Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Faisal Basri soal ‘Gempuran’ Bansos: Jokowi Gagal Sejahterakan Rakyat

    Faisal Basri soal ‘Gempuran’ Bansos: Jokowi Gagal Sejahterakan Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyebut gelontoran bantuan sosial (bansos) yang saat ini getol disalurkan pemerintah merupakan simbol kegagalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyejahterakan masyarakat.

    Faisal menuturkan anggaran bansos saat ini kian meningkat. Bahkan, alokasinya lebih besar dibanding saat era pandemi covid-19.

    Menurutnya, semakin banyak bansos, berarti masyarakat rentan makan banyak.

    “Jadi Jokowi ternyata gagal menyejahterakan rakyat Indonesia, buktinya makin banyak orang yang menerima bansos. Yang nganggur, yang di-PHK, yang gagal panen, yang pupuknya kurang, dan sebagainya,” kata Faisal dalam diskusi publik Indef ‘Tanggapan Atas Debat Kelima Pilpres’ di Jakarta, Senin (5/2).

    Ia menambahkan bahwa masyarakat rentan makin bertambah. Lagi-lagi hal itu tercermin dari bansos yang kian banyak diguyurkan pemerintah.

    Di sisi lain, ia prihatin para capres, khususnya nomor urut 1 Anies Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo, tidak ada yang berani mengatakan hal tersebut. Menurut Faisal, para capres itu takut elektabilitasnya turun jika berani mengatakan Jokowi gagal.

    “Padahal ini digembar-gemborkan oleh (capres) nomor 01 dan 03, tapi enggak keluar karena takut konsekuensi menyerang Jokowi tidak populer, di medsosnya negatif, itu dia,” tutur Faisal.

    Sementara itu, Jokowi buka-bukaan soal alasan menggelontorkan banyak bantuan sosial alias bansos belakangan ini.

    Ia berdalih bantuan itu diberikan demi memperkuat daya beli masyarakat tak mampu yang belakangan ini tertekan hebat oleh lonjakan harga beras dan bahan pokok.

    Jokowi membantah ada motif politik di balik gelontoran bansos itu. Sekadar informasi, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming maju menjadi cawapres, mendampingi capres Prabowo di Pilpres 2024.

    “(Bansos) itu sudah dari dulu. (Bansos) ini kan sudah dari September (2023),” ujarnya di Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).

    “Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” terang Jokowi.

    Jokowi menggelontorkan banyak bansos jelang Pilpres dan Pileg 2024. Salah satu bansos teranyar yakni Bantuan Langsung Tunai Rp200 per bulan. Bantuan uang tunai ini diberikan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret, tetapi dicairkan sekaligus Rp600 ribu.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Bansos lain; BLT El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan yang diberikan November dan Desember 2023 dan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan.

    Jokowi menyebut pemberian bansos sudah melalui persetujuan DPR.

    “Itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu,” ujarnya.

    (mrh/pta)

  • Anies Sindir Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi

    Anies Sindir Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung persoalan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kampanye pilpres 2024.

    Hal itu ia ungkapkan dalam dalam debat jilid lima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (4/2).

    Mulanya, Anies mengklaim jutaan rakyat Indonesia ingin perubahan. Banyak masyarakat yang bekerja kerja keras dengan kemampuan sendiri, bukan didanai pemerintah.

    Kendati, pihaknya berjanji bakal memastikan hidup rakyat tetap sehat hingga tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Namun, jika ada masyarakat yang memerlukan bantuan, tetap harus dibantu.

    Anies lantas mengingatkan bahwa bansos bukan kepentingan pihak yang memberi, melainkan kepentingan pihak yang menerima.

    “Bila butuh diberikan bansos sesuai kebutuhan, (bansos) bukan kepentingan yang memberi, tapi yang diberi. Dijaga budaya dan etikanya dijaga, kita ingin persatuan karena ditopang keadilan,” ujar Anies.

    Sebelumnya, Jokowi getol membagikan bansos. Belakangan, Jokowi merilis bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

    “Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    KPU menyelenggarakan debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu malam (4/2) di Jakarta Convention Center (JCC). Ini juga merupakan debat terakhir yang dihelat KPU.

    Pada debat kelima, para calon presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

    Tema kali ini seputar kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), inklusi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi.

    Debat terdiri dari enam segmen. Dipandu oleh dua moderator yang merupakan jurnalis TV One, yaitu Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.

    (mrh/sfr)

  • Sejarah Bansos, Guyuran Bantuan Jokowi ke Kaum Papa Jelang Pilpres

    Sejarah Bansos, Guyuran Bantuan Jokowi ke Kaum Papa Jelang Pilpres

    02:02

    EKOPEDIA

    Sejarah Bansos, Guyuran Bantuan Jokowi ke Kaum Papa Jelang Pilpres

    Ekonomi
    • 9 bulan yang lalu

  • Harga Beras Eceran Naik 16 Persen pada Januari 2024

    Harga Beras Eceran Naik 16 Persen pada Januari 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras eceran naik 0,63 persen secara month to month (mtm) atau 16,24 persen secara year on year (yoy) pada Januari 2024.

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan.

    “Harga beras grosir pada Januari 2024 naik sebesar 0,97 persen secara mtm dan 16,66 secara yoy,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/2).

    Sementara itu, kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat penggilingan mencapai 1,62 persen secara bulanan dan meroket 21,78 persen secara tahunan.

    Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Januari 2024. Harga gabah kering panen (GKP) naik 2,97 persen secara bulanan dan naik 18,64 persen secara tahunan.

    Harga gabah kering giling (GKG) juga naik 4,85 persen secara bulanan dan naik 24,52 persen secara tahunan.

    Amalia mengatakan harga beras masih tinggi meski saat ini pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan karena suplai yang lebih rendah dibanding permintaan. Hal itu disebabkan karena sejumlah negara menutup keran ekspor beras.

    “Sementara di dalam negeri panen beras relatif rendah karena El Nino yang berkepanjangan. Untuk Januari-Februari, BPS memperkirakan produksi beras masih lebih rendah dari konsumsi atau terjadi defisit,” katanya.

     

    (fby/sfr)

  • Ekonom UGM Kritik Jokowi Getol Bagi-bagi Bansos: Lazimnya oleh Menteri

    Ekonom UGM Kritik Jokowi Getol Bagi-bagi Bansos: Lazimnya oleh Menteri

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menyarankan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan oleh menteri terkait, bukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau individu lainnya.

    Anggito juga menyebut pembagian bansos harus menyertakan logo jelas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan prasangka adanya politisasi bansos.

    “Lazimnya yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Presiden sebagai pengguna anggaran telah memberikan kuasanya kepada menteri terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran. Itu prinsip. Hindari penyaluran (bansos) oleh 1-2 orang tertentu,” kata Anggito dalam keterangan resmi, Rabu (31/1).

    Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal periode 2006-2010 itu juga mengimbau agar penyaluran bansos tidak dilakukan sekaligus agar tepat sasaran dan efektif.

    Selain itu, Anggito mengingatkan integrasi data juga penting. Hal ini untuk menghindari risiko tumpang tindih penerima bansos sehingga terjadi salah sasaran sangat tinggi dan memboroskan anggaran.

    “Jika tidak ada integrasi data, maka bisa terjadi inefisiensi dalam alokasi APBN,” ungkapnya.

    Anggito menyampaikan secara prinsip, penyaluran bansos sampai saat ini banyak menimbulkan pertanyaan, seperti duplikasi rumah tangga penerima dan kemungkinan ada rumah tangga miskin yang justru tidak menerima bantuan ini karena tidak terdata.

    “Jadi, sekali lagi, ingin kami sampaikan prinsip dalam penyaluran bansos yang tepat sasaran,” ujarnya.

    Belakangan ini, Jokowi tengah getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras.

    Selasa lalu (30/1), Jokowi turun langsung membagikan bansos beras 10 kg kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia mengatakan beras bantuan tersebut berkualitas premium. Bansos beras yang dibagikan Jokowi berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Beras yang bapak, ibu, terima ini bukan beras medium, tapi beras premium,” kata Jokowi dikutip Antara.

    Sehari sebelumnya (29/1), Jokowi juga membagikan bansos di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Agenda Jokowi adalah mengecek harga-harga sembako dan pangan di pasar. Namun, dalam kesempatan itu, ia juga membagikan bansos kepada para pedagang.

    Dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

    CNNIndonesia.com sudah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana terkait kritik ini. Namun, ia belum merespons hingga berita ini tayang.

    (pta/agt)

  • Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos

    Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

    Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

    “Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

    “Ini untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan perjuangan serta gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Ani.

    Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

    Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” jelas Sri Mulyani.

    “Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” tambahnya.

    Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

    Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

    Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR,” kata Ani.

    “Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua,” tandas sang Bendahara Negara.

    (skt/sfr)

  • Kemenkeu Pastikan Bansos Baru Jokowi Disalurkan Pakai Data Kemensos

    Kemenkeu Pastikan Bansos Baru Jokowi Disalurkan Pakai Data Kemensos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

    “(Pakai) DTKS Kemensos,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

    BLT adalah bansos terbaru yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi masyarakat tidak mampu. Nilainya Rp200 per bulan untuk periode Januari, Februari, Maret.

    Bansos itu nantinya diberikan sekaligus yakni langsung Rp600 ribu dan rencananya cair pada bulan ini. Kendati, belum ada tanggal pastinya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga mengungkapkan anggaran bansos BLT akan menggunakan APBN dan penyaluran menggunakan data Kemensos.

    “Menunggu dari Kemensos untuk urusan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nya, dan penggunaan datanya dan appointment terhadap cost nya,” jelas Sri Mulyani, Senin (29/1).

    Sementara, Politikus PDIP Aria Bima menuding pemerintah tak menggunakan data Kemensos dalam pembagian bansos periode Januari hingga Februari 2024.

    “Data validasi bansos yang dimiliki oleh Kemensos, yang selalu diperbaiki oleh Kemensos, ini infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian bansos yang bulan Januari Februari ini,” kata Aria di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (31/1).

    Aria mengatakan informasi itu didapatkan langsung dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma mengungkap pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian bansos tersebut.

    “Yang disampaikan, yang dipakai adalah data dari Menko PMK yang itu adalah data-data yang di-collect sebagian dari Kemensos tapi sebenarnya kurang tervalidasi dari periodik,” ujarnya.

    (ldy/sfr)

  • Blak-blakan Sri Mulyani soal Guyuran Banyak Bansos Jelang Pemilu

    Blak-blakan Sri Mulyani soal Guyuran Banyak Bansos Jelang Pemilu

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan soal banyaknya guyuran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 ini. 

    Ia mengungkapkan pada 2024 ini pemerintah menggelontorkan anggaran bansos  Rp493,5 triliun. Anggaran ini naik Rp20,5 triliun dibanding 2023 kemarin.

    Ia mengatakan bansos digelontorkan karena APBN digunakan pemerintah sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.

    Bansos sendiri merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga komoditas bahan pokok yang terjadi belakangan ini.

    Ia mengatakan gelontoran bansos itu pun tak diputuskan pemerintah sendiri. Gelontoran diberikan atas persetujuan DPR.

    “Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).

    Ia mengatakan mengatakan intervensi APBN dalam membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga pangan tidak hanya melalui bansos.

    Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada 2023 dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

    “Ini termasuk berbagai program untuk ketahanan produksi, ketahanan pertanian, infrastruktur pertanian, juga pengemabangan sentra produksi,” katanya.

    Presiden Jokowi gencar memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat jelang Pemilu 2024.

    Infografis Melihat Aliran Dana APBN Rp1.060 Triliun untuk Subsidi Hingga Bansos. (CNNIndonesia/Daffa Damanik).

    Berikut daftar bansos Jokowi itu:

    1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) pangan

    Bansos berupa uang tunai Rp200 ribu per bulan per keluarga untuk periode Januari, Februari, Maret. Dicairkan sekaligus Rp600 ribu pada Februari 2024. Anggarannya Rp11,2 triliun dengan sasaran 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    2. Bansos Beras 10 Kg

    Bansos beras diberikan ke 22 juta KPM sampai Juni 2024. Setiap bulan, per keluarga mendapatkan 10 kg beras.

    3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    Bansos berupa uang tunai Rp200 ribu per bulan. Diberikan setiap dua bulan sekaligus atau Rp400 ribu sekali pencairan.

    Program ini berjalan sampai Desember 2024. Penyalurannya dibagi menjadi 6 tahapan atau cair 2 bulan sekali.

    4. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Bansos PKH diberikan setiap kuartal kepada 20 juta KPM. Besaran bansosnya beragam untuk setiap program:

    – PKH Kesehatan Rp3 juta per tahun. Diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita.

    – PKH pendidikan Rp900 per tahun untuk SD, lalu Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, kemudian Rp2 juta per tahun untuk anak SMA.

    – PKH lansia Rp2,4 juta per tahun. Bansos diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun. Nilainya sama untuk penyandang disabilitas.

    (mrh/sfr)

  • Daftar Guyuran Bansos Jokowi di Awal 2024

    Daftar Guyuran Bansos Jokowi di Awal 2024

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengguyur masyarakat miskin dengan berbagai jenis bantuan sosial (bansos). Terbaru adalah bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp200 ribu per bulan untuk periode Januari, Februari dan Maret 2024.

    Demi memberikan BLT ini pemerintah harus menguras anggaran sebesar Rp11,2 triliun untuk sasaran 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT tersebut akan dicairkan sekaligus Rp600 ribu pada Februari 2024.

    Tak hanya itu, Jokowi juga memiliki bansos lainnya yang akan dicairkan pada kuartal I (Q1) 2024 ini. Seperti, bantuan beras 10 kg dan bansos reguler Program Keluarga Harapan (PKH).

    Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, Rabu (31/1), berikut daftar bansos yang bakal cair pada Q1-2024:

    1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

    Bansos BLT baru diumumkan pemerintah pada pekan ini di mana setiap warga yang terdaftar akan menerima langsung Rp600 ribu sekaligus untuk periode bantuan Januari, Februari, Maret (Rp200 ribu per bulan).

    Pencairannya dijadwalkan pada awal Februari 2024. Namun, pemerintah belum merinci tanggal pastinya.

    2. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH adalah bantuan yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar dalam DTKS Kemensos.

    PKH akan dibagikan secara bertahap sebanyak 4 kali setahun atau diberikan setiap kuartal kepada masyarakat kurang mampu.

    Nilainya bantuan PKH beragam, untuk PKH Kesehatan diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita Rp3 juta per tahun. Klaster pendidikan Rp900 per tahun untuk SD, Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, Rp2 juta per tahun untuk anak SMA.

    PKH lansia diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun sebesar Rp2,4 juta per tahun. Nilainya sama untuk penyandang disabilitas.

    3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    Pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap.Melalui bansos ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan yang diberikan setiap 2 bulan atau Rp400 ribu sekali pencairan.

    Bansos ini diberikan dalam enam tahapan, atau dua bulan sekali per pencairan. Masyarakat menerima dalam bentuk uang tunai.

    4. Bansos Beras

    Bantuan beras sebetulnya sudah dilaksanakan sejak tahun lalu dan berlanjut di 2024 ini. Setiap keluarga yang terdaftar akan menerima 10 kg beras per bulan.

    Bansos beras 10 kg ini dipastikan akan berlanjut sampai Juni 2024. Setelahnya, pemerintah akan mereview kembali apakah bisa dilanjutkan atau tidak sampai akhir tahun.

    5. Bantuan Ganti Rugi Petani

    Presiden Jokowi juga memastikan akan memberikan ganti rugi kepada petani yang gagal panen karena banjir. Nilainya beragam mulai Rp122 juta hingga Rp200 juta per kelompok.

    Bantuan ini dinilai perlu diberikan karena gagal panen petani disebabkan oleh bencana tak terduga, sama seperti bencana alam lainnya.

    Pencairannya akan dilakukan segera. Saat ini BNPB tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk anggarannya.

    (ldy/sfr)

  • Apa Beda BLT Pangan vs Bansos Beras yang Cair Jelang Pilpres 2024?

    Apa Beda BLT Pangan vs Bansos Beras yang Cair Jelang Pilpres 2024?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebar bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

    Bansos ini dirilis di tengah masa kampanye Pemilu 2024, di mana putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Selain bantuan tunai, Jokowi punya bansos pangan lain berupa pembagian beras.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bansos beras 10 kg.

    “Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT (pangan baru) dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan,” ujar Airlangga.

    Persamaan kedua bansos ini adalah difungsikan untuk meredam gejolak harga dan menjaga stok di tengah bencana gagal panen akibat El Nino, serta pembatasan impor oleh negara-negara penghasil beras

    Lantas, apa beda dua bansos pangan tersebut?

    1. Bentuk bantuan

    BLT pangan diberikan dalam bentuk uang tunai, sementara bansos beras dalam bentuk beras 10 kg.

    2. Jumlah penerima

    BLT pangan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara bansos beras akan disalurkan kepada 22 juta KPM yang berbeda. Airlangga menegaskan kedua penerima bansos ini berbeda.

    3. Besaran bantuan

    BLT pangan berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu per bulan per keluarga. Sementara bansos beras berupa beras 10 kg per bulan per keluarga.

    Jokowi pernah mengatakan beras yang disalurkan adalah beras premium. Misalkan saja bansos beras mengacu produk beras Bulog, yakni Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dibanderol Rp10.900 per kg, maka besaran bantuan bansos beras sekitar Rp109.000.

    4. Periode program

    BLT pangan baru diumumkan Menko Airlangga dan Menkeu Sri Mulyani pada 29 Januari kemarin. Bantuan ini diberikan selama tiga bulan, yakni Januari, Februari dan Maret 2024. Namun akan dicairkan sekaligus di awal langsung Rp600 ribu pada Februari.

    Sedangkan bansos beras dirilis pada Maret 2023 di tengah bencana El Nino yang berdampak pada gagal panen akibat kekeringan. Awalnya, bansos beras diberikan dari Maret hingga Mei 2023. Lalu sempat diperpanjang hingga Desember 2023 dan kemudian diperpanjang lagi sampai Juni 2024.

    5. Alokasi anggaran

    Pembiayaan kedua bansos pangan ini berasal dari APBN. Sri Mulyani mengungkapkan BLT pangan menghabiskan anggaran Rp11,25 triliun.

    Adapun untuk bansos beras 10 kg periode Maret hingga Desember 2023, kas negara yang disedot tembus 18,57 triliun. Sedangkan untuk perpanjangan, yakni Januari-Juni 2024, pemerintah belum mengumumkan berapa alokasinya.

    (pta/sfr)