Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Bantu Masyarakat Akses Layanan Perbankan, Perempuan Ini Hadirkan AgenBRILink di Kepulauan Mentawai

    Bantu Masyarakat Akses Layanan Perbankan, Perempuan Ini Hadirkan AgenBRILink di Kepulauan Mentawai

    FAJAR.CO.ID, MENTAWAI — Jarak dan keterbatasan infrastruktur bukan lagi halangan bagi masyarakat Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat untuk mengakses layanan perbankan.

    Melalui kehadiran AgenBRILink Aquila Salon, masyarakat sekitar dapat melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang.

    Pemilik Aquila Salon, Siaparia Butarbutar, mengaku terdorong menjadi mitra BRI karena ingin mempermudah akses layanan keuangan bagi warga sekitar. Sebelum ada AgenBRILink, masyarakat Desa Sioban harus menempuh perjalanan sekitar dua jam menuju Desa Tuapejat hanya untuk menabung, transfer, atau melakukan transaksi perbankan lainnya.

    “Motivasi saya memulai usaha AgenBRILink adalah karena di Desa Sioban jaringan internet belum stabil. Bank dan ATM pun belum ada, dan kondisi jalan saat itu juga rusak. Karena itu, membuka AgenBRILink dapat membantu masyarakat mengakses layanan perbankan, apalagi di sini banyak penerima bantuan sosial dari pemerintah,” ujar perempuan asal Padang tersebut.

    Ia mengenang perjuangannya menghadirkan “mini ATM” di wilayah terpencil tidaklah mudah. Saat pertama kali membuka layanan AgenBRILink pada Maret 2021, jaringan 4G di desanya belum stabil sehingga ia kerap harus berpindah ke desa lain untuk bertransaksi.

    Kemudian, kondisi berubah pada Agustus 2021, ketika melalui jaringan internet satelit (VSAT) yang disediakan BRIsat semakin memperkuat konektivitas layanan AgenBRILink di wilayah seperti Sioban. Sejak saat itu, transaksi di AgenBRILink Aquila Salon berjalan jauh lebih lancar dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat sekitar.

  • Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

    Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani nota kesepakatan Restorative Justice bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Surabaya, Kamis (9/10/2025). Melalui kerja sama ini, Bupati Ipuk berkomitmen memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif dengan mengintegrasikannya ke dalam berbagai program penguatan sosial yang telah dijalankan Pemkab Banyuwangi.

    Kesepakatan tersebut merupakan inisiatif Kejati Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Jatim. Acara penandatanganan juga dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kajati Jatim Kuntadi, serta para kepala daerah dan kepala Kejari se-Jawa Timur.

    Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata pada aspek penghukuman. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog dan mediasi untuk mencapai keadilan yang proporsional, memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, dan memungkinkan korban memperoleh pemulihan yang layak.

    Kajati Jatim Kuntadi menyebut, pendekatan tersebut telah banyak diterapkan di sejumlah daerah dan menunjukkan hasil positif. “Melalui kolaborasi ini kita bisa melihat perkara hukum dari sudut sosial. Kami tidak bisa sendirian, karena itu dibutuhkan kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah. Nanti kita evaluasi keberhasilannya,” ujarnya.

    Bupati Ipuk mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, tidak semua perkara hukum harus diselesaikan melalui penegakan hukum formal. “Kita juga harus melihat kondisi sosial dari para pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun keluarga keduanya,” ujar Ipuk.

    Ia mencontohkan, dalam kasus pencurian dengan nilai kecil yang dilatarbelakangi kondisi ekonomi atau keluarga yang sakit, penyelesaian dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif. Setelah itu, Pemkab Banyuwangi akan melakukan asesmen sosial ekonomi terhadap pelaku dan korban. “Misalnya pelaku belum bekerja, bisa kami bantu dengan program pelatihan atau bantuan usaha. Kalau keluarganya sakit, kami pastikan sudah terdaftar BPJS dan mendapatkan perawatan. Di sinilah intervensi pemerintah hadir,” terang Ipuk.

    Menurutnya, Banyuwangi memiliki beragam program penguatan sosial yang bisa mendukung implementasi keadilan restoratif. Di antaranya bantuan alat usaha, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, hingga bantuan sosial lainnya.

    Senada dengan itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya langkah lanjutan pasca Restorative Justice. “Kita menyebutnya Restorative Justice Plus. Yang terpenting adalah bagaimana tindak lanjutnya. Karena itu kami minta kepada semua kepala daerah untuk memastikan ada penguatan setelah proses keadilan restoratif dilakukan,” ujar Khofifah. [alr/beq]

  • Di Sidang OECD, MenPAN-RB sampaikan Komitmen Perkuat Pemerintahan Terbuka

    Di Sidang OECD, MenPAN-RB sampaikan Komitmen Perkuat Pemerintahan Terbuka

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menegaskan komitmen Indonesia memperkuat pemerintahan terbuka sebagai upaya mendekatkan rakyat dengan pemerintah. Penerapan teknologi digital dinilai menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Tujuannya sangat manusiawi, memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara, bukan hak istimewa, bagi setiap warga negara,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025)..

    Hal itu disampaikan Rini dalam pidato penutupnya pada pertemuan Kelompok Kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Senin (6/10). Ia berbicara di hadapan Deputy Secretary-General OECD Mary Beth Goodman beserta jajaran terkait.

    Rini menjelaskan pemerintahan terbuka bukan sekadar reformasi teknis prosedur dan regulasi, melainkan agenda yang sangat manusiawi.

    “Hal ini terwujud dalam martabat seorang ibu yang menerima bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, keadilan yang dirasakan seorang petani saat melihat penggunaan dana desa, keadilan bagi warga penyandang disabilitas yang mengakses dokumen pemerintah secara daring, dan kepercayaan yang terbangun ketika warga tahu bahwa suara mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

    Sebagai negara aksesi OECD, Indonesia berkomitmen menyelaraskan tata kelola pemerintahan dengan standar global. Rini menilai pertemuan Index of Digital Trade Integration and Openness (INDIGO) OECD 2025 di Jakarta, menegaskan pentingnya integrasi antara transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka adalah jalur terintegrasi menuju kepercayaan dan demokrasi yang lebih kuat.

    Rini menambahkan, teknologi kini memainkan peran besar dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan menjadi bagian dari upaya reformasi.

    “Kami saat ini sedang membangun infrastruktur publik digital Indonesia yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien,” imbuhnya.

    “Kami sangat menantikan pertukaran praktik terbaik yang berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara,” jelasnya.

    (prf/ega)

  • Gus Ipul Tegaskan 9 Arah Kebijakan Strategis Kemensos Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Gus Ipul Tegaskan 9 Arah Kebijakan Strategis Kemensos Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sembilan arah kebijakan strategis Kementerian Sosial (Kemensos).

    Sembilan arah kebijakan ini disusun sebagai panduan pematangan dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kemensos untuk memperkuat kinerja kementerian dalam menjawab tantangan sosial di masyarakat.

    Arahan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Pimpinan Pejabat Tinggi Kemensos yang digelar di Ruang Rapat Utama Gedung Kemensos, Kamis (9/10/2025).

    “Sembilan ini disusun di awal-awal saya dilantik waktu itu dan saya minta ini ditindaklanjuti. Saya ingin teman-teman, sekretaris, dan para Dirjen semua berperan aktif. Saya minta ini jadi pedoman dalam rangka membuat laporan satu tahun Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” ujar Gus Ipul.

    1. Penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

    Kebijakan pertama berfokus pada penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar akurasi kebijakan dan program sosial. Dengan data yang terintegrasi, penyaluran bantuan dan intervensi sosial diharapkan semakin tepat sasaran.

    2. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

    Kedua, Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah agar pelaksanaan program sosial berjalan efektif dan saling mendukung di lapangan.

    3. Pengembangan Care Economy

    Kebijakan ketiga diarahkan pada pengembangan care economy melalui pelibatan caregiver terlatih. Gus Ipul menjelaskan, anak muda perlu diberi pelatihan keterampilan untuk merawat lansia atau anggota keluarga rentan.

    “Prakteknya sederhana. Anak-anak itu diajari menjadi pendamping dengan keterampilan, karena banyak keluarga yang memiliki orang tua, tetapi anaknya tidak punya waktu memberikan perhatian. Maka bagi anak-anak yang terlatih ini bisa menjadi peluang pekerjaan baru,” jelasnya.

    4. Perluasan Kerja Sama dengan Swasta dan Filantropi

    Kebijakan keempat menekankan perluasan kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pihak swasta, BUMN, dan lembaga filantropi.

    “Dirjen Pemberdayaan Sosial sudah mulai menerjemahkan ini. Saya ingin skalanya diperluas,” tegas Gus Ipul.

    5. Peningkatan Kompetensi Pilar Sosial

    Kebijakan kelima adalah peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pilar-pilar sosial, terutama bagi mereka yang telah diangkat sebagai ASN melalui jalur PPPK.

    “PPPK sudah diangkat, tinggal sekarang bagaimana kapasitasnya ditingkatkan dan pola kerjanya dipertajam,” tutur Gus Ipul.

    6. Penjaminan Tepat Sasaran Bantuan Sosial

    Arahan keenam menekankan penjaminan bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran, serta penguatan peran kartu kesejahteraan. Gus Ipul juga menyoroti pentingnya penguatan unit layanan sosial sebagai center of excellence, termasuk Puskesos, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan unit-unit layanan di lingkungan Kemensos.

    7. Integrasi Pemberdayaan KPM Lintas Kementerian

    Kebijakan ketujuh menargetkan integrasi pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lintas kementerian dan lembaga. Gus Ipul berharap pada 2026 tidak ada lagi program yang berjalan secara terpisah.

    “Saya minta per tahun 2026 sudah tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri,” tegasnya.

    8. Penguatan Unit Layanan Sosial

    Arahan kedelapan memperkuat unit layanan sosial di tingkat daerah agar menjadi pusat keunggulan dan inovasi pelayanan kesejahteraan sosial.

    9. Akses Pendidikan bagi Fakir Miskin

    Kebijakan terakhir adalah penyediaan layanan pendidikan bagi fakir miskin melalui program Sekolah Rakyat. Program ini disebut Gus Ipul sebagai simbol nyata kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan.

    Dengan sembilan arah kebijakan strategis ini, Kemensos berkomitmen mempercepat pemerataan kesejahteraan sosial dan memastikan capaian nyata dalam satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (ted)

  • Mensos Ungkap 9 Arah Kebijakan Kemensos Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo

    Mensos Ungkap 9 Arah Kebijakan Kemensos Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan sembilan arah kebijakan strategis Kementerian Sosial. Adapun kebijakan tersebut menjadi pedoman pematangan dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sembilan ini disusun di awal-awal saya dilantik waktu itu dan saya minta ini ditindaklanjuti. Saya ingin ini teman-teman, sekretaris, Dirjen semua berperan. Saya minta ini jadi pedoman dalam rangka untuk membuat laporan satu tahun kementerian sosial di bawah (kepemimpinan) Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan pejabat tinggi Kemensos di Ruang Rapat Utama Gedung Kemensos, Kamis (9/10/2025).

    Dalam arahan pertama, Gus Ipul menekankan pentingnya penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis akurasi kebijakan.

    Kedua, ia juga menekankan kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan program sosial dapat lebih efektif dan saling mendukung. Ketiga, Kementerian Sosial diarahkan untuk mengembangkan care economy melalui pelibatan caregiver terlatih.

    Menurut Gus Ipul, anak-anak muda bisa didorong untuk memiliki keterampilan merawat lansia dan anggota keluarga rentan, sehingga lahir peluang kerja baru sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

    Kebijakan keempat adalah memperluas kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pihak swasta, BUMN, dan filantropi.

    “Nah ini yang mencoba menerjemahkan Dirjen Pemberdayaan Sosial sudah mulai. Ingat ya saya ingin skalanya diperluas itu,” kata Gus Ipul.

    “PPPK sudah diangkat tinggal sekarang bagaimana kapasitasnya ditingkatkan. Kemudian pola kerjanya dipertajam,” ucapnya

    Arahan keenam, Gus Ipul menekankan pentingnya penjaminan bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran, dan peranan kartu kesejahteraan. Hal ini dibarengi dengan penguatan unit layanan sosial sebagai pusat keunggulan (center of excellence), termasuk Puskesos, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan unit-unit layanan di lingkungan Kemensos.

    Selanjutnya, integrasi pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lintas kementerian dan lembaga turut menjadi prioritas. Gus Ipul menargetkan pada 2026 tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan memperkuat.

    “Maka itu saya minta per-tahun 2026, sudah tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri,” tegasnya.

    Kebijakan strategis terakhir adalah penyediaan layanan pendidikan bagi fakir miskin melalui program Sekolah Rakyat. Hal ini menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan.

    Melalui sembilan arah kebijakan tersebut, Kemensos menegaskan upaya menjawab kebutuhan masyarakat, dan memastikan capaian nyata satu tahun kinerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    (ega/ega)

  • Dugaan Aliran Dana Korupsi untuk Kampanye Pilpres 2024, Chusnul Chotimah: Ini Betulan Pak Dasco?

    Dugaan Aliran Dana Korupsi untuk Kampanye Pilpres 2024, Chusnul Chotimah: Ini Betulan Pak Dasco?

    GELORA.CO –  Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah merespons dugaan penggunaan dana korupsi dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Ia mengaitkan hal itu dengan kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak di lingkar kekuasaan serta tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Chusnul menyebut adanya dugaan penggunaan dana sebesar Rp20 miliar yang disebut-sebut mengalir ke tim Prabowo-Gibran saat masa kampanye.

    “Lanjutan yang kemarin, dugaan penggunaan uang korupsi Rp20 M oleh tim Prabowo Gibran saat Pilpres 2024,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (9/10/2025), merespons video pernyataan Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya, KH Ahmad Yazid Basyaiban (Gus Yazid) yang turut disematkan dalam ciutannya tersebut.

    Ia juga menyinggung langkah Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang sebelumnya dikabarkan telah mengembalikan dana sebesar Rp50 miliar ke negara.

    “Wamentan sudah mengembalikan Rp50 M, apa kasus hukumnya selesai?” lanjutnya.

    Chusnul kemudian mempertanyakan posisi hukum tim Prabowo-Gibran yang disebut juga diminta untuk mengembalikan dana Rp20 miliar.

    “Tim Prabowo Gibran ini juga diminta untuk kembalikan Rp20 M, apakah perkara selesai?,” sebutnya.

    Lebih lanjut, aktivis perempuan tersebut menyinggung kemungkinan adanya keterkaitan politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Jokowi.

    “Apakah karena ini Prabowo tersandera dengan Jokowi, penguasa istana sebelumnya?” timpalnya.

    Bukan hanya itu, ia juga mengklaim bahwa dana kampanye Prabowo-Gibran tidak hanya berasal dari pengusaha yang kini menjadi tersangka korupsi, tetapi juga dari unsur pemerintah.

    “Dana Pilpres Prabowo Gibran ternyata bukan hanya berasal dari pengusaha yang sekarang sudah jadi tersangka korupsi tapi juga dari istana. Dari istana 6 M sampai ke rakyat 2 M dalam bentuk bansos,” tandasnya.

    Chusnul bilang, elite Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, harus memberikan penjelasan terkait hal ini.

    “Ini betulan Pak Dasco?,” kuncinya.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gerindra maupun tim pemerintahan Prabowo-Gibran terkait pernyataan tersebut.

  • Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    PKH (Program Keluarga Harapan)

    PKH adalah program yang paling ditunggu masyarakat karena menyasar langsung keluarga dengan anggota prioritas seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada Oktober 2025, PKH memasuki tahap keempat.

    Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap mulai awal Oktober hingga Desember 2025. Fokus utama bulan ini adalah menuntaskan pencairan bagi penerima lama dan validasi baru. Nilai bantuan bervariasi tergantung kategori penerima, mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 3 juta per tahap.

    KIP (Program Indonesia Pintar)

    Program Indonesia Pintar (KIP) juga masuk daftar bantuan yang cair Oktober 2025. Bantuan ini menyasar pelajar dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

    Untuk termin ketiga (Oktober–Desember 2025), bantuan disalurkan ke rekening siswa dan dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, atau biaya transportasi. Siswa SMA/SMK umumnya menerima Rp 900.000 per tahun, sementara jenjang SD dan SMP mendapat nominal lebih kecil sesuai ketentuan.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bansos Oktober 2025, kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Langkahnya mudah:

    Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    Ketik nama sesuai KTP.
    Masukkan kode captcha yang tertera.

    Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian.

    Jika nama Anda terdaftar, akan muncul keterangan jenis bansos yang diterima dan status penyalurannya.

    Bagaimana Penyalurannya?

    Penyaluran dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi antara Kemensos, Bulog, pemerintah daerah, hingga aparat desa. Sebagian bantuan diberikan tunai lewat bank Himbara, sementara lainnya disalurkan dalam bentuk barang seperti beras atau minyak goreng.

  • TKD Surabaya 2026 Dipangkas Rp730 Miliar, Wali Kota Beber Strategi Tak Bebani Warga

    TKD Surabaya 2026 Dipangkas Rp730 Miliar, Wali Kota Beber Strategi Tak Bebani Warga

    Surabaya (beritajatim.com) – ​Kabar pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kota Surabaya pada tahun 2026 diperkirakan mencapai angka Rp730 miliar, Kamis (9/10/2025).

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, membenarkan telah menerima kabar pemangkasan TKD dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut. Meskipun demikian, ia segera memastikan bahwa pengurangan dana transfer ini tidak akan mempengaruhi kualitas layanan pemerintah kota terhadap seluruh warga masyarakat Surabaya, termasuk bantuan sosial ekonomi.

    “Pemangkasan TKD dari pemerintah pusat tersebut tidak akan berdampak kepada sejumlah sektor bantuan sosial ekonomi, seperti Beasiswa Pemuda Tangguh,” kata Eri Cahyadi, Kamis (9/10/2025).

    ​Untuk mengatasi defisit anggaran akibat pemangkasan, Eri dengan pemerintahannya berencana melakukan inovasi dalam hal pembiayaan. Strategi utama yang diusung adalah melalui skema pembiayaan pembangunan jangka panjang.

    ​Eri Cahyadi menjelaskan skema ini dengan membandingkan pekerjaan yang dilakukan secara bertahap versus pekerjaan yang diselesaikan lebih cepat di 2026 dengan skema cicilan.

    Menurut perhitungannya, mengerjakan proyek lebih awal di tahun 2026 dan dicicil hingga 2029 ternyata lebih murah dan mampu menghasilkan selisih penghematan sekitar Rp50 miliar, dari pada dikerjakan bertahap setiap tahun.

    “Ketika ada pekerjaan yang di tahun sampai dengan 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan di tahun 2026. Setelah itu kita cicil dan bandingkan dengan yang dikerjakan di tahun 2026, 2027, 2028, 2029. Ini selisihnya Rp50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil,” jelasnya.

    ​Lebih lanjut, langkah inovasi pembiayaan ini juga akan didorong oleh rencana pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah kota. ​Wali Kota mencontohkan bahwa pengerjaan jalan di wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip yang dimulai pada tahun 2026 secara otomatis akan memicu kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp500 miliar pada tahun 2028.

    “Ketika tahun 2026 sudah dikerjakan, otomatis ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, di Banyu Urip, maka NJOP-nya akan naik. Maka, tahun 2028 ada lonjakan sekitar Rp500 miliar untuk perubahan NJOP,” urainya.

    ​Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga menyiapkan strategi optimalisasi pendapatan lainnya. Strategi tersebut meliputi pemanfaatan sewa aset daerah dan upaya pengoptimalan penerimaan dari sektor pajak.

    “Seperti juga opsen [pajak] kan juga ada rumusan sendiri. Jadi meskipun kita ini diberikan 66 persen, sejatinya tidak jauh dari 30 persen. Kalau dihitung cuma 35 persen, karena ada lagi peraturan yang mengatur bagaimana untuk pemerataan. Sehingga walaupun 66 persen, dapatnya seperti tahun lalu, hanya naik Rp200 miliar. Sehingga ini yang harus kita tutup,” tutup Eri. (rma/kun)

  • Nestapa Nenek di Sulsel, Tak Lagi Terima Bansos dan BPJS Gratis Usai Rekeningnya Terindikasi Judi Online

    Nestapa Nenek di Sulsel, Tak Lagi Terima Bansos dan BPJS Gratis Usai Rekeningnya Terindikasi Judi Online

    Terpisah, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Takalar, Achmad Kahar, menjelaskan bahwa deteksi penerima bansos yang terindikasi judi online dilakukan dengan memeriksa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor HP, dan alamat email.

    Menurutnya, ada kemungkinan data tersebut tidak digunakan langsung oleh penerima bansos untuk bermain judi online, melainkan oleh pihak lain. Apalagi mengingat nenek tersebut telah berusia lanjut.

    ‎”Jika digunakan untuk aktivitas yang berkaitan dengan judi online, itu akan terbaca di sistem pusat,” ucap Achmad.

    Ia pun mengimbau warga agar lebih berhati-hati menjaga data pribadi. Hal itu agar kejadian serupa tak terjadi lagi.

    ‎”Jangan sampai ada anggota keluarga atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab menggunakan data tersebut untuk hal-hal yang menyimpang atau melanggar,” tegasnya.

     

  • OJK Blokir Lebih dari 27 Ribu Rekening Terkait Judi Online – Page 3

    OJK Blokir Lebih dari 27 Ribu Rekening Terkait Judi Online – Page 3

    Menurut data BPS pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini hanya 4,9%. Firman mengasumsikan pengentasan judol seharusnya bisa membuat angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada Januari-Maret 2025.

    Secara umum, Firman menjelaskan mekanisme transisi dampak judol ilegal terhadap pertumbuhan ekonomi di mana dari sisi konsumsi itu mengurangi konsumsi barang dan jasa lainnya dan meningkatkan utang.

    Dari sisi investasi mengurangi alokasi investasi masyarakat, mengurangi tabungan, dan modal lari ke luar negeri. Sementara dari sisi pemerintah, dampaknya mengurangi efektivitas belanja (misalnya bansos), mengurangi penerimaan negara, dan justru makin menambah pengeluaran pemerintah untuk mengatasi dampak judol.

    Sebagai perbandingan, di Brazil, pengeluaran rumah tangga untuk judi meningkat dua kali lipat dari 2018-2023, mencapai 19,9% dari pendapatan rumah tangga. Di saat yang bersamaan, pengeluaran untuk makanan, baju, dan obat turun dari 63%-57%.

    Di Hong Kong, negeri ini kehilangan potensi pajak sebesar HK$9,4 miliar per tahun atau setara Rp19 triliun (asumsi kurs 1H$=Rp2.000), sementara Afrika Selatan kehilangan R110 juta potensi pajak tahunan atau sekitar Rp100 miliar (asumsi 1 rand=Rp912). “Masyarakat Brazil diperkirakan mengeluarkan US$12 miliar untuk judi online di luar negeri,” kata Firman.