Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Kisah Unik Razia Satpol PP di Jember: Membayari Denda Warga yang Kena Razia

    Kisah Unik Razia Satpol PP di Jember: Membayari Denda Warga yang Kena Razia

    Jember (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur, punya cerita-cerita unik saat merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang biasa beraktivitas di lampu lalu lintas jalan-jalan protokol.

    Cerita ini dituturkan Kepala Satpol PP Jember Bambang Saputro, saat merazia puluhan orang warga, yang di antaranya bekerja sebagai badut dan pengemis, Kamis (24/10/2024) lalu. “Kami selalu melakukan pendekatan persuasif dan humanis,” katanya.

    Persuasif dan humanisnya Satpol PP terlihat dari sejumlah kelucuan di lapangan. “Ada 23 orang warga yang berstatus PMKS yang terjaring razia dan menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) oleh hakim Pengadilan Negeri Jember,” kata Bambang.

    Saking ringannya, mereka sebenarnya hanya cukup membayar denda Rp 7.500 dan biaya sidang Rp 1.000. Namun tidak semua warga yang terjaring membawa uang. Alhasil, petugas Satpol PP harus merogoh dompet dan melunasi denda itu. “Sesuai prinsip kemanusiaan, saya keluarkan uang dari dimpet saya,” kata Bambang.

    Bambang sempat mengamankan satu orang warga penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bersepeda motor. “Bensinnya habis. Akhirnya kami yang membelikan bensin,” katanya.

    Kepala Dinas Sosial Akhmad Helmi Luqman akan mengecek data bantuan sosial dan dokumen warga yang terjaring razia. “Apabila dokumennya tidak lengkap dan dia warga Jember, kami akan menghubungi Dinas Kependudukan. Nantinya kami cek juga ke RT dan RW. Kami antar dan pasrahkan ke RTR dan RW untuk dibina,” katanya.

    Jika warga yang terjaring razia ini masih berusia produktif, Dinsos akan mencari tahu jenis pelatihan kerja yang diminati. “Nanti kami akan tindsaklanjuti, apabila dia masih ada keinginan mengembangkan kompetensi dan membuat usaha. Kami akan kolaborasikan dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, dan Dinas Tenaga Kerja,” kata Helmi.

    Bagaimana dengan warga non Jember yang terjaring? “Kami akan mengantar yang bersangkutan ke tempat tinggal asal. Kami komunikasikan dengan Dinsos setempat untuk dibina,” kata Helmi.

    Helmi berharap masyarakat Jember tidak memberikan sesuatu kepada warga PMKS di tepi jalan, terutama di area lampu lalu lintas. “Di situ ternyata juga ada sanksinya. Bagi pemberi nantinya juga akan ditindak dan ditertibkab,” katanya. Sanksi itu bertujuan memberi efek jera kepada warga. [wir]

  • Separuh warga Jakarta masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

    Separuh warga Jakarta masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan saat ini separuh warga Jakarta masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Jumat, 
    menjelaskan bahwa DTKS adalah data induk yang berisi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

    DTKS merupakan acuan untuk menentukan penerima program bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Warga DKI Jakarta yang terdaftar dalam DTKS itu hampir 5,3 juta jiwa. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk DKI Jakarta sekitar 10 juta, hampir separuhnya ada pada data terpadu kesejahteraan sosial,” katanya.

    Premi mengatakan Dinas Sosial rutin menepatkan data sasaran setiap satu bulan sekali. “Ini karena tidak selamanya orang-orang berada dalam garis kemiskinan sehingga membutuhkan bansos,” katanya.

    Baca juga: Pemprov DKI cairkan Bansos PKD tahap ketiga ke 181 ribu penerima
    Baca juga: Jaktim distribusikan fasilitas bantuan sosial bagi warga kurang mampu

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini menerapkan mekanisme pendaftaran secara pasif untuk DTKS, bukan aktif. Pendaftaran pasif itu adalah pendaftaran bagi mereka yang pernah dapat bansos tapi tidak terdaftar dalam DTKS.

    Kebijakan tersebut diterapkan karena sebelumnya banyak penerima bansos yang tidak terdaftar di DTKS. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan seluruh penerima bansos harus terdaftar di DTKS.

    Karena itu, Pemprov DKI pun menetapkan semua penerima bansos harus terdaftar di DTKS. Surat KPK menyatakan seluruh penerima bansos harus terdaftar pada DTKS.

    “Jika penerima bansos belum terdaftar di DTKS, maka wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah,” ujar Premi.

    Dia menambahkan, dalam pendaftaran DTKS
    ​​​​​​​akan dilakukan 14 tahapan termasuk verifikasi dan validasi ke lapangan oleh petugas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berkas Rampung, Dugaan Korupsi 2 Proyek di Taman Sidoarjo Segera Disidang

    Berkas Rampung, Dugaan Korupsi 2 Proyek di Taman Sidoarjo Segera Disidang

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tim penyidik Kejari Sidoarjo telah merampungkan penyidikan empat tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pembangunan saluran air di RT 03 RW 09 Jalan Kelapa Desa Wage dan di Jalan Jeruk IV RT 05 RW 08 Desa Wage, Kecamatan Taman.

    Selain pemberkasan penyidikan selesai, penyidik juga menyerahkan empat tersangka, yakni AT, AR, ERY dan S kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

    Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo John Franky Yanafia Ariandi mengatakan setelah dilaksanakan pelimpahan berkas Tahap II selesai, selanjutnya tim penuntut umum akan menyusun dan mempersiapkan surat dakwaan, kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk ke tahapan persidangan.

    “Kepada empat tersangka juga dilakukan penahanan di tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum Kejari Sidoarjo selama 20 hari ke depan, mulai tanggal 24 Oktober – 12 November 2024 mendatang,” ucapnya Jumat (25/10/2024).

    Franky mengungkapkan keempat tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus dana hibah yang diterima dari Pemprov Jatim, satu proyek tidak dikerjakan (proyek fiktif) dan satu proyek lagi dikerjakan hanya 30 persen atau pekerjaannya tidak mencapai 100 persen.

    Empat tersangka proyek dana hibah Pemprov Jatim

    Lanjut dia, kedua proyek ada di Desa Wage Kecamatan Taman, tepatnya proyek saluran air di RT 03 RW 09 Jalan Kelapa Desa Wage dan di Jalan Jeruk IV RT 05 RW 08 Desa Wage Kecamatan Taman. Nilainya masing-masing Rp227.229.000.

    “Akibat perbuatan para tersangka, tak hanya kerugian negara sebesar Rp400 juta saja yang ditimbulkan, namun juga merugikan masyarakat. Karena proyek bantuan dari Pemprov itu untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

    Masih menurut Franky, Pokmas yang menerima hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada.

    “Uang hibah yang sudah dicairkan dan diterima oleh pokmas tersebut, dibuat untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya. [isa/beq]

  • Pj Gubenur NTT selesaikan konflik antar desa di Adonara

    Pj Gubenur NTT selesaikan konflik antar desa di Adonara

    “Pemprov NTT merasa prihatin dengan aksi kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Adonara Barat, sehingga kita akan melakukan beberapa hal untuk melakukan pengendalian penyelesaian,”Kupang (ANTARA) – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Andriko Noto Susanto bertolak ke pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur untuk menyelesaikan konflik antar warga di dua desa Bugalima dan Ile Pati yang berujung pada pembakaran puluhan rumah dan menimbulkan korban jiwa.

    “Pemprov NTT merasa prihatin dengan aksi kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Adonara Barat, sehingga kita akan melakukan beberapa hal untuk melakukan pengendalian penyelesaian,” katanya kepada wartawan di Kupang, Selasa malam.

    Andriko bersama sejumlah pejabat berangkat ke Flores Timur menggunakan kapal fery milik ASDP yakni KMP Ranaka. Pj Gubernur dan rombongan dipastikan akan tiba di lokasi kejadian pada Rabu (23/10) pagi.

    Dia menambahkan keberangkatannya ke lokasi kejadian juga dalam rangka menyalurkan bantuan sosial serta melakukan pendalaman terkait dengan hal- hal yang harus segera dilakukan.

    “Karena kita tidak berharap konflik horizontal ini kemudian menjadi meluas dan menimbulkan persoalan yang lebih berat dikendalikan dan diselesaikan,” tambah dia.

    Lebih lanjut Andriko meminta kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk segera berkoordinasi terkait berbagai hal yang dibutuhkan dengan Forkopimda dan OPD di Kabupaten Flores Timur.

    Dia juga mengharapkan masyarakat menahan diri, tenang. Dia juga mengatakan bahwa nantinya beberapa persoalan-persoalan hukum akan diselesaikan dengan baik.

    Karena itu dia berharap tidak ada kekerasan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan karena yang terjadi persoalan tidak akan selesai tetapi justru menambah persoalan baru.

    “Sekali lagi saya mengharapkan masyarakat untuk menyelesaikan cara yang baik dan kooperatif. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras untuk mengendalikan persoalan ini, sehingga kita berharap dapat segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024 ini diharapkan kejadian tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak merugikan ataupun menjadi hambatan proses Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Flores Timur maupun di Nusa Tenggara Timur.

    Sebelumnya pada Senin (21/10) “perang antar kampung” terjadi di Pulau Adonara antara warga di desa Bugalima dan Desa Ile Pati. Sebanyak 51 rumah dilaporkan dibakar, empat orang tertembak dan satu orang dikabarkan meninggal dunia karena ikut terbakar di dalam rumah yang dibakar.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • BI gelar layanan penukaran uang di Banda Neira

    BI gelar layanan penukaran uang di Banda Neira

    Kegiatan ERB tahun ini dilakukan di 18 provinsi di Indonesia dengan target jangkauan 90 pulau di wilayah 3TBanda Neira (ANTARA) –

    Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL) memberikan layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat Banda Neira, Provinsi Maluku.

     

    Agenda ini termasuk dalam rangkaian Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) tahun 2024 yang dilaksanakan dengan tujuan memastikan ketersediaan rupiah di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

    “Ini adalah acara Bank Indonesia yang memang dilakukan dalam rangka memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh pelosok Indonesia,” kata Deputi Gubernur BI Aida Suwandi Budiman dalam sambutannya di Banda Neira, Provinsi Maluku, Minggu.

     

    Penukaran uang kartal itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membawa uang mereka yang sudah lusuh, untuk kemudian ditukar dengan uang rupiah yang layak edar.

     

    Selain itu, BI dan TNI AL juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dan rumah ibadah setempat.

     

    Sementara, pihak TNI AL juga mendirikan stan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.

     

    Aida menjelaskan kegiatan ERB tahun ini dilakukan di 18 provinsi di Indonesia dengan target jangkauan 90 pulau di wilayah 3T.

     

    Di wilayah provinsi Maluku, BI dengan menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Teluk Lada 521 akan menjangkau Banda Naira, Pulau Gorom, Pulau Geser, Pulau Tifu, hingga Pulau Manipa pada periode 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2024.

     

    Untuk ekspedisi di wilayah Maluku, BI menyiapkan penukaran rupiah dengan berbagai nominal pecahan dengan total sebesar Rp5 miliar.

     

    Secara rinci, BI menyiapkan uang rupiah Rp2 miliar untuk Banda, Rp1,64 miliar untuk penukaran uang di Pulau Geser, Rp630 juta untuk Pulau Gorom, Rp387 juta untuk Pulau Manipa, dan Rp336 juta untuk Pulau Tifu.

     

    “Karena rupiah itu adalah simbol negara kita. Jadi kalau kita cinta rupiah, kita pastikan rupiah itu mesti kita jaga,” ujarnya.

     

    Salah satu warga Banda, Abdullah (52) menukarkan uang tunai dengan total nominal Rp3.724.000.

     

    Abdullah yang bekerja sebagai penjual air galon merasa terbantu dengan layanan BI tersebut.

     

    Pasalnya, ia kerap menerima uang yang lusuh dari para pelanggan.

     

    Alih-alih menjadi uang kembalian untuk pelanggan, Abdullah memilih untuk menyimpannya untuk kemudian ditukarkan dengan uang yang baru.

     

    “Saya itu kayaknya kalau uangnya yang sudah agak kusam, sekalipun dia tidak sobek, tapi yang sudah agak-agak kusam, yang sudah ada noda, itu saya mau kembalikan kepada pelanggan, itu saya rasanya kurang enak,” ujarnya saat diwawancari ANTARA.

     

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim menilai tantangan utama dari Ekspedisi Rupiah Berdaulat yakni akses ke beberapa pulau terluar Indonesia yang masih sulit dijangkau.

     

    Namun, menurutnya, dengan menggandeng TNI AL, tantangan tersebut masih dapat dihadapi.

     

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP ucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran

    PDIP ucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyampaikan selamat bekerja kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada Minggu (20/10).

    “Selamat bekerja kepada Presiden Prabowo,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mengungkapkan ada beberapa agenda strategis pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan.

    Menurutnya, selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif.

    Adapun pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen. Kemudian, pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen.

    “Selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen, apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa,” ujarnya.

    Pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414 dan Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035.

    Untuk itu, Said menilai Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.

    Lalu, kedua, Prabowo perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.

    Sebab, sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu. Namun mayoritas angkatan kerja kita sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persen hanya lulusan SMP ke bawah.

    Hal ini berdampak pada tidak optimalnya bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas apalagi menjadi high income country.

    Ketiga, selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.

    Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian kita mencapai 61,4 miliar dolar AS, sedangkan impor kita mencapai 98,46 miliar dolar AS, ada defisit sebesar 37 miliar dolar AS.

    Dengan kurs Rp15.400, nilai impor hasil pertanian Indonesia mencapai Rp569,8 triliun.

    Pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar dolar AS dengan kurs Rp15.400/dolar AS, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp4.288,9 triliun.

    Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Prabowo-Gibran ke depan.

    Baca juga: Pengamat sebut tiga faktor hambat pertemuan Megawati dan Prabowo
    Baca juga: Puan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo usai Rapat Paripurna
    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan
    Baca juga: Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Prabowo-GibranBaca juga: Hasto Kristiyanto raih gelar doktor di UI
     

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Yudi Latif: Strategi tepat bisa antarkan pemerintahan Prabowo sukses

    Yudi Latif: Strategi tepat bisa antarkan pemerintahan Prabowo sukses

    “Saat ini ada satu celah besar dalam kepemimpinan politik Indonesia yaitu miskin strategi,”Jakarta (ANTARA) – Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif mengatakan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat sukses bila menggunakan strategi yang tepat sehingga arah kebijakan negara dapat terlaksana.

    “Saat ini ada satu celah besar dalam kepemimpinan politik Indonesia yaitu miskin strategi,” kata Yudi Latif di Jakarta, Jumat, saat menjadi pembedah buku Strategi Indonesia 2040, Langkah Cepat Menuju Indonesia Emas 2045.

    Menurut dia, strategi yang tepat akan membawa Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada ambang kesuksesan, namun jika tidak ada strategi yang jitu maka tidak mungkin ekonomi dapat tumbuh hingga 8 persen.

    Ia mengatakan bahwa ketika strategi yang digunakan oleh Prabowo-Gibran tepat, maka dalam dua tahun dapat melahirkan perubahan yang fundamental.

    “Prabowo boleh saja mempunyai daftar mimpi, tapi apakah ada strateginya? Sebenarnya kalau strateginya tepat dua tahun itu bisa melahirkan perubahan yang fundamental,” tuturnya.

    Yudi Latif memberi contoh, Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang diasosiasikan seperti Prabowo. Pada saat kepemimpinan Abraham Lincoln Amerika berubah drastis dan ini tercatat dalam sejarah dan itu dilakukan dengan strategi terukur.

    Untuk itu, Yudi berharap pemerintahan ke depan dapat berjalan dengan strategi yang tepat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

    Yudi Latif menambahkan, ketika program makan siang bergizi Prabowo-Gibran dijalankan dengan strategi baik, maka dipastikan dapat memberi manfaat dan menumbuhkan sektor ekonomi.

    Menurut dia, dana yang dikeluarkan harus dari bansos, dengan merelokasi ke subsidi yang sifatnya konsumtif ke subsidi yang produktif, ini juga menjadi rahasia China keluar dari jebakan kemiskinan.

    “Isu-isu kunci harus dibarengi strategi. Harus fokus untuk menyampaikan titik terlemah dari bangsa ini apa dan itu yang harus diperkuat,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hibah Pemprov Jatim, Dua Ketua Pokmas Sidoarjo dan Rekanan Dipenjara

    Hibah Pemprov Jatim, Dua Ketua Pokmas Sidoarjo dan Rekanan Dipenjara

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kejari Sidoarjo menahan empat tersangka terkair dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim. Dua tersangka merupakan ketua kelompok masyarakat (okmas) penerima dana hibah Pemprov Jatim, seorang pegawai lapangan dari pokmas, dan satu rekanan proyek fiktif di Jalan Jeruk dan Kelapa di Desa Wage Kecamatan Taman.

    Keempat tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus dana hibah yang diterima dari Pemprov Jatim. Satu proyek tidak dikerjakan (proyek fiktif) yaitu saluran irigasi Jalan Jeruk, Desa Wage oleh pokmas TS dengan Ketua P.

    Satu proyek lagi di Jalan Kelapa, Desa Wage, oleh pokmas AK yang diketuai E. Proyek berupa saluran air ini dikerjakan hanya sampai 30 persen atau volume pekerjaannya tidak mencapai 100 persen.

    Tersangka lain berinisial R, yang berstatus sebagai rekanan dari dua pokmas tersebut.

    Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Jhon Franky Yanafia Ariandi mengatakan kasus proyek fiktif dan pengurangan volume pekerjaan untuk saluran irigasi di Jalan Jeruk dan Kelapa Desa Wage, Taman, terjadi pada tahun anggaran 2022.

    Setelah dilakukan pemeriksaan saksi guna pemantapan fakta-fakta, didapatkan bukti yang cukup dan statusnya dinaikkan menjadi tersangka.

    Keempat tersangka digiring ke mobil tahanan menuju Lapas Delta Sidoarjo

    “Dari perbuatan keempat tersangka ditemukan bukti atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh mereka,” ucap John, Kamis (12/9/2024).

    Franky menjelaskan, untuk kasus dua proyek nilainya masing-masing sebesar Rp 227 juta. “Akibat perbuatan para tersangka, tak hanya kerugian negara sebesar Rp 400 juta saja yang ditimbulkan, namun juga merugikan masyarakat. Karena proyek bantuan dari Pemprov itu untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

    Dari pemeriksaan para tersangka, pokmas yang menerima hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada. “Uang hibah yang sudah dicairkan dan diterima oleh pokmas tersebut, dibuat untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.

    Disinggung soal pendalaman dan dimungkinkan ada tersangka lain, Franky menjawab masih belum dan akan melihat nanti dalam fakta persidangan di pengadilan. Kasus ini dilakukan penyelidikan secara mendalam setelah ada laporan dari masyarakat. [isa/beq]

  • Korban Penipuan Beras BPNT Kediri Rp1,5 M Tagih Kelanjutan Laporan

    Korban Penipuan Beras BPNT Kediri Rp1,5 M Tagih Kelanjutan Laporan

    Kediri (beritajatim.com) – Musringah (59), pedagang asal Banjaran, Kota Kediri yang menjadi korban penipuan pesanan beras untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Kediri 2021 menagih kelanjutan laporannya ke kepolisian. Sebab, laporan yang dia layangkan sejak 2022 itu belum ada perkembangan hingga saat ini.

    Kuasa Hukum Musringah, Wiyono, S.H., mengatakan kliennya melaporkan WPS (34), direktur CV MBN yang telah melakukan pemesanan beras sebanyak 180 ton kepadanya ke Polres Kediri pada 25 Juli 2022. Laporan itu dibuat lantaran pesanan beras tersebut belum juga dibayar, sehingga Musringah mengalami kerugian hingga Rp1,584 miliar.

    Menurut Wiyono, laporan tersebut belum juga ditindaklanjuti hingga saat ini. Bahkan tidak diketahui bagaimana kelanjutan laporan tersebut.

    “Kami tidak tahu perkara ini sudah sejauh mana ditangani dan bagaimana hasilnya. Kita juga tidak tahu sampai sekarang. Saya harapkan adanya kejelasan perkara yang kita laporkan ini, supaya jelas perkaranya,” terang Wiyono bersama korban.

    Wiyono menjelaskan kronologi penipuan yang dialami kliennya. Awalnya, pada Desember 2021 korban menerima pesanan beras untuk kegiatan bansos BPNT di wilayah Kecamatan Pare sebanyak 180 ton, dengan kesepakatan harga Rp8.800 per kg dari WPS, sebagai vendor.

    Korban sebagai suplier memberikan contoh beras yang dipesan oleh perempuan 34 tahun itu. Setelah terlapor menerima contoh dan terjadi kesepakatan, korban mulai mengirimkan beras pesanan itu dengan kemasan 15 kg per kantong secara bertahap.

    Tahap pertama dilakukan pada 27 Desember 2021 sebanyak 20 ton senilai Rp176 juta. Kedua, pada 28 Desember 2021 terlapor mengambil 50 ton senilai Rp440 juta.

    Lalu ketiga, 29 Desember 2021 terlapor mengambil lagi 10 ton senilai Rp88 juta. Terakhir, 30 Desember 2021 sebanyak 100 ton senilai Rp880 juta. Sehingga totalnya mencapai Rp1,584 miliar.

    Setelah menyelesaikan pengiriman 180 ton beras, korban meminta pembayaran pada terlapor sebagaimana yang telah dijanjikan. Tetapi, terlapor mengulur waktu pembayaran pada April 2024 dengan alasan menunggu pembayaran dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri ke CV MBN.

    Lalu, pada 10 Februari 2022, korban dihubungi terlapor dan diminta untuk datang ke kantornya. Di sana, korban diberi cek senilai Rp200 juta.

    Korban kemudian mendatangi Bank Jatim Kediri untuk pencairan cek tersebut. Namun, cek tersebut ternyata kosong.

    Kemudian korban berulang kali meminta pembayaran uang pemesanan beras itu ke kantor CV MBN. Terlapor selalu beralasan belum mendapat pencairan dari Dinsos Kediri. Merasa ditipu, korban akhirnya melapor ke Polres Kediri.

    Wiyono mengatakan, laporannya ditanggapi dengan baik oleh Polres Kediri. Setelah langsung diterbitkan Laporan Polisi, penyidik juga melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk terlapor.

    “Saat itu terlapor keberadaanya di Kalimantan, sempat dihadirkan di Polres Pare untuk diperiksa. Kemudian kita diberi tambahan-tambahan alat bukti. Lama-kelamaan, perkara ini tindaklanjutnya tidak jelas,” imbuh Wiyono.

    Merasa laporan kliennya jalan di tempat, Wiyono berusaha meminta konfirmasi kepada penyidik pada 26 Oktober 2022, tapi tidak ada jawaban. Pun demikian dengan permintaan konfirmasi ulang ada 16 November 2022, juga tidak ada jawaban.

    “Lalu 23 Februari 2023 kita juga konfirmasi lewat WhatsApp juga tidak ada tanggapan. Lalu kita mengirimkan surat konfirmasi terkait perkembangan penanganan terkait LP yang kami buat, di kepolisian sampai sekarang juga tidak ada jawaban,” keluh Wiyono.

    Menurut Wiyono perbuatan terlapor telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Pihaknya berharap kepolisian bisa menindak terlapor, karena sudah merugikan korban, hingga membuat usahanya gulung tikar.

    Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Fauzi Pratama mengatakan, pihaknya meminta waktu untuk mencari berkas perkara tersebut.

    “Mohon waktu ya,” jawab Fauzi melalui pesan WhatsApp. [nm/beq]

  • Cek Bansos Kemensos 2024 Secara Online Lewat HP, Ini Caranya

    Cek Bansos Kemensos 2024 Secara Online Lewat HP, Ini Caranya

    Jakarta –

    Cara cek apakah kamu termasuk pemilik KTP yang dapat bantuan sosial (bansos) atau tidak, cukup mudah. Berikut caranya.

    Masyarakat bisa melakukannya secara online lewat HP atau ponsel. Pengecekan secara online ini memudahkan masyarakat untuk mencari informasi lengkap pembagian bansos.

    Bansos di tahun 2024 bisa dicek melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Anda bisa melihat apakah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi penerima manfaat (PM).

    Untuk cek jenis-jenis bansos sepanjang 2024, kamu hanya butuh HP dan internet.

    Cara Cek Bansos Kemensos 2024Masuk ke situs cekbansos.kemensos.go.id via browser di HP atau laptop.Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat Anda tinggal.Tulis nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Bubuhkan 4 huruf kode captcha yang tertera dalam kotak.Pilih ‘Cari Data’.Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta / PM’. Dan jika Anda terdaftar, akan muncul nama, usia, dan berbagai bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.

    Adapun jenis-jenis Jenis-jenis Bansos Kemensos sebagai berikut.

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar di DTKS secara bertahap, sebagai berikut:

    Tahap 1 = Januari, Februari, Maret 2024Tahap 2 = April, Mei, Juni 2024Tahap 3 = Juli, Agustus, September 2024Tahap 4 = Oktober, November, Desember 2024

    Besaran yang diberikan berbeda-beda bergantung pada kriteria KPM, sebagai berikut:

    Balita usia 0-6 tahun, ibu hamil, dan melahirkan mendapatkan Rp 3 juta per tahun.Lansia dan difabel mendapatkan Rp 2,4 juta per tahun/Siswa SD, SMP, SMA mendapatkan Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.

    2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    BPNT atau Kartu Sembako diberikan dalam bentuk uang kepada KPM berdasarkan DTKS yang dibagikan setiap 2 bulan sekali. Uang dikirimkan ke nomor rekening KPM melalui bank BUMN.

    Besaran BPNT adalah Rp 200 ribu per bulan, sehingga yang akan diterima adalah Rp 400 ribu tiap 2 bulan sekali.

    3. Bantuan Pangan Beras 10 Kg

    Bantuan Pangan Beras diberikan kepada KPM berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Bantuan ini disalurkan pada Januari-Maret 2024 kepada 22 juta KPM. Besarannya adalah 10 kg beras per KPM setiap bulan sekali.

    4. BLT Mitigasi Risiko Pangan

    BLT Mitigasi Risiko Pangan diberikan kepada 18,8 juta KPM. Tahap I dimulai pada Februari 2024 untuk 3 bulan. Besaran bantuannya adalah Rp 200 ribu per bulan.

    Demikian jenis-jenis bansos 2024 dan cara cek di situs resmi Kemensos. Semoga membantu!

    (jsn/fay)