Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Video: 95% Pangan Jakarta Dipasok Luar Daerah, Ini Kata Pramono Anung

    Video: 95% Pangan Jakarta Dipasok Luar Daerah, Ini Kata Pramono Anung

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menyelenggarakan “Debat Pilkada Jakarta dalam acara KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru Jakarta” yang akan mengurai gagasan dan kebijakan yang ditawarkan oleh para Calon Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 yaitu Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Agung.

    Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua Umum Bidang Pangan Kadin DKI Jakarta, Tasya Yuki terkait upaya pemerintah Jakarta mengatasi persoalan ketergantungan pangan DKI Jakarta terhadap pasokan luar daerah.

    Pramono menyebutkan pentingnya Pemprov Jakarta memastikan ketersediaan pasokan pangan untuk jangka panjang lewat “contract farming” melalui 3 BUMD pangan PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya mengingat 95% pangan Jakarta dipasok dari daerah lain.

    Di sisi lain Pemprov akan memberikan bansos untuk memastikan warga DKI yang kurang mampu mendapatkan pangan yang cukup dan memadai.

    Selengkapnya simak dialog Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi dengan Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam program KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru Jakarta di CNBC Indonesia (Rabu, 06/11/2024)

  • KPK Panggil 5 Saksi Usut Kasus Korupsi Beras Bansos Presiden 2020

    KPK Panggil 5 Saksi Usut Kasus Korupsi Beras Bansos Presiden 2020

    Jakarta –

    KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk beras Presiden saat pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. Hari ini tim penyidik KPK memeriksa Ivo Wongkaren yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Hari ini Rabu (6/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan terkait dugaan Pengadaan Bantun Sosial Presiden terkait penanganan Covid-19 di Wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun 2020,” kata Anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

    Tim penyidik KPK juga memanggil terpidana Budi Susanto hari ini. Dia tercatat sebagai Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa tahun 2020-2021. Pemeriksaan dilakukan di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung.

    Sementara itu, ada sejumlah pihak lain yang dipanggil untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Berikut daftarnya:

    1. Michael Samantha Direktur PT Rajawali Agro Mas
    2. Nur Afny Corporate Secretary PT Dwimukti Graha Elektrindo
    3. Petrus, Marketing PT Multi Sari Sedap

    Seperti diketahui, KPK mulai mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bansos beras presiden saat penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 125 miliar.

    Tessa mengatakan kasus itu bermula dari laporan masyarakat pada saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kemensos 2020. Laporan itu lalu dilakukan penyelidikan.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka. Tersangka tersebut merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP), Ivo Wongkaren, yang juga telah ditetapkan tersangka di kasus korupsi penyaluran bansos Kemensos.

    (ial/ygs)

  • Ada Bansos PKH, BPNT, BLT Dana Desa, hingga Bansos PIP

    Ada Bansos PKH, BPNT, BLT Dana Desa, hingga Bansos PIP

    JABAR EKSPRES – Daftar bansos 2024 cair November ini mencakup PKH, BPNT, BLT Dana Desa, hingga Bansos PIP. Simak daftar lengkap pencairan dan cara klaim bantuannya.

    Bulan November 2024 membawa kabar gembira bagi penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia.

    Sejumlah program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), BLT Dana Desa, dan Bansos Program Indonesia Pintar (PIP) siap dicairkan.

    Bantuan ini bertujuan untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, mulai dari keluarga kurang mampu, pelajar, hingga warga desa.

    BACA JUGA: Kenapa Bansos PKH dan BPNT 2024 Tidak Cair? Penuhi Kriteria Ini agar Bantuan Cair!

    Berikut ini adalah daftar bansos yang cair di November 2024 dan informasi penting seputar pencairannya.

    1. Bansos PKH (Program Keluarga Harapan)

    Bansos PKH adalah salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin atau rentan miskin dengan prioritas kepada ibu hamil, anak-anak, pelajar, serta lansia dan penyandang disabilitas.

    Besaran Bansos PKH 2024:

    – Ibu Hamil & Anak Usia Dini: Rp 3 juta per tahun.

    – Anak SD: Rp 900 ribu per tahun.

    – Anak SMP: Rp 1,5 juta per tahun.

    – Anak SMA: Rp 2 juta per tahun.

    – Lansia 70 tahun ke atas: Rp 2,4 juta per tahun.

    – Penyandang Disabilitas: Rp2,4 juta per tahun.

    Bansos PKH biasanya cair pada pertengahan atau akhir bulan, dengan kemungkinan pencairan dimulai pada November 2024.

    Cek informasi lebih lanjut melalui aplikasi Cek Bansos atau kunjungi kantor kelurahan untuk memastikan jadwal pencairan yang tepat.

    2. Bansos BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai)

    Bansos BPNT diberikan untuk membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

    Bantuan ini berupa kartu yang dapat digunakan untuk membeli bahan pokok di merchant atau pasar mitra yang bekerja sama dengan pemerintah.

    BACA JUGA: LINK DANA KAGET KLAIM 6 November 2024, Siapa Cepat Dia Dapat!

    Besaran Bansos BPNT 2024 akan cair Rp 200 ribu per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat.

    BPNT untuk bulan November 2024 biasanya mulai dicairkan pada minggu kedua hingga ketiga bulan tersebut.

    Pastikan Anda memantau jadwal pencairan melalui aplikasi Cek Bansos atau mendatangi agen penyalur BPNT yang terdekat.

  • Komisi III Dorong BUMD Bisa Maksimal Setor Dividen untuk Tutup Merosotnya Pendapatan Daerah 2025

    Komisi III Dorong BUMD Bisa Maksimal Setor Dividen untuk Tutup Merosotnya Pendapatan Daerah 2025

    JABAR EKSPRES – Ketua Komisi III DPRD Jabar Jajang Rohana mendorong peningkatan kenerja dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat. Itu bakal menjadi salah satu fokus struktur Komisi III baru dalam satu tahun ke depan.

    Jajang memiliki harapan bahwa semua BUMD di Jabar bisa meningkatkan kontribusinya ke masyarakat. Termasuk kontribusi dalam setoran dividen. “BUMD itu kan penugasan ya, jadi harus berikan pelayanan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Atau juga hasilkan dividen untuk Pemprov,” jelasnya.

    Komisi III periode baru ini juga telah menggelar pertemuan dengan sejumlah BUMD di Jabar. Pertemuan itu untuk kenalan sekaligus membaca profil dan kinerja dari BUMD yang selama ini menjadi mitra. “Harapan kami yang sakit jadi sehat, yang sehat makin bugar,” imbuhnya.

    Suntikan dividen dari BUMD memang cukup dibutuhkan untuk mendongkrak pendapatan daerah di 2025 ini. Karena pendapatan daerah cukup tergerus akibat dari implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). BUMD menjadi andalan untuk kemandirian dalam pendapatan daerah.

    BACA JUGA: Optimalkan Kebersihan Wilayah, Sendi-Melli Kirim Bantuan Gerobak Sampah di Sejumlah Kelurahan Kota Bogor

    Namun sejauh ini belum semua BUMD di Jabar maksimal dalam setoran dividen. Dalam pertemuan antara Komisi III DPRD Jabar dengan mitranya beberapa waktu lalu misalnya, terungkap bahwa tidak semua BUMD bisa setor dividen.

    Di antaranya, PT Agro Jabar nihil setoran dividen 2024 termasuk usulan 2025. Perseroan itu masih memiliki saldo rugi di neraca, sehingga secara aturan perundangan belum dapat memberikan dividen kepada pemegang saham.

    Berikutnya adalah PT Agronesia. Kondisinya juga masih sama, tidak ada setoran dividen 2024 maupun untuk usulan 2025. Perusahaan yang bergerak di bidang industri karet, es dan makanan itu juga masih memiliki saldo rugi di neraca.

    Selanjutnya adalah PT Bandarudara International Jawa Barat (BIJB). Perusahaan yang mengelola Bandara Kertajati itu tidak menyetorkan dividen 2024 maupun di rencana usulan 2025. BUMD itu masih punya saldo rugi, termasuk beban utang yang tembus Rp2 triliun.

    BACA JUGA: Kenapa Bansos PKH dan BPNT 2024 Tidak Cair? Penuhi Kriteria Ini agar Bantuan Cair!

  • BPBD Dibutuhkan Kota Bandung Atasi Bencana

    BPBD Dibutuhkan Kota Bandung Atasi Bencana

    JABAR ESKPRES – Peneliti Sistem Informasi Geografi, Penginderaan Jauh, dan Mitigasi Bencana UPI, Ayu Lestari menilai kehadiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) amat diperlukan oleh Kota Bandung.

    Menurutnya, sebagai salah satu daerah yang rawan akan terjadinya bencana mulai dari gempa bumi, banjir, hingga tanah longsor. Sudah seharusnya Kota Kembang memiliki badan yang hanya berfokus pada penanggulangan bencana.

    “Jadi memang sudah seharusnya diskar PB ini dipecah. Agar BPBD ini nantinya berfokus pada pencegahan mulai dari kesiapsiagaan, mitigasi, hingga tanggap darurat bencana,” katanya kepada Jabar Ekspres.

    Diakuinya, pengetahuan terkait kesiapsiagaan masyarakat akan terjadinya bencana masih terbilang minim. Padahal Bandung dihantui ancaman sesar lembang dan sesar-sesar yang mengelilinginya.

    BACA JUGA: Kenapa Bansos PKH dan BPNT 2024 Tidak Cair? Penuhi Kriteria Ini agar Bantuan Cair!

    “Jadi mitigasi ini sangat penting peranannya, dan tentunya harus dilakukan secara masif. Fokus Diskar PB ini tak hanya penanggulangan bencana, tetapi ada hal-hal lain terkait kebencanaan yang juga menjadi beban bagi Diskar PB,” katanya.

    “Sedangkan mitigasi ini diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebencanaan, meminimalisir segala resiko, dan tentunya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana, maka pembentukan BPBD ini harus segera dilakukan oleh pemerintah,” tambahnya.

    Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara menyebut, pembentukan BPBD sudah masuk dalam bahasan DPRD Kota Bandung. Dirinya pun membenarkan bahwa keberadaan BPBD sangat dibutuhkan oleh Kota Kembang.

    BACA JUGA: 500 KK Terdampak Akibat Banjir di Desa Banjaran Wetan

    “Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu perdanya sudah dibahas dengan dewan. Tinggal proses saja, kayaknya itu menunggu. Nunggu persiapan kapan itu belum tahu, belum update ya,” kata dia.

    “Sekarang masih digabung dengan Damkar Tapi memang harus ada dan itu sudah disetujui juga oleh dewan,” pungkasnya. (Dam)

  • Kenapa Bansos PKH dan BPNT 2024 Tidak Cair? Penuhi Kriteria Ini agar Bantuan Cair!

    Kenapa Bansos PKH dan BPNT 2024 Tidak Cair? Penuhi Kriteria Ini agar Bantuan Cair!

    JABAR EKSPRES – Bansos PKH dan BPNT 2024 mungkin tidak cair karena beberapa alasan. Simak penjelasan lengkap, penyebab, dan cara cairkan bantuan sosial.

    Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan atau bansos PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2024 merupakan program bantuan yang sangat dinantikan oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Namun, beberapa penerima mungkin mengalami kendala dan tidak menerima pencairan bansos ini.

    Apa sebenarnya penyebab bansos PKH dan BPNT 2024 tidak cair, dan bagaimana cara memastikan bahwa bantuan tersebut bisa diterima?

    BACA JUGA: Trick Cekatan Dapat Saldo Dompet Elektronik dari Aplikasi Penghasil Uang

    Artikel ini akan mengulas beberapa alasan umum dan kriteria yang harus dipenuhi agar bansos cair tepat waktu.

    Alasan Bansos PKH dan BPNT 2024 Tidak Cair

    Berikut adalah beberapa faktor utama yang sering menjadi penyebab dana bansos PKH dan BPNT tidak cair.

    1. Tidak Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

    Salah satu syarat utama untuk menerima bantuan PKH dan BPNT adalah terdaftar dalam DTKS. Pemerintah menggunakan data ini untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Jika Anda tidak terdaftar di DTKS, maka kemungkinan besar tidak akan menerima bantuan.

    2. Data Tidak Sesuai atau Tidak Terverifikasi

    Jika ada perbedaan antara data pribadi di KTP dengan data yang ada di DTKS, pencairan bantuan dapat terhambat. Pastikan semua informasi, termasuk nama, nomor KTP, dan alamat, sudah sesuai dan terverifikasi.

    3. Kriteria Penerima Tidak Terpenuhi

    Program PKH dan BPNT memiliki kriteria khusus. Misalnya, untuk PKH, penerima harus termasuk dalam kategori tertentu seperti keluarga dengan ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD, SMP, atau SMA, lansia di atas 70 tahun, atau penyandang disabilitas. Jika kriteria ini tidak terpenuhi, Anda mungkin tidak bisa menerima bantuan.

    4. Kesalahan pada Rekening Bank atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

    Bansos PKH dan BPNT biasanya disalurkan melalui rekening bank yang terhubung dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Jika ada masalah pada rekening, seperti kartu yang sudah tidak aktif atau data rekening yang tidak valid, pencairan bisa terganggu.

  • Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik: Ada Bantuan Beli Seragam dan Sepatu Megapolitan 6 November 2024

    Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik: Ada Bantuan Beli Seragam dan Sepatu Megapolitan 6 November 2024

    Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik: Ada Bantuan Beli Seragam dan Sepatu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo mengatakan, ada bantuan biaya personal dalam program
    sekolah swasta gratis
    yang dimulai tahun depan.
    Dalam program tersebut, Pemprov ingin memastikan anak-anak kurang mampu di Jakarta mendapat fasilitas sekolah melalui bantuan sosial.
    “Biaya personalnya untuk beli baju, seragam, sepatu, tas, alat tulis, kami akan berikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang menerima KJP,” ucap Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).
    Purwo menuturkan, fakta di lapangan, banyak anak kurang mampu di sekolah swasta yang tidak bisa menebus ijazah karena menunggak bayaran.
    “Biaya pendidikan yang ada di KJP itu lebih besar dari biaya sekolahnya sehingga mengakibatkan kurang-kurang numpuk terus saat lulus ijazah tidak bisa diambil,” ucap dia.
    Oleh karena itu, itu, di konsep sekolah swasta gratis, selain ada biaya personal, ada biaya pendidikan di mana sekolah dilarang memungut biaya sepeserpun terhadap siswa.
    “Berarti kan bermasalah, konsep sekolah swasta gratis itu biaya pendidikannya ditanggung. Sekolah tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa,” ucap dia.
    Pemprov bakal mengajak kerja sama sekolah swasta di Jakarta yang menerima dana bantuan opersional sekolah (BOS) selama tiga tahun ke belakang.
    “Kalau sekolah yang sudah mahal-mahal itu kan enggak teruma BOS. Maka syaratnya harus sekolah itu menerima BOS selama tiga tahun terakhir berturut-turut,” ucap Purwo.
    Sekolah swasta dengan
    grade
    tinggi tidak ikut dalam kerja sama ini. Pemprov akan menggaet sekolah dari kelas menengah.
    “Sekolah gratis itu kita bagi nih menjadi klaster-klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Klaster 4 dan 5 itu sekolah-sekolah yang
    high class
    , sekolah yang muridnya dari keluarga mampu,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, DPRD Jakarta dan Pemprov telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
    Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, menjadi prioritas.
    “Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah,” ujar Khoirudin di gedung DPRD Jakarta, Jumat (1/11/2024).
    Dengan penandatanganan Mou, tegas dia, program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan terealisasi pada Juli 2025.
    “Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta,” tutur Khoirudin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Beras Premium Petani Lokal, Cara Jaga Ketahanan Pangan Indonesia – Page 3

    Ada Beras Premium Petani Lokal, Cara Jaga Ketahanan Pangan Indonesia – Page 3

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) aman dan cukup hingga akhir tahun 2024.

    “Cadangan kita, stok kita, dan apa yang diperlukan termasuk besok ada bantuan pangan, ada SPHP, ada bansos, tentu harus kita persiapkan dengan baik,” kata Zulhas dalam acara Kunjungan Menko Pangan ke Gudang Bulog, Jakarta, Senin (5/11/2024).

    Ia menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat dapat terpenuhi hingga tahun depan.

    “Nah tadi saya rapat di kantornya Pak Dirut Bulog Pak Wahyu Suparyono, semua persiapan untuk tahun depan dan tahun ini sudah sangat siap dan sangat baik. Tetapi kita kan perlu juga meyakinkan, lihat agar publik juga lihat, tidak bisa cuma catatan-catatan ya kan, lihat buku gitu ya,” jelasnya.

    Stok Beras Melimpah

    Zulhas meyakinkan ketersediaan beras saat ini cukup melimpah, yang mana masih ada sebanyak dua juta ton pada akhir tahun 2024.

    “Nah kita kesini, teman-teman bisa lihat memang stok kita sekurang-kurangnya akhir tahun ini bisa 2 juta,” imbuh Zulkifli Hasan.

     

  • Menko Airlangga: Daya Beli Kelas Menengah Turun

    Menko Airlangga: Daya Beli Kelas Menengah Turun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto rapat bersama dengan seluruh anggota Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam rapat itu juga dibahas mengenai upaya mendongkrak daya beli kelas menengah di kuartal IV.

    Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang ikut juga dalam rapat tersebut.

    “Ada usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, dimana ada penurunan daya beli di kelas menengah,” kata Airlangga kepada wartawan usai rapat.

    Menurut Airlangga kelas menengah bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di masa depan. Sehingga pemerintah saat ini mengkaji kebijakan yang akan diberikan pemerintah.

    “Termasuk subsidi energi, kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian,” katanya.

    Terpisah Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengungkapkan saat ini pihaknya bersama pemerintah masih mengkaji untuk pemberian bantuan pada kelas menengah. Untuk mendongkrak daya beli.

    Salah satunya DEN merekomendasikan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga daya beli kelas menengah adalah dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

    “Kalau di tingkat bawah kan sudah ada Bansos, ada BLT Ini bagaimana mengatasi yang di kelas menengah ini. Itu nanti mungkin sedang dibahas lah, kira-kira programnya seperti apa,” tuturnya.

    Menurutnya, daya beli kelas menengah saat ini masih lemah, dan menjadi penyebab konsumsi masyarakat menurun pada kuartal III ini. Selain itu DEN juga memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan belanja pemerintah untuk menjadi stimulasi pertumbuhan ekonomi.

    (emy/mij)

  • LINK DANA Kaget Hari Ini 5 November 2024, Ini Tips Cepat Dapat Saldo DANA Gratis!

    LINK DANA Kaget Hari Ini 5 November 2024, Ini Tips Cepat Dapat Saldo DANA Gratis!

    JABAR EKSPRES – Link DANA kaget hari ini 5 November 2024, ini tips cepat dapat saldo DANA gratis masuk ke dompet elektronik kamu.

    Ingin mendapatkan saldo DANA gratis dengan cepat? Kamu berada di artikel yang tepat.

    Hari ini banyak link DANA Kaget yang beredar dan menawarkan kesempatan bagi pengguna DANA untuk menambah saldo dompet elektronik secara gratis.

    Dengan mengikuti beberapa langkah sederhana, kamu bisa memperoleh saldo DANA gratis tanpa harus mengeluarkan upaya yang lebih.

    Simak artikel ini untuk mengetahui DANA Kaget hari ini dan tips cepat mendapatkan saldo DANA gratis.

    BACA JUGA: Dana Bansos PKH dan BPNT Cair November 2024 Hanya ke Pemilik NIK KTP Ini, Cek Sekarang!

    DANA Kaget adalah fitur dari aplikasi DANA yang memungkinkan pengguna berbagi saldo DANA kepada teman atau keluarga dalam bentuk tautan.

    Setiap pengguna yang mendapatkan tautan DANA Kaget dan mengklaimnya akan menerima sejumlah saldo secara gratis, yang akan langsung masuk ke dompet DANA.

    Fitur ini sangat populer karena bisa dimanfaatkan untuk berbagi kebahagiaan di momen-momen spesial, dan banyak juga pengguna yang membagikan link DANA Kaget di media sosial sebagai cara untuk memberikan saldo gratis bagi banyak orang.

    Cara Klaim Link DANA Kaget Hari Ini

    Untuk mendapatkan saldo gratis dari link DANA Kaget yang berada di bawah ini, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Kamu bisa menemukan DANA Kaget di bawah ini.

    2. Setelah menemukan tautan DANA Kaget, cukup klik linknya atau salin tautan yang tersedia di bawah.

    3. Pastikan kamu sudah login di aplikasi DANA untuk memudahkan proses klaim saldo.

    4. Setelah klik tautan, kamu akan diarahkan ke halaman aplikasi DANA. Jika kuota masih tersedia, kamu bisa langsung mengklaimnya, dan saldo akan otomatis masuk ke akun dompet elektronik kamu.

    BACA JUGA: Update Terbaru Pencairan Bansos KLJ dan KAJ November 2024, Cair ke Warga DKI Jakarta Mulai Hari ini?

    Tips Cepat Mendapatkan Saldo DANA Gratis

    Untuk memaksimalkan peluang mendapatkan saldo gratis, berikut adalah beberapa tips cepat yang bisa kamu coba.