Topik: Bantuan Sosial

Zulhas Happy Stok Beras Bulog Melimpah dan Harga Stabil

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan kunjungan ke Gudang Bulog di Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara hari ini, Senin (4/11/2024). Tujuannya Zulhas mengecek persediaan beras di gudang Bulog.

Usai melakukan peninjauan ke gudang Bulog, saat ini stok beras yang dikuasai Bulog di gudang beras Sunter saja tersedia 140 ribu ton.

“Jadi tadi pagi kita rapat di kantor Bulog, memastikan stok kita minimal 2 juta ton sampai akhir tahun. Selain melihat di buku, stoknya benar banyak. Di sini (gudang beras Bulog Sunter Timur) saja 140 ribu ton, baru satu tempat, sedangkan Bulog punya 1.508 gudang dengan kapasitas (gudang) bisa menampung 4 juta ton,” kata Zulhas saat meninjau gudang beras Bulog.

Dia pun meminta kepada masyarakat sampai dengan pedagang untuk tidak perlu khawatir akan ketersediaan dan kestabilan harga beras ke depannya. Zulhas memastikan, stok beras yang dikuasai Bulog sampai dengan akhir tahun 2024 dalam kondisi baik.

“Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup. Oleh karena itu, publik, pedagang, masyarakat tidak usah khawatir, (karena) stok beras lebih dari cukup, stok kita cukup. Jadi beras aman, harga stabil. Apalagi nanti tahun depan dengan program sawah baru, intensifikasi dan lain-lain semoga berjalan dengan baik,” ujarnya.

Foto: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Direktur Utama (dirut) Perum Bulog, Wahyu Suparyono saat meninjau Gudang Bulog di Jakarta, Senin (4/11/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Direktur Utama (dirut) Perum Bulog, Wahyu Suparyono saat meninjau Gudang Bulog di Jakarta, Senin (4/11/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Zulhas pun mengaku senang menjabat sebagai Menko Pangan apabila stok cadangan beras pemerintah (CBP) berlimpah, sehingga harga dapat dipastikan terjaga stabil.

“Kalau begini Menko Pangan senyumnya lebar,” ucapnya.

Adapun alasan CBP harus terjaga 2 juta ton sampai akhir tahun, katanya, sejalan karena pemerintah juga harus mempersiapkan stok untuk bantuan pangan, SPHP, dan bansos.

“Tentu harus kita persiapkan dengan baik. Tadi pagi saya rapat di kantornya Pak Wahyu, semua persiapan untuk tahun depan dan tahun ini sudah sangat siap dan sangat baik. Tetapi kita kan perlu juga meyakinkan, melihat kondisi lapangan agar publik juga lihat, tidak bisa cuma catatan-catatan,” beber Zulhas.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan stok CBP yang dikuasai Bulog per hari ini ada 1,6 juta ton. Dia memastikan stok CBP sampai akhir tahun 2024 akan berada di posisi 2 juta ton.

“1,6 juta ton (CBP) hari ini. Sampai 31 Desember 2 juta ton sudah dikuasai Bulog, tapi saat ini masih ada yang di perjalanan. Wajar kan, yang penting masuk tahun ini. Ini proses biasa kan, di pelabuhan kedatangan, kan kita bagi seluruh di 33 wilayah,” ungkap Wahyu.

(wur)

04/11/2024 13:04
Khofifah pamer sejumlah capaian Pemprov Jatim saat debat Pilkada 2024

Surabaya (ANTARA) – Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memamerkan sejumlah capaian pemerintah provinsi setempat di bawah kepemimpinannya saat debat kedua Pilkada Jatim 2024 di Grand City, Surabaya, Minggu.

“Kami ingin menyampaikan 5 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2023 menjadi investasi tertinggi selama kami memimpin dengan nilai investasi Rp140 triliun,” kata Khofifah.

Menurut Lee Kuan Yew Institut, iklim investasi terbaik kedua setelah Jakarta. Pertumbuhan ekonomi Jatim juga tumbuh inklusif, artinya setiap tumbuh maka akan membuka lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Jatim lebih rendah daripada nasional.

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Jatim lebih tinggi daripada nasional.

“Begitu banyak penghargaan yang kami terima, baik regional, nasional, maupun internasional, karena kerja keras kita semua, sinergitas kita semua,” ujarnya.

Hampir 2 hari sekali, menurut Khofifah, mendapat penghargaan itu sehingga totalnya 738 penghargaan.

Tema debat kali ini adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur.

Di dalamnya terdapat delapan daftar subtema, mulai dari budaya dan birokrasi modern, inovasi tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik transparan serta inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, juga mengenai partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat, harmonisasi produk hukum daerah, meaningful participation, dan optimalisasi kewenangan melalui komunikasi dengan pemerintahan pusat dan daerah.

Subtema berikutnya adalah Tata Kelola yang Menghargai dan Melindungi Keberagaman serta Mitigasi Bencana dan Bantuan Sosial yang Berkeadilan.

Ada tiga pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024, yakni pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, dan pasangan Tri Rismaharini-K.H. Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

Berdasarkan jadwal, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 November, kemudian penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 27 November hingga 16 Desember 2024.

Baca juga: Luluk-Lukman minta restu kiai kharismatik Gus Ali Tulangan Sidoarjo
Baca juga: Khofifah siapkan Program Pendampingan Literasi Digital bagi pedagang
Baca juga: PDIP siapkan strategi menangkan Risma-Gus Hans di Pilkada Jawa Timur

Pewarta: Willi Irawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

03/11/2024 21:20
Debat Pilkada Lamandau: Paslon 2 Soroti Sepinya Pasar Tradisional Regional 3 November 2024

Debat Pilkada Lamandau: Paslon 2 Soroti Sepinya Pasar Tradisional
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Dalam debat perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lamandau, pasangan calon (paslon) nomor urut 2,
Rizky Aditya Putra
-Abdul Hamid, menyoroti sepinya pasar-
pasar tradisional
di kabupaten tersebut.
Debat
Pilkada Lamandau
2024 yang diputar di Metro TV, Minggu (3/11/2024) siang, menghadirkan dua paslon. Yaitu paslon nomor urut 1, Hendra Lesmana-Budiman, dan paslon nomor urut 2, Rizky Aditya Putra-Abdul Hamid.
Dalam debat tersebut, Calon Bupati (Cabup) nomor urut 2, Rizky Aditya Putra, menunjukkan foto-foto kondisi pasar tradisional di Lamandau yang sepi.
Gambar tersebut ia gunakan sebagai referensi saat moderator menanyakan tentang
pertumbuhan ekonomi
daerah.
“Ini kalau kita melihat di sini, beginilah kondisi pasar-pasar yang ada di kecamatan. Ini luar biasa, tidak ada aktivitas di Pasar Tapin Bini, Pasar Bulik Timur, dan pasar SKPE. Kami melihat masalah ekonomi di Lamandau ini terlalu banyak di daerah pedesaan,” ujar Rizky sambil menunjukkan gambar-gambar kondisi pasar yang sepi kepada audiens.
Rizky berjanji akan memperbaiki kondisi tersebut jika terpilih. Caranya dengan program-program konkret menyeluruh dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Lamandau.
Pernyataan Rizky merupakan respons terhadap klaim calon petahana, cabup nomor urut 1, Hendra Lesmana, yang menyatakan pertumbuhan ekonomi di Lamandau dalam beberapa tahun terakhir, sejak pandemi, berada dalam kondisi baik.
“
Pertumbuhan ekonomi
kita dari masyarakat kecil, waktu pandemi kita melihat daya beli masyarakat lemah, namun pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus,” ungkap Hendra.
Ia juga berjanji akan menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang telah dirancang, termasuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin.
“Pertumbuhan ekonomi kita dari masyarakat kecil, waktu pandemi kita melihat daya beli masyarakat lemah, namun pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus,” tambahnya.
Namun, Rizky menanggapi, untuk menilai pertumbuhan ekonomi daerah, tidak bisa hanya melihat dalam jangka waktu setahun atau dua tahun.
“Kita harus melihat dari 10 tahun ke belakang. Fondasi ekonomi yang kuat pasti menghasilkan indeks pertumbuhan ekonomi yang baik,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/11/2024 18:02
Bawaslu Kota Serang larang pemberian doorprize saat kampanye

Ilustrasi-Sejumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut dua Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah menghadiri kampanye di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten, Kamis (17/10/2024). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/Spt.

Bawaslu Kota Serang larang pemberian doorprize saat kampanye
Dalam Negeri
Widodo
Sabtu, 02 November 2024 – 10:41 WIB

Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang melarang pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 memberikan doorprize pada saat kampanye.

Komisioner Bawaslu Kota Serang, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Fierly Murdlyat, di Serang, Jumat, menjelaskan pemberian doorprize tidak diperbolehkan dalam konteks kampanye karena dipandang melanggar prinsip kampanye yang bersih dan bebas dari politik uang.

Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan memperjelas pemaknaan terhadap pasal 187A Undang-Undang Pemilihan.

“Oleh karena itu, setiap pemberian doorprize yang dilakukan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai perbuatan memberikan materi lainnya,” katanya.

Fierly menjelaskan, pada Surat Edaran 111/20224, mengenai materi lainnya dalam pasal 187A juncto pasal 73 ayat 4 UU Pemilihan, setidaknya merujuk pada enam kriteria diantaranya benda atau barang yang bukan atribut kampanye, atau bahan dan alat peraga kampanye, benda atau barang yang bukan makanan atau minuman konsumsi kampanye, benda atau barang yang bukan berupa hadiah lainnya yang diukur berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

Serta benda atau barang yang bukan diperoleh dari kegiatan bazar yang harganya telah sesuai dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah, benda atau barang yang diberikan secara cuma-cuma dalam kegiatan kampanye seperti pengobatan gratis, donor darah gratis, atau sunatan gratis, dan atau benda atau barang yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara seperti bansos, kartu jamsos, beras raskin, dan lain sebagainya.

Selain itu, masih merujuk pada Surat Edaran 111/2024, kata menjanjikan dalam Pasal 187A dinilai berdasarkan tiga kriteria. Pertama, inisiatif berasal dari pasangan calon dan atau tim kampanye. Kedua, tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemilih, dan ketiga hal yang dijanjikan tidak sesuai dengan visi, misi, dan program pasangan calon yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

“Kami sudah sampaikan Surat Edaran 111/2024 itu kepada seluruh tim kampanye paslon agar dipedomani dalam melaksanakan tahapan kampanye. Surat Edaran itu juga sudah kami internalisasi ke pengawas di tingkatan kecamatan dan kelurahan,” katanya.

Sumber : Antara

02/11/2024 10:45
Pemerintah Kaji Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh 21) untuk Industri Padat Karya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk industri padat karya yang belakangan sedang terpuruk.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengakui bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Pemerintah, sambungnya, sedang membahas masukan tersebut.

“Kalau itu [PPh 21 DTP] kita sedang bahas ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan,” ujar Anwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan pemerintah akan menampung segala opsi kebijakan yang ditawarkan pihak lain. Menurutnya, pemerintah akan memilih opsi kebijakan yang terbaik.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara lebih irit bicara. Dia tidak menampik maupun mengonfirmasi ihwal wacana pembebasan PPh 21 ke industri padat karya tersebut.

“Nanti kita ngomongin kebijakan,” jelas Suahasil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Apindo meminta pemerintah memberikan stimulus berupa PPh 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

“Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan,” kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, stimulus keringanan PPh 21 sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, insentif PPh 21 DTP tersebut dapat kembali diterapkan untuk menstimulus kinerja industri padat karya.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kendati demikian, belum ada tanggapan tegas dari usulan tersebut.

“Itu [PPh 21 DTP] juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 enggak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya,” ujarnya.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menambahkan bahwa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan. “Kenaikan PPN itu enggak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati,” terangnya.

Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor.

31/10/2024 20:42
Prabowo minta seluruh program subsidi tepat sasaran untuk rakyat

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Prabowo minta seluruh program subsidi tepat sasaran untuk rakyat
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Rabu, 30 Oktober 2024 – 19:56 WIB

Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementerian dan badan/lembaga negara untuk memastikan seluruh program subsidi sebagai bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan tepat alokasi untuk rakyat penerima manfaat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga, serta badan negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).

“Arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima dan tepat alokasinya,” kata Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta agar data masyarakat penerima subsidi lebih dipertajam, sehingga bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.

Prabowo juga menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sinkronisasi data masyarakat penerima bantuan lintas kementerian.

“Sinkronisasi datanya sudah ditunjuk tadi, nanti BPS yang akan menyiapkan data-data itu,” kata Hasan.

Ia menambahkan Presiden memerintahkan jajaran menteri dan kepala lembaga untuk mengkaji besaran subsidi dan mensinkronisasi data dalam kurun waktu dua minggu.

Perintah Prabowo terkait subsidi yang harus tepat sasaran ini merupakan komitmennya sebagai Presiden, seperti yang pernah diutarakan dalam pidato perdananya saat dilantik sebagai Presiden Ke-8 Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD Senayan pada 20 Oktober lalu.

“Iya sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi, tidak ada lagi subsidi salah sasaran,” kata Hasan.

Dalam pemerintahan sebelumnya, data masyarakat penerima bantuan sosial tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Sumber : Antara

31/10/2024 09:31
Apindo Beri Solusi Selamatkan Industi Padat Karya: Bebaskan PPh 21

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

“Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan,” kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, stimulus keringanan PPh 21 sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, di tengah kondisi tekanan industri padat karya saat ini, insentif PPh ditanggung pemerintah (DTP) dapat kembali diterapkan.

Anne optimistis insentif pajak bagi pekerja dapat mendorong daya beli masyarakat yang saat ini melemah. Dengan kondisi upah yang lebih besar dari potongan pajak, maka pekerja dapat lebih banyak bertransaksi.

“Itu juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini [PPh 21 DTP] kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 gak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya,” ujarnya.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belum ada tanggapan dari usulan tersebut.

“Kami menyampaikan waktu Apindo bertemu dengan Kementerian Keuangan 2 minggu lalu. Tadi kita menyampaikan saja, dan Pak Airlangga [Menko Perekonomian] juga noted ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menerangkan bhawa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan.

“Kenaikan PPN itu gak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati,” terangnya.

Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor.

31/10/2024 07:41
Pramono janji bangun RS di Cakung hingga buka 500.000 lapangan kerja

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung (depan, kanan) berbincang dengan warga saat mengunjungi Kampung Apung, Kapuk Teko, Jakarta, Jumat (25/10/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

Pramono janji bangun RS di Cakung hingga buka 500.000 lapangan kerja
Dalam Negeri
Widodo
Minggu, 27 Oktober 2024 – 23:31 WIB

Elshinta.com – Calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 nomor urut tiga (3) Pramono Anung menjanjikan apabila terpilih memimpin Jakarta bersama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno antara lain akan membangun rumah sakit (RS) di Cakung dan membuka 500.000 lapangan pekerjaan.

“Kami akan memperbaiki puskesmas agar memberikan layanan lebih baik, membangun rumah sakit di Cakung karena kepadatan penduduk di Cakung, butuh RSUD,” kata Pramono dalam debat kedua Pilkada DKI 2024 di Jakarta, Minggu.

Tak hanya itu, dia juga berjanji untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, dia akan berusaha menyelesaikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di masing-masing kecamatan.

Dia juga akan memastikan para penerima bantuan sosial itu dapat mengunjungi secara gratis sejumlah tempat wisata di Jakarta seperti Ancol, Ragunan dan TMII.

“Persoalan Jakarta adalah disparitas kaya dan miskin. Untuk itu, saya dan Bang Doel akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengentaskan kemiskinan. KJP Plus, sangat diharapkan warga Jakarta, penyelesaiannya harus di masing-masing kecamatan,” kata dia.

Pramono juga akan memastikan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan dievaluasi setiap tahun, namun penerima dapat langsung menerima bantuan hingga selesai masa studi.

Hal lain yang juga dia janjikan yakni memberikan insentif dua kali lipat bagi petugas RT/RW, juru pemantau jentik (jumantik), dasawisma. Adapun bagi guru honorer, dia akan memberikan gaji Rp5 juta.

Pramono pun menjanjikan akan membuka 500.000 lapangan pekerjaan dan mengalokasikan dana bagi UMKM.

“Saya dan Bang Doel berjanji akan menyelesaikan persoalan di lapangan, kebutuhan dasar terpenuhi. Saya akan menjadi pemimpin bagi semua golongan dan semua agama,” demikian Pramono.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu malam.

Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024.

Sumber : Antara

29/10/2024 23:32
Penanganan ketimpangan sosial, RIDO siapkan KAMU

Kami akan memberikan bansos yang tepat sasaranJakarta (ANTARA) –

Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menyiapkan Kartu Jakarta Maju (KAMU) untuk menangani ketimpangan sosial yang terjadi di Jakarta.

“RIDO akan menerbitkan KAMU atau Kartu Jakarta Maju yaitu kartu yang akan menggabungkan semua kartu ketika Gubernur DKI Jakarta dijabat pak Anies Baswedan dan juga menambah dua kartu yaitu kartu anak yatim dan kartu pelayanan rumah ibadah,” kata Suswono dalam debat kedua Pilkada Jakarta, Minggu.

Baca juga: Dharma: Desalinasi solusi sulit air bersih di Kepulauan Seribu

Selain itu Suswono juga akan memastikan bantuan sosial (bansos) akan lebih tepat sasaran bagi yang benar-benar membutuhkan.

“Kami akan memberikan bansos yang tepat sasaran dan akan juga mendirikan sekolah perempuan maju agar kaum perempuan mendapatkan tambahan pendapatan, ” katanya.

Kemudian Suswono menyebutkan masalah bahan pokok adalah masalah utama oleh karena itu RIDO akan bekerjasama dengan daerah-daerah penghasil bahan pokok.

Suswono mencontohkan diantaranya misalnya daerah NTB dan NTT adalah daerah penghasil sapi.

“Maka bagaimana kita membuat rumah potong hewan (RPH) modern disana, kemudian dengan akses pesawat kita bisa antar ke Jakarta dengan demikian kita bisa mendapatkan daging relatif murah tapi tentu dengan dukungan subsidi transportasi pesawat, ” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Minggu.

Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024 mendatang.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

27/10/2024 23:08
Ridwan Kamil klaim berhasil hilangkan desa miskin di Jabar

Jakarta (ANTARA) –

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1
Ridwan Kamil mengklaim berhasil menghilangkan desa miskin di Provinsi Jawa Barat saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2018-2022.

“Waktu saya mulai menjabat sebagai Gubernur Jabar desa tertinggal dan desa sangat tertinggal jumlahnya ada 1.100 desa,” kata Ridwan Kamil.

Hal itu disampaikan saat ditanya oleh Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun terkait Jabat sebagai salah satu provinsi yang dianggap miskin saat debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Minggu malam.

Menurut Ridwan Kamil, selama lima tahun bekerja bersama Wagub Jabar UU Ruzhanul Ulum, dengan melakukan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa, maka hasilnya dari 1.100 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di akhir jabatan jumlahnya menjadi nol.

Menurut dia, Jakarta dan Jawa Barat berbeda karena di Jawa Barat (Jabar) dirinya mengurusi 5.700 pedesaan sehingga banyak hal yang membuatnya harus mengeluarkan kebijakan yang lebih bijak.

“Tolong diingat bahwa saya mengalami ujian sebagai pemimpin yang anggarannya harus di refocusing. Yang tadinya untuk infrastruktur, kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup orang,” katanya.

Selama kekurangan dana itu dia mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19 di Asia Pasifik.

Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

27/10/2024 21:37