Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Serahkan Helm dan Jaket Ke Ojek, Mensos Apresiasi Program Banyuwangi Berbagi

    Serahkan Helm dan Jaket Ke Ojek, Mensos Apresiasi Program Banyuwangi Berbagi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi selama dua hari, Kamis – Jumat (2-3 Oktober 2025). Selain meninjau pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial, Mensos juga menyerahkan bantuan Banyuwangi Berbagi kepada sejumlah ojek Banyuwangi.

    Gerakan Banyuwangi Berbagi merupakan upaya penanganan kemiskinan Banyuwangi yang melibatkan ribuan ASN hingga pegawai BUMN/swasta sejak tahun 2021. Di gerakan ini setiap orang memberikan bantuan setiap bulannya kepada warga miskin by name by adress yang datanya tersedia di aplikasi “Smart Kampung”.

    Tidak hanya sembako dan makanan, namun untuk momen tertentu misalnya tahun ajaran baru Banyuwangi Berbagi juga memberikan peralatan sekolah kepada anak-anak dari warga miskin. Sembako juga rutin diberikan kepada keluarga yang ada anak stuntingnya.

    Pada bulan, gerakan ini diarahkan untuk memberikan bantuan kepada ojek berupa helm dan jaket.

    Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menyerahkan langsung helm dan jaket kepada ojek Banyuwangi bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Panjaitan di Kopi Lego, Kampung Kopi Desa Gombengsari, Banyuwangi didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Sebelumnya Banyuwangi juga mencanangkan gerakan naik ojek online dan angkutan umum di setiap hari Jumat. Gerakan ini ditujukan bagi para ASN Banyuwangi yang akan berangkat maupun pulang kerja di setiap hari Jumat sebagai upaya meningkatkan pendapatan para pengemudi ojek dan angkutan umum.

    “Ini gerakan yang sangat baik dan perlu didukung,” kata Gus Ipul.

    Bupati Ipuk mengatakan, Banyuwangi Berbagi akan terus digerakkan pemkab Banywuangi melengkapi program bantuan sosial lain dari pemerintah.

    “Kali ini Banyuwangi Berbagi memberikan bantuan helm dan jaket kepada penarik ojek baik ojek online maupun ojek pangkalan untuk mendukung pekerjaan mereka,” kata Bupati Ipuk.

    Ipuk mengaku dengan diberikan helm dan jaket baru diharapkan bisa meningkatkan keselamatan dan juga kualitas layanan para pengemudi ojek. “Dengan helm dan jaket yang memenuhi standar tentunya pelanggan ojek akan merasa lebih aman dan nyaman, sehingga semakin senang untuk naik ojek” kata Bupati Ipuk.

    Sementara itu salah satu pengemudi ojek yang menerima bantuan adalah Herna Fidiyanti. Herna sudah dua tahun jadi driver ojek online. Ia merasa senang menapatkan bantuan helm dan jaket tersebut.

    “Kebetulan helm yang untuk pelanggan sudah lama, dengan helm baru ini semoga pelanggan saya semakin nyaman,” jelasnya. [tar/ian]

  • Kota Malang Raih Skor IMDI Tertinggi Nasional, Bukti Ekosistem Digital Makin Kuat

    Kota Malang Raih Skor IMDI Tertinggi Nasional, Bukti Ekosistem Digital Makin Kuat

    Malang (beritajatim.com) – Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Malang tahun 2025 mencatat skor 62,67, tertinggi secara nasional. Capaian ini menegaskan bahwa Kota Malang memiliki ekosistem masyarakat digital yang solid dan adaptif dalam menyongsong transformasi digital di tingkat nasional.

    Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi semua pihak — mulai dari masyarakat, akademisi, media, komunitas, hingga pelaku industri kreatif digital yang bersinergi dengan Pemerintah Kota Malang.

    “Sejak awal pengukuran, nilai IMDI Kota Malang meningkat terus. Dan pencapaian ini adalah hasil kolaborasi hexahelix untuk mewujudkan ekosistem digital,” ujar Wahyu saat menghadiri Peresmian Garuda Spark Innovation Hub dan peluncuran hasil IMDI Tahun 2025 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Wahyu mencontohkan, Kota Malang memiliki infrastruktur dan ekosistem digital yang kuat, mulai dari jaringan CCTV hingga fasilitas Malang Creative Center. Pemerintah Kota juga menghadirkan layanan publik berbasis digital seperti PDKT SAM yang membantu validasi berbagai program sosial — mulai dari beasiswa, bantuan sosial, hingga perumahan tidak layak huni dan penerimaan peserta didik jalur afirmasi.

    Selain itu, aplikasi MalangMbois turut menjadi inovasi penting yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Pemerintah juga rutin menggelar pelatihan keterampilan digital, edukasi keuangan digital inklusif, klinik UMKM, serta literasi etika bermedia sosial sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

    Menurut Wahyu, pengukuran IMDI yang dilakukan independen oleh Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi instrumen penting dalam memetakan isu, mendengar aspirasi publik, serta menentukan arah kebijakan transformasi digital daerah.

    “Capaian pada empat pilar IMDI secara umum menggambarkan bahwa Kota Malang dan masyarakatnya dinilai menguasai keterampilan digital, memanfaatkan teknologi, dan mengoptimalkan potensi daerah berbasis digital,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya V. Hafid, mengapresiasi capaian Kota Malang serta menekankan pentingnya pembangunan ekosistem digital yang inklusif melalui kolaborasi lintas sektor.

    “Digitalisasi telah berjalan baik pada sektor e-commerce, jasa, dan keuangan. Namun sektor lain seperti layanan publik digital dan pembelajaran masih menjadi PR bersama,” ujar Meutya.

    Penilaian IMDI Tahun 2025 melibatkan survei terhadap 18 ribu responden dan 11 ribu pelaku usaha di berbagai daerah. Secara nasional, skor IMDI meningkat dari 43,34 pada 2024 menjadi 44,53 pada 2025.

    Adapun Kota Malang mencatat peningkatan signifikan sebesar 10,03 poin atau 19,05 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya, dengan rincian: pilar Infrastruktur dan Ekosistem 79,61, pilar Literasi 63,69, pilar Pemberdayaan 57,73, dan pilar Pekerjaan Digital 46,55. [luc/beq]

  • Berkunjung Ke Banyuwangi, Menteri sosial Bertemu Camat dan Kades untuk Bersama Sukseskan Digitalisasi Bansos

    Berkunjung Ke Banyuwangi, Menteri sosial Bertemu Camat dan Kades untuk Bersama Sukseskan Digitalisasi Bansos

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Di sela kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, 2-3 Oktober 2025, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu dengan para camat, lurah, dan kepala desa di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan.

    Dalam kesempatan itu, Mensos mengajak mereka untuk berpartisipasi menyukseskan program digitalisasi bansos yang saat ini sedang diujicobakan di Banyuwangi.

    “Ayo semua dukung program ini. Camat, kades, dan lurah, ayo ajak warganya yang kurang mampu untuk segera mendaftar. Dampingi dan bantu mereka agar nantinya bisa menikmati bantuan dari pemerintah,” kata Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Pertemuan tersebut diikuti para camat, lurah dan kades se-Banyuwangi. Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Anggota Komisi 8 DPR RI Ina Ammania, serta segenap jajaran Pemkab Banyuwangi.

    Digitalisasi bansos merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, agar penyalurannya lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    Banyuwangi dipilih sebagai pilot project dan telah melakukan uji coba sejak dua pekan lalu. Saat ini jumlah warga Banyuwangi yang telah mendaftar program bansos digital tersebut sebanyak 259 ribu orang.

    Pendaftaran dilakukan melalui dua mekanisme, yakni via aplikasi Perlinsos maupun melalui agen Perlinsos yang terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan tenaga sosial kesejahteraan kecamatan (TKSK).

    Selain mereka, Pemkab juga mengerahkan kader Dasawisma, Lurah, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos.

    “Saya senang Banyuwangi melibatkan ASN-nya untuk membantu pendataan digitalisasi bansos. Kolaborasi seperti ini sangat diperlukan agar program ini bisa sukses,” ujar Gus Ipul.

    Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul juga menyinggung tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini terus dimutakhirkan secara berkala dan wajib menjadi acuan seluruh program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

    “Tidak boleh ada intervensi bansos yang menggunakan data lain, kecuali DTSEN. Kalau mau membuat program harus menggunakan DTSEN,” kata dia.

    Ia pun mengajak semua elemen di Banyuwangi untuk bersama-sama memastikan pemutakhiran DTSEN lebih sempurna. Sehingga masyarakat miskin bisa merasakan bantuan lebih banyak dari pemerintah.

    “Saya ingin bagi-bagi tugas untuk melakukan ground check (pemutakhiran). Kami minta para lurah melakukan ground check. Siapa saja warganya yang masuk dalam desil 1 – 10. Sehingga nanti di kelurahan bisa ketemu by name by address-nya,” jelas Gus Ipul.

    Mensos juga membahas pentingnya kolaborasi Sekolah Rakyat dengan pemerintah daerah. Setelah Sekolah Rakyat rintisan dimulai, selanjutnya akan dibangun gedung permanen.

    “Di Banyuwangi kita bangun tahun depan. Ibu Bupati sudah menyiapkan lahannya, kita juga sudah siapkan anggarannya. Karena ini di lahan pemkab, nantinya sekolah ini hanya menampung anak-anak kurang mampu dari Banyuwangi,” ungkapnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat kepada Banyuwangi. “Kami berkomitmen akan menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat,” kata Ipuk. [tar/ian]

  • Ada Andil Efisiensi pada Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga yang Baru 55% Jelang Akhir 2025

    Ada Andil Efisiensi pada Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga yang Baru 55% Jelang Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut efisiensi belanja pemerintah pada awal 2025 turut memengaruhi laju penyerapan anggaran pemerintah pusat khususnya kementerian/lembaga yang baru sekitar 55% sampai dengan akhir kuartal III/2025. 

    Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti memaparkan bahwa belanja pemerintah pusat sampai dengan data terbaru pekan ini baru mencapai 65%. Secara terperinci, belanja kementerian/lembaga masih berada di posisi Rp815 triliun dari anggaran Rp1.481,7 triliun atau sekitar 55%. 

    Belanja paling banyak adalah dari belanja pegawai yang sudah terserap 77%, belanja bantuan sosial 72% serta barang dan modal di kisaran 45%. 

    Prima, sapaannya, realisasi belanja pemerintah seperti saat ini sebenarnya adalah hal yang berjalan secara reguler. Setiap kementerian/lembaga memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam menyerap anggarannya. 

    Pada tahun ini, Prima menyebut siklus penyerapan anggaran terkategorikan istimewa karena ada efisiensi belanja pada Februari 2025, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. 

    “Jadi, semua K/L harus melakukan adjustment [penyesuaian] lagi. Jadi, ini kalau istimewa nih 2025. Nah, setelah itu dilakukan adjustment, mereka melakukan perencanaan lagi. Mana yang prioritas, mana yang enggak prioritas. Sehingga ini juga schedule-nya jadi agak mundur,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (3/10/2025). 

    Meski serapan anggaran belum mencapai 60% memasuki kuartal akhir 2025, Prima optimistis belanja bisa diselesaikan sesuai target seperti tahun-tahun sebelumnya. 

    Prima menyebut setidaknya ada 12 kementerian/lembaga yang memiliki anggaran besar dan mencakup hingga 80% total belanja kementerian/lembaga. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah membuka peluang untuk menyisir anggaran kementerian/lembaga dengan anggaran besar namun belum optimal diserap hingga akhir bulan ini. 

    Prima menjelaskan bahwa berdasarkan siklusnya, sekitar 38% anggaran belanja negara baru dibelanjakan sekitar tiga bulan terakhir tahun anggaran. Artinya, 38% belanja baru diserap pada Oktober, November dan Desember hampir setiap tahunnya. 

    Menurut pejabat eselon I Kemenkeu itu, tantangan belanja negara pada tahun ini salah satunya adalah adanya kementerian/lembaga yang baru. Institusi baru di pemerintahan ini harus mulai menyusun organisasinya, serta menyusun anggaran dan lain-lain. 

    “Tapi kalau kita lihat dari angka, sekarang kita sudah bisa 55% untuk belanja K/L-nya. Ini saya rasa ini adalah suatu capaian yang membuat kita cukup optimis ya untuk kita bisa menyelesaikan tahun 2025 ini dengan sesuai harapan,” jelasnya. 

    Apabila dibandingkan dengan realisasi APBN per Agustus 2025, realisasi belanja negara sudah Rp1.388,8 triliun. Perinciannya yakni belanja K/L Rp686 triliun serta non K/L Rp702,8 triliun. 

  • Pemkab Siapkan Lahan Seluas 7 Ha untuk Sekolah Rakyat Secara Permanen

    Pemkab Siapkan Lahan Seluas 7 Ha untuk Sekolah Rakyat Secara Permanen

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa bangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu prioritas yang akan dibangun. Pemkab Banyuwangi turut mendukung dengan menyiapkan lahan seluas sekitar 6-7 hektare di wilayah Kecamatan Muncar.

    Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, gedung SR akan memiliki beberapa fasilitas. Antara lain asrama siswa, asrama guru, aula, area bermain, sarana olahraga, hingga tempat ekstrakurikuler.

    “Mudah-mudahan tahun ini bisa dibangun dan tahun depan selesai. Jadi anak-anak akan pindah dari tempat sekarang ke gedung baru nantinya,” kata Gus Ipul, saat berdialog dengan siswa dan guru di yang bertempat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Muncar, Jumat (3/10/2025).

    Gus Ipul melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi selama dua hari, (2-3 Oktober 2025). Selain meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi, Mensos juga meninjau dua sekolah rakyat yang ada di Banyuwangi.

    Sehari sebelumnya, Gus Ipul juga meninjau SR Terintegrasi 2 Banyuwangi di Kecamatan Licin, pada Kamis (2/10/2025). SR Licin beroperasi sejak Juli 2025 dan bertempat di Balai Diklat Banyuwangi. SR ini memilik jumlah siswa sebanyak 250 orang pada jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

    Menteri Gus Ipul bersama Bupati Ipuk saat mengunjungi sekolah rakyat.

    Sekolah Rakyat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Muncar mulai proses pembelajaran pada September lalu dengan jumlah siswa 73 anak.

    Gus Ipul menyebut, tempat SR yang beroperasi saat ini hanya bersifat sementara. Jika gedung SR telah terbangun dan siap ditempat, sekolah siswa akan berpindah ke gedung yang baru.

    Selain nantinya tinggal di tempat baru, masing-masing siswa juga akan mendapat total delapan seragam dan laptop untuk pembelajaran.

    “Sekolah Rakyat Ini memberi kesempatan untuk memberi anak dari keluarga kurang mampu untuk belajar, agar punya masa depan yang lebih baik,” sambung Gus Ipul.

    Ia menjelaskan, SR rintisan saat ini berjumlah 165 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Rinciannya 63 SR mulai kegiatan belajar mengajar pada Juli, 37 SR pada Agustus, dan 64 SR pada Sepember dan awal Oktober.

    Dari jumlah tersebut, Gus Ipul memprakirakan sekitar 100 bangunan permanen SR bisa dibangun tahun ini dan siap beroperasi tahun depan. Kemensos telah menyiapkan dua desain bangunan permanen SR.

    Desain yang akan digunakan bergantung dengan luasan lahan yang disediakan pemerintah daerah. Pembangunan SR diprakirakan memakan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 200 miliar untuk satu titik lokasi.

    “Banyuwangi termasuk yang menjadi prioritas untuk dibangun tahun ini. Yang penting lahannya clean and clear,” ucapnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menambahkan, pihaknya mendaftarkan lahan milik pemkab untuk dijadikan lokasi pembangunan gedung SR.

    Ipuk bersyukur apabila gedung SR di Banyuwangi bisa dibangun tahun ini, seperti yang diharapkan Mensos Gus Ipul. Dengan demikian, para siswa SR di dua tempat yang sudah ada bisa berada di satu lokasi yang lebih akan menunjang kegiatan mereka sehari-hari.

    “Yang kami daftarkan ke Kementerian Sosial, insyaallah rencananya di Kecamatan Muncar. Itu menggunakan lahan pemerintah daerah. Insya Allah nanti kita hibahkan untuk sekolah rakyat,” jelas Ipuk. [ayu/but]

     

  • Distribusi bansos tak merata, Luhut tegaskan urgensi digitalisasi

    Distribusi bansos tak merata, Luhut tegaskan urgensi digitalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan urgensi digitalisasi pada program bantuan sosial (bansos) usai menemukan bahwa penyaluran bansos di Banyuwangi, Jawa Timur, tak terdistribusi dengan merata.

    “Saya menemukan fakta menarik; ada warga yang tercatat menerima tiga program sekaligus, sementara ada yang sama sekali tak tersentuh bantuan meski sangat membutuhkan. Inilah mengapa transformasi digital penting dan perlu segera diimplementasikan,” kata Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan di Jakarta, Jumat.

    Tinjauannya itu dilakukan di Desa Suko, Kalipuro, Banyuwangi. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani kopi yang tinggal di kawasan hutan, jauh dari kota, dengan akses sinyal terbatas.

    Luhut berpendapat desa tersebut merupakan potret nyata sekaligus laboratorium hidup bagi masa depan program sosial Indonesia.

    Ketua DEN mencatat uji coba (pilot project) di Banyuwangi sudah menjangkau 257 ribu pendaftar dengan dukungan 2.000 pendamping lapangan.

    Dari 680 ribu kepala keluarga, baru 148 ribu yang tercatat sebagai penerima bansos.

    “Masih banyak ruang perbaikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan adil bagi yang membutuhkan,” ujar Luhut.

    Dia pun mengapresiasi sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam mendukung pilot project ini, dalam konteks ini, Kementerian Sosial dan pemerintah kabupaten. Pasalnya, menurut Luhut, ego sektoral sering menghambat integrasi data.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Digitalisasi Penerima Bansos Segera Diterapkan Secara Nasional

    Digitalisasi Penerima Bansos Segera Diterapkan Secara Nasional

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini juga mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi, yang turut menjadikan Aparatur Sipil Negara, Kepala OPD, Lurah, operator desa, Kepala Desa, hingga Dasawisma menjadi agen Perlinsos untuk memperluas jangkauan pendaftaran masyarakat yang membutuhkan.

    Hasilnya warga Banyuwangi yang telah mendaftar program bansos digital sebanyak 259 ribu orang. Baik mendaftar secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos. Selanjutnya pemerintah pusat akan mengolah data yang telah hasil pendaftaran. Hasil pengolahan data akan dijadikan pijakan dalam penyerahan bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun depan.

    Hasil dari proses uji coba di Banyuwang ini, akan dievaluasi dan direplikasi ke seluruh wilayah di Indonesia.

    “Kami uji coba di sana (Desa Gombengsari), orang daftar sebentar langsung bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai,” kata Gus Ipul.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Kami berkomitmen untuk menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan bansos digital,” kata Ipuk. 

    Ipuk menyebut apabila program bansos digital ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan.

    “Karena bansos ini akan lebih tepat sasaran dan ankutabilitasnya juga terjaga,” ucapnya.

  • Banyuwangi Menjadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, 259 Ribu Warga Terdaftar

    Banyuwangi Menjadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, 259 Ribu Warga Terdaftar

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi, Jawa Timur, kini menjadi sorotan nasional setelah berhasil terpilih sebagai daerah pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat.

    Sejak dimulainya uji coba pendaftaran bansos pada 18 September 2025, jumlah warga yang terdaftar melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) telah mencapai 259 ribu orang. Ini menjadi pencapaian signifikan yang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa digitalisasi bansos merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    “Kami sudah melihat sendiri bagaimana progresnya. Sudah lancar, lebih dari target progres yang ditetapkan. Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai pilot project. Selain karena infrastruktur digitalisasi sudah memadai, pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital,” jelas Gus Ipul saat kunjungan ke Banyuwangi pada Kamis, 2 Oktober 2025.

    Selain Gus Ipul, rombongan yang turut hadir dalam kunjungan ini meliputi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut B Panjaitan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Menteri Bappenas Febrian A Ruddyard, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan 20 lembaga negara lainnya.

    Kunjungan tersebut bertujuan untuk mematangkan implementasi program bansos digital di Banyuwangi, sekaligus mengevaluasi proses pendaftaran yang sudah berjalan.

    Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Dusun Suko Sumbermanis di Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Di sana, para pejabat mengamati langsung proses pendaftaran bansos yang berlangsung cepat dan mudah. Gus Ipul menambahkan, “Kami uji coba di Desa Gombengsari, orang daftar sebentar langsung bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai.”

    Pemkab Banyuwangi juga mendapat apresiasi karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam memperluas jangkauan pendaftaran. Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah, operator desa, Kepala Desa, hingga Dasawisma ikut berperan sebagai agen Perlinsos. Dengan cara ini, diharapkan lebih banyak warga yang mendapatkan kesempatan untuk mendaftar dan menerima bantuan sosial.

    Mensos Saifullah Yusuf saat di Banyuwangi

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Kami berkomitmen untuk menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan bansos digital,” ujar Ipuk.

    Ia juga menambahkan bahwa jika program ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan karena bansos dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan akuntabilitas yang terjaga.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena komitmen tinggi dari pemimpinnya. “Dan karena ini bisa dipastikan Insyaallah berhasil maka bisa menginspirasi daerah lain. Kami berharap Ibu Bupati berbagi pengalaman ke daerah, nanti kami undang ke Kemendagri,” kata Bima Arya.

    Program digitalisasi bansos ini juga melibatkan Kementerian PAN-RB dalam upaya kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta daerah, untuk menciptakan satu data terpadu dalam rangka memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Wamen PANRB Purwadi Arianto menjelaskan,

    “Kami berusaha mengkolaborasikan peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data untuk aplikasi transformasi digital.”

    Dengan data yang terkumpul, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengelola dan mengolahnya melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial di masa depan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya program ini untuk memodernisasi pemutahiran dan pengelolaan data sosial. [les/suf]

  • Luhut Tinjau ‘Laboratorium’ Bansos Digital di Banyuwangi

    Luhut Tinjau ‘Laboratorium’ Bansos Digital di Banyuwangi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan peninjauan pilot project penyaluran bantuan sosial atau bansos digital di Desa Suko, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

    Adapun, uji coba penyaluran bansos secara digital di Banyuwangi sudah menjangkau 257 ribu pendaftar dengan dukungan 2.000 pendamping lapangan. Dari 680 ribu kepala keluarga, baru 148 ribu yang tercatat sebagai penerima bansos.

    “Masih banyak ruang perbaikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan adil bagi yang membutuhkan,” tulis Luhut di postingan video Instagram @luhut.pandjaitan, Kamis (2/10/2025).

    Kendati demikian, dia mengaku menemukan fakta mengejutkan soal penerima bantuan sosial. Ada warga yang tercatat menerima tiga program sekaligus, sementara ada yang sama sekali tidak tersentuh bantuan meski sangat membutuhkan.

    “Inilah mengapa transformasi digital penting dan perlu segera diimplementasikan,” tegasnya.

    Dia juga bercerita bahwa dirinya melihat langsung bagaimana agen Kementerian Sosial dan Pemkab membantu warga mendaftar bansos.

    Di Desa Suko yang mayoritas warganya merupakan petani kopi, Luhut melihat banyak warga yang tak memiliki ponsel. Bahkan, di wilayah ini, Luhut mengatakan akses sinyal masih terbatas.

    Kendati demikian, mereka kini tetap bisa masuk sistem. Bedanya, kalau dulu masyarakat pasif menunggu, sekarang mereka bisa mengusulkan diri atau tetangga. Sistem inilah yang akan memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan, kata Luhut.

    “Tempat ini adalah potret nyata sekaligus laboratorium hidup bagi masa depan program sosial Indonesia,” ujarnya.

    Luhut mengaku bersyukur seluruh kementerian/lembaga yang telah membuktikan kolaborasi yang terintegrasi mampu menghadirkan solusi nyata di masyarakat. Dia pun memastikan pemerintah akan menjaga setiap rupiah yang disalurkan di dalam bansos sampat tepat diterima oleh pihak yang paling membutuhkan agar manfaatnya dapat menggerakan ekonomi dari tingkat terbawah dan memperkuat perekonomian.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemkot Kediri Jadi Rujukan Pematangsiantar Kelola DBHCHT

    Pemkot Kediri Jadi Rujukan Pematangsiantar Kelola DBHCHT

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Rombongan ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Zainal Siahaan, bersama dengan perwakilan sejumlah perangkat daerah yang meliputi Satpol PP, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Bappeda, Disnaker, Dinkes, BPKD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPJS Ketenagakerjaan dan RSUD dr. Djasamen Saragih.

    Dalam kesempatan tersebut Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menyambut langsung rombongan di ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Turut mendampingi jajaran perangkat daerah Kota Kediri, di antaranya Bappeda, BPPKAD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMTK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Satpol PP, RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, serta Bagian Administrasi Perekonomian.

    Dalam sambutannya, Ferry Djatmiko menyampaikan bahwa kunjungan lintas daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan sekaligus berbagi praktik baik dalam pengelolaan dana publik.

    “Kunjungan lintas daerah seperti ini penting untuk memperkuat hubungan sekaligus membuka ruang diskusi agar pengelolaan dana publik semakin transparan, efektif, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ferry.

    Ia menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Kota Kediri. Penerimaan DBHCHT terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan capaian ini, Kota Kediri menjadi penerima DBHCHT terbesar ketiga di Jawa Timur.

    Lebih lanjut, Ferry menjelaskan pemanfaatan DBHCHT diarahkan pada sejumlah bidang prioritas. Pada sektor kesehatan, dana digunakan untuk pembangunan dan pengembangan RSUD Gambiran, revitalisasi puskesmas, serta pengadaan obat-obatan dan sarana pelayanan kesehatan.

    Sementara, pada sektor kesejahteraan masyarakat, alokasi DBHCHT mendukung bantuan langsung tunai bagi buruh rokok, bantuan sosial untuk anak yatim, serta jaminan sosial ketenagakerjaan dan bidang penegakan hukum, dana dimanfaatkan untuk sosialisasi aturan cukai, pembinaan industri, dan peningkatan kapasitas aparat.

    Selain itu, sebagian dana digunakan untuk pembangunan daerah, seperti pengadaan mobil pemadam kebakaran, dump truck, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

    Ferry menambahkan bahwa meskipun jumlah DBHCHT cukup besar, tantangan utama adalah memastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak nyata. Karena itu, Pemkot Kediri terus melakukan evaluasi berkala serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah agar pengelolaan semakin optimal.

    Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pematangsiantar, Zainal Siahaan, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemkot Kediri.

    Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Ia menjelaskan bahwa Pematangsiantar hanya menerima sekitar 0,5 persen dari total dana DBHCHT yang diterima Kota Kediri. Meski relatif kecil, dana tersebut tetap dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dana itu terutama mendukung para pekerja pabrik rokok PT STTC yang mempekerjakan sekitar 7.000 orang, melalui program pelatihan dan pemberian bantuan alat kerja. Program tersebut diharapkan memberi keterampilan tambahan sekaligus kepercayaan diri bagi pekerja dalam meningkatkan penghidupan.

    “Melalui kunjungan ini, kami ingin belajar dari Kota Kediri, khususnya terkait pemanfaatan DBHCHT yang lebih luas dan pengembangan layanan kesehatan serta rumah sakit yang telah berkembang baik di sini,” ujar Zainal.

    Selain membahas DBHCHT, rombongan juga menaruh perhatian pada pengembangan UMKM di Kediri. Produk batik karya siswa sekolah luar biasa menjadi salah satu contoh inspiratif karena mampu memberi nilai tambah ekonomi sekaligus memberdayakan masyarakat.

    Menutup sambutannya, Zainal berharap kerja sama dan pertukaran pengalaman antara kedua daerah dapat terus berlanjut.

    “Meski saya akan segera memasuki masa purna tugas, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan DBHCHT dan pengembangan sektor ekonomi akan diteruskan pemerintah daerah,” pungkasnya. [nm/but]