Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Cara Cek Penerima Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Tahap 4, Simak Jadwal Cair Dana di Tanggal ini

    Cara Cek Penerima Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Tahap 4, Simak Jadwal Cair Dana di Tanggal ini

    JABAR EKSPRES – Simak cara cek penerima bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 4, kabarnya bakal cair di tanggal ini, cek jadwalnya di sini.

    Pemerintah melalui Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta akan terus menyalurkan bantuan PKD (Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar) untuk bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 2024.

    Memasuki tahap 4 pencairan bansos tahun 2024, masyarakat penerima manfaat perlu mengetahui cara mengecek status penerimaan dan jadwal pencairannya.

    Simak informasi lengkap di bawah ini mengenai cara cek penerima bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 4 beserta jadwal pencairan dana.

    Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ, inilah penjelasannya.

    BACA JUGA: Cara Pinjam Saldo Dana Aman dan Langsung Cair ke E-wallet

    KLJ (Kartu Lansia Jakarta), merupakan program bantuan sosial yang ditujukan bagi warga lanjut usia di DKI Jakarta dengan kondisi ekonomi tidak mampu. Lansia penerima KLJ berhak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp600.000 per bulan.

    KAJ (Kartu Anak Jakarta), merupakan bantuan sosial ini diberikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Program ini bertujuan untuk membantu kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan.

    KPDJ (Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta), merupakan program ini memberikan dukungan kepada warga penyandang disabilitas di Jakarta dengan bantuan sebesar Rp600.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Cara Cek Penerima Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Tahap 4

    Penerima bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ dapat mengecek status mereka melalui beberapa langkah berikut:

    Melalui Website Resmi Pemprov DKI Jakarta

    – Kunjungi situs siladu.jakarta.go.id.

    – Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda pada kolom yang tersedia.

    – Klik tombol Cari untuk mengetahui status penerimaan Anda.

    BACA JUGA: Kenapa Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Bulan November 2024 Belum Cair? Ini Alasannya

    Melalui Aplikasi JAKI

    – Unduh aplikasi JAKI melalui Google Play Store atau App Store.

    – Login menggunakan akun yang terdaftar.

    – Pilih menu Bantuan Sosial, lalu masukkan NIK Anda.

    – Informasi status penerimaan akan ditampilkan.

  • Kenapa Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Bulan November 2024 Belum Cair? Ini Alasannya

    Kenapa Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Bulan November 2024 Belum Cair? Ini Alasannya

    JABAR EKSPRES – Saat ini banyak yang menanyakan mengenai kenapa bansos PKH tahap 4 dan BPNT bulan November 2024 belum cair, inilah informasi terbarunya.

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) masih terus menyalurkan bantuan sosial atau bansos, terutama bansos PKH tahap 4 dan BPNT bulan November 2024 kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

    Namun, hingga saat ini ada beberapa KPM yang belum juga menerima dana bansos PKH tahap 4 dan BPNT November 2024.

    Kendati demikian, masyarakat banyak yang menanyakan apakah bansos tersebut masih bisa dicairkan atau tidak.

    Sebagaimana diketahui, bansos PKH tahap 4 dicairkan kepada keluarga penerima manfaat yang sudah memenuhi syarat dan kriteria.

    BACA JUGA: Susunan Duduk dan Tugas KPPS 1 sampai 7 dalam Pilkada Serentak 2024

    Syarat tersebut yaitu KPM sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

    Adapun kriteria penerima bansos PKH 2024 antara lain sebagai berikut.

    Kriteria Penerima Bansos PKH 2024

    1. Ibu hamil dan menyusui, yang akan menerima bantuan sebesar Rp750 ribu per tiga bulan

    2. Anak usia dini 0-6 tahun, berhak menerima bantuan sebesar Rp750 ribu per tiga bulan

    3. Anak sekolah SD, berhak menerima bantuan sebesar Rp225 ribu per tiga bulan

    4. Anak sekolah SMP, berhak menerima bantuan sebesar Rp375 ribu per tiga bulan

    5. Anak sekolah SMA, akan menerima bantuan sebesar Rp500 ribu per tiga bulan

    6. Lansia dan penyandang disabilitas, berhak menerima bantuan sebesar Rp600 ribu per tiga bulan.

    Sementara itu, bansos BPNT berupa bantuan non tunai cair sebesar Rp200 ribu diberikan setiap bulan, mulai dari penyaluran bulan Januari hingga Desember.

    Di bulan November ini, bansos BPNT sudah memasuki tahap 6 pencairan, dan akan cair dua bulan sampai Desember 2024.

    BACA JUGA: Dapat Uang Dompet Digital dari Aplikasi Penghasil Uang, Caranya Mudah

    Bagi Anda yang merasa sudah memenuhi syarat, silakan langsung cek nama penerima kedua bansos tersebut secara online melalui website resmi.

    Berikut ini cara cek penerima bansos PKH tahap 4 dan bansos BPNT bulan November 2024.

    Cara Cek Perima Bansos KTP

    1. Kunjungi website resmi Kemensos di link cekbansos.kemensos.go.id

  • Hari Pertama Ngantor, Bupati Hendy ke Bank Jatim Pastikan Realisasi Insentif 21 Ribu Guru Ngaji di Jember

    Hari Pertama Ngantor, Bupati Hendy ke Bank Jatim Pastikan Realisasi Insentif 21 Ribu Guru Ngaji di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto bergerak cepat. Hari pertama masuk kantor setelah cuti kampanye, Senin (25/11/2024), ia langsung menuju kantor Bank Jatim untuk memastikan realisasi insentif 21.467 guru ngaji di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Hendy ditemani Penjabat Sekretaris Daerah Arief Tjahjono, Kepala Inspektorat Ratno Cahyadi Sembada, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Bobby Arie Sandi, Asisten I Jupriono, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Kesra Pemkab Jember Bagus Hendriawan.

    “Ini hari pertama kami bekerja setelah cuti selama dua bulan. Kunjungan kami terkait bansos guru ngaji, muslim dan non muslim, yang harus segera ditindaklanjuti. Kami mengecek kembali kepada Bank Jatim, untuk meyakinkan kembali apakah sudah tak ada problem lagi,” kata Hendy.

    Hendy berharap, setelah tak ada problem, insentif itu bisa segera dicairkan seusai pemilihan kepala daerah. “Kami berharap ini bisa direalisasikan,” katanya. Nantinya setiap guru ngaji akan menerima insentif Rp 1,5 juta.

    Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, Bank Jatim telah membuka 16.102 rekening pada September dan 4.300 rekening pada Oktober 2024. Terakhir, 1.063 rekening pada November. Namun Bank Jatim baru akan mencairkan setelah ada petunjuk dari kantor pusat.

    Yulis Retno Widyani, Pemimpin Bidang Operasional Bank Jatim Jember, mengatakan, Pemkab Jember dan Bank Jatim sudah sepakat SPM (Surat Perintah Membayar) diterbitkan pada 28 November dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) diterbitkan pada 29 November 2024. “Tanggal 30 November baru kami upload masuk rekening. Jadi kami prosesnya menunggu penyelesaian proses pemda,” katanya.

    Pelaksana Tugas Kepala Bagian Kesra Pemkab Jember Bagus Hendriawan mengatakan, tak ada maksud menunda pencairan guru ngaji. “Semoga pada 28 November semua lancar, administrasi lancar, sistem juga lancar. Jika lancar, satu hari selesai. Tanggal 29 ada SP2D, dan baru kami meminta Bank Jatim memasukkan ke rekening Bank Jatim masing-masing,” katanya. [wir]

  • Bansos PKH dan BPNT Rp 400 Ribu hingga Rp1,6 Juta Cair? Ini Infonya

    Bansos PKH dan BPNT Rp 400 Ribu hingga Rp1,6 Juta Cair? Ini Infonya

    JABAR EKSPRES – Kamu sedang menunggu kabar pencairan Bansos PKH dan BPNT Rp 400 Ribu hingga Rp 1,6 Juta? Tenang, ada berita bagus yang telah kami rangkum dari beberapa sumber.

    Mulai akhir tahun 2024, berbagai jenis bantuan sosial, termasuk PKH, BPNT, dan bantuan atensi yatim piatu, sedang dalam proses pencairan.

    Kami tahu betapa pentingnya bantuan ini untuk kita semua, apalagi menjelang tahun baru.

    Nominal Bantuan dan Cara Pencairannya

    Kemensos memastikan bahwa bantuan ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Mandiri. Untuk nominalnya, penerima akan mendapatkan bantuan mulai dari Rp 400 ribu hingga Rp 1,6 juta, tergantung jenis dan periode bantuannya. Misalnya:

    Rp 400 ribu untuk periode dua bulan.Rp 1,6 juta untuk periode delapan bulan, yang akan dibayarkan sekaligus.

    BACA JUGA: Tap-Tap Dapat Saldo DANA Rp 479.560 Gratis, Hitungan Menit Cair!

    Kalau kamu menerima undangan dengan barcode dari PT Pos Indonesia, langsung saja ke kantor pos terdekat untuk mencairkan bantuan. Jangan lupa bawa dokumen yang diperlukan, ya!

    PKH dan BPNT: Tunggu Pilkada Berakhir

    Nah, untuk kamu yang menantikan bansos PKH dan BPNT, ada sedikit informasi penting. Proses pencairan bantuan ini akan dimulai setelah Pilkada serentak pada 27 November 2024.

    Meski Menteri Sosial sudah menegaskan bahwa pencairan tidak akan ditunda, kita tetap harus menunggu proses administrasi selesai.

    Saat ini, status bantuan BPNT sudah masuk dalam SPM (Surat Perintah Membayar). Langkah selanjutnya adalah menunggu SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

    Biasanya, setelah SP2D keluar, bantuannya akan cair dalam waktu 1 hingga 7 hari kerja.

    Kenapa Bantuan Ini Penting?

    Kami paham, bantuan sosial ini sangat berarti, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

    Pemerintah juga berkomitmen untuk menyerap seluruh anggaran tahun 2024 agar alokasi tahun berikutnya tetap optimal. Itu sebabnya,

    Kemensos terus mendorong penyaluran bantuan hingga akhir tahun.

    Pesan dari Kemensos

    Kemensos juga menghimbau kita semua untuk menjaga kerukunan selama masa Pilkada, meskipun pilihan kita berbeda-beda.

    Tentu, semangat kebersamaan harus tetap dijaga demi kenyamanan bersama.

    Jadi, apakah kamu sudah mengecek status bantuanmu? Kalau belum, segera periksa undangan atau informasinya melalui PT Pos Indonesia atau sistem terkait.

  • Bantuan KJP Plus November 2024 Cair di Tanggal dan Bank Ini

    Bantuan KJP Plus November 2024 Cair di Tanggal dan Bank Ini

    JABAR EKSPRES – Pencairan dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk bulan November 2024 segera cair. Program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini terus menjadi penantian para orang tua dan siswa di ibu kota. Simak informasi lengkap tentang jadwal KJP Cair, cara mengecek penerima, hingga besaran nominal bantuannya berikut ini.

    Pencairan dana KJP Plus November 2024 diperkirakan akan dilakukan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dikutip dari kanal YouTube DIARY BANSOS, program bantuan dari dana APBD, termasuk KJP Plus, akan digulirkan kembali setelah masa kampanye Pilkada berakhir.

    Baca juga : KJP Plus November 2024 Dikabarkan Cair Akhir Bulan! Begini Cara Mudah Cek Jadwalnya

    Meskipun belum ada tanggal resmi yang diumumkan, KJP Cair kemungkinan besar akan berlangsung pada tanggal 28, 29, atau 30 November 2024. Bantuan ini akan segera cair melalui Bank DKI sebagai mitra resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam daftar penerima KJP Plus November 2024, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

    Akses Situs Resmi

    Buka laman http://kjp.jakarta.go.id dan pilih opsi “Cek Status Penerima”.

    Masukkan Data yang DibutuhkanNomor Induk Kependudukan (NIK): Masukkan NIK anak yang terdaftar sebagai penerima KJP.Tahun: Pilih tahun 2024.Tahap Pencairan: Pilih Tahap 1 atau Tahap 2 sesuai jadwal pencairan.Lihat Status

    Setelah semua data terisi, klik tombol “Cek”. Sistem akan menampilkan informasi status pencairan dana Anda.

    Baca juga : Hari Ini Jadwal Proses Penyaluran Bansos PKH-BPNT NOV DES 2024 Dibersamakan

    Bantuan KJP Plus untuk siswa di berbagai jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

    SD/MI Sederajat

    Biaya rutin per bulan: Rp135.000Biaya berkala: Rp115.000Tambahan untuk SPP (sekolah swasta): Rp130.000

    SMP Sederajat

    Biaya rutin per bulan: Rp185.000Biaya berkala: Rp150.000Tambahan untuk SPP (sekolah swasta): Rp170.000

    SMA/SMK Sederajat

    Biaya rutin per bulan: Rp235.000Biaya berkala: Rp185.000Tambahan untuk SPP (sekolah swasta): Rp290.000

    Program KJP Plus menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini tidak hanya meringankan biaya pendidikan tetapi juga memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

  • Pj Gubernur Teguh: Jakarta Siap Jadi Pilot Project Penerapan Digital Public Infrastructure – Page 3

    Pj Gubernur Teguh: Jakarta Siap Jadi Pilot Project Penerapan Digital Public Infrastructure – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan kesiapan daerahnya menjadi percontohan dalam penerapan interoperabilitas IKD sebagai bagian dari Digital Public Infrastructure. Hal itu disampaikan Teguh saat menghadiri forum Promosi Interoperabilitas IKD dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai Digital Public Infrastructure (DPI) yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat.

    “Kami sungguh sangat siap untuk DKI Jakarta menjadi contoh, menjadi role model untuk pelaksanaan interoperabilitas IKD dan pemanfaatan data pendudukan sebagai bagian penguatan Public Digital Infrastructure,” kata Teguh Setyabudi dikutip Senin (25/11/2024).

    Dia juga menekankan pentingnya evaluasi dampak implementasi IKD melalui kajian akademis. Menurutnya, akan sangat menarik apabila semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta membuat kajian dampak penerapan IKD. Sebab, data yang dihasilkan nantinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan.

    Dirinya berharap, forum sosialisasi dan promosi ini menjadi momentum untuk memperkuat pemanfaatan data kependudukan sebagai fondasi transformasi digital di tingkat nasional. “Diharapkan, bagaimana kemudian antar-kementerian/lembaga membangun sinergi dan kolaborasi untuk transformasi digital di Indonesia yang baik lagi,” kata Teguh.

    Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Teguh yang juga Dirjen Dukcapil definitif mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan mendukung upaya pemerintah pusat dalam kegiatan promosi interoperabilitas IKD bagi warga.

    “Jakarta membutuhkan data kependudukan yang akurat dan dapat diakses secara digital, serta terintegrasi dengan lembaga lainnya. Saat ini, Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan sistem administrasi kependudukan berbasis digital, salah satunya melalui pengintegrasian NIK atau KTP-el dengan berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perizinan usaha, dan pemberian bantuan sosial,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Pj Gubernur Teguh menjelaskan, sistem administrasi kependudukan berbasis digital dapat memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik dan membantu pemerintah memastikan program berjalan tepat sasaran, seperti dalam verifikasi penerima bantuan sosial.

    “Dalam pengelolaan interoperabilitas antarsistem dan lembaga, kami menyambut baik inisiatif pemerintah pusat untuk memperkenalkan sistem IKD yang menjadikan KTP-el sebagai identitas resmi terintegrasi dengan berbagai layanan publik,” imbuhnya.

     

  • Bupati Hendy Ingatkan Birokrasi Jember: Jangan Ada yang Menggunting dalam Lipatan!

    Bupati Hendy Ingatkan Birokrasi Jember: Jangan Ada yang Menggunting dalam Lipatan!

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengingatkan jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk tetap bersikap profesional dan netral dalam menjalankan tugas selama masa pemilihan kepala daerah.

    Hal ini diingatkan Hendy, dalam pidato sambutannya saat prosesi serah terima pelaksanaan tugas bupati dengan Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Minggu (24/11/2024) dini hari. Acara itu disaksikan para pejabat organisasi perangkat daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Saya menginstruksikan tiga hal kepada seluruh jajaran birokrasi Pemkab Jember tanpa terkecuali. Tolong catat. Pertama, pelayanan terhadap publik harus berjalan lancar dan tanpa mengurangi hak-hak masyarakat. Tugas kita adalah melayani masyarakat, dan jangan bertindak zalim,” kata Hendy.

    “Kedua, jaga netralitas ASN. Jangan ada yang miring-miring atau coba-coba kasak-kusuk, menggunting dalam lipatan. Setiap tindakan ketidaknetralan akan mendapatkan sanksi sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku,” kata Hendy.

    “Sadarilah, bahwa Saudara-Saudara adalah ASN abdi negara dan pelayan masyarakat. Bukan abdi kontestasi dan pelayan kandidat,” kata Hendy.

    “Ketiga, saya instruksikan kepada seluruh camat dan lurah hingga jajaran perangkat desa untuk memastikan surat undangan bagi pemilih yang telah terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) benar-benar sampai kepada yang berhak,” kata Hendy.

    “Jangan ada upaya-upaya untuk menghalangi warga Jember menunaikan hak konstitusionalnya. Kita semua punya kewajiban agar partisipasi pemilih dalam pilkada kali ini tinggi dan pilkada berjalan lancar,” kata Hendy.

    Hendy menegaskan, bahwa posisinya sebagai bupati dan Firjaun sebagai wakil bupati hanya status. “Namun esensinya kami adalah pelayan masyarakat Jember. Maka kepada teman-teman, mohon bantuannya, mari kita layani masyarakat Jember sebaik-baiknya,” katanya.

    Hendy mengibaratkan pilkada tak ubahnya pesta. “Jember sedang berpesta, Jember sedang bersenang-senang dengan biaya cukup tinggi. Rp 80 miliar lebih. Itu adalah biaya pilkada dalam rangka menegakkan konstitusi di negeri yang kita cintai ini,” katanya.

    Usai acara, Hendy mengatakan kepada wartawan, masyarakat sedang memilih pemimpin. “Saya dan Gus Firjaun wajib mengingatkan kawan-kawan untuk melayani sebaik-baiknya,” katanya.

    Hendy meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merealisasikan hak masyarakat. “Pertama, insentif guru ngaji dan bansos. Itu kita tahan dulu, karena sudah ada surat edaran dari Pak Wakil Menteri Dalam Negeri sampai tanggal 27 November. Nanti setelah 27 November, insyaallah segera kita realisasikan karena itu hak rakyat,” katanya. [wir]

  • Petani Prancis Ngamuk Tolak Perjanjian UE-Mercosur

    Petani Prancis Ngamuk Tolak Perjanjian UE-Mercosur

    Foto Bisnis

    Reuters/Stephane Mahe – detikFinance

    Sabtu, 23 Nov 2024 21:00 WIB

    Prancis – Petani Prancis menggelar protes besar di Limoges, menentang perjanjian UE-Mercosur. Mereka menuntut bantuan sosial setelah hasil panen terpengaruh cuaca buruk.

  • Bimbingan Sosial Keluarga untuk Pemulung: Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Edukasi

    Bimbingan Sosial Keluarga untuk Pemulung: Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Edukasi

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Dalam rangka memberdayakan kelompok masyarakat rentan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DinsosP2PA) Kabupaten Demak mengadakan kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Keluarga bagi Pemulung beberapa waktu lalu.

    Kegiatan ini bertujuan memberikan dukungan sosial dan keterampilan kepada para pemulung untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

    Kegiatan bimbingan yang berlangsung di aula Dinsos Kabupaten Demak ini diikuti 40 pemulung dari berbagai wilayah di Kabupaten Demak.

    Plt. Kepala DinsosP2PA Kabupaten Demak Drs Agus Herawan mengatakan bimbingan sosial ini dirancang untuk memberikan motivasi dan pemahaman kepada para pemulung mengenai peluang yang dapat mereka manfaatkan untuk memperbaiki taraf hidup.

    Program ini juga menjadi wadah untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sehari-hari.

    “Kami ingin kegiatan ini menjadi awal dari perubahan yang lebih baik. Kami di sini untuk mendukung dan membantu kalian agar lebih berdaya dan sejahtera,” ujarnya.

    Kabid Rehabilitasi Sosial Untung Waluyono SH menjelaskan pentingnya bimbingan sosial keluarga sebagai bagian dari upaya pemberdayaan kelompok pemulung.

    “Mereka kami kenalkan mengenai program social yang berisi informasi tentang berbagai bantuan sosial dan program pemberdayaan yang dapat diakses oleh pemulung.”

    “Mereka juga dapat peningkatan keterampilan dasar yang berfokus pada pengelolaan barang bekas menjadi produk bernilai jual.”

    “Selain itu juga diberikan motivasi psikologis dan social tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, membangun rasa percaya diri, serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis,” terang Untung.

    “Diharapkan dari kegiatan ini, para peserta mendapatkan wawasan baru mengenai cara memaksimalkan potensi yang dimiliki serta akses terhadap bantuan sosial. Kami tekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Pemerintah Kabupaten Demak berharap program ini dapat menjadi titik awal perubahan positif bagi para pemulung.

    Diharapkan, melalui pendampingan berkelanjutan, mereka dapat lebih berdaya dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

    Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus berupaya mendukung kelompok masyarakat rentan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. (adv)

  • Dapat Saldo Dana Gratis Rp 400 Ribu dari Pemerintah, Cek via KTP

    Dapat Saldo Dana Gratis Rp 400 Ribu dari Pemerintah, Cek via KTP

    JABAR EKSPRES – Memasuki November 2024, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Bantuan Saldo Dana Gratis senilai Rp 400 ribu ini ditujukan untuk keluarga miskin guna mendukung kebutuhan pangan mereka. Simak informasi lengkapnya, mulai dari cara cek penerima hingga syarat dan cara pencairannya.

    BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai adalah salah satu program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin. Dana bantuan ini tidak diberikan secara tunai, melainkan dalam bentuk Saldo Dana Gratis atau uang cuma-cuma yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warung (elektronik warung gotong royong).

    Setiap penerima akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan, tetapi pencairan dilakukan dua bulan sekali, sehingga jumlahnya menjadi Rp 400 ribu per tahap pencairan. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga penerima manfaat (KPM).

    Jadwal Pencairan BPNT November 2024

    Penyaluran BPNT tahun 2024 dibagi menjadi enam tahap, yaitu:

    Tahap 1: Januari – FebruariTahap 2: Maret – AprilTahap 3: Mei – JuniTahap 4: Juli – AgustusTahap 5: September – OktoberTahap 6: November – Desember

    Tahap keenam yang berlangsung pada November hingga Desember 2024 merupakan pencairan terakhir di tahun ini. Dana bantuan biasanya mulai cair pada pertengahan bulan November.

    Baca juga : Dana Bansos November Masih Nggak Cair? Begini Cara Dapat Saldo Gratis Dengan Main Paws Airdrop Tanpa Ribet

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bantuan tahap 6 ini, ikuti langkah berikut:

    Akses Situs Resmi: Buka https://cekbansos.kemensos.go.id.Isi Data Wilayah: Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai alamat di KTP Anda.Masukkan Nama Lengkap: Gunakan nama sesuai dengan KTP.Isi Kode Captcha: Masukkan kode yang muncul di layar untuk verifikasi.Klik “Cari Data”: Sistem akan menampilkan informasi terkait status penerimaan bantuan Anda.

    Agar dapat menjadi penerima BPNT, Anda harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

    Warga Negara Indonesia (WNI).Berpenghasilan Rendah: Termasuk dalam kategori keluarga miskin.Terdaftar di DTKS: Nama harus tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.Tidak Berstatus ASN, TNI, atau Polri: Bantuan ini hanya untuk masyarakat umum.Tidak Sedang Menerima Bantuan Lain: Misalnya BLT UMKM atau Kartu Prakerja.