2 x (beras) 10 kg itu baru percobaan pertama. Kita hitung nanti kalau kurang, di Desember kita tambah juga. Kalau tambah 2 liter minyak kami pikir sanggup,” ucap Purbaya.

    “Ini kami akan monitor terus belanja pemerintah sampai Oktober ini, safari lah kira-kira, monitor mereka terserap nggak sampai akhir tahun. Jadi kami sanggup, Pak,” tambah Purbaya.

    Tonton juga video “Luhut Beberkan Rencana Penyaluran Bansos via Aplikasi Digital” di sini:

    (aid/kil)

  • Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Uji Coba Dimulai Hari Ini

    Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Uji Coba Dimulai Hari Ini

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) program digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Uji coba pendaftaran program terbaru dari pemerintah pusat ini dimulai pada Kamis (18/9/2025) di dua lokasi, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

    Masyarakat dapat mendaftar dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang terhubung dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang sudah dilatih sebelumnya.

    Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan operator desa/kelurahan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa para agen sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk mendampingi warga yang mengalami kendala pendaftaran mandiri.

    “Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, misalkan tidak punya gadget atau kendala lainnya, bisa melalui pendamping PKH, TKSK. Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri,” ujar Ipuk.

    Selain melalui agen, warga juga dapat datang ke desa/kelurahan untuk dibantu operator SIKS-NG yang bertugas menginput dan memvalidasi data kemiskinan. Ipuk menambahkan, Pemkab Banyuwangi akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen perlinsos tambahan. “Jika hal tersebut terealisasi, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2.000 orang,” imbuhnya.

    Menurut Ipuk, Banyuwangi siap mendukung penuh uji coba ini. “Kita bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa uji coba tahap awal hanya berlaku untuk warga Banyuwangi. “Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang,” terangnya.

    Andika menambahkan, setiap warga dapat mendaftarkan diri, namun wajib memberikan izin akses data pribadi untuk keperluan verifikasi. “Dari proses verifikasi dan formulasi nantinya diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi lanjutan terkait sistem seleksi penargetan ini. Jika sudah ada hasil yang lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima dengan sejumlah alasan. Apabila tidak puas, warga bisa menyanggah data hasil verifikasi melalui kolom Sanggahan di portal,” jelasnya.

    Hasil digitalisasi perlinsos ini akan digunakan untuk penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun mendatang. Sementara penyaluran bansos tahun ini masih memakai data dan mekanisme lama. “Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir program bantuan tak tepat sasaran,” pungkas Andika. [alr/beq]