Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • 6 Cara Cek Nama Penerima BLT Rp 900.000, Cair Mulai Akhir Oktober 2025 Megapolitan

    6 Cara Cek Nama Penerima BLT Rp 900.000, Cair Mulai Akhir Oktober 2025 Megapolitan

    Cara Cek Nama Penerima BLT Rp 900.000, Cair Mulai Akhir Oktober 2025
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp 900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
    Bantuan ini diberikan Rp 300.000 per bulan yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan kepada keluarga yang masuk dalam kategori desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Penyaluran BLT dijadwalkan dimulai Senin, 20 Oktober 2025, melalui bank-bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia/BSI) serta PT Pos Indonesia.
    Masyarakat dapat lakukan cek nama penerima BLT Rp 900.000 secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui situs resmi Kemensos atau Aplikasi Cek Bansos di
    handphone
    (HP).
    Sistem akan menampilkan apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, berikut informasi jenis bansos dan status penyalurannya.
    Hasil pencarian akan menampilkan status penerima. Jika terdaftar, muncul informasi jenis bantuan dan status pencairan. Jika tidak, akan tertulis “Tidak Terdapat Peserta/PM”.
    Meski dijadwalkan cair mulai hari ini, Senin (20/10/2025), sejumlah Kantor Pos di Jakarta masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.
    Pantauan di sejumlah titik di Jakarta, seperti Kantor Pos Fatmawati dan Kantor Pos Jatinegara, hingga Senin (20/10/2025) pagi, belum terlihat adanya proses pencairan.
    Petugas menyebut masih menunggu instruksi resmi dari Kementerian Sosial sebelum penyaluran dimulai.
    Petugas Kantor Pos Jatinegara, Luki, mengatakan, pihaknya belum menerima data penerima dari pusat.
    “Karena kita juga nunggu data dari pemerintah pusat juga, terkait data penerima bantuan begitu,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
    Hal senada disampaikan petugas Kantor Pos Kramat Jati, Indri, yang menyebut belum ada arahan penyaluran BLT Kesra.
    “Belum ada instruksi, yang baru mau masuk BSU itu rencana bulan depan,” katanya.
    Meski demikian, masyarakat tetap bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan apakah terdaftar sebagai penerima BLT Kesra Rp 900.000 sebelum mencairkannya di Kantor Pos.
    (Reporter: Febryan Kevin Candra Kurniawan, Omarali Dharmakrisna Soedirman | Editor: Faieq Hidayat, Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos salurkan bansos triwulan III, tambah penerima jadi 35 juta

    Kemensos salurkan bansos triwulan III, tambah penerima jadi 35 juta

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan ketiga, Senin, dengan skema baru berupa “penebalan” dan “tambahan” bantuan.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta mengatakan bahwa penerima bansos reguler akan memperoleh tambahan Rp900 ribu selama tiga bulan, sedangkan penerima baru juga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900 ribu.

    “Itu sudah mulai dicairkan sejak hari ini melalui Himbara dan melalui PT Pos,” katanya.

    Ia mengatakan, pemerintah memperluas jangkauan bantuan sosial dengan menambah jumlah penerima bantuan, dari sebelumnya tercatat sekitar 20 juta keluarga, kini jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 35 juta.

    Ia mengatakan, integrasi data kini membuat penyaluran lebih tepat sasaran dan memperkuat koordinasi lintas kementerian.

    “Dengan satu data ini, intervensi menjadi saling menguatkan. Daerah juga memakai data yang sama, tinggal menyesuaikan dan memperluas jangkauan program,” ujarnya.

    Terkait dinamika komunikasi antaranggota kabinet, Saifullah memastikan hubungan kerja berjalan lancar.

    Ia menepis adanya ego sektoral di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Saya tidak merasakan ada ego sektoral. Komunikasi berjalan baik, baik lewat rapat terbatas maupun lintas Kemenko. Ini penting, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat di bawah,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BLT Kesra Cair, Begini Mekanisme Pencairan Bansos Rp 900 Ribu Terbaru – Page 3

    BLT Kesra Cair, Begini Mekanisme Pencairan Bansos Rp 900 Ribu Terbaru – Page 3

    Untuk memastikan BLT Kesra sampai ke tangan yang berhak, pemerintah telah menyiapkan dua mekanisme pencairan utama. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.

    Selain itu, PT Pos Indonesia juga turut berperan dalam mendistribusikan dana bansos ini di seluruh wilayah Indonesia, menjangkau daerah-daerah yang mungkin sulit diakses oleh perbankan. Penerima akan mendapatkan dana secara langsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan di masing-masing daerah.

    Masyarakat yang ingin mengetahui apakah termasuk sebagai penerima BLT Kesra dapat melakukan pengecekan status secara mandiri. Salah satu cara paling mudah adalah melalui situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna cukup memasukkan data wilayah domisili dan nama lengkap sesuai KTP, lalu memverifikasi dengan kode captcha sebelum mengklik “Cari Data”.

    Proses ini dirancang agar mudah diakses oleh siapa saja yang ingin mengecek status bansos mereka.

    Alternatif lain untuk mengecek status penerima BLT Kesra adalah melalui aplikasi “Cek Bansos” yang dapat diunduh di Play Store. Setelah mengunduh, pengguna perlu membuat akun, melengkapi data diri, dan mengunggah swafoto serta foto KTP.

    Setelah berhasil login, status dapat dilihat melalui menu “Profil”. Jika akses digital terbatas, masyarakat juga bisa langsung mengunjungi kantor desa atau kelurahan setempat. Perangkat desa biasanya memiliki data valid dan dapat membantu dalam proses pengecekan status bantuan sosial ini, memastikan tidak ada warga yang terlewat informasi penting.

  • Frekuensi 1,4 GHz Dirilis, Penetrasi Internet Meningkat

    Frekuensi 1,4 GHz Dirilis, Penetrasi Internet Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatatkan sejumlah capaian dalam mempercepat transformasi digital, termasuk meningkatkan penetrasi internet serta menghadirkan frekuensi baru.

    Salah satu capaian yang dipandang penting adalah keberhasilan membuka akses digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

    Sejak 20 Oktober 2024 hingga akhir September 2025, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi telah merampungkan pembangunan 479 lokasi BTS 4G di 6 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

    Langkah ini disebut memastikan konektivitas digital menjangkau seluruh pelosok Tanah Air, memperkuat integrasi nasional, serta membuka peluang ekonomi dan pendidikan berbasis digital di kawasan timur Indonesia.

    Untuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital nasional, Kemkomdigi meluncurkan program WiFi 6E/7 yang menjawab kebutuhan akan jaringan nirkabel berkecepatan tinggi, efisien, dan stabil. Teknologi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing industri serta mendukung pertumbuhan startup digital di berbagai sektor.

    Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program internet murah dengan menyediakan layanan fixed broadband berkecepatan hingga 100 Mbps melalui pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA).

    “Program ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah terpencil, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan,” tulis Kemkomdigi dalam unggahan Instagram resmi Kementerian, dikutip Bisnis, Senin (20/10/2025).

    Kemkomdigi juga mengaku mengambil langkah besar dalam menjaga keamanan ruang digital nasional melalui percepatan migrasi ke teknologi embedded SIM atau e-SIM.

    Integrasi sistem komunikasi ini dinilai menjadi kunci untuk melawan kebocoran data dan penyalahgunaan identitas digital yang semakin marak di era konektivitas tinggi. Pemerintah menilai implementasi e-SIM akan menjadi pondasi penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.

    Capaian strategis lain yang turut dipamerkan adalah pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Proyek ini merupakan langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi pengelolaan data yang selama ini tersebar di berbagai instansi.

    Melalui PDN, pengelolaan data akan lebih terpusat, aman, dan efisien. Salah satu sasaran utama pembangunan PDN adalah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih transparan dan akuntabel dengan dukungan sistem digital yang terintegrasi.

    Di sisi lain, Indonesia juga menunjukkan keseriusan dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) melalui peluncuran Peta Jalan AI Nasional.

    Dokumen strategis ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem AI yang inklusif, etis, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Terdapat 6 sektor prioritas dalam peta jalan tersebut, yakni kesehatan, pendidikan, pengembangan talenta digital, reformasi birokrasi, pengembangan kota cerdas, dan ketahanan pangan.

    Selain itu, kehadiran Indonesia Central Cloud Region oleh Microsoft dianggap menjadi penguat utama infrastruktur digital nasional. Investasi senilai Rp41 triliun ini menandai langkah besar Indonesia menuju pusat ekonomi digital di kawasan Asia Pasifik.

    Menurut pemerintah, pusat data komersial tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas nasional dalam pengelolaan data dan komputasi awan, tetapi juga memperluas kemampuan Indonesia dalam bidang kecerdasan buatan dan transformasi digital lintas sektor.

    “Langkah-langkah konkret ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai kekuatan digital utama di Asia, sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan digitalisasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi dan pelayanan publik,” tulis Komdigi.

  • Seskab Teddy: BLT Rp 900 Ribu untuk 35 Juta Keluarga Hasil Efisiensi Anggaran – Page 3

    Seskab Teddy: BLT Rp 900 Ribu untuk 35 Juta Keluarga Hasil Efisiensi Anggaran – Page 3

    Masyarakat dapat dengan mudah memeriksa status penerimaan BLT Kesra melalui dua metode resmi yang disediakan Kementerian Sosial. Kedua metode ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi calon penerima bansos.

    Melalui Situs Resmi Kementerian SosialLangkah pertama adalah mengunjungi situs web resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Setelah itu, pilih wilayah domisili Anda sesuai data di KTP, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.

    Kemudian, masukkan nama lengkap Anda sesuai KTP pada kolom yang tersedia dan lengkapi dengan kode verifikasi (captcha) yang muncul. Terakhir, klik tombol “Cari Data” untuk melihat status penerimaan bantuan Anda secara detail.

    Melalui Aplikasi “Cek Bansos” KemensosAlternatif lain adalah mengunduh aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Setelah mengunduh, buat akun baru dengan mengisi data diri lengkap atau masuk jika sudah memiliki akun terdaftar.

    Pada aplikasi, pilih menu “Cek Bansos” dan masukkan data lokasi tempat tinggal serta nama lengkap Anda. Lakukan verifikasi keamanan sesuai petunjuk, lalu tekan tombol “Cari Data” untuk mendapatkan informasi status bansos Anda.

    Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial atau pemerintah daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan pembaruan terkait jadwal dan mekanisme pencairan BLT Rp 900.000 di masing-masing wilayah.

     

  • KPM yang Tercoret Dapat Bansos Bisa Daftar Lagi, Ini Caranya

    KPM yang Tercoret Dapat Bansos Bisa Daftar Lagi, Ini Caranya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) bisa mendaftar ulang.

    “Ini atas arahan Presiden juga, memang masih boleh dikasih kesempatan sekali lagi. Mereka melakukan reaktifasi dengan datang ke desa atau lewat aplikasi,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Tangerang, Minggu (19/10), dikutip dari Antaranews.

    Ia menegaskan, bahwa kesempatan reaktifasi atau pendaftaran ulang itu akan diberikan bagi keluarga penerima manfaat yang memang dinilai benar-benar membutuhkan bansos dari pemerintah.

    Penerima yang terindikasi masalah judi pun bisa memperbaiki keaktifan data sebagai penerima manfaat.

    Namun harus dipastikan dengan benar bahwa KPM yang telah dicoret dan ingin mendaftar ulang, tidak kembali terlibat dalam perjudian online.

    “Kalau memang mereka benar-benar butuh yang namanya Bansos. Jadi masih dikasih kesempatan sekali lagi,” ucapnya.

    Kemudian pemerintah juga tengah melakukan evaluasi data bidang program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

    Hal tersebut dilakukan, guna menyatukan seluruh data menjadi satu data tugas sosial dan ekonomi nasional.

    “Dulu itu Kementerian Sosial pegang data sendiri, menyalurkan sendiri, kemudian dinilai sendiri. Nah sekarang tidak bisa gitu, datanya dari BPS, kemudian Kementerian Sosial yang menyalurkan, nanti akan dievaluasi setiap tahunnya,”

    Menurut Mensos, ini menjadi langkah strategis pertama yang dilakukan oleh presiden untuk berpedoman pada data yang sama.

    Menurut dia, dengan adanya satu data penerima sosial ini maka akan berdampak efektif dan tepat sasaran terhadap penyaluran bantuan-bantuan subsidi dari pemerintah bagi masyarakat.

  • Begini Rapor Ekonomi RI, Awalnya Lesu Lalu Tiba-tiba 5,12%

    Begini Rapor Ekonomi RI, Awalnya Lesu Lalu Tiba-tiba 5,12%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama satu tahun Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, tepatnya sejak 20 Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengejutkan banyak pihak, karena mampu melaju cepat usai mengalami tekanan pada periode awal 2025.

    Pada kuartal I-2025, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy). Laju pertumbuhan itu jauh lebih rendah dari kuartal I-2024 yang mampu melesat di level 5,11%, maupun kuartal IV-2024 yang tumbuhnya 5,02%.

    Lesunya laju pertumbuhan pada awal tahun ini tak terlepas dari tekanan daya beli yang dialami masyarakat, di samping adanya efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Makanya, pemerintah pada saat itu menggelontorkan paket stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat.

    “Jadi dengan berbagai paket yang diberikan diharapkan menunjang daya beli dan ini bisa menjadi pendorong konsumsi dan tentunya pertumbuhan ekonomi di akhir tahun dan juga di awal kuartal pertama 2025,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Desember 2024, seperti dikutip kembali pada Senin (20/10/2025).

    Tekanan daya beli masyarakat itu tergambar dari tingkat konsumsi rumah tangga yang tak mampu tumbuh di atas 5%, tepatnya hanya sejajar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89%. Level itu lebih rendah dari posisi kuartal IV-2024 yang sebesar 4,98%, dan kuartal I-2024 4,91%. Adapun konsumsi pemerintah saat itu bahkan minus 1,38%.

    Akibatnya, pada awal tahun pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi tahap I-2025 yang anggarannya disediakan senilai Rp 33 triliun. Terdiri dari diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA untuk periode Januari-Februari 2025. Lalu, ada kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.

    Adapula kebijakan kemudahan akses layanan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK, ditambah dengan perpanjangan massa berlakunya pajak penghasilan (PPh) final 0,5% unuk para pelaku UMKM.

    Pemerintah juga kala itu memberikan insentif bagi para pekerja bergaji sampai dengan Rp 10 juta per bulan dengan memberlakukan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP). Adapula bantuan iuran 50% untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK) serta subsidi bunga 5% bagi industri padat karya untuk melakukan revitalisasi mesin.

    Terakhir, insentif yang diberikan berupa PPN DTP untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, hingga pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah alias PPnBM DTP sebesar 3%.

    Karena ekonomi tak mampu tumbuh lebih cepat pada kuartal I-2025, pemerintah akhirnya kembali memutuskan untuk memberikan paket stimulus ekonomi pada kuartal II-2025, dengan istilah paket stimulus ekonomi tahap II. Anggaran yang digelontorkan saat itu senilai Rp 24,4 triliun.

    Bentuk insentifnya berupa diskon transportasi untuk kereta, tiket pesawat, hingga tiket angkutan laut, hingga bantuan subsidi upah kepada pekerja atau buruh bergaji sampai dengan Rp 3,5 juta serta 560 ribu lebih guru senilai Rp 300 ribu selama Juni-Juli 2025.

    Diskon tarif tol juga saat itu diberlakukan untuk periode Januari-Juli 2025, diiringi dengan penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp 200 ribu per bulan, serta bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan untuk periode Juni-Juli 2025. Pemerintah saat itu juga memperpanjang diskon iuran JKK.

    Maka, tak heran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 mampu melesat hingga ke level 5,12% yoy saat itu. Laju pertumbuhan itu melampaui level kuartal I-2025 dan bahkan lebih tinggi dari level kuartal II-2024.

    Ekonom Dibuat Heran

    Namun, sejumlah ekonom mengaku heran dengan laju pertumbuhan itu. Kepala Ekonom BCA David Sumual misalnya, saat itu menegaskan, laju pertumbuhan saat itu memang jauh di atas ekspektasi di kisaran 4,69%-4,81% karena masih besarnya tekanan indikator belanja masyarakat dan kinerja sektor manufaktur pada periode itu.

    David mengatakan, komponen PDB yang tumbuhnya menurut BPS sangat tinggi hingga mampu mendorong ekonomi tumbuh 5,12% yoy di antaranya ialah pertumbuhan angka investasi yang mencapai 6,99%, tertinggi sejak kuartal II-2021. Sedangkan konsumsi rumah tangga yang kontribusinya 54,25% ke pertumbuhan ekonomi masih betah di level bawah 5% meskipun berbagai paket stimulus ekonomi telah diberikan.

    Ia juga cenderung bertanya-tanya dengan melesatnya angka pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur yang pada kuartal II-2025 disebut BPS mencapai 5,68%, dari yang selama ini pergerakannya selalu di kisaran 4% sejak kuartal II-2022.

    Head of Macro Economic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman juga mengaku terkejut dengan angka pertumbuhan kuartal II-2025. Ia mengatakan, pertumbuhan PDB Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan melampaui ekspektasi pasar.

    “Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan sebesar 5,12% yoy pada Triwulan II 2025, jauh di atas ekspektasi pasar yang memproyeksikan pertumbuhan tetap di bawah 5%,” tegas Faisal.

    Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang juga tak bisa menutupi keterkejutannya dengan angka realisasi investasi kuartal II-2025. Ia mengatakan, seharusnya kinerja PMTB pada kuartal II-2025 yang tumbuh cepat menurut BPS tak banyak berefek pada dorongan cepat ekonomi karena hanya terdiri dari belanja modal pemerintah berupa mesin dan impor barang modal meski bahan baku melambat.

    “Cenderung enggak banyak spillover ke domestik pada semester I-2025 ini,” ucap Hosianna.

    Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga mengungkapkan keterkejutannya dengan angka rilis BPS ini. Sebab, proyeksi secara keseluruhan para pelaku pasar keuangan tak ada yang menyebut ekonomi pada kuartal II-2025 bisa tembus di atas 5%.

    “Surprising, karena ekspektasi kita di bawah 5%,” tutur Myrdal.

    Menuju Pertumbuhan 8%

    Kendati begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, sebetulnya angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 yang dicatat BPS sangat wajar, karena pemerintah akhirnya mampu meningkatkan peredaran uang primer dengan berbagai kebijakan paket stimulus ekonomi, hingga melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran.

    “Sebagian dari Anda anggap angka ini salah, 5,12% (PDB kuartal II-2025) katanya 5+1+2 = 8. Tapi bukan itu, di belakangnya kalau Anda lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang,” paparnya.

    Karena itu, pada kuartal III-2025, pemerintah kembali mengandalkan program paket stimulus ekonomi demi menjaga laju pertumbuhan ekonom. Nilai paket stimulus ekonomi kuartal III-2025 dirancang sebesar Rp 10,8 triliun.

    Pada akhir kuartal III-2025, pemerintah bahkan telah menyiapkan paket stimulus ekonomi lanjutan untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga tren laju pertumbuhan hingga akhir tahun. Paket stimulus ekonomi itu disebut 8+4+5, terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

    Lalu, program stimulus ekonomi itu ditambah kembali sejak Oktober 2025 dengan dua program yakni Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi. Program BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler sedangkan program magang lulusan perguruan tinggi penguatan dari sebelumnya untuk 20.000 ribu peserta menjadi 80.000 peserta.

    Purbaya pun percaya diri, dengan kebijakan penebalan BLT yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto mulai 20 Oktober 2025 itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh jauh lebih cepat pada akhir 2025, dari perhitungannya semula 5,5% menjadi hampir menyentuh level 5,7%.

    “Itu langsung ke masyarakat, jadi akan memperkuat daya beli. Kalau diumumkan seperti itu, saya bukan 5,5% lagi pertumbuhan ekonomi. Hitungan kita 5,67%, hampir 5,7%,” tegas Purbaya di kawasan Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya pun menatap optimistis pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto meskipun bukanlah target yang mudah dicapai. “Itu bukan sesuatu yang mudah,” ungkap Purbaya saat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada September 2025 lalu.

    Meski demikian, ekonomi tumbuh 8% menurutnya adalah sebuah keharusan agar Indonesia bisa menjadi negara maju layaknya Jepang, Korea Selatan dan China.

    “Ada periode yang panjang, tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis. Tapi kalau didesain dengan baik, masih bisa,” jelasnya.

    “Karena selama 20 tahun terakhir ini, mesin kita timpang. Zaman Pak SBY, yang jalan, mesin private sector lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal,” terang Purbaya.

    Pada era Jokowi, lanjut Purbaya, ekonomi mampu tumbuh tinggi tapi tidak ditopang oleh sektor swasta sehingga hanya mampu di kisaran 5%.

    “Zaman Pak Jokowi, pemerintahnya bangun investasi di mana-mana, private sectornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Nah ke depan kita akan hidupkan dua-duanya. Jadi dengan itu, 6-7% nggak terlalu susah,” paparnya.

    Beberapa waktu lalu, dalam wawancara terbaru dengan Forbes, Presiden Prabowo masih yakin pemerintahannya bisa menorehkan pertumbuhan 8%. Adapun, dia menuturkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi motornya.

    “Saya pikir pertumbuhan 8% sangat bisa dicapai. Misalnya, dengan program MBG ini saja, kami menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja. Ada 30 ribu dapur dan tiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya 1,5 juta pekerjaan langsung,” tegas Prabowo.

    Selain itu, dia meyakini MBG dapat mendorong terciptanya wirausaha lokal. Ketika rantai pasok sudah terbentuk dari adanya MBG, maka daya beli masyarakat akan terbentuk.

    “Setiap dapur menciptakan sekitar 15 wirausaha lokal baru. Ada yang menjual telur, sayur, ikan, daging, satu lagi garam. Dan masing-masing dari mereka memiliki 5, 10, atau 15 pekerja,” ujarnya.

    “Kalau masyarakat punya uang, apa yang mereka lakukan? Mereka beli sepatu, pakaian, memperbaiki rumah, mungkin membeli sepeda motor atau televisi. Jadi saya pikir inilah caranya,” tegas Prabowo.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rp100 Triliun untuk Bansos, Gus Ipul Sebut Pertama Kalinya dalam Sejarah

    Rp100 Triliun untuk Bansos, Gus Ipul Sebut Pertama Kalinya dalam Sejarah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat pada 2025 mencapai rekor tertinggi. Total ada Rp100 triliun anggaran yang dikucurkan untuk tujuan bansos.

    Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf bahkan menyebut, bansos nasional itu untuk pertama kalinya dalam sejarah total anggarannya mencapai Rp100 triliun.

    “Saya kira ini pertama kali dalam sejarah, pemberian bansos mencapai Rp100 triliun,” ujar Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.

    Pada Kuartal IV tahun 2025, Kementerian Sosial mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun sebagai bagian dari paket stimulus pemerintah.

    Tambahan ini membuat total anggaran bansos sepanjang tahun 2025 mencapai Rp100 triliun.

    Gus Ipul berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah yang termasuk dalam desil 1 hingga 4.

    “Bantuan sosial ini diharapkan bisa memperkuat daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin agar dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awalnya,” tegasnya.

    Ia pun mengingatkan masyarakat penerima manfaat agar tidak menyalahgunakan bantuan tunai, terutama untuk hal-hal konsumtif seperti membeli pulsa atau bermain judi online (judol).

    “Kami mengimbau masyarakat penerima bantuan untuk menggunakan dana ini sebagaimana mestinya, membeli bahan pokok atau kebutuhan dasar, bukan untuk hal-hal lain seperti beli pulsa apalagi main judol,” pesan Gus Ipul.

    Ia menambahkan, pemerintah akan terus memastikan agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya.

  • Mensos Minta Letkol Teddy Jadi Komisi Etik dan Komando Pendamping PKH

    Mensos Minta Letkol Teddy Jadi Komisi Etik dan Komando Pendamping PKH

    Jakarta –

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya menjadi Komisi Etik dan Komando Pendamping PKH. Hal tersebut disampaikannya di sela kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan.

    “Saya mohon kepada Seskab Letkol Teddy selain menjadi Komisi Etik juga menjadi Komando pendamping PKH, setuju semuanya?,” ucap Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10/2025).

    Kepada Teddy, Gus Ipul menerangkan terdapat 40 ribu pendamping PKH yang sebelumnya telah dilantik menjadi PPPK. Ia juga menyampaikan pesan Presiden untuk bekerja dengan baik dan berdampak nyata dengan kesejahteraan sosial. Hal ini termasuk menyalurkan bantuan-bantuan secara tepat sasaran.

    “Membawa pesan dan program Presiden sampai ke rumah-rumah penerima manfaat,” tambahnya.

    Gus Ipul mengatakan telah memberikan peringatan ke hampir 500 pendamping PKH yang bekerja tidak sesuai prosedur. “49 di antaranya kita berhentikan lewat sidang komisi etik,” katanya.

    Gus Ipul menerangkan selain siswa Sekolah Rakyat, pemerintah juga akan memberdayakan para orang tua siswa. “Jadi anaknya lulus, keluarganya juga lulus jadi keluarga yang mandiri,” kata Gus Ipul.

    Setelah diberdayakan, pemerintah juga akan membangun rumah siswa agar layak huni. Orang tua mereka juga akan menjadi anggota dari Koperasi Desa Merah Putih, mendapat bansos lengkap, menjadi anggota PBI, siswanya juga mendapat Makan Bergizi Gratis dan cek kesehatan gratis.

    Gus ipul juga berpesan kepada siswa Sekolah Rakyat untuk tidak malu dan terus percaya diri. “Siswa sekolah rakyat tidak boleh minder, apapun keadaan orang tuanya, tetap sayangi orangtua dan hormati guru,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Anggaran Bansos Era Prabowo Rp 110 Triliun, Terbesar dalam Sejarah

    Anggaran Bansos Era Prabowo Rp 110 Triliun, Terbesar dalam Sejarah

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap pencapaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul menjelaskan nilai anggaran bantuan sosial (bansos) di era Prabowo tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

    “Pagu anggaran tahun 2025 ini ada Rp 71 triliun untuk 20 juta KPM. Tapi di era Bapak Presiden Prabowo itu dinaikkan menjadi Rp 110 triliun lebih, dan ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah,” ujar Gus Ipul kepada wartawan seusai mengunjungi SRMA 33 Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, kenaikan anggaran bansos ini sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo kepada masyarakat kelas bawah. Dia menyebut Prabowo juga ingin penerima bansos itu bisa naik kelas alias tidak selamanya mendapat bansos.

    “Presiden tidak ingin berhenti hanya pada memberi bansos. Presiden ingin naik ke pemberdayaan. Maka itu sampai membentuk Menko Pemberdayaan. Karena Presiden juga punya fokus untuk supaya yang dapat bansos ini naik kelas lewat program-program pemberdayaan pemerintah,” jelasnya.

    Menurut Gus Ipul, dalam satu tahun terakhir telah ada puluhan ribu masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak lagi menerima bansos.

    Dia menambahkan, program-program Presiden Prabowo soal pengetasan kemiskinan terbilang sukses. Salah satu program yang menurutnya jadi andalan pengetasan kemiskinan adalah Sekolah Rakyat.

    Gus Ipul menyebut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) jadi satu hal lain pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, DTSEN ini jadi cara pemerintah membuat langkah strategis untuk mengeksekusi program-program seperti di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial.

    “Supaya kita bisa melangkah dengan baik tempat sasaran diminta oleh Presiden untuk memulai dengan konsolidasi data. Maka itu Presiden menerbitkan yang namanya Inpres no. 4 tahun 2025. Sebelumnya Indonesia tidak pernah memiliki satu data,” tegasnya.

    (ygs/ygs)