Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Pemerintah Putuskan Tunda Penyaluran Bansos Jelang Pilkada 2024

    Pemerintah Putuskan Tunda Penyaluran Bansos Jelang Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan, telah menandatangani dan mendistribusikan surat edaran (SE) ke seluruh pemerintah daerah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 selesai.

    “Jadi perlu dipahami bahwa bansos ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD. Artinya, apabila ada program-program kementerian yang memang tahapan penyalurannya itu membutuhkan kesegeraan, itu masih bisa berjalan, tetapi tentunya kami garis bawahi harus dilaporkan,” ungkap Bima, saat ditemui Rabu (13/11/2024).

    Bima Arya menjelaskan, alasan penundaan distribusi bansos di setiap daerah ini adalah untuk meminimalisir risiko kecurangan selama pelaksanaan pilkada. Dia mengungkapkan, selama ini muncul banyak laporan terkait kecurigaan dan kecenderungan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan pihak tertentu.

    “Jadi khawatirkan ada penyalahgunaan kewenangan, ada yang terkait dengan incumbent, ada yang punya kewenangan juga untuk menyalurkan itu. Artinya, ini bukan tertuju pada 1-2 kelompok saja, tetapi ini bisa terjadi di mana saja oleh siapa saja, dan ini pun usulan dari teman-teman Komisi II DPR, Bang Deddy Sitorus, yang waktu itu menyampaikan ini, dan direspons dengan baik,” ujarnya.

    Bima Arya mengungkapkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dengan hal ini. Sebelumnya, penundaan bansos ini direncanakan akan berlaku secara menyeluruh bagi bansos dari dana APBN maupun APBD.

    “Namun, setelah kami lakukan pembahasan, difokuskan pada yang bersumber dari APBD saja. Karena itu yang rawan untuk disalahgunakan. Bagi yang sumbernya kementerian, apalagi yang langsung dibutuhkan warga terkait dengan stunting, ya silahkan, karena sudah diinformasikan, dan sudah ada tahapan-tahapan penyalurannya. Silakan, tentunya diawasi dengan baik, dan juga dilaporkan pelaksanaannya,” terangnya.

    Di samping bansos, Bima Arya menambahkan, pemerintah tidak akan melarang penyaluran dana insentif fiskal program Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membantu penurunan stunting di berbagai daerah.

    “Itu masih bisa dilakukan karena memang sudah ada jadwalnya, apalagi sudah diberitakan kepada warga. Itu tidak apa-apa, tetapi silahkan dilaporkan. Jadi sekali lagi perlu dipahami bahwa bansos yang ditunda terutama bersumber dari APBD,” pungkasnya.

  • Gus Ipul Dorong Validasi Data Kementerian Sosial untuk Sinkronisasi Program di Daerah

    Gus Ipul Dorong Validasi Data Kementerian Sosial untuk Sinkronisasi Program di Daerah

    JABAR EKSPRES  – Menteri sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan jika saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi validasi data ke beberapa daerah untuk memastikan bahwa program-program Kemensos yang bekerjasama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa berjalan dengan baik.

    “Kalau ada kendala, kita ingin mengidentifikasi kendalanya di mana yang bisa kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Selama konsolidasi itu yang kita juga pastikan adalah soal validasi data, apakah data-data yang kita miliki itu valid dan kemudian bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan program,” ujarnya saat meninjau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (13/11/2024).

    Menurutnya, selama melakukan konsolidasi validasi data dirinya menemukan banyak sekali semacam hal-hal prestasi salah satunya di Puskesos.

    Puskesos menurutnya sangat membantu dalam penambahan data yang valid agar keluhan dari masyarakat bisa diatasi yakni terkait keluhan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Administrasi Kependudukan.

    “Puskesos ini ide dasarnya adalah untuk menjadi tempat pelayanan bagi mereka-mereka yang memang memerlukan layanan Kesejahteraan Sosial jadi masalah-masalah apa saja mulai anaknya tidak mendapatkan program Indonesia pintar, atau tidak bisa berobat, atau tidak mendapatkan bantuan Bansos,” jelasnya.

    “Dan juga mungkin yang belum terjangkau dengan merasa ya merasa belum terjangkau oleh program-program pemerintah, baik usaha provinsi maupun Kabupaten,” sambungnya.

    Sehingga nantinya data yang ada di Puskesos kata Gus Ipul sapaan akrabnya bisa menghasilkan statistik untuk mensinkronkan kebijakan pusat ke daerah.

    “Nah jadi kalau kita lihat kita bisa menemukan statistik dalam masalah-masalah tertentu misalnya pendidikan, masalahnya apa yang paling banyak adalah masalah di mana orang tua tidak mampu membayar iuran iuran yang ada di sekolah,” ungkapnya.

    Dirinya juga melihat jika di Puskesos Desa Sekarwangi ini banyak keluhan terkait masalah pendidikan dimana orang tuanya tidak punya kemampuan untuk membayar iuran sekolah.

    “Jadi yang ini nanti akan kita lihat apakah di pusat yang lain itu sama, kalau di sini masalahnya ini masalah pendidikan ada orang tua ini banyak keluhan, Di mana orang tua tidak memiliki kemampuan untuk membayar iuran tambahan sekolah itu saya temukan di sini,” terangnya.

  • Selama Pilkada Berlangsung, Mensos: Bansos Diberhentikan Sementara

    Selama Pilkada Berlangsung, Mensos: Bansos Diberhentikan Sementara

    JABAR EKSPRES – Bantuan Sosial (Bansos) yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu akan diberhentikan sementara pendistribusiannya selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat meninjau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (13/11/2024).

    “Jadi pemberhentian bansos sudah sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), selama pilkada diberhentikan sementara,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

    Pria yang disapa Gus Ipul ini menyebut jika pemberhentian sementara bansos selama pilkada agar tidak dijadikan alat politik.

    Bahkan dirinya sudah menyampaikan hal tersebut pada saat sidang bersama komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa kemarin.

    “Yang penting jangan sampai bansos ini jadi alat politik. Intinya itu, Mendagri membuat surat untuk ditunda sampai tanggal 27 November 2024,” jelasnya.

    Meski begitu, memastikan jika bansos untuk warga atau masyarakat yang terdampak bencana akan tetap di atensi.

    Menurutnya, warga yang terdampak bencana harus segera dilakukan bantuan sehingga tidak ikut dalam arahan Mendagri.

    “Nggak itu, itu harus lanjut, yang bencana itu harus tetap berlanjut. Jadi untuk Kemensos liat situasi dan kondisi. Tapi yang jelas kita akan ikut arahan Mendagri,” tutupnya.

  • Kemendagri Terbitkan Edaran, Penyaluran Bansos dari APBD Ditunda Selama Pilkada Nasional 13 November 2024

    Kemendagri Terbitkan Edaran, Penyaluran Bansos dari APBD Ditunda Selama Pilkada Nasional 13 November 2024

    Kemendagri Terbitkan Edaran, Penyaluran Bansos dari APBD Ditunda Selama Pilkada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran agar penyaluran bantuan sosial (
    bansos
    ) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tiap daerah ditunda hingga proses
    Pilkada 2024
    selesai dilakukan.
    “Sudah (ada edarannya), tadi sudah saya tandatangani surat edaran itu. Jadi perlu dipahami bahwa
    Bansos
    ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya Sugiarto
    di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
    Bima menuturkan, program bansos yang disalurkan oleh kementerian tidak perlu ditunda, asal dilaporkan.
    Terlebih, bansos yang penyalurannya perlu disegerakan.
    “Masih bisa berjalan, tetapi tentunya kami garis bawahi harus dilaporkan,” ucap Bima.
    Mantan wali kota Bogor ini menyebutkan, bansos yang biasa disalurkan maupun bantuan fiskal dari program Kementerian Keuangan untuk penurunan stunting juga tidak ditunda penyalurannya.
    “Itu masih bisa dilakukan (penyaluran), karena memang sudah ada jadwalnya apalagi sudah diberitakan kepada warga itu tidak apa-apa, tapi silahkan dilaporkan,” kata Bima.
    Dia mengatakan, keputusan tunda penyaluran bansos ini muncul dari banyak kontestan politik yang khawatir adanya penyalahgunaan wewenang, terutama calon petahana yang masih menjabat sebagai kepala daerah.
    “Artinya ini bukan tertuju pada 1-2 kelompok saja tapi ini bisa terjadi di mana saja oleh siapa saja, dan ini pun usulan dari teman-teman Komisi II, dari Deddy Sitorus yang waktu itu menyampaikan ini dan direspon dengan baik oleh kita,” kata Bima.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Dharma Pongrekun: Tidak Lama Lagi Akan Ada Pandemi… Megapolitan

    5 Dharma Pongrekun: Tidak Lama Lagi Akan Ada Pandemi… Megapolitan

    Dharma Pongrekun: Tidak Lama Lagi Akan Ada Pandemi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 2,
    Dharma Pongrekun
    mengatakan, tidak lama lagi akan datang
    pandemi
    .
    Namun, purnawirawan Polri bintang tiga ini tak merinci pandemi apa yang dimaksud.
    “Bahwa tidak akan lama lagi akan ada pandemi.
    Pandemi
    yang lalu saja sudah menyengsarakan rakyat,” ujar Dharma Pongrekun di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (13/11/2024).
    Dharma mengaku sudah melihat tanda-tanda pandemi itu akan segera tiba.
    “Oleh sebab itu, saya hanya mengimbau, kalau sampai saya tidak terpilih, siap-siaplah rakyat untuk menghadapinya dengan tekanan-tekanan hidup dan dengan rasa ketakutan,” kata Dharma.
    Dharma berjanji akan menyelamatkan rakyat jika nanti terpilih menjadi gubernur Jakarta periode 2024-2029.
    “Bagaimana keselamatan rakyat, karena keselamatan rakyat ini akan menyangkut pada iman mereka masing-masing, rakyat akan ditakuti dengan tidak mampu makan akibat pandemi, dan akhirnya diberikan bantuan langsung tunai (BLT), diberikan gratis,” ucap Dharma.
    Sebelumnya, Dharma Pongrekun mengkritik pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga.
    Menurut dia, bantuan sosial tersebut menyebabkan masyarakat menjadi malas.
    “Sebenarnya sedang mendidik jiwa pengemis dan tanpa sadar kita juga dibuat menjadi malas,” kata Dharma di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Direktur BRI Dukung Cak Imin soal Tambahan Anggaran Bansos Rp100 Triliun

    Direktur BRI Dukung Cak Imin soal Tambahan Anggaran Bansos Rp100 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Supari mendukung upaya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar agar anggaran bansos ditambah hingga Rp100 triliun pada 2025. 

    Supari menjelaskan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat sejak tahun lalu. Menurutnya, penurunan daya beli tersebut terjadi usai pemerintah menyetop bansos pandemi Covid-19.

    Dia berpendapat, selama 2020—2022 daya beli masyarakat cenderung terjaga karena dibantu penyaluran bansos pandemi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Supari mendukung apabila anggaran bansos bertambah.

    “Mungkin bansosnya perlu ditambah Rp100 triliun. Menurut saya, apa yang disampaikan Pak Menteri [Menko PMK] Muhaimin itu penting, Rp100 triliun, supaya daya beli masyarakat itu nanti tumbuh, naik, dan saya yakin impact-nya akan kembali ke perekonomian nasional,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Supari mengaku sudah berkeliling Indonesia, mulai dari Makassar, Sulawesi Selatan hingga ke Padang, Sumatra Barat. Hasilnya, pelaku UMKM selalu mengeluh bahwa belakangan pendapatan mereka turun drastis.

    Dia berpendapat, penurunan daya beli masyarakat menjadi penyebab berkurangnya omzet pelaku UMKM. 

    “Seluruh pasar yang saya hampirin, mereka omzetnya turun 40%—60% sekarang. Suka tidak suka ini harus kita lihat dengan apa adanya. Begitu mereka [pelaku UMKM] sekarang kondisinya,” ujar Supari.

    Kendati demikian, Supari meyakini bahwa berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menggenjot kembali perekonomian nasional. Dia mencontohkan program makan bergizi gratis yang akan turun melibatkan UMKM sehingga akan meningkatkan omzet mereka. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap anggaran bansos dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025. 

    Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran kementerian/lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

    “Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun,” katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

  • Mensos: Bansos Ditunda agar Tak Dijadikan Alat Politik di Masa Pilkada – Espos.id

    Mensos: Bansos Ditunda agar Tak Dijadikan Alat Politik di Masa Pilkada – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Espospedia Bantuan Sosial (Solopos/Whisnupaksa)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan, penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama masa Pilkada 2024 bertujuan agar bansos tidak dijadikan alat politik.

    “Yang penting jangan sampai bansos itu dijadikan alat politik dalam pilkada,” kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) Desa Sekarwangi, Kecamatan, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024). 

    Promosi
    Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi

    Mensos menyatakan, akan mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait penundaan sementara jadwal distribusi bantuan sosial (bansos) menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada 27 November 2024.

    Menurut dia, semua bantuan sosial akan ditunda penyalurannya hingga pelaksanaan Pilkada 2024 selesai dilaksanakan.

    “Semua bantuan sosial diantaranya makanan, pangan, sekolah, lansia, dan lain-lain,” katanya sebagaimana dilansir Antara. 

    Penundaan penyaluran bansos ini akan dikoordinasikan dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

    “Tinggal disampaikan ke Himbara untuk ditunda (penyaluran),” kata Gus Ipul.

    Sementara untuk waktu penyaluran bantuan sosial yang ditunda akan mengikuti arahan Mendagri Tito Karnavian berikutnya.

    “Sesuai dengan suratnya Pak Mendagri nanti. Misalnya setelah pilkada, akhir November ini bisa. Hal ini juga harus diperhatikan oleh pemprov/pemkot/pemkab,” katanya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Daya Beli Masyarakat RI Lesu, Anggaran Bansos Diusulkan Naik

    Daya Beli Masyarakat RI Lesu, Anggaran Bansos Diusulkan Naik

    Jakarta –

    Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengusulkan agar pemerintah menambah anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) menjadi Rp 100 triliun. Hal ini sebagai upaya menjaga ketahanan daya beli masyarakat.

    Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari menilai setelah pandemi usai, daya beli masyarakat cukup bertahan hingga tahun 2022. Menurutnya, pada waktu tersebut, banyak bantuan sosial digelontorkan sehingga dapat memperkuat daya beli. Namun, situasi saat ini berbeda. Dia menyebut daya beli masyarakat sekarang mengalami pelemahan.

    “Tapi sekarang riset (daya beli)-nya turun lagi. Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan) di Kemenko (Perekonomian) bisa melihat ada apa, tapi yang jelas memang ada masalah daya beli masyarakat,” kata Supari dalam acara KUR Meets The Press, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Melihat hal itu, dia pun mengusulkan agar bantuan sosial (bansos) segera kembali dikucurkan. Bahkan dia mendorong agar ada penambahan anggaran bansos menjadi Rp 100 triliun. Usulan tersebut menyetujui pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Dia optimistis dengan adanya penambahan anggaran itu akan berdampak positif pada daya beli masyarakat. Bahkan dia mengaku percaya diri daya beli masyarakat dapat menguat kembali.

    “Mungkin bansosnya, menurut saya apa yang disampaikan Pak Menteri Muhaimin penting Rp 100 triliun, supaya daya beli masyarakat memang lebih tumbuh naik dan saya yakin impactnya akan ke daya beli,” jelas Supari.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

    “Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun,” kata Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Saksikan juga video: Mendagri Akan Buat Surat Edaran Larang Pembagian Bansos Jelang Pilkada

    (kil/kil)

  • Cek Bansos Penerima KAJ dan KLJ Pakai NIK KTP di HP Sekarang

    Cek Bansos Penerima KAJ dan KLJ Pakai NIK KTP di HP Sekarang

    JABAR EKSPRES – Segera cek penerima bansos Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan bansos KLJ (Kartu Lansia Jakarta pakai NIK KTP di HP Anda.

    Warga DKI Jakarta yang menantikan bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) bisa dengan mudah mengecek status penerimaan bansos mereka melalui NIK KTP di HP.

    Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga lansia dan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jakarta, dengan bantuan dana yang rutin dicairkan setiap bulannya.

    Kini, informasi status penerima bansos dapat diakses secara online, memudahkan pengecekan tanpa perlu mengantre.

    Kartu Lansia Jakarta (KLJ), program ini ditujukan bagi warga DKI berusia 60 tahun ke atas, bertujuan membantu kebutuhan dasar lansia agar kualitas hidup mereka meningkat.

    BACA JUGA: Ada Saldo e-Wallet DANA Gratis Langsung Cair, Klik Klaim DISINI!

    Kartu Anak Jakarta (KAJ), program KAJ diberikan kepada anak usia 0-18 tahun dari keluarga tidak mampu. Tujuannya untuk mendukung kebutuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak penerima manfaat.

    Kedua program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan warga DKI, khususnya bagi keluarga dengan anggota lansia atau anak-anak yang membutuhkan dukungan ekonomi.

    Syarat dan Kriteria Penerima Bansos KLJ dan KAJ

    Agar bisa menjadi penerima bantuan KLJ atau KAJ, penerima perlu memenuhi beberapa kriteria berikut.

    1. Memiliki KTP DKI Jakarta dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta.

    2. Memenuhi persyaratan usia: KLJ untuk usia 60 tahun ke atas, dan KAJ untuk anak usia 0-18 tahun.

    3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    4. Memenuhi kriteria tambahan yang ditetapkan Dinas Sosial DKI Jakarta.

    BACA JUGA: Warga DKI Jakarta Siap-Siap Terima Bansos KLJ dan KAJ Tahap 4, Ini Jadwal Pencairannya

    Besaran dana yang diterima tiap penerima bantuan dapat bervariasi setiap tahun sesuai kebijakan pemerintah daerah.

    Cara Cek Status Penerima Bansos KLJ dan KAJ November 2024 di HP dengan NIK KTP

    Sekarang, cek status penerima bansos KLJ dan KAJ bisa dilakukan secara online melalui situs SILADU Jakarta. Berikut adalah panduan langkah demi langkahnya:

  • Kemendagri mulai edarkan SE penghentian bansos mulai Rabu

    Kemendagri mulai edarkan SE penghentian bansos mulai Rabu

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemendagri mulai edarkan SE penghentian bansos mulai Rabu
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 November 2024 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mulai menerbitkan dan mengedarkan surat edaran (SE) resmi terkait penghentian sementara waktu penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 selesai mulai Rabu (13/11) besok hari.

    “Ya, besok surat edarannya akan diedarkan,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

    Dia menyebut penghentian penyaluran bansos sementara waktu itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali di wilayah terjadinya bencana, seperti daerah yang dilanda erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Kecuali daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana, kan ada letusan di Flores Timur itu ya, kalau yang (daerah) lain ditunda dulu (penyaluran bansos-nya),” ujarnya.

    Dia menyebut penghentian penyaluran bansos sementara waktu itu juga dilakukan terhadap semua jenis bansos.

    “Semuanya, kan biasanya ada bahan pokok, lain-lain, tentu nanti kalau ada hal hal yang kemudian menjadi pertanyaan kami akan koordinasikan lagi, tapi substansi-nya adalah seperti itu, pengecualian hanya pada daerah bencana,” ujarnya.

    Dia menegaskan setelah pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada 27 November maka penyaluran bansos baru akan diperbolehkan lagi.

    “Setelah tahapan pilkada, setelah tanggal 27 (November),” ucap dia.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga selesai di helat.

    Dia menyebut hal itu sebagaimana usulan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto dan sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah pada Senin (11/11).

    “Pak Bima Arya sampaikan bahwa teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju, pak. Langsung setuju sekali,” kata Tito dalam RDP Komisi II DPR RI bersama Pj kepala daerah se-Jawa Timur di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Adapun pada Senin (11/11), Bima telah menyatakan setuju penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu hingga pelaksanaan Pilkada 2024 agar tidak mendelegitimasi hasil pilkada.

    Usulan penyaluran bansos dihentikan sementara waktu hingga pelaksanaan Pilkada 2024 sebelumnya digulirkan oleh anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus dalam RDP Komisi II bersama Kemendagri dan sejumlah Pj kepala daerah, Senin (11/11).

    “Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal, pak. Jadi tidak ada yang diuntungkan,” kata dia.

    Sumber : Antara