Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Zulhas: Komoditas Jagung Kunci RI Jadi Lumbung Pangan Dunia

    Zulhas: Komoditas Jagung Kunci RI Jadi Lumbung Pangan Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggarisbawahi pentingnya jagung sebagai komoditas strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal ini disampaikan di sela-sela panen raya jagung serentak kuartal III/2025 di Desa Sabahlioh, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatra Selatan pada Sabtu (27/9/2025).

    “Ditegaskan Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB, selain beras, jagung adalah kunci agar Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Produksi jagung yang melimpah berarti petani sejahtera dan stok nasional aman,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melepas lima truk berisi 10 ton jagung ke gudang Perum Bulog untuk cadangan jagung pemerintah (CJP). Selain itu, sebanyak 300 paket bantuan sosial, 15 unit mesin pipil, dan lima unit pengering jagung juga disalurkan kepada masyarakat, selagi pembangunan 21 unit pengering baru dimulai.

    Menurutnya, kedaulatan pangan nasional hanya dapat terwujud jika seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, mulai dari petani hingga pemerintah pusat.

    “Dari petani sampai pemerintah, kita jalan beriringan menuju kedaulatan pangan nasional,” katanya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) jagung bagi peternak rakyat dengan anggaran mencapai Rp78,6 miliar resmi meluncur. Asumsi subsidi harganya adalah Rp1.500 per kilogram.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan program SPHP jagung menggunakan stok cadangan jagung pemerintah sebanyak 52.400 ton dan dilepas dengan harga Rp5.500 per kilogram sampai peternak.

    “Kabar baik bagi peternak unggas yang memproduksi telur dan ayam pedaging, mulai minggu ini pemerintah memulai SPHP jagung pakan. Dengan harga Rp5.500 per kilogram untuk peternak rakyat,” ucap Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/9/2025).

  • Kolaborasi Kementerian: Satukan Langkah Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstreme 2026 – Page 3

    Kolaborasi Kementerian: Satukan Langkah Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstreme 2026 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Perencanaan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (26/9/2025).

    Sebelumnya, berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan subsidi melalui kartu-kartu yang dikelola oleh masing-masing instansi. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, langkah penyederhanaan dan integrasi bantuan sosial dilakukan dengan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya reformasi tata kelola bansos agar lebih efektif.

    “Ini salah satu momentum kita untuk mencoba melakukan reformasi tata kelola bansos agar lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Sosial mendapatkan amanat untuk mengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Mengemban dua program priorotas pengentasan kemiskinan, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial tidak bisa melakukannya sendiri.

    “Dalam RPJMN, kami diberi tugas sebagai pengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Tapi sekali lagi, ini juga harus bekerja sama dengan Kementerian-kementerian yang lain,” ungkapnya.

    Kartu Usaha Afirmatif sendiri merupakan salah satu program pemerintah untuk memanggulangi kemiskinan. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan dengan cara memberdayakan pelaku saha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Melalui pengelolan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan pemberdayaan untuk menggerakkan roda perekonomian, Gus Ipul juga berharap agar masyarakat tak lagi mengalami ketergantungan atau demotifasi karena menggantungkan hidupnya kepada bansos. Dengan begitu, target pengentasan kemiskinan ekstrem 0 persen akan bisa tercapai.

    “Mari kita mengubah mindset mengikuti arahan Presiden. Bansos sementara, berdaya itu selamanya.”

  • Digitalisasi Penyaluran Bansos, Pemerintah Rilis 2 Kartu Baru

    Digitalisasi Penyaluran Bansos, Pemerintah Rilis 2 Kartu Baru

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketepatan sasaran program bantuan sosial serta peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan implementasi dua kartu tersebut diusulkan menjadi satu ekosistem digital dengan bantuan sosial yang saat ini sedang dalam uji coba digitalisasi. Inisiatif ini didorong dengan pendekatan transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor yang mengutamakan kebutuhan pengguna (user-centric).

    “Kami mendukung sepenuhnya persiapan dan peluncuran kartu ini. Namun kita perlu mengintegrasikan program-program ini secara menyeluruh. Kita perlu membangun ekosistem yang terintegrasi. Saya usul agar kartu ini tentunya dapat dibangun berbasis tata Kelola digital DPI (Digital Public Infrastructure),” ungkap Rini dalam keterangan resminya, Sabtu (27/9/2025).

    Menurutnya implementasi kartu-kartu ini akan berjalan efektif jika ditopang oleh DPI yang meliputi Digital ID untuk autentikasi, Data Exchange untuk keterhubungan data lintas instansi, dan Digital Payment untuk memastikan transaksi yang cepat dan aman.

    Selain itu Rini menyebut pembangunan sistem dua kartu bandos digital ini juga harus mengedepankan perlindungan data, security by design, serta security awareness untuk membangun digital trust.

    “Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha bukan instrumen yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari upaya kita untuk integrasi layanan pemerintah menuju layanan terpadu,” jelas Rini.

    Rini mengungkapkan dalam pelaksanaan implementasi dua kartu tersebut diperlukan strategi perencanaan yang komprehensif. Mulai dari fokus pada program yang menuntut kolaborasi lintas sektor, desain keterpaduan top-down yang memanfaatkan tata Kelola digital dan data dengan layanan yang suer-centric, serta perkuat DPI untuk menjamin akuntabilitas.

    Berikutnya terkait masalah keamanan siber dan perlindungan data pribadi wajib diterapkan secara konsisten untuk menjaga kepercayaan publik.

    “Terakhir, regulasi yang adaptif harus disiapkan. Regulasi yang tidak kaku dan dinamis sebagai dasar pemanfaatan teknologi lintas sektor,” terangnya.

    Di luar itu Rini mengatakan saat ini piloting digitalisasi bansos sedang berjalan melalui interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha diharapkan menjadi bagian lanjutan dari piloting ini, khususnya dalam aspek penyaluran Bansos yang lebih terpadu dan efisien.

    “Kita ingin memastikan supaya bantuan-bantuan ini tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang lebih akuntabel, efisien, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan sektor UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital,” pungkas Rini.

    (igo/eds)

  • Sekolah Rakyat Istimewa, Menjangkau yang Belum Terjangkau

    Sekolah Rakyat Istimewa, Menjangkau yang Belum Terjangkau

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat sebagai terobosan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini tidak hanya memberi akses pendidikan bagi anak-anak miskin, tetapi juga menghadirkan intervensi bagi keluarga melalui bantuan sosial (bansos), kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

    “Sekolah rakyat ini istimewa, programnya presiden. Kita diajak noleh (menengok) kepada mereka yang paling miskin, memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9/2025).

    Hal tersebut ia disampaikan saat menerima audiensi Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) dan Bupati Purworejo di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Jumat (26/9).

    Ia menegaskan, perbedaan utama Sekolah Rakyat dengan sekolah umum adalah integrasinya dengan program unggulan pengentasan kemiskinan, seperti Koperasi Desa Merah Putih, bansos, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pemeriksaan kesehatan.

    “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki, orang tuanya jadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, dapat bansos lengkap, seluruh keluarganya dapat PBI-JKN. Jadi tidak berdiri sendiri, ini bersamaan dengan program unggulan Presiden yang lain, diintervensi di sini. Keren ini, tidak ada sebelumnya kayak begini,” jelas Gus Ipul.

    Selain pendidikan, seluruh siswa Sekolah Rakyat memiliki rekam medis yang menjadi dasar intervensi kesehatan. Dari 7.409 siswa, sebanyak 52 persen membutuhkan pemeriksaan lanjutan dengan masalah utama berupa karies gigi, kebugaran rendah, anemia, gangguan telinga, dan kekurangan gizi.

    Tak hanya itu, siswa juga difasilitasi pemetaan bakat (talent mapping) berbasis teknologi DNA dan Artificial Intelligence (AI). Dari 4.889 siswa yang sudah dipetakan, 50,4 persen cenderung kinestetik, 30 persen auditori, dan 19,6 persen visual.

    “Keren hasilnya ini. Kita punya data-datanya anak-anak lengkap. Tidak ada di sekolah lain. Adanya di sekolah rakyat, hanya ada di sekolah rakyat,” tegas Gus Ipul.

    “Kami sudah siapkan tanah, Pak, untuk pembangunan yang baru. Ada dua tanah kami siapkan,” ujar Suhardi.

    Dukungan juga datang dari Bupati Purworejo Yuli Hastuti, yang telah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat.

    “Untuk pendirian Sekolah Rakyat Purworejo, siap lahan di salah satu desa seluas 9,7 hektare. Kalau memang masih diperlukan, masih ada lagi 3,2 hektare,” jelas Yuli.

    Saat ini, Sekolah Rakyat telah berjalan di 100 titik dan akan menambah 65 titik, sehingga mencapai 165 titik pada akhir bulan. Presiden menargetkan setiap sekolah mampu menampung hingga 1.000 siswa. Jika 500 sekolah berdiri, maka 500 ribu anak dari keluarga miskin dapat mengenyam pendidikan.

    Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian Andy Kurniawan, Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Pj Sekretaris Daerah Purworejo Tolkha Amaruddin, dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ahmat Jainudin.

    (akn/ega)

  • Panduan Lengkap Cek Bansos September 2025 Online – Page 3

    Panduan Lengkap Cek Bansos September 2025 Online – Page 3

    Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bansos secara daring melalui dua metode utama yang disediakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kedua metode ini dirancang untuk memudahkan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat yang berhak menerima bantuan.

    Metode pertama adalah melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna hanya perlu mengunjungi laman tersebut, lalu memilih informasi lokasi domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan. Setelah itu, masukkan nama lengkap sesuai KTP pada kolom “Nama PM (Penerima Manfaat)”, isi kode verifikasi (captcha), dan klik “Cari Data”. Sistem akan menampilkan informasi nama penerima, usia, jenis bansos, dan periode pencairan jika terdaftar.

    Metode kedua adalah melalui aplikasi “Cek Bansos” yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store. Pengguna yang belum memiliki akun harus melakukan registrasi dengan data diri sesuai KTP, NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat email, serta mengunggah foto KTP dan swafoto. Setelah berhasil login, pilih menu “Cek Bansos” atau “Profil”, isi data domisili dan nama lengkap, lalu klik “Cari Data” untuk melihat status bantuan Anda.

  • Strategi Pengentasan Kemiskinan Berhasil, Tahun Ini di Banyuwangi Turun Jadi 6,13%

    Strategi Pengentasan Kemiskinan Berhasil, Tahun Ini di Banyuwangi Turun Jadi 6,13%

    Banyuwangi (beritajatim.com)– Berbagai program penanganan kemiskinan yang dikawal Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Banyuwangi tahun 2025 kembali mengalami penurunan, yakni menjadi 6,13 persen.

    Tercatat, empat tahun terakhir kemiskinan di Banyuwangi terus turun. Pada 2021 sebesar 8,07 persen, menjadi 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024) dan 6,13 persen pada 2025 atau turun sebesar 0,41 persen.

    “Alhamdulillah, capaian kinerja ini adalah buah dari kolaborasi, dukungan dan doa seluruh masyarakat dan stakeholder di daerah,. Sinergis seluruh program yang dijalankan oleh banyak pihak,” kata Bupati Ipuk, Kamis (25/9/2025).

    Program yang digeber pemkab untuk mengurangi kemisikinan di Banyuwangi mulai dari program pemberian bantuan usaha lewat program UMKM Naik Kelas, akses pendidikan yang baik hingga pendidikan tinggi, hingga mendorong penguatan program kepariwisataan karena dampaknya yang multiplier.

    Ada tiga strategi Banyuwangi dalam mengurangi kemiskinan di daerah. Pertama, mengurangi beban pengeluaran warga miskin. “Salah satunya kami memastikan program bansos baik dari pusat maupun daerah terdistribusi dengan baik untuk membantu meringankan beban masyarakat. Di Banywuangi ada program Rantang Kasih dan Banyuwangi Berbagi,” terang Ipuk.

    Kedua, meningkatkan pendapatan warga miskin lewat berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi. Seperti program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (WeNak) hingga fasilitasi ongkir gratis bagi UMKM.

    Ketiga strategi penanganan kemiskinan dilakukan dengan memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan dan peningkatan kapasitas pendidikan bagi warga. “Berbagai pelatihan untuk meningkatkan skill warga agar bisa mandiri menjalankan maupun meningkatkan usahanya,” katanya.

    Penurunan angka kemiskinan tersebut juga diiringi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang meningkat. Di triwulan 1, tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen dan triwulan dua meningkat jadi 5,85 persen. Capaian ini berada di atas angka provinsi maupun nasional.

    “Pemkab akan terus melanjutkan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penanganan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan kolaborasi semua pihak,” ujar Ipuk.

    Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Hermanto menambahkan ada sejumlah faktor yang menyumbang penurunan angka kemiskinan Banyuwangi. Di antaranya kemampuan daerah dalam menjaga inflasi atau daya beli masyarakat. Terjaganya tingkat inflasi Banyuwangi menurutnya berkat kebijakan daerah untuk menjaga inflasi serta kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga ekonomi.

    “Kolaborasi berbagai pihak yang didukung oleh kebijakan pemerintah berhasil menjaga inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga. Inilah yang mencegah warga masuk dalam garis kemiskinan dan menjadikan warga miskin bisa memperbaiki taraf kehidupannya,” terangnya.

    Selain inflasi yang terjaga, kata Hermanto berbagai program daerah yang dijalankan oleh Pemkab Banyuwangi juga menjadi faktor kunci yang mendukung. “Pemkab Banyuwangi cukup konsisten dalam menjalankan program penanganan kemiskinan sehingga hasilnya bisa terukur,” pungkasnya. [alr/aje]

  • Mbak Wali Sampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

    Mbak Wali Sampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjelaskan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Penjelasan itu disampaikan pada Rapat paripurna DPRD, di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, Kamis (25/9/2025). Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Firdaus.

    Menurut Wali Kota Kediri perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini dikarenakan ada beberapa kondisi dan kebijakan sehingga perlu dilakukan perubahan. Antara lain, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

    Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024. “Tujuannya meningkatkan capaian kerja dari Pemkot Kediri. Lalu juga meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan lain sebagainya. Intinya untuk peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar wali kota termuda ini.

    Mbak Wali memaparkan rincian APBD tahun anggaran 2025 baik dari sisi pendapatan daerah, sisi belanja daerah maupun sisi pembiayaan daerah. Pertama, pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp 1.520.762.610.181 berkurang sebesar Rp 11.872.867.638,38 sehingga menjadi Rp 1.508.889.742.542,62 mengalami penurunan sebesar 0,78%.

    Untuk penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yang semula direncanakan sebesar Rp 414.828.604.181 bertambah Rp 16.046.739.832,62 sehingga menjadi Rp 430.875.344.013,62 atau mengalami kenaikan 3,87%. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Lalu ada juga pendapatan transfer.

    Dalam pos belanja daerah, Mbak Wali juga menjelaskan secara keseluruhan baik dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer, yang semula direncanakan sebesar Rp 1.851.705.607.815 mengalami penurunan sebesar Rp 4.632.487.490,55 sehingga menjadi Rp 1.847.073.120.324,45 atau mengalami penurunan sebesar 0,25%.

    Perubahan sisi belanja ini disebabkan oleh perubahan dari belanja operasi untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja modal untuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Lalu masih ada belanja tidak terduga.

    Pada pembiayaan, Mbak Wali mengungkapkan pembiayaan merupakan penyeimbang terjadinya defisit pada APBD awal yang direncanakan sebesar Rp 330.942.997.634 bertambah sebesar Rp 7.240.380.147,83 sehingga menjadi Rp 338.183.377.781,83 atau naik sebesar 2,19% yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya sesuai dengan hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2024.

    “Uraian tersebut masih berupa gambaran umum secara garis besar. Untuk pembahasan lebih lanjut saya serahkan sepenuhnya kepada dewan,” pungkasnya.

    Turut Hadir Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, perwakilan Forkopimda, Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • 45 Penerima PKH di Lumajang Terindikasi Judi Online, Kemensos Instruksikan Pengecekan Lapangan

    45 Penerima PKH di Lumajang Terindikasi Judi Online, Kemensos Instruksikan Pengecekan Lapangan

    Lumajang (beritajatim.com) – Penyalahgunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terungkap di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sebanyak 45 penerima manfaat dilaporkan terindikasi judi online (judol) berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

    Koordinator Pendamping PKH Lumajang, Akbar Alamin, menjelaskan bahwa Kemensos RI telah memberi instruksi kepada seluruh pendamping PKH agar segera melakukan verifikasi terhadap data penerima yang dilaporkan.

    “Ini kami menerima data dari Kemensos RI itu sebanyak 47 data yang harus dicek di lapangan. Dari data ini keterangannya adalah terindikasi judol, ini dilaporkan PPATK,” terang Akbar, Kamis (25/9/2025).

    Ia menegaskan, proses pengecekan lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan kebenaran temuan tersebut. Sebab, ada kemungkinan identitas penerima manfaat disalahgunakan pihak lain untuk bertransaksi judi online.

    “Data yang terindikasi ini sedang kami lakukan proses pengecekan lapangan apakah benar-benar main judol. Ini kadang KTP atau rekeningnya dipinjam oleh orang lain. Nah ini juga masih didalami,” jelasnya.

    Menurut Akbar, jika hasil verifikasi menunjukkan penerima manfaat benar-benar terlibat dalam praktik judi online, maka bantuan sosial yang diterima akan langsung dicabut.

    “Untuk membeli rokok pun tidak boleh ya, jadi memang dipakai untuk pangan atau membayar kebutuhan seperti biaya sekolah. Jadi, kalau memang benar-benar bermain judol maka bantuannya akan dipertimbangkan,” tegasnya.

    PKH merupakan program perlindungan sosial dari pemerintah yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan. Dana bantuan hanya boleh digunakan untuk kebutuhan pokok seperti pangan, biaya sekolah, hingga keperluan mendesak lain, bukan untuk konsumsi non-esensial apalagi judi online. [has/beq]

  • Penerima BSU September 2025: Cek Status Penyaluran dan Syarat – Page 3

    Penerima BSU September 2025: Cek Status Penyaluran dan Syarat – Page 3

    Pemerintah Indonesia kembali melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2025 sebagai bentuk dukungan nyata kepada pekerja dan buruh. Bantuan ini bertujuan untuk membantu mereka yang terdampak kondisi ekonomi, memastikan daya beli tetap terjaga.

    Nominal bantuan BSU 2025 akan disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600.000 per penerima, yang merupakan gabungan dari Rp300.000 per bulan selama dua bulan. Penyaluran ini dilakukan dalam satu kali pencairan, memudahkan penerima dalam mengakses dana.

    Untuk menjadi penerima BSU 2025, pekerja harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025. Syarat-syarat tersebut meliputi status Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 April 2025, serta memiliki gaji maksimal Rp3.500.000 per bulan. Prioritas diberikan kepada pekerja yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan yang bukan merupakan ASN, TNI, atau Polri. Selain itu, penerima BSU tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama.

     

  • Penerima Bansos Blitar Dicoret setelah Terindikasi Judi Online, 570 KPM Terancam Kehilangan Bantuan

    Penerima Bansos Blitar Dicoret setelah Terindikasi Judi Online, 570 KPM Terancam Kehilangan Bantuan

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Blitar terpaksa mencoret 570 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) setelah terungkap adanya penyalahgunaan dana bantuan yang dialirkan untuk judi online.

    Keputusan ini tercatat sebagai langkah tegas yang diambil oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar setelah menerima data dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, mengungkapkan bahwa pencoretan ini melibatkan dua kelompok penerima.

    “Kelompok pertama adalah 271 KPM lama yang selama ini mendapatkan bantuan tanpa masalah. Namun, kini harus dihentikan. Kelompok kedua adalah 353 KPM baru yang harusnya baru menerima bantuan di triwulan ketiga tahun ini,” jelas Yuni, Rabu (24/9/2025).

    Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, karena ratusan keluarga yang bergantung pada bantuan sosial kini harus menanggung akibat dari ulah oknum yang menyalahgunakan dana tersebut.

    Penyalahgunaan dana bansos ini terungkap melalui sistem pengawasan canggih yang diterapkan pemerintah pusat. Melalui pengawasan berlapis yang melibatkan berbagai lembaga, termasuk PPATK, aliran dana dari penerima bansos dapat dilacak hingga akhirnya terdeteksi adanya transfer dana ke rekening-rekening judi online.

    “Kami di daerah tidak bisa mendeteksi hal ini secara langsung. Kemungkinan besar datanya berasal dari PPATK. Kami hanya menerima informasi resmi dalam bentuk data jadi tanpa bisa melacaknya sendiri,” tambah Yuni.

    Pencoretan ini menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap distribusi bansos kini semakin ketat, memastikan bahwa dana bantuan sampai kepada yang berhak dan digunakan sesuai tujuan. Meskipun keputusan ini sudah final dari pemerintah pusat, Dinsos Kabupaten Blitar tetap berusaha keras untuk memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat.

    “Bansos ini untuk kebutuhan pokok, untuk beli beras, biaya sekolah anak, bukan untuk hal lain. Kami terus mengingatkan warga agar tidak salah gunakan bantuan ini,” tegas Yuni.

    Pemerintah daerah kini menunggu arahan teknis lebih lanjut dari pusat mengenai nasib 570 KPM yang terindikasi melanggar aturan. Dinas Sosial Kabupaten Blitar berharap kejadian ini menjadi pembelajaran berharga bagi penerima bansos lainnya agar bantuan benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang semestinya. [owi/suf]