Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • 2 Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Pakai HP, 3 Bantuan Sosial Cair November-Desember 2024

    2 Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Pakai HP, 3 Bantuan Sosial Cair November-Desember 2024

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah cara cek NIK untuk penerima bansos pakai hanphone (hp) atau ponsel. 

    Kini, mengetahui nama-nama penerima bantuan sosial (bansos) bisa dilakukan dengan mudah secara online. 

    Tribunners bisa mengeceknya lewat ponsel, dengan menggunakan  Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Diketahui, November-Desember 2024 ini ada tiga jenis bansos yang cair. 

    Jangan sampai ketinggalan, berikut dua cara mudah cek penerima bansos dan jadwal pencairan banos November-Desember 2024. 

    Yuk simak selengkapnya!

    Cek bansos NIK KTP via laman Kemensos

    Dikutip dari Kompas.com, berikut ini cara cek NIK KTP penerima bansos menggunakan ponsel:

    Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Masukkan domisili lengkap mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa
    Masukkan nama penerima manfaat secara lengkap sesuai KTP
    Isi kolom huruf kode sesuai dengan yang ditampilkan pada layar
    Pilih opsi Cari Data
    Secara otomatis data pencarian penerima manfaat akan ditampilkan.
    Apabila nama yang diisikan sebelumnya bukan penerima manfaat, maka terdapat notifikasi bertuliskan, ‘Tidak Terdapat Peserta/PM’

    Cek bansos NIK KTP via aplikasi

    Nah selain cek bansos NIK KTP menggunakan situs resmi Cek Bansos, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan status dengan menggunakan aplikasi berbasis NIK (bansos NIK KTP).

    Buka aplikasi Cek Bansos
    Lakukan pendaftaran akun dengan mengisi nama, NIK, dan email
    Setelah terdaftar, lakukan login
    Pilih menu “Cek Bansos”
    Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan sesuai alamat tempat tinggal
    Klik “Cari Data” untuk mengetahui status penerima.

    Dikutip dari Kompas.com, Jumat (1/11/2024), berikut beberapa bansos yang masih akan cair pada November 2024:

    Ilustrasi penerima Bansos PKH 2023 lansia. (Tribunpontianak.co.id/net/ka)

    1. Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT)

    Bantuan Pangan Non-tunai atau BPNT merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan ini akan disalurkan pemerintah dalam bentuk nontunai.

    Adapun, BPNT diberikan dalam bentuk pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya dengan nominal Rp 200.000. 

    Bantuan ini disalurkan dengan mekanisme akun elektronik yang bisa digunakan untuk membeli pangan di e-Warung PKH atau pedagang yang bekerja sama dengan Bank Himbara.

    BPNT cair setiap dua bulan sekali dengan total Rp 400.000. Untuk BPNT keenam dijadwalkan cair pada November 2024 untuk pencairan dua bulan hingga Desember 2024.

    2. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Program Keluarga Harapan (PKH) atau PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada KPM dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Pencairan PKH berlangsung selama 4 tahap dalam satu tahun.

    Adapun sesuai jadwal, pencairan PKH tahap keempat akan cair pada November 2024. Artinya, bagi KPM yang belum menerima PKH pada Oktober, kemungkinan akan mendapatkannya pada November atau Desember.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan sosial yang berupa uang tunai untuk pendidikan. PIP termin ketiga dijadwalkan bakal cair pada November hingga Desember 2024.

    Dengan bantuan ini, siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi diharapkan masih mendapat kesempatan dan akses belajar.

    Berikut rincian nominal PIP yang akan diterima masing-masing siswa sesuai jenjang pendidikannya:

    Siswa SD Umum: Rp 450.000 per tahun

    Siswa baru dan kelas akhir: Rp 225.000

    Siswa SMP Umum: Rp 750.000 per tahun

    Siswa baru dan kelas akhir: Rp 375.000

    Siswa SMA/SMK Umum: Rp 1.000.000 per tahun

    Siswa baru dan kelas akhir: Rp 500.000.

    Berita Jatim lainnya

  • Jelang Pencoblosan, Penyaluran Bansos di Cimahi Ditunda Sementara

    Jelang Pencoblosan, Penyaluran Bansos di Cimahi Ditunda Sementara

    JABAR EKSPRES – Jelang Pilkada serentak 2024, untuk sementara Pemerintah Kota Cimahi menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga penjadwalan ulang akan dilakukan kembali untuk sasaran masyarakat.

    Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi menjelaskan penghentian bantuan sosial tersebut menjelang hari pemungutan suara di Kota Cimahi.

    Hal itu sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melarang para kepala daerah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) sampai Pilkada 2024 selesai.

    “Kami tidak melakukan pembagian bansos jelang pemungutan suara Pilkada Kota Cimahi 2024. Jadi dihentikan sementara dulu,” ujarnya saat ditemui di Cimahi, Jumat (21/11/24).

    BACA JUGA: Marak Investasi Bodong, Pakar Ekonomi Soroti Langkah Penindakan hingga Sosialisasi OJK dan APH

    “Sebagaimana surat dari Kementrian Dalam Negeri yang sudah diterima, edarannya seperti itu,” sambungnya.

    Dicky menyatakan, hanya penyaluran bansos yang bersumber dari dana APBD Kota Cimahi yang ditunda sementara hingga pemungutan suara rampung.

    “Ditunda sampai hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 saja, yang ditunda bantuan dari Pemkot Cimahi,” katanya.

    Bantuan yang dihentikan sementara dari APBD Kota Cimahi diantaranya pembagian beras sejahtera daerah (Rastrada) tahun anggaran 2024.

    BACA JUGA: Kerap Dijadikan Penyebab Setiap Laka Maut, Pemerintah dan Pengusaha Wajib Lakukan Ini Bagi Pengemudi

    “Yang kita hentikan sementara diantaranya penyaluran bantuan beras rastrada. Terutama untuk keluarga prasejahtera seperti lansia, warga miskin dan lainnya,” ungkapnya.

    Sedangkan kegiatan SiBesti atau program Siapkan Beras untuk Masyarakat Kota Cimahi (SiBesti) biasanya digelar Kamis pekan terakhir setiap bulan.

    “Untuk program Si besti mungkin akan kita geser waktunya tapi masih di bulan November. Atau melihat apakah bisa digelar tanggal 28 November 2024, sehari setelah pemungutan suara,” jelasnya.

    Pihaknya masih akan melakukan penyaluran bansos untuk warga yang terdampak bencana alam.

    BACA JUGA: Banjir Landa Dua Kecamatan di Kabupaten Bandung, BPBD Imbau Warga Waspada

    “Untuk penyaluran bantuan terkait bencana alam masih boleh, namun sesuai asesmen yang dilakukan dan itu sifatnya individual,” tuturnya.

    Dicky melanjutkan, atas penghentian sementara penyaluran bansos, masyarakat diharapkan dapat memaklumi demi kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

  • Cair! Ini Jenis-jenis Bansos November 2024 dan Cara Mudah Mendaftar sebagai Penerima

    Cair! Ini Jenis-jenis Bansos November 2024 dan Cara Mudah Mendaftar sebagai Penerima

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka menekan angka kemiskinan masyarakat Indonesia, pemerintah menyediakan bantuan sosial (bansos) yang akan cair pada November 2024 ini. Penyerahan bansos tentu saja menjadi angin segar bagi para warga yang membutuhkannya.

    Bantuan yang diberikan pun beragam, mulai dari uang tunai, pangan, hingga bantuan pendidikan anak sekolah. Berikut ini daftar bansos yang akan cair pada November 2024 ini dan cara mendaftar sebagai penerima bantuan sosial.

    Program Keluarga Harapan (PKH)
    Pada November 2024, bansos PKH memasuki pencairan terakhir atau yang keempat pada tahun ini. Bantuan tersebut berupa uang tunai yang diberikan kepada orang yang sesuai dengan kriteria seperti balita, penyandang disabilitas, anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.

    Besaran nominal tunai yang akan diterima masing-masing kriteria pun berbeda, berikut ini informasinya.

    – Balita sebesar Rp 3 juta.
    – Penyandang disabilitas sebesar Rp 2,4 juta.
    – Siswa sekolah dasar (SD) sebesar Rp 900.000.
    – Siswa sekolah menengah pertama (SMP) sebesar Rp 1,5 juta.
    – Siswa sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp 2 juta.
    – Ibu hamil sebesar Rp 3 juta.
    – Lansia sebesar Rp 2,4 juta.

    Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
    Bantuan ini ditujukan pada keluarga dengan keadaan ekonomi terendah. Penerima bantuan ini akan menerima nominal bantuan sebesar Rp 400.000 yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

    Jika penerima ingin membeli kebutuhan pokok harus menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS) sebagai alat transaksi dan hanya dapat dibelanjakan di e-warung yang telah terintegrasi dan bekerja sama dengan pemerintah.

    Program Indonesia Pintar (PIP)
    Para siswa mulai dari SD hingga SMA yang sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) otomatis menjadi penerima program bantuan ini. Nominal yang diterima dari program bantuan ini berbeda-beda berdasarkan tingkat pendidikannya. Berikut ini informasinya.

    – Siswa SD menerima sebesar Rp 225.000.
    – Siswa SMP menerima sebesar Rp 375.000.
    – Siswa SMA menerima sebesar Rp 500.000.

    Cara Mendaftar sebagai Penerima Bansos
    Sebelum menerima bansos, masyarakat wajib mendaftar sebagai orang yang berhak menerima bansos. Pendaftaran tersebut bisa dilakukan secara online dengan aplikasi yang sudah disediakan. Berikut ini langkah-langkahnya.

    – Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store atau App Store.
    – Klik “Buat Akun Baru” untuk registrasi.
    – Masukkan informasi data diri seperti nama lengkap, nomor kartu identitas, alamat tinggal, dan e-mail aktif.
    – Unggah foto selfie dengan e-KTP.
    – Jika telah berhasil masuk, pilih menu “Daftar Usulan”, lalu klik “Tambahkan Usulan”.
    – Isi informasi pribadi dan tunggu hingga terverfikasi oleh Dinas Sosial.

    Program bansos November 2024 merupakan bentuk nyata pertolongan pemerintah pada masyarakat. Namun, tetap harus ada pengawasan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi kecurangan dari pihak mana pun.

  • Pengamat: PPN 12 persen langkah strategis tingkatkan pendapatan negara

    Pengamat: PPN 12 persen langkah strategis tingkatkan pendapatan negara

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat hukum dan ekonomi Pieter C Zulkifli menilai kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12 persen merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, dia berpendapat wacana itu menjadi langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar dua kali lipat dari anggaran saat ini.

    Namun, mengingat janji Prabowo untuk menghapus kemiskinan ekstrem, Pieter menyebut perlu ada keberanian, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

    Sementara kenaikan PPN bisa meningkatkan harga barang dan jasa di pasar, yang otomatis melemahkan daya beli rakyat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

    Untuk itu, dia mengatakan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo.

    Di sisi lain, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar berpendapat tambahan penerimaan negara dari kenaikan PPN 12 persen perlu difokuskan mendukung kesejahteraan rakyat.

    Pemerintah disebut perlu memastikan tambahan penerimaan dari pajak ini disalurkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, baik berupa fasilitas publik maupun jaminan sosial.

    Fajry menambahkan pemerintah diharapkan mampu memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan beban yang harus ditanggung masyarakat akibat kenaikan PPN 12 persen.

    Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede pun menyarankan agar pemerintah melakukan penguatan program bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak kenaikan PPN 12 persen.

    Selain itu, ia juga mengusulkan pemberian insentif pajak bagi UMKM untuk menjaga produktivitas dan daya saing di tengah tekanan kenaikan PPN yang mungkin terjadi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI Kemarin, transparansi anggaran banjir hingga penjelasan banjir rob

    DKI Kemarin, transparansi anggaran banjir hingga penjelasan banjir rob

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Rabu (20/11) masih layak untuk disimak hari ini, mulai dari Komisi Informasi mengingatkan pentingnya transparansi anggaran penanganan banjir hingga penjelasan Pj Gubernur soal banjir rob selalu berulang di utara Jakarta.

    Berikut ulasan selengkapnya:

    1. KI DKI ingatkan pentingnya transparansi anggaran penanganan banjir

    Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran penanganan banjir di Jakarta sebagai langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien.

    Baca di sini

    2. Penerima bansos PKD di Jakarta lebih 219 ribu orang

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah penerima bantuan sosial (bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) sebanyak 219.252 orang.

    Baca di sini

    3. Bawaslu Jakut antisipasi pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Jakarta

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu ) Jakarta Utara mengantisipasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Jakarta 2024 dengan memperbanyak koordinasi di setiap kecamatan sehingga meminimalkan potensi pelanggaran.

    Baca di sini

    4. KPU Jakbar adakan simulasi pemungutan suara Pilkada

    Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara serta penggunaan aplikasi Sirekap pada Pilkada 2024 di Gelanggang Olahraga (GOR) Grogol Petamburan pada Rabu.

    Baca di sini

    5. Teguh Setyabudi jelaskan penyebab banjir rob selalu berulang di Jakut

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan penyebab terjadinya banjir akibat kenaikan muka air laut atau rob yang selalu berulang di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Baca di sini

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP Sindir Pemerintah Gemar Beri Bansos, tapi Naikkan PPN jadi 12%

    PDIP Sindir Pemerintah Gemar Beri Bansos, tapi Naikkan PPN jadi 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – DPP PDI-Perjuangan (PDIP) mengkritisi langkah pemerintah yang ingin menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. PDIP menilai kebijakan itu tidak sesuai dan merugikan rakyat Indonesia.

    Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengemukakan bahwa pemerintah tengah memainkan politik bansos agar citranya naik di mata masyarakat. Menurut Hasto, pemerintah sengaja menaikan PPN hingga 12% untuk dibagikan ke masyarakat penerima bansos.

    “Mereka menerima bansos, tapi implikasinya adalah PPN mau dinaikan. Ini jelas dapat mengurangi pendapatan masyarakat. Jadi rakyat menjadi korban dari politik bansos yang dilakukan pemerintah,” tuturnya di Kantor DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Rabu (20/11).

    Dia juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini tidak memberikan kepastian hukum kepada para investor, sehingga investasi ke Indonesia mulai menurun.

    “Seperti investasi IKN yang jauh sekali dari apa yang dikampanyekan Jokowi karena jauh dari kepastian hukum,” katanya.

    Masalah lain dari Indonesia, menurut Hasto adalah gelombang PHK yang tidak pernah berhenti. Maka dari itu, Hasto mengimbau agar pemerintah membuat kebijakan tepat sehingga tidak merugikan rakyat.

    “PHK ini juga jadi persoalan serius untuk rakyat Indonesia, karena juga tidak ada kepastian hukum,” ujarnya.

  • Mensos Pastikan Ketersediaan Logistik untuk Korban Erupsi Lewotobi Cukup hingga 2 Pekan Nasional 20 November 2024

    Mensos Pastikan Ketersediaan Logistik untuk Korban Erupsi Lewotobi Cukup hingga 2 Pekan Nasional 20 November 2024

    Mensos Pastikan Ketersediaan Logistik untuk Korban Erupsi Lewotobi Cukup hingga 2 Pekan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa
    stok logistik
    berupa barang kebutuhan pokok bagi para korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kini berada di pengungsian, akan cukup hingga dua pekan ke depan.
    “Selain pemerintah, saat ini juga ada banyak bantuan yang datang dari berbagai pihak,” kata Saifullah dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi percepatan penanganan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, dilansir
    Antara,
    Rabu (20/11/2024).
    Dalam rapat koordinasi tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Sosial dan BNPB sepakat untuk terus memonitor ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi para korban.
    Jika kebutuhan mulai menipis, maka penambahan logistik dari pusat akan dilakukan.
    Kementerian Sosial juga akan mengefektifkan sejumlah lumbung sosial di NTT dan sekitarnya untuk mencukupi kebutuhan para korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
    “Berdasarkan pengalaman BNPB, ketersediaan akan mulai menipis bulan depan, dan penambahan akan dilakukan saat itu,” ujarnya, didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Kepala BNPB Suharyanto.
    Menurut data BNPB, jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di posko pengungsian terpusat terus berkurang.
    Hingga Selasa (19/11), tercatat ada 12.673 jiwa di tujuh posko pengungsian yang disediakan BNPB dan Kementerian Sosial, menurun dari sebelumnya 12.761 jiwa.
    Para pengungsi telah diarahkan oleh petugas gabungan untuk mengungsi ke rumah kerabat atau keluarga terdekat yang lebih nyaman, mengingat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki yang telah berangsur menurun.
    Selain menerima bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp500 ribu selama enam bulan, Gus Ipul juga menyebutkan bahwa para ahli waris dari sembilan korban meninggal dunia akan mendapatkan dana sebesar Rp15 juta.
    Sementara itu, lebih dari 60 korban luka-luka akan menerima bantuan senilai Rp5 juta, dan korban lainnya juga akan diberikan
    bantuan sosial
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penerima bansos PKD di Jakarta lebih 219 ribu orang

    Penerima bansos PKD di Jakarta lebih 219 ribu orang

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah penerima bantuan sosial (bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) sebanyak 219.252 orang.

    Bansos PKD ini akan disalurkan melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) tahun 2025 masih sama seperti tahun 2024, dengan total Rp802 miliar.

    “KLJ dengan target 171.010 penerima manfaat, KAJ dengan target 27.352 penerima manfaat dan KPDJ dengan target 20.890 penerima manfaat,” kata Kepala Dinas Sosial Premi Lasari dalam keterangannya, Rabu.

    Sementara itu, legislator yang kini menjabat sebagai Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Andrian meminta Dinas Sosial DKI mempercepat verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Tujuannya untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial (Bansos) agar tepat sasaran. Karena itu, menurut dia, verifikasi dan validasi DTKS perlu dioptimalkan.

    Meskipun tak ada kenaikan anggaran, Justin berharap, bansos PKD bisa tepat sasaran dengan percepatan verifikasi dan validasi terhadap seluruh permohonan dari warga Jakarta.

    “Memang tidak ada penambahan, tapi yang lama diupayakan tetap berjalan. Tapi tak menutup kemungkinan juga dengan adanya verifikasi, akan ada yang dihapus dan diganti dengan desil yang paling rendah,” kata Justin.

    Dia mengingatkan bansos yang diberikan harus sesuai dengan peringkat kemiskinan yang telah dikelompokkan menjadi desil 1 sampai desil 4 sesuai tingkat kesejahteraan rumah tangga.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri: Tak ada penundaan pilkada di wilayah terdampak Lewotobi

    Wamendagri: Tak ada penundaan pilkada di wilayah terdampak Lewotobi

    akan ada puluhan TPS-TPS khusus yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah lokasi pengungsian warga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa tidak ada penundaan pencoblosan atau pemungutan suara Pilkada 2024 di kabupaten yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Tidak, tidak ada penundaan waktu pencoblosan. Semua sesuai jadwal,” kata Bima ditemui di sela rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri dan sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Kabupaten Flores Timur, NTT, untuk mengambil langkah antisipasi agar warga terdampak dapat tetap menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024.

    “Jadi Dukcapil akan mencetak surat keterangan identitas untuk supaya (warga terdampak erupsi) mendapatkan hak untuk memilih. Kemudian ada sekitar 29 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang akan nanti disiapkan karena terdampak. Secara keseluruhan semua berjalan lancar persiapan-persiapan itu,” tuturnya.

    Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto pun memastikan bahwa tidak ada hambatan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 di kabupaten yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

    “Tidak ada (hambatan). Jadi kami berupaya tidak ada,” kata Andriko ditemui di sela rapat bersama Komisi II DPR dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia menuturkan bahwa akan ada puluhan TPS-TPS khusus yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah lokasi pengungsian warga.

    “Bahkan (warga) yang belum terdapat perekaman E-KTP pun kami lakukan terus, agar semua yang berumur cukup untuk memilih, dapat direkam, sehingga memiliki KTP elektronik dan bisa memilih,” ujarnya.

    Dia juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang memonitor ketat distribusi logistik Pilkada 2024 di wilayahnya guna memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi di NTT berjalan lancar.

    “Tadi catatan saya memang ada beberapa kabupaten/kota yang distribusi logistik pemilunya masih 98 (persen), tapi itu tanggal 15 November yang lalu. Saya yakin bupati dan wali kota tadi sudah bersepakat bahwa akan segera 100 persen distribusi logistik di masing-masing titik itu,” katanya.

    Dia pun berharap Pemilu 2024 di NTT berlangsung secara lancar dan berkualitas guna menghasilkan kepala daerah yang berkualitas pula sebagaimana pilihan rakyat demi membawa NTT lebih baik lagi ke depannya.

    Dia menambahkan bahwa dalam rapat bersama Komisi II DPR RI ditegaskan pula kebijakan penghentian sementara bantuan sosial (bansos) jelang Pilkada 2024 dikecualikan untuk wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

    “Kasus di Lewotobi berbeda, Lewotobi adalah bencana alam sehingga masyarakat membutuhkan bantuan logistik yang memadai,” jelasnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakpus ingatkan pendistribusian bansos tanpa pungutan liar

    Jakpus ingatkan pendistribusian bansos tanpa pungutan liar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengingatkan
    pihak terkait termasuk Suku Dinas Sosial setempat bahwa pendistribusian bantuan sosial (bansos) tanpa ada pungutan liar.

    “Sosialisasi yang diselenggarakan hari ini merupakan upaya untuk membentuk kesadaran bersama akan pentingnya penyaluran bantuan sosial yang bebas pungutan liar,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Pembantu Kota (Kasubag Itbanko) Jakarta Pusat Bernard saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Terkait hal itu maka dilakukan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bertema “Pendistribusian Bantuan Sosial Yang Bebas Pungutan Liar” untuk Jajaran Suku Dinas (Sudin) Sosial Jakarta Pusat.

    Kegiatan diikuti oleh 112 peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) Kecamatan Sudin Sosial Jakarta Pusat dan pendamping sosial selaku penyalur bantuan sosial kepada masyarakat dengan narasumber dari Polres Jakarta Pusat.

    Bernard berharap sosialisasi ini dapat menjadi implementasi penyaluran bansos yang bebas pungutan liar dan terus diterapkan di semua pihak terkait (stakeholders).

    Hal ini mengingat budaya anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Kegiatan ini juga untuk membangun komitmen bersama untuk berlangsungnya
    penyaluran bansos yang bebas dari pungutan liar.

    Seluruh pihak diharapkan menjadi agen pembangun integritas di lingkungan kerja, terutama dalam pemberantasan pungutan liar.

    “Untuk mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang bebas dari pungli, mampu berkinerja secara optimal dan bertanggung jawab untuk memberikan hasil sesuai dengan harapan,” kata Bernard.

    Narasumber kegiatan ini, Kepala Subbagian Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Wardi Jien menekankan pentingnya mengawal pendistribusian dana bansos agar tidak ada permasalahan dan tepat sasaran sehingga orang yang memang membutuhkan dapat sejahtera sesuai UUD 1945.

    Wardi berharap, pihaknya dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan.

    Sudin Sosial Jakarta Pusat memiliki program bansos di antaranya bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) bagi anak usia dini, Bantuan Sosial PKD bagi lanjut usia (lansia) dan Bansos PKD bagi penyandang disabilitas.

    Kriteria penerima Bansos PKD di antaranya memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memenuhi syarat usia 0-6 tahun bagi penerima bansos PKD usia dini.

    Lalu memenuhi syarat usia 60 tahun keatyas bagi penerima bansos PKD lansia dan mengalami keterbatasan fisik/intelektual/mental/sensorik bagi penerima bansos penyandang disabilitas.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024