Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Soal Realisasi Kemensos yang Capai 98 Persen, DPR RI: Terima Kasih Bu Risma

    Soal Realisasi Kemensos yang Capai 98 Persen, DPR RI: Terima Kasih Bu Risma

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat ini membahas “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) TA 2022 dan Isu-isu Aktual”, Selasa (19/03/2024).

    Dalam rapat tersebut, Menteri Risma menjelaskan bahwa anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 87,27 triliun. Anggaran ini meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Selain itu, juga ada anggaran per program yang meliputi perlindungan sosial dan dukungan manajemen. Realisasi anggaran ini mencapai Rp. 85,53 triliun atau sekitar 98%.

    “Realisasi anggaran berasal dari belanja pegawai (97,46%), barang (99,09%), modal (99,97%), dan bansos (97,96%) dengan total realisasi Rp. 85,53 triliun (98,00%),” ungkap Menteri Risma.

    Salah satu program yang menjadi sorotan adalah program Korban Bencana Alam dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini memberikan bantuan logistik tanggap darurat dengan realisasi mencapai 103,76%, melebihi target 245.000 orang menjadi 254.203 orang. Selain itu, program Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan layanan dukungan psikososial mencapai 167,64%, melebihi target dari 5.000 orang menjadi 8.382 orang.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDIP, mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial terkait penanganan bencana di Indonesia. “Terimakasih Kementerian Sosial, selama mengalami guncangan bencana di Indonesia, masyarakat jadi tahu bahwa penanganan bencana bukan hanya dari BNPB tetapi juga Kementerian Sosial,” ujar Selly.

    Wisnu Wijaya Adi Putra dari Fraksi PKS juga menyampaikan hal senada. Ia mengapresiasi respon cepat Kementerian Sosial terhadap daerah yang mengalami bencana, salah satunya di Kota Semarang. “Terimakasih atas respon cepat pengiriman bantuan untuk penanganan banjir di Kota Semarang,” kata Wisnu.

    Selain bantuan logistik untuk bencana sosial, Program Lumbung Sosial Kementerian Sosial juga mendapat dukungan dan apresiasi dari Komisi VIII DPR. Dr. H. Ashabul Kahfi, M. Ag, menyampaikan agar program ini dapat dijadikan program unggulan. Program Lumbung Sosial dari Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah mencapai realisasi sebesar 151,18% dari target 110 menjadi 167 lumbung sosial.

    “Lumbung sosial ini menjadi salah satu program yang harus ditingkatkan menjadi program unggulan untuk daerah-daerah yang rawan bencana sehingga dapat memudahkan pendistribusian logistik,” kata Dr. H. Ashabul Kahfi.

    Risma menambahkan, “Lumbung sosial dibentuk oleh masyarakat, masyarakat yang memilih tempatnya dimana dan isinya logistik lengkap seperti makanan, pakaian, kids ware. Salah satu contoh yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) waktu itu ada konflik sosial, tapi karena tidak ada kendaraan yang mengangkut sehingga lumbung sosial ini sangat bermanfaat.”

    Rapat ini dipimpin oleh Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag, Ketua Komisi VIII DPR RI, dan dihadiri oleh 13 anggota Komisi DPR RI, Jajaran Staf Khusus Menteri Sosial (SKM), dan Jajaran Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Sosial. [ian]

  • Safari Ramadhan, Pj Bupati Jombang Tarawih Bareng Warga

    Safari Ramadhan, Pj Bupati Jombang Tarawih Bareng Warga

    Jombang (beritajatim.com) – Rangkaian Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Jombang kembali bergulir dengan penuh kehangatan. Pada Senin (18/3/2024) malam, Penjabat (Pj) Bupati Jombang, Sugiat S.Sos, M.Psi.T, bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang, menyapa masyarakat di Masjid Ba’i Al Karim Dusun Bangle, Desa Sukorejo, Kecamatan Perak.

    Antusiasme masyarakat terhadap agenda rutin tahunan ini begitu tinggi. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan alim ulama setempat, serta unsur Forkopimda Kabupaten Jombang turut hadir memeriahkan acara.

    PJ Bupati Sugiat menjelaskan bahwa Safari Ramadhan bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.

    “Di suasana yang lebih santai dan akrab, kita dapat saling berbagi informasi, memberikan masukan, serta mendengarkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat,” ujar Pj Bupati Sugiat, dikutip dari portal resmi Pemkab Jombang.

    Selain silaturahmi, Pj Bupati Sugiat juga mengajak masyarakat untuk memahami makna sejati dari ibadah puasa di Bulan Ramadhan.

    “Mari kita aktualisasikan makna puasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga perilaku dan tutur kata, meningkatkan kesabaran dan toleransi, serta senantiasa berbuat kebaikan,” tambahnya.

    Pada kesempatan penuh kebahagiaan tersebut, Pj Bupati Sugiat bersama Yayuk Sugiat Pj Ketua Tim Penggerak PKK dan Forkopimda serta sejumlah pejabat lainnya memberikan santunan dan paket bantuan sosial dari Dinas Sosial, Baznas, dan PT HMI (Marga Harjaya Infrastruktur) kepada warga setempat.

    Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Jombang ini dijadwalkan menyapa warga di 10 titik lokasi. Sebelumnya, pada Kamis (14/3/2024), PJ Bupati Sugiat telah menyapa warga di Masjid “AT TAQWA” Dusun Sumoyono, Desa Cukir, Kecamatan Diwek. Berikut adalah jadwal kunjungan selanjutnya:

    19 Maret 2024:

    Kecamatan Sumobito – Masjid “BABUSSALAM” Dusun Tulungrejo, Desa Segodorejo.

    20 Maret 2024:

    Kecamatan Ngoro – Masjid “AT TAQWA” Dusun Jembar, Desa Jombok.

    21 Maret 2024:

    Kecamatan Kudu – Masjid “NURUL HUDA” Desa Kudubanjar.

    22 Maret 2024:

    Kecamatan Ploso – Masjid “BAITURRAHMAN” Desa Ploso.

    25 Maret 2024:

    Kecamatan Bandarkedungmulyo – Masjid “AI IKHLAS” Dusun Pucanganom, Desa Pucangsimo.

    27 Maret 2024:

    Kecamatan Mojowarno – Masjid “AL AZHAR” Desa Grobogan.

    28 Maret 2024:

    Kecamatan Peterongan – Masjid “MADINATUT TAQWA” Dusun Pule, Desa Tanjunggunung.

    29 Maret 2024:

    Kecamatan Jogoroto – Masjid “AL KAUTSAR” Dusun Tambar Utara, Desa Tambar.

    Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan kebersamaan dan kedamaian dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan. [beq]

  • Pj Wali Kota Mojokerto Pastikan Bansos Tidak Ada Potongan

    Pj Wali Kota Mojokerto Pastikan Bansos Tidak Ada Potongan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro memastikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tidak ada potongan. Hal tersebut disampaikan saat meninjau penyaluran bantuan kepada tukang becak di Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat.

    Sebanyak 362 tukang becak menerima bansos. Bantuan tersebut akan disalurkan selama tiga hari dari tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2024. Dimana tanggal 19 disalurkan kepada tukang becak dan lansia kurang mampu, lansia mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Maret 2024.

    Sementara tanggal 20 disalurkan kepada anak yatim/piatu non panti dan tanggal 21 disalurkan kepada penyandang disabilitas. Uang tunai sebesar Rp350 ribu untuk tukang becak, Rp500 ribu untuk lansia, Rp350 ribu untuk disabilitas dan Rp1 juta untuk anak yatim/piatu non panti.

    Bantuan untuk tukang becak tersebar di tiga kecamatan. Dengan rincian 95 orang dari Kecamatan Kranggan, 163 orang dari Kecamatan Magersari, dan 104 orang dari Kecamatan Prajuritkulon. Sementara untuk penyandang disabilitas, 129 orang dari Kecamatan Magersari, 73 orang dari Kecamatan Prajuritkulon.

    Dan 73 orang dari Kecamatan Kranggan. Sedangkan bantuan untuk lansia kurang mampu diberikan kepada 408 orang dari Kecamatan Magersari, 269 orang dari Kecamatan Prajuritkulon, dan 362 orang dari Kecamatan Kranggan. Bantuan kepada anak yatim/piatu non panti diberikan kepada 115 anak dari Kecamatan Magersari.

    Sebanyak 97 anak dari Kecamatan Prajuritkulon, dan 73 anak dari Kecamatan Kranggan. Seluruh penerima bantuan sosial ini merupakan warga Kota Mojokerto yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

    “Kita berikan full tanpa ada potongan, saya harapkan bantuan ini bisa mengurangi beban, meningkatkan pendapatan meskipun ini sesaat, kita masifkan dengan program-program yang lain. Karena di tahun 2024 ini total anggaran yang kita programkan untuk pengentasan kemiskinan sebanyak Rp135 miliar,” ungkapnya, Selasa (19/3/2024).

    Anggaran senilai Rp135 miliar untuk pengentasan kemiskinan tersebut tersebar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mekanisme penyaluran bantuan seluruhnya akan dilakukan di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat, kecuali untuk lansia kurang mampu akan disalurkan secara door to door (home visit).

    “Bansos ini dari APBD Kota Mojokerto tahun 2024, yang kita berikan untuk 362 orang tukang becak, 1.039 lansia kurang mampu, 285 anak yatim/piatu non panti, dan 275 orang penyandang disabilitas. Semoga dengan bantuan ini dapat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi sebentar lagi kan lebaran,” tegasnya. [tin/kun]

  • Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Capaian Kinerja 2023 dalam LKPJ

    Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Capaian Kinerja 2023 dalam LKPJ

    Kediri (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kota Kediri tahun 2023 dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Selasa (14/3/2024). Rapat Paripurna ini dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri dimana dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

    “Substansi materi yang dilaporkan dalam LKPJ ini adalah pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kediri tahun 2023 menunjukkan bahwa 8 dari 9 indikator masuk kategori sangat tinggi, serta terdapat 1 indikator yang perlu ditingkatkan,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Zanariah menjelaskan realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kediri yang pertama yakni Indeks Reformasi Birokrasi. Realisasinya tahun 2023 sebesar 74,63 dengan capaian sebesar 102,23 % dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Capaian tersebut tercermin dari diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh DPMPTSP dan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri 9 kali berturut-turut.

    Kedua, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,54 dengan capaian sebesar 94,40 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Komponen IKM yang memiliki nilai tinggi antara lain unsur biaya/tarif, sistem mekanisme dan prosedur serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

    Selanjutnya, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama ketiga, Skor Smart City tahun 2023 sebesar 3,2 dengan capaian sebesar 92,75 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Capaian skor Smart City didukung oleh inovasi yang ada pada setiap pilar.

    Keempat, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 sebesar 80,97 dengan capaian sebesar 102,11 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Peningkatan IPM didukung oleh program Pemerintah Kota Kediri antara lain, bantuan pendidikan, bus sekolah, jaminan kesehatan nasional, home care, pelatihan kerja berbasis kompetensi, bantuan modal serta lainnya.

    Kemudian Indikator Kinerja Utama Kelima, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2023 sebesar 1,92 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Turunnya pertumbuhan ekonomi karena rendahnya pertumbuhan industri pengolahan sebesar 0,62 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 2,94 persen. Kontribusi industri pengolahan, yang didominasi oleh industri pengolahan tembakau, terhadap struktur perekonomian di Kota Kediri sebesar 79,99 persen, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Kediri.

    Keenam, Indeks Gini Kota Kediri sebesar sebesar 0,40 dengan capaian sebesar 91,89 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Indeks Gini Kota Kediri tahun 2023 masuk kategori moderat, hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan masyarakat.

    Ketujuh, tingkat kemiskinan Kota Kediri Tahun 2023 sebesar 7,15 persen dengan capaian sebesar 99,30 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Program untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, rehabilitasi rumah tidak layak huni, program pemberdayaan masyarakat, penciptaan wirausaha baru, pelatihan kerja dan bantuan modal. Kedelapan, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 4,55 dengan capaian sebesar 108,33 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi.

    Terakhir, Indeks Kota Layak Huni (IKLH) tahun 2023 sebesar 79,83 dengan capaian sebesar 100,04 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Indikator IKLH yang nilainya sangat baik antara lain, fasilitas keamanan, keselamatan kota, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan pengelolaan air bersih.

    Sementara itu, pendapatan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.452.213.119.779 dan terealisasi sebesar 1.478.072.837.267 atau sebesar 101,78 persen. Belanja daerah tahun 2023, telah dianggarkan sebesar Rp 1.920.256.048.812, dan terealisasi sebesar Rp 1.566.450.723.233 atau sebesar 81,58 persen. Di tahun 2023, Kota Kediri mendapat 9 penghargaan dari berbagai pihak yakni Kota Toleran Peringkat 5 di Indonesia.

    Emas Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji 2023, UI Green City Metric, UHC Award, Swasti Saba kategori Padapa, Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya, Opini WTP 9 tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) dan Pemerintah Daerah dengan Partisipasi Tertinggi dalam Sulingjar untuk Guru SMP.

    Terakhir Pj Wali Kota Kediri berharap , laporan ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang. “Kolaborasi dengan semua pihak yang baik ini menjadi kunci utama keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

    Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, anggota DPRD Kota Kediri, dan Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri. [nm/beq]

  • Maling Masuk Jendela, 96 Kilo Beras Bansos di Kantor Desa Purwoasri Jember Raib

    Maling Masuk Jendela, 96 Kilo Beras Bansos di Kantor Desa Purwoasri Jember Raib

    Jember (beritajatim.com) – Maling membobol kantor Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur dan menyambar 96 kilogram beras bantuan sosial.

    “Ada sembilan paket yang hilang, masing-masing berisi 10 kilogram beras,” kata Kepala Desa Purwoasri Syaiful Bahri, Senin (18/3/2024).

    Peristiwa itu terjadi lima hari lalu. Saat hendak memberikan beras kepada warga penerima, petugas desa terkenut melihat paket beras itu tak ada di tempat. “Itu langsung lewat jendela mengambilnya, bukan lewat pintu,” kata Syaiful.

    Maling tersebut merusak menarik engsel jendela yang memang sudah rusak. Tidak ada yang tahu, karena saat itu perangkat desa sedang libur awal Ramadan. Sembilan paket yang diambil adalah paket yang belum diambil oleh warga yang berhak menerima.

    Namun warga tidak perlu cemas. Beras yang hilang itu akan diganti dan warga oenerima manfaat tetap akan menerima sebagaimana mestinya. [wir]

  • Baznas Jombang Suguhkan Program Penuh Berkah Selama Ramadan

    Baznas Jombang Suguhkan Program Penuh Berkah Selama Ramadan

    Jombang (beritajatim.com) – Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jombang bersama takmir Masjid Agung Baitul Mu’minin menghadirkan penceramah Syeikh Hussein Jaber, pengasuh program hafiz Quran di salah satu televisi swasta, Kamis (7/3/2024).

    Acara tersebut merupakan rangkaian dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebelum pendakwah ternama itu menyampaikan tausiyahnya. Acara diawali dengan pembacaan selawat dan santunan kepada anak yatim dan piatu. Jemaah memadati Masjid Alun-alun Jombang sejak pukul 07.00 WIB.

    Melalui program Amazing Ramadan, Baznas Kabupaten Jombang berkomiten memakmurkan masjid selama bulan suci Ramadan 1445 H. “Tentunya kami mengisi bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan positif,” ujar Ketua Baznas Jombang Didin Ahmad Sholahuddin atau Gus Didin.

    Dia mengajak semua umat Islam di kota santri untuk memakmurkan masjid dengan bermunajad kepada Allah SWT. “Hari ini kami mengundang Syeikh Hussein Jaber, beliau pengasuh tahfiz quran yang berkomitmen menyebarkan Alquran di bumi Indonesia,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Gus Didin mengungkakan, Baznas Jombang akan menggelar dua program unggulan yang tidak sama dengan Ramadan tahun sebelumnya. Yakni, Masjid Agung Bershalwat selama bulan Ramadan dan program buka puasa bersama.

    Program buka puasa bersama dirancang berbeda dengan tahun lalu. Jika tahun sebelumnya buka puasa dengan nasi kotak dengan menu setiap hari berubah. Ramadan tahun ini akan melibatkan para pedagang UMKM.

    Baznas Jombang akan menggandeng para pedagan kaki lima untuk menjualkan jajannya di Islamic Center atau belakang Masjid Agung. Sebanyak 75 pedangan di Jl. Arif Rahman Hakim dan 25 pedagang halaman Islamic Center. Konsepnya ‘Festival Kuliner Ramadan’.

    Baznas Jombang menyediakan seribu voucher senilai Rp12 ribu untuk jemaah. Itu bisa ditukarkan kuliner di pedagang untuk berbuka puasa. “Selain itu, kami juga akan menyalurkan ribuan bantuan sosial (Baksos) kepada anak yatim, piatu dan dhuafa di 21 kecamatan,” ujarnya. [suf]

  • Kenapa Impor Beras Jutaan Ton Gagal Redam Lonjakan Harga?

    Kenapa Impor Beras Jutaan Ton Gagal Redam Lonjakan Harga?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Harga beras kian melambung di pasaran. Biasanya sekitar Rp12 ribu – Rp14 ribu per kilogram (kg), kini melonjak di atas Rp18 ribu per kg.

    Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini adalah tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Ya (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi). Hati-hati, jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

    Tak hanya itu, di ritel modern, beras premium pun mendadak hilang. Banyak toko yang kehabisan stok beras untuk dijual.

    Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 impor beras mencapai 3,06 juta ton. Jumlah ini meningkat 613,61 persen dibandingkan 2022.

    Dalam lima tahun terakhir ini, impor beras 2023 menjadi yang terbesar. Sebab, tahun-tahun sebelumnya, impor beras bahkan tak sampai 500 ribu ton.

    Pada 2019, impor sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022. Tahun lalu, impornya naik ugal-ugalan jadi 3,06 juta ton.

    Sayangnya, banjir impor beras jutaan ton itu tak mampu membendung laju kenaikan harga. Beras tetap dijual mahal. Lalu, ke mana larinya gelontoran beras impor yang gagal mengatasi lonjakan harga tersebut?

    Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan lonjakan harga beras ini mencerminkan jumlah pasokan yang tak seimbang dengan kondisi permintaan. Padahal, ini belum memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri, yang biasa terjadi peningkatan lebih tinggi lagi.

    Ia menilai penyebab stok kosong karena beras impor digunakan untuk program bantuan sosial (bansos) beras pemerintah. Padahal semestinya bantuan tersebut menggunakan beras produksi domestik.

    “Sebagaimana diakui oleh Badan Pangan Nasional, bansos diambil dari beras impor, bukan dari pasokan domestik,” jelasnya.

    Ronny mengatakan beras impor digunakan untuk bansos pangan pemerintah karena musim tanam dan panen yang terlambat. Biasanya terjadi pada awal Februari, sekarang mundur ke Maret dan April.

    “Masalahnya pasokan domestik memang sedang bermasalah. Kita semua mengetahui itu sudah sejak akhir tahun lalu. Artinya, meskipun bansos diambil dari impor, justru itu menjadi salah satu penyebab utama mengapa harga beras menggila,” jelasnya.

    Menurutnya, beras impor yang semestinya menjadi alat untuk stabilisasi harga ke pasaran malah dipakai oleh pemerintah untuk bansos. Akibatnya, harga beras melejit.

    “Jadi pemerintah mengambil jatah untuk pasokan di pasaran untuk kebijakan bansos, sehingga membuat kondisi pasokan di pasaran menjadi semakin kritis, yang ujungnya mendorong harga naik sangat tajam,” ungkapnya.

    Kondisi ini, menurut Ronny, hanya bisa diperbaiki pemerintah dengan mempercepat datangnya sisa beras impor yang sudah disepakati tahun lalu, kemudian langsung digelontorkan ke pasar, bukan dipakai untuk bansos.

    Selain itu, hasil panen yang sudah mulai berlangsung di beberapa wilayah segara dipercepat distribusinya ke pasaran, sebelum memasuki Ramadan. Jika tidak, lonjakan harga akan tetap terjadi dan berujung pada pelemahan daya beli.

    “Pemerintah harus segera mempercepat datangnya pasokan dari impor dan saat panen raya datang di Maret nanti pemerintah harus segera mempercepat distribusinya ke pasaran dengan cara gerakan cepat Bulog dalam menyerap hasil panen raya dan menyalurkannya segera ke pasar-pasar tradisional,” sarannya.

    Ia berharap kondisi saat ini menjadi pembelajaran pemerintah ke depannya dalam mengambil kebijakan dan menyusun program. Misalnya, jika pasokan beras mulai bermasalah, maka program bansos berupa beras bisa ditunda.

    “Pasokan untuk pasaran harus diprioritaskan terlebih dulu agar harga kembali stabil. Setelah harga mulai bereaksi pada penambahan pasokan di pasaran, baru kemudian bansos mulai digulirkan lagi secara bertahap dan kondisional, di mana penyalurannya tetap harus disesuaikan dengan perkembangan informasi pasokan yang ada,” imbuhnya.

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan bansos beras pemerintah menjadi penyebab kelangkaan pasokan hingga berujung pada lonjakan harga.

    Selain itu, Pemilu 2024 juga menjadi penyebab terjadinya kelangkaan pasokan. Sebab, banyak beras yang diborong oleh calon wakil rakyat untuk bahan kampanye.

    “Kalau dilihat ada beberapa faktor pemicu, seperti ada bansos beras tahun ini. Beras juga digunakan sebagai salah satu alat kampanye oleh beberapa caleg, misalnya di beberapa daerah. Jadi ada serangan fajar bentuknya uang dan ada juga berupa pembagian sembako beras. Nah, jadi ada anomali dari sisi permintaan tidak biasa,” ungkap Bhima.

    Kemudian, produksi beras dalam negeri juga terganggu karena musim panen yang terlambat. Kondisi ini,kata Bhima, memicu adanya rebutan beras antara pemerintah dengan pengusaha di tingkat penggilingan.

    “Tapi ini memang lebih erat kaitannya untuk penggunaan bansos, jadi ada perebutan. Mengapa rebutan? karena dari sisi Bulog sendiri beli di penggilingan skala besar, tentu harga lebih murah. Sedangkan kalau peritel atau pedagang membeli dari perantara yang harga tentu lebih mahal,” jelasnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Ia menyarankan tiga solusi untuk mengatasi kondisi ini. Pertama, saat tahun politik sebaiknya bansos berupa beras ditiadakan.

    “Memang pada waktu siklus di tahun pemilu serentak maupun pemilu kepada daerah, ini tidak perlu ada program bansos dalam bentuk beras. Cukup misalnya bantuan langsung tunai (BLT), sehingga di level penggilingan padi skala besar tidak terjadi persaingan antara beras program pemerintah dan beras untuk ritel,” imbuhnya.

    Kedua, menggenjot produksi beras dalam negeri dengan pemberian insentif lebih baik kepada petani. Dengan begitu, beras impor betul-betul bisa digunakan untuk stabilisasi harga saja.

    “Dari sisi hulu, produksinya perlu terus diberikan insentif. Salah satunya pemberian subsidi pupuk yang lebih besar hingga bantuan pembiayaan untuk petani, KUR,” katanya.

    Ketiga, memperbaiki tata niaga impor beras agar lebih transparan dan terbuka. Sebab, saat ini pemerintah melakukan impor beras terkesan ‘sembunyi-sembunyi’.

    “Jadi pemerintah harus menjelaskan misalnya mengapa perlu impor beras dengan angka cukup besar,” pungkasnya.

  • Pengusaha Prediksi Beras Langka hingga Akhir Maret

    Pengusaha Prediksi Beras Langka hingga Akhir Maret

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) memproyeksi kelangkaan dan mahalnya harga beras berlangsung setidaknya sampai akhir Maret 2024.

    Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan hal itu terjadi karena panen di Maret pun tidak terlalu besar dan cenderung di bawah normal.

    “Kondisi seperti ini masih akan berlangsung sampai dengan akhir Maret,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).

    Ia mengatakan panen pada Maret diperkirakan hanya mampu menghasilkan beras 3,5 juta ton. Padahal, normalnya panen bisa menghasilkan lebih dari 5 juta ton.

    Kendati, ia tak merinci mengapa beras hasil panen tersebut menurun.

    Harga beras belakangan menjadi sorotan karena melambung tinggi. Tak hanya itu, stoknya pun langka di ritel modern.

    Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengungkapkan harga beras saat ini melonjak hingga 20 persen. Padahal, Ramadan masih cukup jauh.

    Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini menjadi Rp18 ribu per kilogram (kg). Naik tinggi dibandingkan biasanya sekitar Rp14 ribu per kg. Ini adalah harga tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Ya (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi). Hati-hati, jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2) lalu.

    Menurutnya, hilangnya beras premium secara mendadak tidak hanya terjadi di ritel. Di pasar, para pedagang juga kesulitan mendapatkan beras premium, karena memang stok yang dimiliki penggilingan juga terbatas.

    Reynaldi menyindir lonjakan harga itu dipicu masifnya gelontoran bansos dan bantuan pangan beras 10 kg sebelum Pilpres 2024 kemarin. Pasalnya, setelah itu, kelangkaan pasokan beras mulai terjadi.

    Menurutnya, pembagian bansos dalam momentum politik itu tentu menimbulkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar. Ujungnya terjadi lonjakan harga, bahkan kelangkaan.

    “Tentu menteri yang terkait dalam hal ini, seperti Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang memang secara ‘telanjang’ mendukung paslon tertentu. Namun, tidak memperhatikan nasib petani kecil kita, pedagang kecil kita,” kritik Reynaldi.

    “Fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus,” tambahnya.

    Sementara itu Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut kenaikan harga beras terjadi karena harga gabah memang sudah tinggi di tingkat petani; di atas Rp7.000 per kg.

    “Jadi kondisi harga gabah yang sudah sampai di atas Rp7.500 itu terjadi di hampir semua sentra produksi,” ujar dia dalam media briefing di Kantor Pusat Bulog Jakarta, Selasa (13/2).

    Bayu merinci harga gabah petani dan harga beras di sentra produksi yang dicatat Bulog per 12 Februari 2024. Di Indramayu, misalnya, harga gabah sebesar Rp7.350 per kg dan beras premiumnya Rp15.475, di Karawang gabahnya Rp7.150 per kg dan berasnya Rp14.333.

    Kemudian, di Banyumas harga gabah Rp8.300 per kg dan beras Rp15 ribu per kg, di Sragen gabahnya Rp8.100 dan beras premiumnya Rp14.200 per kg. Di Ngawi harga gabah Rp8.200 per kg dan beras premiumnya Rp15.700 per kg.

    Selanjutnya, di Sidrap, Sulawesi Selatan harga gabahnya Rp7.900 per kg dan beras premiumnya Rp14.050 per kg.

    Menurutnya, kenaikan harga terjadi di seluruh negeri akibat harga gabah yang melonjak. Itu untuk kualitas gabah kering dan beras premium.

    Jokowi juga pernah mengungkap alasan mengapa harga beras masih mahal di pasaran. Menurut dia, harga beras masih naik karena saat ini belum masuk masa panen raya.

    “Ya belum panen raya. Kalau nanti produksinya melimpah pas panen raya, pasti harganya juga turun,” ujarnya usai melakukan peninjauan di Pasar Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

    (del/mrh)

  • Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah memutuskan impor beras naik dari 2 juta ton ke 3,6 juta ton pada tahun ini, padahal Maret besok sudah memasuki masa panen raya.

    Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengatakan pihaknya perlu ‘mengutak-atik’ neraca komoditas 2024 demi memuluskan 1,6 juta ton beras impor tambahan yang dimau pemerintah. Sebelum perizinan impor rampung, lanjutan banjir beras dari luar negeri belum bisa dilakukan.

    “Kemudian, ada penambahan (impor beras) berdasarkan rakortas (rapat koordinasi terbatas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (pada) 5 Februari 2024. Terdapat penambahan alokasi impor beras keperluan umum sebesar 1,6 juta ton,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “Untuk alokasi tambahan yang 1,6 juta ton sampai dengan saat ini masih dalam proses perubahan neraca komoditas, untuk dapat diajukan permohonan persetujuan impornya (PI). Jadi, untuk yang 1,6 juta ton ini kami belum menerbitkan PI-nya,” tegas Arif.

    Perum Bulog mencatat dari penugasan impor 2 juta ton beras sudah masuk 659.008 ton per 25 Februari 2024 melalui berbagai pelabuhan Indonesia, mulai dari Tanjung Priok hingga Tanjung Perak.

    Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian memprediksi panen raya mulai pada Maret hingga Mei 2024. Diperkirakan panen bakal membuat Indonesia surplus 3,5 juta ton beras.

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan impor ‘dadakan’ tersebut. Pasalnya, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras Indonesia ada 7,4 juta ton pada akhir 2023 lalu, sementara konsumsi rata-rata nasional per bulan hanya 2,5 juta ton.

    Ia heran impor beras dengan angka bombastis tersebut datang dari mana. Terlebih, beberapa daerah di Indonesia sudah akan panen pada Maret 2024.

    “Artinya, impor bukan menutup kekurangan produksi. Semestinya, keputusan impor diambil ketika sudah ketahuan berapa jumlah panennya pada puncak panen raya nanti,” ucap Eliza kepada CNNIndonesia.com.

    Eliza mendesak pemerintah fokus membenahi data pertanian di Tanah Air, termasuk alur distribusi. Apalagi, ada aksi pembelian gabah oleh korporasi besar sepanjang tahun lalu.

    Ia mempertanyakan ke mana larinya gabah tersebut yang wujud berasnya malah tak nampak di pasar. Menurutnya, pembelian besar-besaran dengan harga tinggi membuat penggilingan kecil di daerah tak kebagian gabah. Ini curiga pembelian besar-besaran berhubungan dengan Pilkada yang digelar September mendatang.

    “Pemerintah mesti menelusuri ke mana stok beras yang dikuasai swasta? September (2024) nanti akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Biasanya, ketika kampanye dan silaturahmi, ini dibarengi dengan pembagian sembako, beras, dan lain-lain. Kemungkinan besar permintaan beras masih tinggi,” ucapnya.

    Selain Pilkada 2024, ia juga mencurigain program makan siang gratis yang digagas capres-cawapres Prabowo-Gibran ada dibalik melejitnya impor beras hingga 3,6 juta ton.

    “Dan juga ada pilot project makan siang gratis. Mungkin ini juga yang akan menyebabkan permintaan beras sehingga pemerintah mengambil jalan pintas impor,” tambahnya.

    Seharusnya, pemerintah bisa fokus memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri. Eliza menyebut langkah ini mampu dilakukan jika negara tahu bagaimana memilah program prioritas.

    Alih-alih bertindak benar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran anak buahnya malah menyuguhkan solusi keliru. Eliza mengkritik angin surga food estate yang berujung kegagalan dan menguras uang negara.

    Lanjut ke halaman berikut…

    Senada, Researcher Center of Economic and Law Studies (Celios) Jaya Darmawan mempertanyakan urgensi pemerintah menggenjot impor beras mendekati panen raya. Menurutnya, impor beras yang sangat banyak tersebut malah berpotensi membuat harga gabah anjlok dan merugikan petani.

    Jaya menyarankan negara seharusnya benar-benar hadir di tengah para petani Indonesia. Ia tak ingin impor beras itu tidak dilandasi dialog dengan petani dan kondisi nyata stok beras nasional.

    “Melihat situasi mendekati panen raya, saya kira kebijakan ini (impor beras) tidak hanya jalan pintas, tapi malah bisa berpotensi salah kalkulasi,” wanti-wanti Jaya.

    “Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa memutuskan kebijakan tambahan impor beras mendekati panen raya, yang jatuhnya nanti malah merugikan petani. Kebijakan pemerintah terkait manajemen stok beras kali ini perlu dipertanyakan, apakah selama ini berbasis data atau hanya asumsi semata?” imbuhnya tak habis pikir.

    Ia lantas menyindir salah kalkulasi pemerintah soal perberasan pada 2023 lalu. Menurutnya, perhitungan BPS soal dampak El Nino hanya menurunkan 650 ribu ton produksi beras Indonesia, sementara pemerintah menambal ‘terlalu tebal’ dengan impor jumbo sebanyak 3 juta ton beras.

    Jika negara khawatir dengan dampak perubahan iklim yang mengerek harga beras, Jaya berharap cara yang ditempuh lebih ‘elegan’ dan win win solution.

    Ia menyarankan negara hadir dengan membantu petani menurunkan ongkos produksi, misalnya dengan membenahi program subsidi pupuk, meningkatkan permodalan untuk petani, atau pemberian insentif produksi.

    Di lain sisi, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menegaskan bahwa defisit beras di tahun ini tak bisa terhindarkan. Impor beras menjadi ‘jalan pintas’ yang mau tak mau harus ditempuh, paling tidak hingga 2024. Sebab, sampai saat ini tidak ada keseriusan pemerintah membenahi produksi padi nasional

    Ia pun menduga pemerintah sendiri ragu dengan data perberasan yang dimiliki.

    “Kalau pemerintah berencana menambah impor beras lagi 1,6 juta ton, berarti kepastian produksi beras dalam negeri masih diragukan kepastiannya. Hal ini terbukti sampai menjelang akhir Februari (2024) ini harga beras belum turun,” tuturnya.

    Syaiful menyoroti selisih harga beras di Tanah Air dengan negara-negara tetangga, yang merupakan pengekspor beras. Ia mencontohkan harga beras di Vietnam saat ini sedang berada di level yang rendah, yakni sekitar US$610 atau Rp9,53 juta per ton (asumsi kurs Rp15.628 per dolar AS).

    Sementara, imbuhnya, harga eceran tertinggi (HET) beras lokal yang premium Rp13.900 (per kg).

    “Jadi, selisih harga sudah pasti menggiurkan bagi importir. Dengan kata lain, harga 1 ton alias 1.000 kg beras premium lokal bisa menembus Rp13,9 juta. Ada selisih Rp4,37 juta yang bisa dihemat importir jika memilih mendatangkan beras dari Vietnam.

    [Gambas:Photo CNN]

    Soal makan siang gratis Prabowo-Gibran, Syaiful memandang rencana program tersebut hanya ilusi semata. Menurutnya, 6,7 juta ton beras yang dibutuhkan untuk program ini sama dengan separuh hasil panen padi di Jawa.

    Jika separuh hasil panen tersebut diambil untuk makan siang gratis, ia mempertanyakan nasib masyarakat Indonesia lain. Pada akhirnya, kelangkaan beras seperti sekarang tak terhindarkan dan konsumen bakal dibebankan dengan harga beras yang mahal.

    “Dapat disimpulkan program makan gratis yang kelak akan dijalankan sudah pasti akan mengganggu tata niaga harga dan pasar. Yang akan menjadi korban adalah konsumen yang jumlahnya 270 juta warga Indonesia. Sama halnya seperti kebijakan sekarang ini, bantuan sosial (bansos) digelontorkan untuk rumah tangga tidak mampu, tetapi seluruh konsumen se-Indonesia menanggung beban harga tinggi,” kritik Syaiful.

    “Belum lagi, jika program ini tidak berhasil memperoleh beras, daging ayam, daging sapi, dan susu dari dalam negeri, sudah pasti jalannya impor. Dan yang diuntungkan dari semua kebijakan ini adalah kartel impor,” tandasnya.

    Saat ini, program makan siang dan susu gratis akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025). Bahkan, defisit APBN 2025 sampai harus diperlebar dari 2,29 persen di tahun ini menjadi 2,45 persen-2,8 persen untuk mengongkosi program andalan Prabowo-Gibran itu.

  • Luhut Jawab Kritik Soal Bansos: Ngapain Sih Ribut?

    Luhut Jawab Kritik Soal Bansos: Ngapain Sih Ribut?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritik terhadap pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.

    Ia mengatakan bansos dibagikan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak berkaitan dengan politik.

    “Jadi itu lah kalau sekarang orang bagi-bagi sembako presiden orang terus ribut. Padahal menurut saya ngapain sih ribut?,” katanya dalam Political Show Podcast CNN Indonesia, Rabu (7/2).

    “Ada bansos ribut. Enggak ada bansos ribut. Lebih bagus ada bansos ribut dikit ya sudah,” katanya.

    Terkait cara pendistribusiannya, Luhut mengatakan tidak masalah jika bansos dibagikan dengan cara dirapel. Menurutnya, tidak ada aturan yang mempermasalahkan hal tersebut.

    Ia juga mengatakan anggaran bansos sudah disetujui DPR.

    “Semua yang ngoceh-ngoceh itu ada perwakilannya di DPR kan? Ya sudah,” katanya.

    Bantuan negara untuk orang miskin alias bansos, baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

    BLT diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret. Nantinya, pencairan bansos tunai untuk tiga bulan itu bakal dirapel di depan, tepatnya pada Februari.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos BLT ini dibiayai APBN dengan anggaran Rp11,25 triliun.

    Sementara, bantuan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah diperpanjang sampai Juni 2024, dari awalnya hanya sampai Maret.

    (fby/sfr)