Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Catatan Ekonom Tentang Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Catatan Ekonom Tentang Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki masa satu tahun pada Senin (20/10/2025) esok.

    Meski menawarkan keberlanjutan kebijakan pemerintahan terdahulu, Prabowo-Gibran telah mengambil sejumlah pendekatan ekonomi yang berbeda. 

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (FEB Unand) Syafruddin Karimi melihat bahwa Prabowo dan pendahulunya Joko Widodo (Jokowi) memiliki prioritas dan instrumen ekonomi yang berbeda.

    Syafruddin mencontohkan, Jokowi menaruh bobot besar pada infrastruktur fisik dan hilirisasi mineral seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, irigasi, serta larangan ekspor bijih nikel untuk menarik smelter.

    Kebijakan itu, sambungnya, ditopang penerbitan Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi tenaga kerja dan investasi.

    Sementara itu, dia melihat pemerintahan Prabowo memutar fokus ke program kesejahteraan skala nasional seperti makan bergizi gratis hingga sekolah rakyat.

    Selain itu, pemerintahan Prabowo membentuk Danantara untuk konsolidasi aset dan investasi strategis, membuka kembali pasar karbon bagi pembeli asing, menambah opsi pembiayaan termasuk dim sum bond, dan insentif diskon 100%pajak pertambahan nilai (PPN) properti sampai 2027.

    “Pendekatan baru ini lebih menekankan permintaan domestik dan mobilisasi aset negara, dibanding dorongan fisik infrastruktur yang mendominasi dekade sebelumnya,” jelas Syafruddin kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mencatat setidaknya ada lima perbedaan pendekatan ekonomi antara pemerintahan Prabowo dengan Jokowi. Pertama, Prabowo lebih jor-joran mengeluarkan instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

    Dia mencontohkan paket stimulus ekonomi terbaru yang diumumkan pemerintahan Prabowo untuk pemulihan daya beli dan menyerap tenaga kerja: mulai program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi, insentif pajak untuk pekerja pariwisata, bantuan pangan, diskon iuran JKK/JKM, perumahan pekerja, percepatan OSS/RDTR, hingga program perkotaan untuk pelaku ekonomi digital.

    “Ini menambah bantalan sosial ekonomi di luar skema rutin bansos,” ujar Josua kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Kedua, penguatan likuiditas domestik. Di satu sisi, bank sentral mulai mengarahkan kebijakan ke pro-pertumbuhan: suku bunga acuan sudah turun 150 basis poin dari 6,25% menjadi 4,75% sejak Prabowo-Gibran menjabat.

    Di sisi lain, sambung Josua, ada manajemen kas negara yang proaktif untuk menurunkan biaya dana dan mempercepat kredit. Pada medio September 2025, pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana lima bank Himbara.

    “Corak kebijakan yang lebih langsung ke transmisi perbankan,” ujar Josua.

    Ketiga, reformasi arus barang dan devisa melalui PP No. 8/2025. Lewat aturan itu, pemerintah mengatur penempatan dana hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

    Menurut Josua, kebijakan itu bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan menata ulang tata niaga impor agar bahan baku dan barang strategis lebih lancar sekaligus pelengkap kebijakan hilirisasi yang sudah berjalan sejak periode pemerintahan sebelumnya. 

    Keempat, diplomasi ekonomi lebih agresif. Josua mencontohkan pemerintah mencapai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat hingga mendorong penyelesaian perjanjian dagang komprehensif dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).

    Kelima, Proyek Strategis Nasional masih menjadi tulang punggung konektivitas dan daya saing (228 proyek/16 program, nilai konstruksi Rp6.480 triliun) dan fokus hilirisasi mineral/industri tetap berlanjut.

    Hanya saja, Josua melihat pemerintahan Prabowo lebih fokus ke injeksi likuiditas, percepatan perizinan berbasis risiko, dan program sosial berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat. 

  • Bansos BLT Rp900.000 Cair Senin 20 Oktober, Bisa Diambil Lewat Sini

    Bansos BLT Rp900.000 Cair Senin 20 Oktober, Bisa Diambil Lewat Sini

    Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah siap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp900.000 kepada 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Senin (20/10/2025) besok. 

    Program BLT ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (17/10/2025), yang menyasar kelompok masyarakat berpendapatan terendah (desil 1–4).

    “Awalnya saya datang untuk mengecek Sekolah Rakyat, tapi juga karena Jumat lalu Bapak Presiden sudah meluncurkan program stimulus ini, saya ingin memastikan pelaksanaannya. Tadi saya lihat langsung, dan sudah sesuai keinginan Pak Presiden,” kata Teddy usai kunjungan ke Sekolah Rakyat 33, Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).

    Menurut Teddy, program BLT ini diberikan selama 3 bulan — Oktober, November, dan Desember — dengan total bantuan sebesar Rp900.000 per KPM. Bantuan dapat diambil sekaligus mulai Senin (20/10/2025) melalui bank Himbara dan kantor pos.

    “Setiap keluarga berhak mendapat Rp300.000 per bulan. Karena ini dicairkan sekaligus, maka masyarakat bisa langsung menerima Rp900.000 mulai minggu depan. Bisa diambil lewat rekening bank yang ditentukan atau di kantor pos,” jelasnya.

    Pemerintah berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban hidup masyarakat, tetapi juga menjaga daya beli dan perputaran ekonomi menjelang akhir tahun.

    “Ini untuk membantu masyarakat menjelang akhir tahun, masa sekolah, dan kebutuhan hidup lainnya. Tujuannya agar ekonomi tetap bergerak dan stabil,” ucap Teddy.

    Program BLT ini sepenuhnya dibiayai dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun 2025. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp30 triliun.

    “Ini hasil efisiensi anggaran. Apa yang belum prioritas atau belum tercapai, kita alihkan ke program yang langsung menyentuh masyarakat. Dan ini hasilnya,” tegasnya.

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Menjelang genap 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Teddy menyampaikan bahwa capaian pemerintah sudah cukup signifikan. 

    Bahkan, Sidang Kabinet Paripurna dijadwalkan digelar Senin (20/10/2025) untuk menyampaikan laporan resmi kinerja tahun pertama.

    “Sudah banyak yang dicapai. Besok dalam sidang kabinet paripurna, Bapak Presiden akan menjelaskan langsung kepada publik apa saja yang telah dilaksanakan dan apa yang dirasakan masyarakat,” ucap Teddy.

    Dia juga menekankan bahwa arah kebijakan pemerintah ke depan tetap berfokus pada kesejahteraan rakyat.

    “Kita semua berharap agar ke depan semakin baik, sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” pungkas Teddy.

  • BLT Kesra Rp 900 Ribu Disebar, Sasar 35,4 Juta Keluarga – Page 3

    BLT Kesra Rp 900 Ribu Disebar, Sasar 35,4 Juta Keluarga – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi meluncurkan Program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra). Program ini menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    BLT Kesra akan menyasar rumah tangga pada desil 1 hingga 4 atau sekitar 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Adapun total anggaran untuk BLT ini sekitar Rp30 triliun.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan BLT Kesra merupakan bentuk penebalan bantuan sosial bagi penerima reguler sekaligus penambahan bagi keluarga baru.

    “Kalau yang program sembako setiap bulannya dapat Rp200.000, disalurkan setiap 3 bulan sekali kepada 18 juta KPM. Di triwulan keempat ini ada tambahan dari Bapak Presiden sebesar Rp900.000 per keluarga, sehingga totalnya menjadi Rp1,5 juta,” ujar Saifullah.

    Saifullah menegaskan, penambahan penerima bantuan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun. Ia berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan tepat.

    “Ini dalam rangka stimulus ekonomi agar pergerakan ekonomi rakyat tetap terjaga. Kami imbau agar bantuan ini digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk kebutuhan bahan pokok, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti judi online atau membeli pulsa,” kata Saifullah.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan penyaluran BLT Kesra akan dilakukan mulai pekan depan melalui dua mekanisme, yakni lewat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Bagi penerima yang belum memiliki rekening, penyaluran akan dilakukan langsung oleh Pos Indonesia, baik diambil di Kantorpos maupun diantar ke rumah masing-masing.

    “Kalau lewat Himbara, penyalurannya langsung ke rekening penerima. Sedangkan yang belum punya rekening, akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia agar lebih cepat sampai,” tutur Saifullah.

    Melalui BLT Kesra, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk hadir dan memberikan perlindungan bagi masyarakat kecil. Bantuan ini diharapkan tidak hanya menjaga daya beli, tetapi juga menjadi jembatan menuju program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Bapak Presiden ingin penerima manfaat ini tidak berhenti di bansos, tapi naik ke tahap pemberdayaan. Tahun ini sudah ada 77 ribu KPM yang lulus dari program bantuan dan berpindah ke pemberdayaan. Tahun depan akan kita perbanyak lagi,” ujar Mensos Saifullah.

     

  • 7 BLT Tambahan Rp 300 Ribu Cair Besok, Tepat 1 Tahun Prabowo Nasional

    7 BLT Tambahan Rp 300 Ribu Cair Besok, Tepat 1 Tahun Prabowo Nasional

    BLT Tambahan Rp 300 Ribu Cair Besok, Tepat 1 Tahun Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan penambahan bantuan langsung tunai (BLT) untuk sebanyak 35.046.783 keluarga penerima manfaat.
    Dengan demikian, diperkirakan BLT tambahan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga terdapat ayah, ibu, dan dua orang anak.
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, BLT tambahan ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat, melalui Program Keluarga Harapan dan juga Bantuan Sembako.
    Total dari BLT tambahan ini mencapai Rp 30 triliun, yang merupakan hasil dari efisiensi pemerintah.
    “Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025, dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu, dan dua orang anak,” ujar Airlangga di Kantor Pos Indonesia, Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
    “Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dan juga Bantuan Sembako,” sambungnya.
    Jumlah bantuan yang diberikan adalah Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan (Oktober–Desember), yang akan disalurkan sekaligus dengan total Rp 900.000 per keluarga.
    Airlangga menjelaskan, BLT tambahan akan disalurkan pemerintah mulai Senin (20/10/2025), melalui PT Pos Indonesia.
    Tanggal tersebut bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Penyalurannya akan dilakukan segera melalui Himbara untuk 18,3 juta, dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos. Dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti,” jelas Airlangga.
    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, juga mengingatkan agar bantuan yang diterima tidak disalahgunakan.
    “Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak peruntukannya, apalagi untuk judol (judi online) atau membeli pulsa. Prioritasnya adalah untuk kebutuhan dasar mereka,” ujar Gus Ipul.
    Gus Ipul menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan BLT ini dengan tujuan agar bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
    “Kami imbau kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan ini untuk benar-benar dipergunakan sesuai peruntukannya, yaitu membeli bahan-bahan pokok atau kebutuhan-kebutuhan dasar,” tambahnya.
    Bagi masyarakat yang ingin mengecek apakah termasuk dalam daftar penerima BLT Kesra, mereka dapat menggunakan dua cara berikut:
    Untuk memudahkan pengecekan, masyarakat bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos Kemensos. Berikut cara mengeceknya:
    – Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Google Play Store atau Apple App;
    – Store Pilih menu “Cek Bansos”;
    – Masukkan data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama lengkap);
    – Lakukan verifikasi keamanan sesuai petunjuk aplikasi;
    – Tekan tombol “Cari Data” untuk melihat hasilnya;
    – Jika terdaftar, aplikasi akan menampilkan nama penerima dan status penyaluran.
    Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat mengakses situs resmi Kemensos untuk memeriksa status penerima:
    – Akses laman
    https://cekbansos.kemensos.go.id
    ;
    – Isi data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama lengkap);
    – Masukkan kode verifikasi yang tertera di layar;
    – Klik tombol “Cari Data” untuk mendapatkan status penerimaan bantuan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • NasDem Jatim Konsolidasi di Kediri, Target Enam Kursi DPRD pada Pemilu 2029

    NasDem Jatim Konsolidasi di Kediri, Target Enam Kursi DPRD pada Pemilu 2029

    Kediri (beritajatim.com) – DPW Partai NasDem Jawa Timur menggelar konsolidasi dan penguatan struktur organisasi bersama jajaran pengurus DPD, DPC, hingga DPRT Partai NasDem Kabupaten Kediri di Kantor DPD NasDem setempat, Sabtu (18/10/2025).

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur, Lita Mahfud Arifin, dalam rangka memperkuat struktur kepengurusan di tingkat daerah serta memantapkan strategi menghadapi Pemilu 2029.

    Lita Mahfud Arifin menyampaikan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memastikan seluruh struktur partai di Kabupaten Kediri berjalan optimal.

    “Kami hadir melakukan pengecekan struktur partai dari 26 DPC dan 344 DPRT. Harapan kami, pembentukan struktur ini selesai maksimal pada akhir 2025, sehingga pertengahan 2026 seluruh desa sudah memiliki kepengurusan DPRT yang aktif,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Lita juga menegaskan bahwa kegiatan ini bertepatan dengan HUT ke-14 Partai NasDem yang difokuskan pada kegiatan sosial. Ia menyebut, Partai NasDem melaksanakan donor darah serentak di seluruh Indonesia, mulai dari DPP hingga DPRT.

    “Kami ingin hadir nyata di tengah masyarakat. Kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini sudah melibatkan lebih dari 3.000 pendonor dan terus berlangsung di berbagai daerah,” ujarnya.

    Selain kegiatan donor darah, Partai NasDem juga menggelar bantuan sosial ke sejumlah panti asuhan, panti disabilitas, dan panti sosial lainnya. Lita menegaskan bahwa peringatan HUT tahun ini diisi dengan kegiatan sosial, bukan seremoni mewah.

    Ia juga menyoroti pentingnya pembinaan generasi muda melalui program “Remaja Bernegara” yang akan digelar secara berjenjang di seluruh Jawa Timur, guna menumbuhkan minat politik di kalangan milenial dan Gen Z.

    Mengenai target politik, Lita menyampaikan optimisme bahwa NasDem mampu memperluas perolehan kursi di Kabupaten Kediri.

    “Saat ini NasDem memiliki empat kursi DPRD Kabupaten Kediri. Kami menargetkan seluruh enam dapil terisi pada Pemilu 2029. Dukungan berupa beasiswa aspirasi dari Komisi X DPR RI juga kami arahkan untuk memperkuat dapil yang masih kosong,” tambahnya.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW NasDem Jatim, Asnawi, mengingatkan agar DPD NasDem Kediri memperkuat infrastruktur pemenangan dan berhati-hati menghadapi Pemilu 2029.

    “Perolehan kursi di 2024 masih stagnan di empat kursi. Maka perlu sinergi antara DPC dan DPD agar suara partai bisa terkonsolidasi dan terkonversi menjadi kursi,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono, menegaskan kesiapan pihaknya menindaklanjuti arahan DPW. “Kami diinstruksikan agar seluruh enam dapil terisi. Dari empat kursi saat ini, kami targetkan minimal enam kursi di 2029,” tegas Lutfi.

    Anggota DPRD Kabupaten Kediri kawakan ini juga mengakui adanya evaluasi dari hasil Pemilu sebelumnya. “Pada 2014 kami dapat lima kursi, tapi sebagian di kursi terakhir. Tahun 2019 suara partai naik jadi 84 ribu, namun hanya empat kursi. Di 2024 suara turun jadi 69 ribu, tapi kursi tetap empat. Ini jadi bahan evaluasi kami agar dapil-dapil gemuk bisa naik jadi dua kursi,” paparnya.

    Terkait tantangan ke depan, Lutfi menyebut kemungkinan perubahan undang-undang pemilu menjadi faktor yang harus diantisipasi.

    “Apapun perubahan sistemnya, kami siap. Dengan kunjungan Ibu Ketua ini, kami akan memperkuat lagi struktur agar enam dapil di Kabupaten Kediri terisi penuh pada Pemilu 2029,” ujarnya menutup. [nm/ian]

  • BLT Tambahan Rp 300.000 Mulai Cair Bulan Ini

    BLT Tambahan Rp 300.000 Mulai Cair Bulan Ini

    Jakarta –

    Pemerintah mengumumkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp 300.000 per bulan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) mulai cair pada bulan ini. Nilai yang digelontorkan untuk BLTS ini mencapai Rp 31,542 triliun.

    Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam Program Perlindungan Sosial Tahun 2025. BLTS ini diumumkan sebagai salah satu paket stimulus ekonomi kuartal IV yang akan mulai dijalankan pada bulan Oktober hingga Desember 2024.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, BLTS itu akan diterima oleh 35,04 juta penerima manfaat. Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah, ibu, dan 2 anak), bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa.

    “Proses penyaluran triwulan IV Bansos Reguler dan Perluasan sudah dimulai sejak hari ini hingga dua pekan ke depan,” kata Gus Ipul, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Total nilai tambahan BLTS yang disalurkan mencapai Rp 31,54 triliun. Melalui tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp 110,718 triliun.

    “Tambahan BLTS ini di luar BLT reguler yang sudah diberikan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako,” ujarnya.

    Gus Ipul menjelaskan, penerima BLTS berasal dari keluarga miskin di desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari 35,04 juta lebih KPM penerima BLTS, 20,88 juta lebih KPM memperoleh bantuan penebalan, sedangkan sisanya 14,15 juta lebih KPM merupakan penerima bantuan baru.

    “Data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di triwulan pertama, dan DTSEN pada triwulan selanjutnya (triwulan II-IV) yang dilakukan pemutakhiran data penerima setiap tiga bulan sekali dalam rangka bantuan sosial (bansos) tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

    Khusus kuartal IV, terdapat penambahan penerima bansos yang diberikan kepada KPM baru di desil 1- 4 DTSEN (di luar penerima bansos reguler). Data ini diperoleh dari hasil pemadanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, BPS dan Kementerian Keuangan.

    Bansos 2025 Capai Rp 110,7 T

    Dengan tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp 110,718 triliun. Bantuan itu terdiri dari sejumlah jenis bansos, berikut rinciannya:

    • Penerima PKH Murni: 398.714 KPM, masing-masing Rp 2,8 juta per tahun, total Rp 1,116 triliun
    • Penerima Sembako Murni: 8.675.797 KPM, masing-masing Rp 2,4 per tahun, total Rp 20,822 triliun
    • Penerima PKH dan Sembako: 9.601.286 KPM, masing-masing Rp 5,2 juta per tahun, total Rp 49,927 triliun
    • Penerima Penebalan Juni-Juli 2025: 18.277.083 KPM, masing-masing Rp 400 ribu, total Rp 7,311 triliun
    • Penerima Stimulus Ekonomi (Oktober-Desember 2025): 35.046.783 KPM, masing-masing Rp 900 ribu, total Rp 31,542 triliun

    (shc/ara)

  • Mensesneg Sebut Evaluasi Pemerintah Tidak Tunggu Setahun

    Mensesneg Sebut Evaluasi Pemerintah Tidak Tunggu Setahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proses evaluasi terhadap kinerja kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menunggu momentum satu tahun pemerintahan.

    Dia menekankan bahwa evaluasi selalu dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan capaian program dan penyelesaian kendala di lapangan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai meninjau kesiapan pelaksanaan stimulus ekonomi keempat, yang meliputi tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta program magang bagi lulusan perguruan tinggi, di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    “Kami enggak ada patokan satu tahun, enggak ada patokan enam bulan. Patokannya adalah programnya apa, sudah dikerjakan belum, ada kendala enggak. Kalau ada kendala, bagaimana kita cari jalan keluar,” ujar Prasetyo.

    Prasetyo menyebut, masih banyak program prioritas yang tengah berjalan dan membutuhkan koordinasi lintas kementerian serta evaluasi teknis di lapangan. Pemerintah, kata dia, akan terus memantau pelaksanaan program agar manfaatnya tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pendekatan evaluasi yang digunakan pemerintah lebih menekankan pada kinerja nyata dan perbaikan berkelanjutan, bukan pada tenggat waktu administratif.

    “Jadi enggak ada patokan waktunya. Dan terus terang, kita merasa memang belum puas,” pungkas Prasetyo.

    Dalam kesempatan terpisah, baru-baru ini Indostrategi merilis riset kinerja setahun Presiden Prabowo. Dikutip dari riset Indostrategi, Sabtu (18/10/2025), periset menuliskan bahwa data penerima bansos belum akurat, sehingga masih ditemukan warga miskin yang  tidak terdata dan penerima bantuan ganda.

    “Pemerintah Indonesia juga belum ada roadmap atau strategi jangka panjang untuk membuat masyarakat mandiri dan keluar dari kemiskinan,” dikutip dari riset.

    Hasil riset Indostrategi merekomendasikan kepada pemerintah dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yakni perkuat integrasi data sosial nasional bersama

    BPS dan BKKBN agar targeting bansos akurat dan adaptif terhadap dinamika sosial. Alihkan fokus dari bantuan sesaat ke pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama UMKM berbasis komunitas miskin dan pesisir.

    Selain itu, Kemensos juga harus kembali mengkaji ulang desain sekolah rakyat dan kampung nelayan agar memiliki indikator kinerja, roadmap, dan sistem monitoring yang jelas.

     

  • Airlangga Sebut Anggaran BLT-Magang Rp 30 T Hasil Efisiensi

    Airlangga Sebut Anggaran BLT-Magang Rp 30 T Hasil Efisiensi

    Jakarta –

    Pemerintah menambah stimulus ekonomi di kuartal IV-2025. Salah satunya penambahan Bantuan Langsung Tunai atau BLT dan program magang berbayar bagi lulusan baru atau fresh graduate.

    Total anggaran yang digunakan untuk penambahan stimulus tersebut sebesar Rp 30 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi yang dilakukan pemerintah.

    “Itu Rp 30 triliun. Baru ya. Hasil efisiensi. Realokasi anggaran,” sebut Airlangga di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, ditulis Sabtu (18/10/2025).

    Dengan tambahan itu, total anggaran untuk stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 46,2 triliun. “Nah, yang kuartal keempat Rp 16,2 triliun ditambah Rp 30 triliun,” lanjutnya.

    Penambahan bantuan langsung tunai atau BLT yang akan diberikan kepada 35 juta penerima. Ada tambahan sekitar 17 juta penerima BLT baru.

    Berikutnya, pemerintah berikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Program ini mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor dengan peserta yang disiapkan sebesar 80 ribu orang. Gelombang pertama 20 ribu dan bulan depan ada tambahan hingga menjadi 80 ribu orang lagi peserta magang.

    Senada, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan jumlah Rp 30 triliun dari kocek negara didapatkan dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal tahun ini.

    Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas anggaran, namun mengurangi belanja yang tidak produktif kemudian dialokasikan ke kebutuhan yang lain. Tak terkecuali untuk tambahan bantuan sosial.

    “Ya makanya begini. Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif,” terang Prasetyo di lokasi yang sama.

    (ada/ara)

  • Utak Atik Stimulus Ekonomi, Bansos Naik Dua Kali Lipat

    Utak Atik Stimulus Ekonomi, Bansos Naik Dua Kali Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kembali mengutak-atik anggaran, termasuk menambahkan porsi bansos BLT melalui stimulus ekonomi pada Oktober 2025 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah memberikan program stimulus jilid 4, salah satunya dalam paket stimulus ini adalah bansos BLT hingga Rp30 triliun yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Angka ini nyaris naik 2 kali lipat.

    Pada akhir tahun lalu, keluarga penerima bansos sebanyak 17 juta keluarga, kini pemerintah menargetkan keluarga penerima mencapai 35 juta keluarga penerima hingga Desember 2025.

    Paket stimulus ekonomi ini, seperti menyalurkan tambahan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp30 triliun serta menambah kuota peserta magang lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduates, bisa meningkatkan kondisi ekonomi khususnya masyarakat kurang mampu.

    Stimulus ekonomi ini di luar stimulus ekonomi berupa 8 program paket akselerasi ekonomi yang diumumkan pemerintah pada September 2025, dengan nilai Rp16 triliun lebih.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa BLT yang disalurkan senilai Rp30 triliun itu berasal dari realokasi anggaran APBN 2025. Jumlahnya sudah melebihi dari total anggaran 8 program paket akselerasi ekonomi yang diumumkan bulan lalu.

    “[Anggarannya dari] APBN, hasil efisiensi, realokasi anggaran. Nah, [stimulus] yang kuartal IV/2025 Rp16,2 triliun ditambah Rp30 triliun,” ungkapnya pada konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Berikut detail stimulus baru yang disalurkan pemerintah pada Oktober 2025:

    1. BLT Rp30 triliun

    Airlangga menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta agar pemerintah menyalurkan tambahan BLT senilai total Rp30 triliun untuk Oktober, November dan Desember 2025. Target penerimanya mencapai 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM), atau sekitar 140 juta orang dengan asumsi satu KPM mencakup ayah, ibu dan dua anak.

    “Desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program kelurga harapan dan bantuan sembako,” tuturnya.

    Adapun penyalurannya akan dilakukan mulai minggu depan melalui himbara untuk 18,3 juta KPM, sedangkan untuk 17,2 juta KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero).

    2. Kuota Magang Nasional

    Selanjutnya, pemerintah turut memberikan bantuan program magang nasional Kemnaker untuk lulusan perguruan tinggi baru atau fresh graduates. Peserta tahap pertama sebanyak 20.000 orang dan sudah mulai bekerja 20 Oktober 2025, dan akan dibuka untuk gelombang kedua pada November unutk 80.000 peserta. 

    “Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja lulusan baru atau fresh graduates baik di dunia usaha, industri, BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia,” paparnya.

    Adapun peserta magang ini akan diberikan uang saku per bulan sesuai dengan besaran per kabupaten/kota serta iuran jaminan kehilangan pekerjaan maupun JKN.

    “Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan pemerintah,” pungkas Airlangga.

    Politisi Partai Golkar itu menyebut terdapat 1.666 perusahaan mendaftarkan dan menyiapkan posisi peserta magang nasional. Adapun jumlah posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan, dan jumlah pelamarnya mencapai 156.159 orang.

    Simak tiga kebijakan stimulus ekonomi yang pernah diluncurkan Presiden Prabowo:

    1. Paket pertama diumumkan pada Desember 2024 senilai Rp38,6 triliun

    2. Paket kedua pada Juni 2025 sebesar Rp24,44 triliun

    3. Paket ketiga pada September 2025 senilai Rp16,23 triliun.

    4. Paket keempat, pada Oktober 2025, bansos senilai Rp30 triliun

  • Usai Jumatan, Gus Ipul Ajak Jamaah Doakan Presiden Prabowo – Page 3

    Usai Jumatan, Gus Ipul Ajak Jamaah Doakan Presiden Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak para pegawai Kementerian Sosial untuk berdoa bersama bagi Presiden Prabowo yang hari ini genap berusia 74 tahun.

    Momen tersebut terjadi usai Gus Ipul melaksanakan ibadah salat jum’at berjamaah di Mesjid Al-Hikmah Kemensos, Jakarta, Jum’at (17/10/2025).

    Usai salat Jumat, Gus Ipul lantas berdiri dan meminta seluruh jamaah mendoakan agar Presiden senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, serta kekuatan dan kesuksesan dalam memimpin Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

    “Mudah-mudahan Presiden diberi kesehatan, panjang umur, dan penuh keberkahan, suksesnya Presiden, tentu adalah suksesnya Bangsa Indonesia,” kata Gus Ipul seraya menengadahkan tangan.

    Gus Ipul berharap dengan bersama-sama mendoakan Presiden, menjadi bagian agar Indonesia semakin makmur dengan hadirnya Presiden bersama masyarakat.

    “Ini menjadi upaya kita agar Indonesia makin makmur, Indonesia makin hadir, dengan salah satunya adalah mendoakan pemimpin kita,” ujarnya.

    Gus Ipul menyampaikan tahun ini Presiden menambah bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. “Kalau tahun lalu anggaran kita 71 triliun, nah eksekusinya, pelaksanaannya di tahun ini lebih dari 100 triliun untuk bansos PKH dan juga sembako,” jelasnya.

    “Mudah-mudahan semuanya ini nanti lancar dan pada akhirnya bisa mengentaskan kemiskinan secara terstruktur, masif, dan kemudian berdampak nyata untuk masyarakat, al-fatihah,” pungkasnya.