Topik: Bantuan Sosial

  • Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Kerja
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 Oktober 2025

    Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Kerja Nasional 14 Oktober 2025

    Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Kerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, siswa Sekolah Rakyat bisa mendapatkan beasiswa kuliah dan jaminan kerja setelah mereka lulus dari Sekolah Rakyat.
    “Sejumlah siswa Sekolah Rakyat telah mendapat jaminan pekerjaan dan beasiswa kuliah. Fasilitas ini akan diberikan setelah mereka lulus,” kata Saifullah dalam siaran pers, Selasa (14/10/2025).
    Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa beasiswa akan diberikan lewat kerja sama dengan berbagai kampus.
    Salah satu kampus yang telah memberikan beasiswa adalah Universitas Ary Ginanjar (UAG).
    “Sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat akan mendapat beasiswa pada tahun 2027 dengan jaminan pekerjaan bagi sebagian lulusan,” kata Gus Ipul.
    “Dari 35 anak ini sudah dipastikan ada 7 anak yang akan dapat pekerjaan setelah mereka lulus. Ini masih kira-kira 6–7 tahun yang akan datang, tapi mereka sudah dapat posisi,” imbuh dia.
    Gus Ipul menegaskan pentingnya hilirisasi pendidikan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki masa depan yang pasti.
    Ke depan, upaya hilirisasi akan terus digalakkan sehingga lulusan Sekolah Rakyat betul-betul mandiri dan berdaya.
    “Sekolah Rakyat tidak ingin hanya meluluskan, tapi ingin mengawal lulusan-lulusan untuk menjadi anak-anak yang benar-benar nanti bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya,” kata Gus Ipul.
    Seperti diketahui, sejauh ini sudah ada 165 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari program strategis nasional untuk pengentasan kemiskinan.
    Sekolah Rakyat merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto dalam mengintegrasikan pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga secara terpadu untuk menghadirkan harapan baru bagi keluarga prasejahtera agar mandiri dan sejahtera.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Gembira, Mensos Gus Ipul Sebut Sebagian Siswa Sekolah Rakyat Sudah Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Pekerjaan

    Kabar Gembira, Mensos Gus Ipul Sebut Sebagian Siswa Sekolah Rakyat Sudah Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Pekerjaan

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa sejumlah siswa Sekolah Rakyat saat ini telah mendapat jaminan pekerjaan dan beasiswa kuliah. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (13/10/2025).

    Melalui kerja sama dengan berbagai kampus, salah satunya Universitas Ary Ginanjar (UAG), sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat akan mendapat beasiswa pada tahun 2027 dengan jaminan pekerjaan bagi sebagian lulusan. Fasilitas ini akan diberikan setelah mereka lulus.

    “Dari 35 anak ini sudah dipastikan ada 7 anak yang akan dapat pekerjaan setelah dia lulus. Ini masih kira-kira 6–7 tahun yang akan datang, tapi dia sudah dapat posisi,” kata Gus Ipul.

    Diketahui, acara tersebut dihadiri juga oleh Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, 147 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Sumedang, para orang tua siswa, serta 175 pilar-pilar sosial.

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Melanjutkan, Gus Ipul menegaskan pentingnya hilirisasi pendidikan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki masa depan yang pasti. Ke depan, upaya hilirisasi akan terus digalakkan sehingga lulusan Sekolah Rakyat betul-betul mandiri dan berdaya.

    “Sekolah Rakyat tidak ingin hanya meluluskan, tapi ingin mengawal lulusan-lulusan untuk menjadi anak-anak yang benar-benar nanti bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya,” tegasnya.

    Kehadiran Gus Ipul di Sumedang disambut hangat oleh para siswa Sekolah Rakyat. Mereka menunjukkan bakat-bakat terpendamnya melalui penampilan tarian tradisional, paduan suara, dan pembacaan puisi.

    Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumedang tampak menahan haru. Suaranya bergetar dan sesekali terhenti karena tak kuasa menahan emosi mengingat perjuangan para siswa Sekolah Rakyat yang kini bisa tampil percaya diri di hadapan Menteri Sosial.

    “Bapak tadi mungkin sudah melihat inilah penampilan dari anak-anak kita, Bapak. Yang Alhamdulillah membuat hati ini terhenyuh. Karena mungkin satu atau dua tahun yang lalu, mereka tidak pernah terpikir bisa tampil di sini, Bapak,” ucap Fajar dengan suara bergetar.

    “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Karena saya suka sedih bahwasannya kita harus setara dalam pendidikan. Tidak ada lagi anak-anak kita yang ada kesenjangan sosial di tahun sekarang. Itulah cita-cita mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

    Fajar menegaskan, Pemkab Sumedang akan tegak lurus dan penuh dukungan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Kami akan tegak lurus full support dengan program-program khususnya Sekolah Rakyat yang terintegrasi di Kabupaten Sumedang,” tegas Fajar.

    Pernyataan tersebut lalu disambut tepuk tangan panjang dari hadirin. Beberapa peserta, termasuk orang tua siswa, terlihat menyeka air mata.

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Salah satu momen paling menggetarkan hati terjadi ketika Elsa, seorang siswi pembaca puisi, diundang langsung oleh Gus Ipul ke atas panggung bersama ibunya. Gus Ipul meminta Elsa memeluk ibunya, sebagaimana isi puisinya, diiringi lagu “Kaulah Ibuku”.  Suasana pendopo seketika sunyi dan penuh air mata. Elsa yang bercita-cita menjadi dokter, merupakan simbol semangat anak-anak Sekolah Rakyat untuk terus maju meski berasal dari keluarga sederhana.

    Dalam dialognya, Gus Ipul menegaskan kembali makna mendasar dari Sekolah Rakyat sebagai gagasan Presiden Prabowo Subianto. “Ada tiga kunci memahami Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” tuturnya.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang melibatkan lintas sektor dari kementerian hingga pemerintah daerah. Data penerima manfaat Sekolah Rakyat bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS.

    “Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini bagian dari pengentasan kemiskinan, program strategis Presiden Prabowo. Penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial, tapi kiri kanan kita banyak sekali yang mendukung termasuk Dikdasmen, Kementerian Dalam Negeri, PAN-RB, BPS, pekerjaan umum, hingga pemerintah daerah,” urainya.

    “Yang bisa sekolah di sini bukan kenalannya Bupati, bukan kenalannya Mensos, bukan titipan, bukan hasil sogok menyogok. Yang bisa sekolah di sini adalah orang yang memang berada di BPS, dan dia berada di desil paling bawah baru boleh bisa masuk,” jelas Gus Ipul.

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Meski dukungan datang dari berbagai pihak, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya support orang tua dalam keberhasilan anak-anak di Sekolah Rakyat. “Para orang tua ikut membantu, mendukung, mengiringi dengan kasih sayang proses belajar mengajar anak-anak di Sekolah Rakyat. Karena orang tua ini menjadi bagian penting dari penyelenggaraan sekolah rakyat,” ungkapnya.

    Selain mengurus anak, Kementerian Sosial juga menyiapkan skema pemberdayaan untuk keluarganya. Mereka akan menjadi keluarga penerima manfaat sejumlah program seperti BPNT, PKH, dan PBI JK. “Seluruh keluarga dari siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan bansos lengkap baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita harapkan hanya lima tahun maksimal bagi keluarga usia produktif, setelah itu kita antarkan menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata Gus Ipul.

    Sembari menegaskan semangat kemandirian, Gus Ipul lantas mengajak seluruh peserta meneriakkan yel-yel “Bansos sementara, berdaya selamanya”.

    Selain Elsa, Riska, siswi lain dari SRT 4 Sumedang juga turut menghibur hadirin dengan lagu Sunda Pupuh. Sang ibu, Lina, ikut diundang ke panggung dan menyampaikan doa singkat namun mengharukan. “Semoga jadi anak saleh, sukses ke depannya.”

    Gus Ipul pun mendoakan balik: “Semoga cita-citanya tercapai menjadi dokter hewan, dan terus membanggakan orang tua.”

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Terakhir, Gus Ipul menutup dialog dengan kabar gembira. Kabupaten Sumedang akan menjadi salah satu dari 100 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang akan dimulai tahun ini. Fasilitasnya mencakup ruang kelas, asrama, aula, ruang makan, dan area olahraga.

    “Insya Allah anak-anakku mudah-mudahan kalau lancar, Kabupaten Sumedang termasuk salah satu yang dibangun tahun ini, selesai tahun depan,” katanya.

    Hingga saat ini, telah beroperasi 165 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari program strategis nasional untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini mengintegrasikan pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga secara terpadu menghadirkan harapan baru bagi keluarga prasejahtera untuk mandiri dan sejahtera.

  • Sejumlah Siswa Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa Kuliah & Dapat Jaminan Kerja

    Sejumlah Siswa Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa Kuliah & Dapat Jaminan Kerja

    Jakarta

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan sejumlah siswa Sekolah Rakyat telah mendapat jaminan pekerjaan dan beasiswa kuliah. Fasilitas ini akan diberikan setelah mereka lulus.

    Melalui kerja sama dengan berbagai kampus, salah satunya Universitas Ary Ginanjar (UAG), sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat akan mendapat beasiswa pada tahun 2027 dengan jaminan pekerjaan bagi sebagian lulusan.

    “Dari 35 anak ini sudah dipastikan ada 7 anak yang akan dapat pekerjaan setelah dia lulus. Ini masih kira-kira 6-7 tahun yang akan datang, tapi dia sudah dapat posisi,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Hal itu diungkapkan dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hari ini.

    Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, 147 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Sumedang, para orang tua siswa, serta 175 pilar-pilar sosial.

    Gus Ipul menegaskan pentingnya hilirisasi pendidikan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki masa depan yang pasti. Ke depan, upaya hilirisasi akan terus digalakkan sehingga lulusan Sekolah Rakyat betul-betul mandiri dan berdaya.

    Kehadiran Gus Ipul di Sumedang disambut hangat oleh para siswa Sekolah Rakyat. Mereka menunjukkan bakat-bakat terpendamnya melalui penampilan tarian tradisional, paduan suara, dan pembacaan puisi.

    Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan panjang dari hadirin. Beberapa peserta, termasuk orang tua siswa, terlihat menyeka air mata.

    Dalam dialognya, Gus Ipul menegaskan kembali makna mendasar dari Sekolah Rakyat sebagai gagasan Presiden Prabowo Subianto. “Ada tiga kunci memahami Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” tuturnya.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang melibatkan lintas sektor dari kementerian hingga pemerintah daerah.

    “Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini bagian dari pengentasan kemiskinan, program strategis Presiden Prabowo. Penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial, tapi kiri kanan kita banyak sekali yang mendukung termasuk Dikdasmen, Kementerian Dalam Negeri, PAN-RB, BPS, pekerjaan umum, hingga pemerintah daerah,” urainya.

    Gus Ipul menegaskan bahwa data penerima manfaat Sekolah Rakyat bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS.

    “Yang bisa sekolah di sini bukan kenalannya Bupati, bukan kenalannya Mensos, bukan titipan, bukan hasil sogok menyogok. Yang bisa sekolah di sini adalah orang yang memang berada di BPS, dan dia berada di desil paling bawah baru boleh bisa masuk,” jelasnya.

    Meski dukungan datang dari berbagai pihak, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya support orang tua dalam keberhasilan anak-anak di Sekolah Rakyat. “Para orang tua ikut membantu, mendukung, mengiringi dengan kasih sayang proses belajar mengajar anak-anak di Sekolah Rakyat. Karena orang tua ini menjadi bagian penting dari penyelenggaraan sekolah rakyat.”

    Selain mengurus anak, Kementerian Sosial juga menyiapkan skema pemberdayaan untuk keluarganya. Mereka akan menjadi keluarga penerima manfaat sejumlah program seperti BPNT, PKH, dan PBI JK. “Seluruh keluarga dari siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan bansos lengkap baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita harapkan hanya lima tahun maksimal bagi keluarga usia produktif, setelah itu kita antarkan menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata Gus Ipul.

    Sembari menegaskan semangat kemandirian, Gus Ipul lantas mengajak seluruh peserta meneriakkan yel-yel ‘Bansos sementara, berdaya selamanya’.

    Selain Elsa, Riska, siswi lain dari SRT 4 Sumedang, juga turut menghibur hadirin dengan lagu Sunda Pupuh. Sang ibu, Lina, ikut diundang ke panggung dan menyampaikan doa singkat namun mengharukan. Ia mendoakan agar Riska menjadi anak solehah dan sukses di kemudian hari.

    “Semoga cita-citanya tercapai menjadi dokter hewan, dan terus membanggakan orang tua,” kata Gus Ipul.

    Terakhir, Gus Ipul menutup dialog dengan kabar gembira. Kabupaten Sumedang akan menjadi salah satu dari 100 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang akan dimulai tahun ini. Fasilitasnya mencakup ruang kelas, asrama, aula, ruang makan, dan area olahraga.

    “Insyaallah anak-anakku mudah-mudahan kalau lancar, Kabupaten Sumedang termasuk salah satu yang dibangun tahun ini, selesai tahun depan,” katanya.

    Sementara itu, salam sambutannya, Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila tampak menahan haru. Suaranya bergetar dan sesekali terhenti karena tak kuasa menahan emosi mengingat perjuangan para siswa Sekolah Rakyat yang kini bisa tampil percaya diri di hadapan Menteri Sosial.

    “Bapak tadi mungkin sudah melihat inilah penampilan dari anak-anak kita, Bapak. Yang Alhamdulillah membuat hati ini terhenyuh. Karena mungkin satu atau dua tahun yang lalu, mereka tidak pernah terpikir bisa tampil di sini, bapak,” ucap Fajar.

    “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Karena saya suka sedih bahwasannya kita harus setara dalam pendidikan. Tidak ada lagi anak-anak kita yang ada kesenjangan sosial di tahun sekarang. Itulah cita-cita mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” imbuhnya.

    Fajar menegaskan, Pemkab Sumedang akan tegak lurus dan penuh dukungan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Kami akan tegak lurus full support dengan program-program khususnya Sekolah Rakyat yang terintegrasi di Kabupaten Sumedang,” tegas Fajar.

    Hingga saat ini, telah beroperasi 165 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari program strategis nasional untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini mengintegrasikan pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga secara terpadu menghadirkan harapan baru bagi keluarga prasejahtera untuk mandiri dan sejahtera.

    (prf/ega)

  • Cara Cek Penerima BPNT Oktober 2025 di Situs cekbansos.kemensos.go.id dan Aplikasi

    Cara Cek Penerima BPNT Oktober 2025 di Situs cekbansos.kemensos.go.id dan Aplikasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat ini dapat mengecek pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah memasuki tahap keempat pada Oktober 2025 melalui link cek penerima BPNT.

    Melansir situs resmi Badan Pangan Nasional, BPNT adalah bantuan yang diberikan secara tunai berupa uang sebesar Rp200.000 yang ditukarkan dengan bahan makanan sesuai mekanisme yang berlaku di e-warung terdekat.

    Namun tak semua masyarakat akan mendapat bantuan ini. Mereka harus terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) yang didasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Penyaluran bansos ini pun akan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan pemerintah. Dengan kata lain, penerima harus mengecek bansos secara berkala.

    Dalam hal ini, para penerima manfaat bisa melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos maupun situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. 

    Cara Cek Penerima BPNT Oktober 2025

    Pengguna yang ingin memastikan apakah mereka termasuk KPM untuk periode Oktober 2025 dapat memanfaatkan sarana daring resmi dari Kemensos. Pengguna hanya memerlukan identitas yang tertera pada KTP, seperti nama hingga tempat tinggal. Berikut ini panduan cara ceknya:

    Buka Situs Resmi. Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/ melalui browser di perangkat seluler atau komputer.
    Masukkan Data Wilayah. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal sesuai alamat KTP.
    Isi Nama Penerima Manfaat. Ketik nama lengkap sesuai identitas KTP. Sistem akan mencocokkan data berdasarkan wilayah dan nama.
    Masukkan Kode Verifikasi. Ketik kode yang muncul dalam kotak captcha. Bila tampilan kode kurang jelas, pengguna bisa merefresh atau meminta kode baru.
    Klik “Cari Data.” Setelah semua kolom telah terisi dengan benar, tekan tombol “Cari Data” untuk memproses informasi.
    Lihat Hasil Pencarian. Jika nama Anda terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan data seperti nama, jenis bantuan (BPNT / PKH), dan periode penyaluran. Jika tidak terdaftar, muncul notifikasi “Tidak Terdapat Peserta/PM”

    Cara Cek Penerima BPNT Oktober 2025 lewat Aplikasi

    Selain melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos yang disediakan Kementerian Sosial. Aplikasi ini berfungsi sebagai kanal resmi untuk memeriksa status penerima bantuan, termasuk program BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH).

    Berikut ini langkah-langkah pengecekan melalui aplikasi:

    Unduh Aplikasi Resmi ”Aplikasi Cek Bansos”. Pastikan pengembang aplikasi adalah Kementerian Sosial RI agar terhindar dari aplikasi palsu.
    Login atau Daftar Akun. Jika belum memiliki akun, pilih ”Buat Akun” dengan memasukkan data pribadi seperti NIK, nama lengkap, alamat sesuai KTP, dan foto KTP. Setelah pendaftaran berhasil, lakukan verifikasi wajah (face recognition) sesuai panduan di aplikasi.
    Masuk ke Menu “Cek Bansos.” Setelah login, pilih menu “Cek Bansos” di beranda aplikasi. Sistem akan meminta Anda mengisi data wilayah tempat tinggal (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).
    Masukkan Nama Penerima Manfaat. Ketik nama lengkap sesuai data di KTP, lalu tekan tombol “Cari Data”. Sistem akan menampilkan informasi apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BPNT, PKH, atau jenis bantuan sosial lainnya.
    Lihat Hasil dan Detail Bantuan. Bila terdaftar, akan muncul keterangan nama penerima, jenis bantuan, serta periode penyaluran. Jika tidak terdaftar, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data Anda belum tercantum.
    Gunakan Fitur “Usul” dan “Sanggah.” Fitur ini memungkinkan masyarakat mengajukan usulan penerima baru atau menyampaikan keberatan terhadap data penerima yang dianggap tidak sesuai. Mekanisme ini diharapkan meningkatkan transparansi dan akurasi penyaluran bantuan.

    Jadwal Pencairan Bansos BPNT 2025

    Pencairan bantuan sosial tahap terakhir dijadwalkan berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2025. Tanggal pasti pencairan berbeda di setiap daerah, menyesuaikan administrasi dan teknis penyaluran oleh bank atau kantor pos. Penerima manfaat diimbau rutin memantau informasi terkini.

    Biasanya, penyaluran dilakukan secara bertahap pada pekan pertama, kedua, hingga menjelang akhir bulan. Adapun pembagian periode pencairan BPNT sepanjang 2025 meliputi:

    Tahap I: Januari, Februari, Maret
    Tahap II: April, Mei, Juni
    Tahap III: Juli, Agustus, September
    Tahap IV: Oktober, November, Desember

     

  • 9
                    
                        Nenek di Sulsel Dicoret dari Penerima Bansos karena Terindikasi Judol, Sang Anak: Cara Pakai HP Saja Tidak Tahu
                        Regional

    9 Nenek di Sulsel Dicoret dari Penerima Bansos karena Terindikasi Judol, Sang Anak: Cara Pakai HP Saja Tidak Tahu Regional

    Nenek di Sulsel Dicoret dari Penerima Bansos karena Terindikasi Judol, Sang Anak: Cara Pakai HP Saja Tidak Tahu
    Editor
    TAKALAR, KOMPAS.com
    – Seorang nenek 61 tahun di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dicoret Dinas Sosial Provinsi Sulsel dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) karena rekeningnya digunakan untuk judi
    online
    (judol).
    Nenek tersebut kemudian kehilangan hak atas BPJS gratis dan bantuan sosial lainnya.
    Terkait hal tersebut, anak nenek ini yang meminta identitasnya disamarkan dengan nama Asriani lantas mengadu ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Takalar.
    “Masa iya judi
    online,
    padahal ini nenek-nenek kasihan,” ujar Asriani kepada petugas bidang Fakir Miskin saat menyampaikan keluhannya.
    Tak hanya BPJS gratis yang dihentikan, bantuan sembako dari pemerintah juga dicabut.
    Asriani mengatakan, bantuan untuk periode Juli hingga September 2025 tidak diberikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    “Kami baru tahu sekarang saat ibu mau berobat, ternyata BPJS-nya sudah tidak aktif,” katanya. 
    Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial, penghentian bantuan sosial tersebut ternyata sudah berlaku sejak Maret 2025.
    Sang nenek saat ini tinggal seorang diri dalam satu kartu keluarga (KK) karena anak-anaknya telah memiliki KK masing-masing.
    Asriani mengaku heran dan menilai tidak masuk akal jika ibunya dituduh melakukan transaksi judi
    online.
    “Ibu saya bahkan tidak tahu cara menggunakan HP dengan baik, bagaimana bisa melakukan judi
    online
    ?” tuturnya dengan nada kecewa.
    Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Takalar, Achmad Kahar mengatakan, deteksi aktivitas judi
    online
    dilakukan dengan menelusuri penggunaan nomor induk kependudukan (NIK), nomor HP, dan alamat email yang terdaftar.
    Menurutnya, kemungkinan data pribadi milik sang nenek disalahgunakan oleh orang lain.
    “Kalau data itu dipakai untuk aktivitas terkait judi
    online
    , sistem pusat akan otomatis membacanya sebagai pelanggaran,” ujar Achmad.
    Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penyalahgunaan data pribadi, terutama oleh anggota keluarga atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
    “Jangan sampai data kita digunakan untuk hal-hal menyimpang seperti ini,” katanya. 
    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar, Andi Rijal Mustamin menyatakan bahwa pencabutan bantuan sosial dapat disanggah melalui mekanisme resmi.
    Proses sanggah ini melibatkan pembuatan surat pernyataan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa warga tersebut benar-benar dalam kondisi miskin dan tidak melakukan aktivitas judi
    online.
    Surat tersebut akan dikirim ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.
    Namun, proses itu juga memerlukan dukungan berupa Surat Keterangan (SK) 80 dari pemerintah desa setempat.
    “Kalau SK 80 sudah ada, maka bisa diajukan sanggahan secara resmi,” ujar Rijal.
    Untuk BPJS gratis sendiri, saat ini pembiayaannya ditanggung oleh APBD, bukan lagi dari APBN seperti sebelumnya.
    Itu artinya, jika sang nenek ingin kembali mendapat BPJS gratis, harus melalui proses pembuatan akun BPJS baru sesuai prosedur yang ditetapkan.
    “Harus melalui mekanisme baru, karena sekarang dananya dari APBD, bukan APBN lagi,” ucap dia. 
    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Nenek di Sulsel Dicoret dari Penerima Bansos Karena Rekening Terindikasi Judol, Ini Kata Anak.”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Sosial Saifullah Yusuf Disambut Pidato Bahasa Inggris oleh Murid SR di Jombang

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf Disambut Pidato Bahasa Inggris oleh Murid SR di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat (SR) yang terletak di Mojoagung, Jombang, pada Sabtu (11/10/2025).

    Kunjungan ini disambut dengan antusias oleh ratusan murid SR, baik dari tingkat SR Menengah Pertama (SRMP) maupun SR Menengah Atas (SRMA), beserta wali murid yang hadir untuk menyambut kehadiran Gus Ipul.

    Murid-murid SR terlihat sangat antusias, bahkan salah satu dari mereka menyampaikan sambutan dalam Bahasa Inggris, yang membuat Gus Ipul terkagum-kagum. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul memberikan semangat kepada seluruh murid SR Terintegrasi 8 Jombang dan menyampaikan bahwa lokasi sekolah yang ada saat ini di Mojoagung hanya sementara.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, kata Gus Ipul, sudah menyiapkan lahan di Tunggorono sebagai lokasi permanen untuk SR. Selain itu, untuk menunjang kegiatan belajar, para murid SR juga akan mendapatkan laptop secara gratis.

    “Lokasi di Mojoagung ini hanya sementara. Karena Pemkab Jombang sudah menyiapkan lahan di Tunggorono. Sebagai penunjang kegiatan belajar, murid SR juga akan mendapatkan laptop secara gratis,” kata Gus Ipul disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.

    Usai berinteraksi dengan para murid dan wali murid, Gus Ipul diwawancarai oleh wartawan mengenai komitmennya dalam menjalankan instruksi Presiden untuk memastikan bantuan sosial (Bansos) disalurkan dengan tepat sasaran.

    Gus Ipul menegaskan bahwa salah satu fokus utama adalah konsolidasi dan akurasi data penerima manfaat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah serta pemanfaatan teknologi dalam proses penyaluran Bansos.

    Murid SR Jombang saat menyambut Mensos Gus Ipul

    “Tidak lanjut di arahan Presiden dan instruksi Presiden, agar Bansos bisa lebih tepat sasaran dengan konsolidasi data, akurasi data menjadi kunci keberhasilan penyaluran Bansos,” ujar Gus Ipul.

    Ia juga menekankan pentingnya verifikasi lapangan dalam memastikan data penerima Bansos sesuai dengan kondisi riil. Kerja sama dengan bupati dan wali kota menjadi kunci dalam menghindari data yang tidak sesuai fakta.

    “Kita kerja sama dengan bupati, wali kota untuk memastikan bahwa data-data yang diusulkan ke Jakarta itu benar-benar mereka sesuai dengan faktanya. Jangan sampai tidak sesuai fakta, sehingga Bansos yang kita berikan itu tidak tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.

    Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Kemensos juga melibatkan partisipasi publik dalam meningkatkan akurasi data Bansos. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemutakhiran data melalui aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. “Insyaallah dengan pemutakhiran bersama melibatkan masyarakat umum lewat aplikasi itu, makin akurat,” tambahnya.

    Gus Ipul juga menceritakan tentang proyek “Digitalisasi Bansos” yang sedang diuji coba di Banyuwangi. Proyek ini bertujuan untuk menggunakan teknologi dalam menentukan kelayakan penerima Bansos, tanpa campur tangan manusia, karena sistem terhubung dengan seluruh data pemerintah.

    Teknologi ini memungkinkan setiap orang untuk mengajukan diri, namun keputusan kelayakan sepenuhnya ditentukan oleh sistem. “Kemudian nanti akan diberitahu, layak atau untuk mendapatkan Bansos yang ini. Tentu melalui system. Karena sudah kita lakukan digitalisasi,” jelas Gus Ipul mengenai sistem baru ini.

    Proyek ini mengujicobakan teknologi pada program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako, yang dikembangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional.

    Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas, Gus Ipul mengajak partisipasi masyarakat dan wartawan untuk memanfaatkan aplikasi seperti CekBansos, yang memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan atau menyanggah nama-nama penerima Bansos.

    “Kita juga ingin partisipasi masyarakat luas untuk bisa mengusulkan atau menyanggah nama-nama yang bisa mendapatkan atau tidak mendapatkan,” tutupnya. [suf]

  • Komisi XI DPR harap pemda sabar dana Transfer Ke Daerah dipangkas

    Komisi XI DPR harap pemda sabar dana Transfer Ke Daerah dipangkas

    “Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap pemerintah daerah (pemda) bersabar dengan adanya kebijakan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp693 triliun.

    Pasalnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan kondisi fiskal, terutama pendapatan negara, saat ini belum maksimal.

    “Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,” kata Fauzi saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan pemangkasan TKD dilakukan guna mendukung beberapa program unggulan pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

    Program-program dimaksud, sambung dia, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan anggaran hampir Rp335 triliun serta Sekolah Rakyat.

    Selain itu, dia menambahkan daerah turut mendapatkan dana hampir Rp1.325 triliun dari anggaran APBN untuk kurang lebih 18 kegiatan, antara lain termasuk MBG, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih.

    “Daerah dapat asas manfaat ini untuk penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat” tutur wakil ketua komisi DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan tersebut.

    Meski begitu dari banyaknya program prioritas tersebut, Fauzi menyampaikan kondisi fiskal saat ini belum membaik karena tidak mengalami kenaikan signifikan.

    Walaupun TKD dipangkas, dia mengatakan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terganggu karena komponen tersebut krusial lantaran akan digunakan untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Begitu pula dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan hak daerah sesuai Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD),” ucap Fauzi menambahkan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemda yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pengalihan TKD pada 2026.

    Tito menyebut pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.

    “Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama, exercise dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/10).

    Tito juga menegaskan kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

    Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NasDem adakan donor darah sambut HUT Ke-14

    NasDem adakan donor darah sambut HUT Ke-14

    Selain donor darah, terdapat pula kegiatan sosial lainnya yang akan digelar dalam rangka menyambut HUT, yaitu cek kesehatan gratis, pengobatan gratis, kunjungan ke panti sosial, pembagian sembako, hingga kegiatan turnamen olahraga

    NasDem Gelar Kegiatan Donor Da (ANTARA) – Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengadakan donor darah di Jakarta, Sabtu, untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-14 Partai NasDem yang jatuh pada 11 November 2025.

    Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menyampaikan donor darah diadakan seiring dengan kebutuhan kantong darah di Indonesia yang tinggi, yakni 5,1 jut per tahun, sedangkan terdapat kekurangan sekitar 1,4 juta kantong darah pada 2024.

    “Nah, mereka-mereka yang tidak terlayani kebutuhan darahnya kan nanti kasihan juga, makanya kami melakukan donor darah ini karena kami tahu berdasarkan data itu,” ungkap Saan dalam acara tersebut.

    Dengan demikian, ia akan terus mendorong kegiatan serupa untuk dilakukan secara rutin oleh NasDem.

    Adapun dalam kegiatan tersebut, terdapat 285 peserta donor darah yang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di sekitar DKI Jakarta.

    Tak hanya di Jakarta, Saan menyampaikan kegiatan donor darah turut dilakukan secara serentak di berbagai daerah.

    Dia menuturkan kegiatan donor darah juga tidak hanya diperuntukkan bagi kader Partai, tetapi juga untuk masyarakat umum.

    “Begitu pula kegiatan sosial lain yang juga diperuntukkan pada masyarakat umum,” tuturnya.

    Saan menjelaskan agenda donor darah merupakan pembuka untuk rangkaian kegiatan menyambut HUT Ke-14 NasDem.

    Selain donor darah, disebutkan bahwa terdapat pula kegiatan sosial lainnya yang akan digelar dalam rangka menyambut HUT, yaitu cek kesehatan gratis, pengobatan gratis, kunjungan ke panti sosial, pembagian sembako, hingga kegiatan turnamen olahraga.

    “Di beberapa daerah bahkan pemeriksaan gratis juga dilakukan untuk mengecek TBC (tuberkulosis),” kata Saan menambahkan.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kegiatan Donor Darah Danty Indriastuti menyampaikan kegiatan donor darah diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian Partai NasDem kepada masyarakat.

    “Kami itu sangat peduli dengan kemanusiaan. Makanya di ulang tahun ini, kami memfokuskan pada bantuan sosial dan kegiatan yang lainnya,” ucap Danty.

    Dia pun menyatakan semua kegiatan sosial yang digelar dalam rangka HUT Ke-14 NasDem ditujukan murni untuk masyarakat di tengah kondisi yang kini memprihatinkan.

    “Jadi sebagai partai politik, kami sangat peduli dengan masyarakat keadaannya seperti apa sekarang ini,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sejak 18 September 2025, 300 Ribu Warga Daftar Program Bansos Digital Banyuwangi

    Sejak 18 September 2025, 300 Ribu Warga Daftar Program Bansos Digital Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sejak dibuka pada 18 September 2025, program bantuan sosial (bansos) digital di Banyuwangi telah mencatat sebanyak 300.343 kepala keluarga yang mendaftar. Program prioritas nasional ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penyaluran bantuan lebih akurat dan tepat sasaran melalui sistem digitalisasi data penerima.

    Pendaftaran bansos digital di Banyuwangi akan berlangsung hingga 15 Oktober 2025, dengan target sekitar 320 ribu warga. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memastikan proses uji coba ini berjalan maksimal untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

    Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banyuwangi, Choiril Ustadi, mengatakan bahwa capaian jumlah pendaftar bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Fokus utama pemerintah daerah adalah membuka akses bagi masyarakat agar bisa mendaftarkan diri secara mandiri maupun melalui agen perlindungan sosial (perlinsos).

    “Uji coba ini tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri,” ujar Ustadi.

    Warga dapat mendaftar secara mandiri apabila memiliki perangkat telepon pintar dan identitas kependudukan digital (IKD), atau melalui agen perlinsos yang tersebar di seluruh wilayah Banyuwangi. Agen tersebut terdiri dari pendamping program keluarga harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kader dasawisma, hingga perangkat daerah dan kepala wilayah.

    “Kalau data yang masuk, banyak yang melalui agen. Sebagai contoh pendaftar dari penerima program PKH saja. Itu sebanyak 48 ribu dan 60 persennya tidak punya HP atau HP-nya tidak support untuk mengakses IKD,” sambungnya.

    Choiril menambahkan, meski jumlah pendaftar belum mencapai target, Pemkab Banyuwangi tetap memprioritaskan kualitas dan ketepatan sasaran pendaftaran dibanding sekadar angka capaian.

    “Itu tidak apa-apa, memang sejak awal sudah disiapkan untuk itu. Tidak wajib semua orang harus daftar. Kami fokus pada yang merasa membutuhkan bansos,” jelasnya.

    Ia juga mengimbau warga yang belum mendaftar agar segera memanfaatkan waktu tersisa sebelum pendaftaran ditutup.

    “Artinya, bagi masyarakat yang masih merasa membutuhkan tapi belum daftar, dipersilakan. Kami minta agar masyarakat mendaftar secara sukarela,” tandasnya. [alr/beq]

  • Kapolres Tanjung Priok Beri 420 Paket Bansos untuk Ojol, Buruh hingga Satpam

    Kapolres Tanjung Priok Beri 420 Paket Bansos untuk Ojol, Buruh hingga Satpam

    Jakarta

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) di Lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polres, antara lain Kasat Binmas AKP Sudirman Agus, Kasatreskrim, Kasatintelkam dan pejabat utama lainnya, beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 420 paket bantuan sosial (bansos) diserahkan langsung kepada para buruh TKBM, ojol, hingga satpam sebagai bentuk perhatian dan empati dari jajaran Polres terhadap kesejahteraan para pekerja pelabuhan.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada para buruh TKBM, Ojeg Online, Satpam yang telah menjadi bagian penting dalam aktivitas kepelabuhanan dan mengajak para pekerja untuk turut serta berperan aktif Jaga Jakarta dalam menjaga Kamtibmas di Pelabuhan Tanjung Priok. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban mereka,” kata AKBP Martuasah dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).

    Selain sebagai wujud empati, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat pelabuhan dalam menjaga stabilitas kamtibmas Jaga Jakarta di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

    Kegiatan pun berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kehangatan. Keakraban antara polisi dan para pekerja Pelabuhan Tanjung Priok juga tercipta.

    Sementara itu, salah satu perwakilan buruh TKBM bernama Asep mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan jajaran atas bantuan Sembako berupa beras, serta terjaminnya Kamtibmas di Pelabuhan Tanjung Priok.

    (maa/maa)