Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Benarkah KJP Plus Dirapel November-Desember 2024? Simak Update Terbarunya!

    Benarkah KJP Plus Dirapel November-Desember 2024? Simak Update Terbarunya!

    JABAR EKSPRES – Kami punya kabar penting buat kamu yang lagi menunggu pencairan KJP Plus tahap 1! Dana bantuan pendidikan ini biasanya jadi andalan banyak keluarga di DKI Jakarta, tapi bulan November ini ada sedikit perubahan jadwal. Kamu penasaran apakah KJP Plus akan cair bulan ini atau malah dirapel untuk November dan Desember? Yuk, simak informasi terbaru yang kami rangkum!

    Kalau mengacu pada jadwal sebelumnya, KJP Plus selalu cair di awal bulan, tepatnya antara tanggal 1 sampai 10. Tapi ternyata, bulan November ini berbeda. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Diary Bansos pada Minggu, 17 November 2024, ada penyesuaian jadwal yang bikin kita harus sedikit bersabar.

    Penundaan ini bukan tanpa alasan, lho! Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan penundaan sementara sejumlah bantuan sosial (bansos) dari APBD selama masa kampanye Pilkada.

    BACA JUGA: Ambil Saldo DANA Rp 642.857 Gratis Langsung Cair! Berikut Aplikasinya

    Nah, karena KJP Plus adalah salah satu program bansos dari Pemerintah DKI Jakarta yang dananya berasal dari APBD, pencairannya juga ikut terdampak.

    Jadi, selama masa kampanye hingga Pilkada serentak selesai pada 27 November 2024, bantuan ini akan ditunda dulu.

    Dirapel Dua Bulan?

    Kabar baiknya, ada kemungkinan besar dana KJP Plus yang seharusnya cair bulan November akan dirapel bersama dana Desember.

    Jadi, buat kamu yang sudah menunggu-nunggu, sabar dulu ya, karena pencairannya kemungkinan dilakukan di akhir November atau awal Desember 2024.

    Bayangkan, kalau dirapel, kamu bisa dapat bantuan untuk dua bulan sekaligus! Ini pastinya jadi angin segar, apalagi menjelang akhir tahun, kebutuhan keluarga biasanya lebih banyak, kan?

    Jangan Lupa Cek Saldo Secara Berkala

    Kami juga ingatkan kamu untuk rutin mengecek saldo KJP Plus di rekeningmu. Siapa tahu jadwal pencairannya lebih cepat dari prediksi.

    Selain itu, pastikan nomor ponsel dan datamu selalu aktif dan valid untuk menghindari kendala pencairan.

    Adapun rincian nominal bantuan KJP Plus per bulannya berdasarkan jenjang Pendidikan sebagai berikut:

    – Siswa jenjang SD/MI sederajat akan menerima biaya rutin perbulan sebesar Rp135.000 dan biaya berkala Rp115.000 serta biaya tambahan SPP Rp130.000 bagi siswa yang sekolah di Swasta.

  • Luncurkan SiPending Emas, Penyaluran Bansos di Jakarta Jadi Sorotan

    Luncurkan SiPending Emas, Penyaluran Bansos di Jakarta Jadi Sorotan

    Jakarta: Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta meluncurkan Sistem Pendataan dan Informasi Geospasial Masyarakat Sejahtera (SiPending Emas) Mobile. Sistem itu diharap dapat mengintegrasikan data masyarakat sehingga bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran.

    Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, SiPending Emas merupakan aplikasi yang dapat meningkatkan akurasi data dengan cara mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data penerima bantuan sosial dengan teknologi geospasial.

    “Ini meminimalisasi kesalahan dan duplikasi dalam penyaluran bantuan sosial. Kita berharap pendistribusian bantuan sosial menjadi lebih transparan, terintegrasi, dan berkelanjutan. Masyarakat dapat mengakses informasi detail melalui portal Jakarta Satu dan Siladu,” kata Premi di Jakarta Islamic Center Pusat Pengembangan Islam Jakarta, Jakarta Utara, Senin, 18 November 2024.

    Premi Berharap, SiPending Emas dapat meningkatkan pengintegrasian, pemanfaatan DTKS dan juga penerima bantuan sosial yang tersajikan pada Portal Jakarta Satu. Selama ini data angka kemiskinan dari DTKS dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) belum terintegrasi sepenuhnya dengan peta spasial Jakarta Satu.

    “Dengan SiPending Emas, kita bisa memetakan secara rinci lokasi penerima bantuan. Seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di tingkat wilayah RT maupun RW melalui portal jakartasatu.jakarta.go.id. Data ini membantu kolaborator dan masyarakat untuk mengetahui wilayah penerima bansos terbanyak,” kata Premi.

    Ia menyampaikan, DTKS berbasis geospasial ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal para perangkat daerah, dunia usaha dan warga dalam penanganan kemiskinan. Sehingga warga miskin DKI Jakarta akan terentas dan menjadi sejahtera.

    Jakarta: Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta meluncurkan Sistem Pendataan dan Informasi Geospasial Masyarakat Sejahtera (SiPending Emas) Mobile. Sistem itu diharap dapat mengintegrasikan data masyarakat sehingga bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran.
     
    Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, SiPending Emas merupakan aplikasi yang dapat meningkatkan akurasi data dengan cara mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data penerima bantuan sosial dengan teknologi geospasial.
     
    “Ini meminimalisasi kesalahan dan duplikasi dalam penyaluran bantuan sosial. Kita berharap pendistribusian bantuan sosial menjadi lebih transparan, terintegrasi, dan berkelanjutan. Masyarakat dapat mengakses informasi detail melalui portal Jakarta Satu dan Siladu,” kata Premi di Jakarta Islamic Center Pusat Pengembangan Islam Jakarta, Jakarta Utara, Senin, 18 November 2024.
    Premi Berharap, SiPending Emas dapat meningkatkan pengintegrasian, pemanfaatan DTKS dan juga penerima bantuan sosial yang tersajikan pada Portal Jakarta Satu. Selama ini data angka kemiskinan dari DTKS dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) belum terintegrasi sepenuhnya dengan peta spasial Jakarta Satu.
     
    “Dengan SiPending Emas, kita bisa memetakan secara rinci lokasi penerima bantuan. Seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di tingkat wilayah RT maupun RW melalui portal jakartasatu.jakarta.go.id. Data ini membantu kolaborator dan masyarakat untuk mengetahui wilayah penerima bansos terbanyak,” kata Premi.
     
    Ia menyampaikan, DTKS berbasis geospasial ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal para perangkat daerah, dunia usaha dan warga dalam penanganan kemiskinan. Sehingga warga miskin DKI Jakarta akan terentas dan menjadi sejahtera.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Nestapa Warga Bertahan di Tengah Rob yang Tak Pernah Usai Megapolitan 18 November 2024

    Nestapa Warga Bertahan di Tengah Rob yang Tak Pernah Usai Megapolitan 18 November 2024

    Nestapa Warga Bertahan di Tengah Rob yang Tak Pernah Usai
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Banjir rob kembali menerjang kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, sejak Jumat (15/11/2024). Hingga Senin siang, genangan air masih merendam beberapa rumah warga.
    Dede Damayanti (32), seorang pedagang air isi ulang, merasakan dampaknya secara langsung. Ia menyebut banjir kali ini lebih parah dibandingkan sebelumnya.
    “Pas hari keempat lebih gede dari hari ketiga, semakin meningkat. Biasanya enggak masuk ke rumah-rumah,” ungkapnya saat ditemui di rumahnya, Senin (18/11/2024).
    Pendapatan Dede pun menurun drastis, dari rata-rata Rp 300.000–Rp 400.000 per hari menjadi kurang dari Rp 100.000. Selain itu, motornya rusak karena terendam air.
    “Iya, itu sudah terlanjur terendam. Paling nanti kalau sudah enggak banjir baru diperbaiki,” tuturnya.
    Harapan sederhana Dede adalah agar banjir rob tak sering terjadi sehingga warga seperti dirinya bisa terus bekerja.
    “Ya, kalau kita sih pengusaha kecil kayak gini, cuma biar enggak sering banjir aja,” tambahnya.
    Warga lainnya, Rudy Hartono (25), seorang pedagang warung kopi, juga merasakan imbasnya. Warungnya sepi karena pelanggan enggan datang akibat genangan air.
    “Terganggu lah, setiap banjir rob pendapatan jadi menurun karena warung sepi,” keluh Rudy.
    Ia berharap pemerintah dapat memperbesar tanggul untuk mencegah air meluap ke permukiman warga.
    “Harus ada tanggul lagi. Kalau tanggul segitu-segitu saja, airnya bertambah tinggi terus meluap,” ujar Rudy.
    Bagi warga Muara Angke, banjir rob sudah menjadi pemandangan yang sering terjadi, terakhir pada Juli 2024.
    Bani Sadar, Ketua RW 22 Pluit, mengungkapkan bahwa banjir rob di kawasan Dermaga Ujung II bahkan bisa terjadi hingga empat kali sebulan.
    “Kalau pasang air rob, dalam satu bulan bisa empat kali. Air biasanya surut di pagi hari, tapi genangan di depan pos RW ini tak pernah benar-benar hilang sejak 2022,” ungkap Bani.
    Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari perbaikan drainase hingga optimalisasi pompa air.
    Namun, banjir rob tetap menjadi masalah yang tak kunjung usai, menuntut solusi lebih efektif dari pemerintah.
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, mengakui bahwa banjir rob di Muara Angke dipicu oleh pembangunan tanggul pantai yang belum selesai.
    “Sebenarnya di daerah Muara Angke adanya rob ini pertama karena memang tanggul pantai belum terbangun semuanya,” kata Teguh di Muara Angke, Senin.
    Tanggul sepanjang empat kilometer di kawasan itu masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada 2025.
    Sementara itu, banjir rob biasanya berlangsung selama empat hingga tujuh hari.
    “Walaupun ini hal yang biasa bagi mereka, kami dari pemerintah provinsi berkomitmen untuk mencoba melakukan upaya-upaya penyelesaian,” ujar Teguh.
    Pemprov DKI juga mengupayakan sodetan untuk mempercepat aliran air ke laut saat surut.
    “Kami baru mengecek terkait nanti ada semacam sodetan untuk mengalihkan air pada waktu surut, biar lebih cepat-cepat surutnya,” ucap Teguh.
    Langkah lain yang dilakukan adalah menyiagakan tim untuk bantuan sosial, layanan kesehatan, dan evakuasi jika diperlukan.
    (Reporter: Febryan Kevin Candra Kurniawan | Editor: Irfan Maullana, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Desak Judol Dikategorikan sebagai Kejahatan Luar Biasa

    PKB Desak Judol Dikategorikan sebagai Kejahatan Luar Biasa

    Jakarta (beritajatim.com) – Judi online (Judol) atau judi daring memberikan dampak negatif luar biasa bagi masyarakat. Karenanya, Fraksi PKB DPR RI pun mendesak pemerintah agar judol dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

    “Kalau dari klasifikasinya kami menilai judi online layak ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Dengan demikian intensitas penanganannya bisa lebih komprehensif baik dari sisi landasan hukum, operasional, hingga evaluasinya,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid, Senin (18/11/2024).

    Menurutnya, extraordinary crime memiliki beberapa ciri tertentu. Di antaranya kejahatan tersebut dilakukan secara sistematis dan terorganisir, memberikan kerugian besar secara sosial dan ekonomi, hingga memicu ketergantungan yang merusak secara mental bagi korbannya.

    “Kami menilai judi online memiliki ciri-ciri yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, jika ini terus dibiarkan maka dampak negatifnya akan semakin besar bagi masyarakat kita,” kata Gus Jazil-sapaan akrab Jazilul Fawaid.

    Kejahatan judi online, kata Gus Jazil bisa dipastikan dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Hal ini dibuktikan dari terus tumbuhnya situs-situs judi online meskipun tiap hari di-take down. Kejahatan judi online juga dilakukan dengan melibatkan berbagai kalangan dari bandar, influencer, operator, hingga melibatkan oknum aparatur negara.

    “Kasus terbongkarnya keterlibatan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital yang harusnya menjadi garda terdepan pemberantasan situs judol menjadi indikasi kuat jika kejahatan ini dilakukan secara sistematis dan terorganisir,” katanya.

    Dia pun menilai fenomena judi online kian hari kian meresahkan. Dari perputaran uang dari judol misalnya terjadi peningkatan luar biasa. Berdasarkan data PPATK di 2017 perputaran uang terkait judol hanya sekitar Rp2 triliun, sedangkan di 2024 atau hanya berjarak tujuh tahun perputaran uang terkait judol meningkat menjadi Rp283 triliun.

    “Ironisnya 80% korban judi online ini atau penyumbang terbesar perputaran uang tersebut adalah masyarakat yang masuk kategori pra sejahtera,” katanya.

    Anggota Komisi III DPR RI ini juga mengungkapkan dampak sosial judi online ini juga begitu besar. Ada ayah tega menjual anaknya seharga Rp15 juta untuk judi online, ada istri bakar suami, hingga ada kepala pos yang mengelapkan dana bantuan sosial agar bisa ikut bertaruh judi online.

    “Ratusan orang juga dirawat di ruang pskiatri rumah sakit-rumah sakit karena depresi atau mengalami gangguan jiwa karena judi online,” katanya.

    Gus Jazil menegaskan jika judol diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa maka memberikan dampak besar bagi upaya pemberantasannya. Pemerintah bisa membuat Satgas khusus dengan otoritas lebih luas dalam memburu para bandar dan operator yang terorganisir. Termasuk memburu individu atau entitas yang memberikan backing kepada para bandar judol.

    “Satgas ini juga bisa melakukan kerjasama internasional dengan aparat penegak hukum negara lain karena biasanya operasional judol ini dilakukan lintas negara,” tegasnya. (ted)

  • Lahirkan Talenta Muda, Dua Pembalap Indonesia Lolos ke Ajang Asia Talenta Cup 2025

    Lahirkan Talenta Muda, Dua Pembalap Indonesia Lolos ke Ajang Asia Talenta Cup 2025

    JABAR EKSPRES – Dua pembalap muda Indonesia jebolan Astra Honda Racing School (AHRS) yaitu Muhammad Badly Ayatullah Massorong dan Nelson Cairoli Ardheniansyah  lolos ke ajang Asia Talenta Cup 2025 setelah sebelumnya berhasil di ajang Thailand Talent Cup (ATC) 2024.

    Kedua pembalap ini mengikuti ajang balap Honda Dream Cup 2024 di Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu (16/11) dan Minggu (17/11) sama-sama lolos seleksi ATC 2025 yang digelar di Sepang Malaysia pada Oktober lalu.

    Badly sendiri merupakan talenta balap potensial yang berasal dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan berhasil menempati posisi lima di klasemen sementara dalam ajang seri Thailand Talenta Cup 2024.

    BACA JUGA: BPBD Cimahi Siapkan Mitigasi Potensi Bencana Jelang Pilkada 2024, Rekomendasikan Pemindahan TPS Rawan

    Sementara untuk pembalap muda Nelson Cairoli merupakan anak dari legenda balap road race Indonesia, Ardheniansyah, berada satu peringkat di bawah Badly pada ajang TTC 2024 yang menyisakan satu seri balapan terakhir.

    Kini, Badly dan Nelson bersiap untuk meningkatkan level kompetisi mereka di kelas Asia untuk bersaing dengan pembalap muda lainnya.

    Perkembangan Badly juga terbilang cukup cepat, pasalnya hanya dalam waktu dua tahun sudah berhasil masuk level Asia. Ia pun masuk dalam AHTS pada tahun 2023 serta berhasil menembus ATC pada 2025 mendatang.

    BACA JUGA: Kabar Gembira! Kemensos Siap Salurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Usai Pilkada 2024

    ‘’Saya AHRS 2023, 2024 lolos Thailand Talenta Cup, dan tahun depan saya lolos ke ATC,’’ kata Badly.

    Sementara pembalap Nelson yang saat ini menginjak usia 14 tahun, sudah setahun lebih dulu mengenyam ilmu di AHRS yaitu sejak tahun 2022. Nelson dua kali mengikuti ajang Thailand Talenta Cup pada 2023 dan 2024, kemudian setelah itu naik level ke Asia Talenta Cup pada 2025.

    Bagi Nelson, ajang Asia Talent Cup dijadikan sebagai batu loncatan untuk bisa berkiprah lebih banyak lagi di ajang balap internasional.

    BACA JUGA: KJP Plus November 2024 Akan Cair? Ini Waktunya

    ‘’Saya fokusnya di Asia Talent Cup yang bisa membawa saya ke kancah internasional,’’ kata Nelson.

    Asia Talent Cup merupakan ajang balap bagi pembalap Asia muda di wilayah Asia dan Osenia. Kompetisi ini pun kerap dijadikan ajang pencarian talenta-talenta balap potensial.

  • BPBD Cimahi Siapkan Mitigasi Potensi Bencana Jelang Pilkada 2024, Rekomendasikan Pemindahan TPS Rawan

    BPBD Cimahi Siapkan Mitigasi Potensi Bencana Jelang Pilkada 2024, Rekomendasikan Pemindahan TPS Rawan

    JABAR EKSPRES – Menjelang Pilkada 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana, khususnya di musim hujan ini.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar meskipun ada potensi bencana.

    “Kami telah menginventarisir TPS yang rawan bencana, seperti rawan genangan air dan banjir. Ada sekitar 18 TPS tersebar di seluruh Cimahi yang masuk kategori rawan,” ujar Kepala BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan saat ditemui Jabar Ekspres di Aula B Pemkot Cimahi, Senin (18/11/24).

    Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memindahkan TPS yang berpotensi tergenang air.

    BACA JUGA: Kabar Gembira! Kemensos Siap Salurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Usai Pilkada 2024

    Selain itu, BPBD bekerja sama dengan Bawaslu, PPK, dan PPS telah melakukan simulasi mitigasi bencana pada hari pemungutan suara.

    “Kami juga telah mempersiapkan skenario evakuasi dan mitigasi bencana, termasuk untuk pengamanan logistik dan pemilih,” tambahnya.

    Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, mengungkapkan bahwa berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dipetakan pemerintah, dari 823 TPS di Kota Cimahi, sebanyak 106 TPS atau 12,88 persen masuk dalam kategori rawan bencana banjir.

    “Kerawanan paling besar ada di wilayah Cimahi Selatan, meskipun Cimahi Tengah dan Cimahi Utara juga memiliki potensi,” jelas Dicky.

    BACA JUGA: Persib Jamu Borneo FC di GBLA, Tribun Utara dan Selatan Ditutup!

    Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan status siaga darurat bencana. BPBD memastikan kesiapan logistik, alat, dan SDM untuk bekerja selama 24 jam guna mengantisipasi risiko bencana, baik saat pemungutan suara maupun setelah penghitungan.

    “Kesiapsiagaan ini termasuk simulasi evakuasi bagi warga yang datang ke TPS jika bencana terjadi,” paparnya.

    Dicky menambahkan, potensi bencana yang diantisipasi meliputi bencana alam, non-alam, dan sosial.

    Bencana alam seperti banjir mendominasi karena curah hujan tinggi, sedangkan bencana sosial berupa potensi konflik horizontal juga menjadi perhatian mengingat kepadatan penduduk Cimahi.

    “Kepadatan ini harus dijaga agar tidak memicu konflik. Mari kita rawat Kota Cimahi bersama-sama,” pesannya.

  • Kabar Gembira! Kemensos Siap Salurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Usai Pilkada 2024

    Kabar Gembira! Kemensos Siap Salurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Usai Pilkada 2024

    JABAR EKSPRES – Kabar baik datang bagi para keluarga penerima manfaat (KPM) bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2024.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan bahwa penyaluran bansos tahap keempat akan dilanjutkan usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada 27 November mendatang.

    Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya meminta penundaan sementara penyaluran bansos untuk menghindari potensi penyalahgunaan bansos sebagai alat politik menjelang hari pencoblosan.

    Mensos menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti arahan dari Kemendagri terkait jadwal distribusi bansos.

    “Kalau memang ada surat itu, ya kami akan ikuti apa yang menjadi arahan dari Kemendagri,” ujar Gus Ipul seusai mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana mengutip dari ANTARA.

    BACA JUGA: Cara Cek Bansos PKH 2024 di Aplikasi Cek Bansos, Ini Jadwal Pencairannya

    Menurutnya, penundaan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif selama masa Pilkada.

    “Bisa jadi ini untuk menghindari kontroversi. (Supaya) semua tenang, setelah itu kita pilkada. Ini kami sambut baik saja,” tambahnya.

    Meskipun penyaluran bansos secara umum ditunda, Kemensos dan Kemendagri sepakat untuk tetap menyalurkan bantuan di wilayah yang terdampak bencana.

    Tito Karnavian menegaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan mendesak tidak akan terabaikan.

    “Kebijakan ini ada pengecualian, yakni pada wilayah-wilayah yang mengalami bencana. Distribusi bansos tidak akan dihentikan untuk daerah tersebut,” jelas Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

    BACA JUGA: Jadwal Pencairan Saldo Dana Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 4 Bulan November 2024

    Jadwal Penyaluran Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT 2024

    Penyaluran bansos tahap keempat sebenarnya sudah direncanakan berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2024.

    Dengan adanya penundaan ini, masyarakat penerima PKH dan BPNT dapat mengakses bantuan segera setelah Pilkada 2024 selesai.

    Bagi penerima manfaat, bansos ini menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan sosial, terutama di tengah tantangan ekonomi.

    Langkah pemerintah menunda penyaluran bansos hingga usai Pilkada mendapat dukungan dari berbagai pihak.

  • Metro Sepekan: Ngadu ke Gibran, Warga Bogor Menangis Minta Bantuan – Page 3

    Metro Sepekan: Ngadu ke Gibran, Warga Bogor Menangis Minta Bantuan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Memasuki hari kedua Program Lapor Mas Wapres, warga tampak makin antusias mengadu ke Istana Wakil Presiden. Salah satunya adalah Santi (49), warga Tajurhalang, Bogor, Jawa Barat.

    Santi datang sejak pukul 07.00 dan naik kereta api menuju Istana Wapres di Jakarta pada Selasa 12 November 2024. Santi menjadi salah satu warga beruntung yang bisa bertemu langsung dan bertemu Gibran Rakabuming Raka.

    Sembari menangis, Santi bercerita kepada awak media usai bertemu Gibran. Ia mengaku mengeluh soal dirinya dan anaknya yang kurang mampu tidak mendapat bantuan sosial.

    Sementara itu, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) menangguhkan gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar dinyatakan lulus pada Sidang Promosi Terbuka Gelar Doktor di UI beberapa waktu lalu.

    Pada Nota Dinas dengan Nomor ND-539/UN2.MWA/OTL.01.03/2024, Ketua MWA UI Dr. (HC) KH. Yahya Cholil Staquf mengirimkan surat kepada Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro perihal Penyampaian Siaran Pers terkait Mahasiswa Program Doktor (S3)SKSGUI.

    Surat yang dikeluarkan pada 12 November 2024, ditembuskan kepada Ketua, Sekretaris Senat Akademik UI, selanjutnya kepada Ketua, Sekretaris Dewan Guru Besar UI. Selanjutnya kepada Sekretaris Universitas dan Kepala Biro Humas dan KIP.

    Berita lain yang terpopuler dalam sepekan terakhir dalam sub kanal Megapolitan, News Liputan6.com adalah terkait Kepala Rutan (Karutan) Kelas I Salemba langsung dinonaktifkan usai 7 tahanan kabur.

    Saat ini Karutan Salemba tengah menjalani pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya. Willy mengatakan saat peristiwa kaburnya tahanan tersebut Kapalas Rutan Salemba sedang cuti.

    Pihaknya pun nantinya akan meminta keterangan semua pihak terkait mengapa ketujuh tahanan itu bisa melarikan diri. Ketujuh tahanan tersebut berhasil lolos dengan cara memotong teralis bagian ventilasi ruang tahanan. Setelahnya mereka menyusuri gorong-gorong got dan kabur.

    Berikut deretan berita metro yang paling banyak dicari pembaca Liputan6.com dalam sepekan terakhir:

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming datang meninjau pelaksanaan layanan pengaduan Lapor Mas Wapres di Istana Wapres, Kebon Sirih, Jakarta. Dalam sehari jumlah pelapor dibatasi maksimal 60 orang untuk memaksimalkan pelayanan.

  • Link Resmi Cek Penerima Bansos PKH 2024, Klik di Sini!

    Link Resmi Cek Penerima Bansos PKH 2024, Klik di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah link resmi cek penerima bansos PKH 2024 yang bisa digunakan untuk cek Anda terdaftar bansos PKH atau tidak.

    PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

    Ada beberapa kategori masyarakat yang bisa menerima PKH, mulai dari ibu hamil hingga anak sekolah. Besarannya pun berbeda-beda.

    Berikut besaran penerima bansos PKH 2024:

    – Ibu hamil/nifas, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun;

    – Anak usia dini, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun.

    – Anak umur 6–21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar;

    – Anak SD/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp900.000 per tahun;

    – Anak SMP/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp1,5 juta per tahun;

    – Anak SMA/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp2 juta per tahun.

    Buat Anda yang penasaran apakah Anda atau anak Anda terdaftar PKH atau tidak, klik link di bawah ini untuk mengeceknya.

    Link cek penerima PKH 2024:

    Klik link resmi Kementerian Sosial https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Isi informasi wilayah tempat tinggal Anda.
    Masukkan nama Penerima Manfaat sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    Ketik kode keamanan yang ditampilkan, lalu klik tombol “CARI DATA”.
    Tunggu sejenak, dan hasil pencarian akan menampilkan nama dan status Anda sebagai penerima bantuan.

  • Cara Daftar Bansos PKH 2024, Bisa Dapat hingga Rp3 Juta

    Cara Daftar Bansos PKH 2024, Bisa Dapat hingga Rp3 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut adalah cara daftar bansos PKH 2024 di mana untuk kategori tertentu bisa mendapat hingga Rp3 juta per tahun.

    PKH menjadi salah satu bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Bantuan ini diberikan kepada berbagai kategori.

    Beberapa di antaranya yakni kategori ibu hamil dan anak, penyandang disabilitas, hingga lansia. Nominal bantuan yang diberikan pun beragam mulai dari Rp600.000 – Rp3.000.000 dengan syarat dan ketentuan masing-masing.

    Berikut adalah kategori penerima bansos PKH yang bisa mencapai Rp3 juta per tahun:

    – Ibu hamil/nifas, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun;

    – Anak usia dini, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun.

    – Anak umur 6–21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar;

    – Anak SD/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp900.000 per tahun;

    – Anak SMP/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp1,5 juta per tahun;

    – Anak SMA/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp2 juta per tahun.

    Buat Anda yang belum terdaftar sebagai penerima PKH padahal Anda layak, maka Anda bisa mendaftarkan diri Anda sebagai penerima PKH.

    Ada dua cara yang bisa Anda lakukan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima PKH tahun 2024 ini yakni secara offline dan online.

    Cara daftar PKH secara online:

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia Play Store
    Lakukan pendaftaran akun baru dengan memasukkan data diri nama, alamat, dan nomor kontak yang aktif.
    Setelah berhasil membuat akun, pergi ke beranda aplikasi, klik opsi “Daftar Usulan.”
    Pilih “Tambah Usulan” guna melakukan proses pendaftaran keluarga. Lalu, mulai mengisi rincian informasi pribadi yang mencakup data anggota keluarga yang dibutuhkan.
    Pilih jenis bantuan PKH sesuai kebutuhan.
    Setelah pendaftaran selesai, tunggu verifikasi dan validasi oleh pihak berwenang.