Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Luhut Blak-blakan PPN 12% Awal 2025 Berpotensi Ditunda

    Luhut Blak-blakan PPN 12% Awal 2025 Berpotensi Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap potensi penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada awal tahun depan seiring dengan penolakan dan pertimbangan pemerintah. 

    Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Luhut menegaskan, pemerintah harus memberikan insentif kepada masyarakat guna memulihkan daya beli konsumen dan ekonomi rakyat yang dinilai masih sulit. 

    Kendati demikian, hingga saat ini Luhut menyebutkan bahwa pemerintah masih menggodok perhitungan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tersebut. 

    “PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, Luhut menerangkan salah satu usulan bansos yang tengah digodok dapat berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk listrik yang sumber pendanaan nya dari APBN. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan pelaku usaha mendesak pemerintah menunda implementasi kenaikan PPN tahun depan.

    “Kamis kami dipanggil Kemenkeu dan kami akan menegaskan kembali [penundaan PPN 12%]. Kamis besok,” kata Shinta di sela-sela diskusi media bersama Apindo, Selasa (26/11/2024).

    Shinta menyebut, Apindo sebelumnya telah meminta kepada pemerintah untuk menunda rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% di 2025. Permohonan tersebut bahkan sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

    Pelaku usaha menilai, kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan untuk mengerek PPN 12%. Untuk itu, Apindo minta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana implementasi PPN 12% di 2025.

  • Jubir Luhut Berikan Penjelasan soal PPN Naik Jadi 12% Mau Diundur

    Jubir Luhut Berikan Penjelasan soal PPN Naik Jadi 12% Mau Diundur

    Jakarta –

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan penjelasan terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan diundur. Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi menjelaskan kebijakan tersebut saat ini masih dalam kajian.

    “Kami perlu menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian mendalam,” kata Jodi dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (27/1/2024).

    Menurutnya, saat ini dunia maupun Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang akan berdampak pada ekonomi. Tantangan itu salah satunya dampak dari terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

    “Dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik, seperti potensi dampak Presidensi Trump 2.0, pelemahan ekonomi China, serta melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.

    Melihat berbagai tantangan baik dari luar maupun dalam negeri, untuk itu pemerintah masih mengkaji lebih dalam kebijakan tersebut.

    “Berbagai kebijakan ekonomi, termasuk terkait PPN, tengah dikaji secara komprehensif guna memastikan keberlanjutannya sejalan dengan kondisi ekonomi nasional dan global,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembelakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan diundur. Hal itu dilakukan karena pemerintah tengah menggodok stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah.

    Untuk diketahui PPN 12% rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan itu seusai amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah,” kata Luhut ditemui di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Luhut mengungkapkan saat ini tengah dihitung bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Bantuan sosial itu akan berbentuk subsidi listrik.

    Dia juga menyebut bantuan sosial PPN 12% akan menyasar kepada masyarakat kelas menengah dan bawah. Jadi, sebelum kebijakan PPN 12% dibelakukan, akan digelontorkan bantuan bagi masyarakat yang akan terdampak kebijakan tersebut.

    “PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungan (untuk kelas menengah),” pungkasnya.

    (ada/rrd)

  • Deni Wicaksono: Pilihlah Berdasarkan Rekam Jejak Calon, Bukan Uang

    Deni Wicaksono: Pilihlah Berdasarkan Rekam Jejak Calon, Bukan Uang

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Badan Pemenangan (BP) Pemilu PDIP Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) kali ini.

    Hal tersebut disampaikan Deni usai mencoblos di TPS 13 Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Rabu (27/11/2024).

    Deni menyatakan, memilih bukan hanya soal hak individu namun juga tanggung jawab moral terhadap masa depan daerah. Ia mengingatkan warga agar tidak tergoda politik uang atau bantuan sosial sesaat dalam menentukan pilihan.

    “Pilihlah berdasarkan rekam jejak calon, bukan karena uang atau bansos. Satu kali pilihan kita hari ini bisa membawa perubahan besar untuk nasib Jawa Timur ke depan,” tegas Deni yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

    Menurutnya, keputusan yang diambil dalam pemilu memiliki dampak jangka panjang, tidak hanya bagi pemilih saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk berpikir matang sebelum menentukan pilihan.

    “Pilihan Anda hari ini menentukan masa depan kita bersama. Ini bukan hanya tentang Anda, tetapi juga tentang anak-anak kita dan generasi berikutnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Deni menekankan pentingnya menanamkan pondasi yang kokoh untuk masa depan Jawa Timur. Dia berharap pemimpin yang terpilih dapat membawa daerah ini menuju kemajuan, bebas dari korupsi, dan mampu memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

    “Mari kita pilih pemimpin yang benar-benar memiliki integritas dan komitmen untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik,” katanya.

    Deni juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu, yang menurutnya mencerminkan semangat demokrasi di Jawa Timur. Dia optimis bahwa proses pemilu kali ini akan menghasilkan pemimpin yang membawa perubahan positif.

    “Dengan memilih secara cerdas, kita semua berkontribusi dalam membangun Jawa Timur yang maju, adil, dan sejahtera,” tutupnya. [asg/beq]

  • Respons Luhut soal Penolakan Keras Masyarakat PPN Naik Jadi 12%

    Respons Luhut soal Penolakan Keras Masyarakat PPN Naik Jadi 12%

    Jakarta –

    Beberapa minggu belakangan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik jadi 12% menjadi buah bibir masyarakat. Bahkan di sosial media netizen ramai-ramai menyerukan penolakan terhadap kenaikan PPN menjadi 12%.

    Merespon hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penolakan itu muncul karena masyarakat belum mengetahui bahwa pemerintah tengah menyiapkan stimulus.

    Luhut menyebut, stimulus bagi masyarakat yang akan terdampak PPN 12% masih akan dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya karena orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) Presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ,” kata Luhut ditemui di TPS 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Luhut menyebut, kebijakan PPN menjadi 12% kemungkinan akan diundur. Karena saat ini masih dibahas bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang akan terdampak kebijakan tersebut.

    “Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini (stimulus). (Tunggu ada stimulusnya dulu?) Ya Kira-kira begitulah,” terangnya.

    Menurutnya stimulus atau bantuan sosial PPN menjadi 12% akan berbentuk subsidi listrik. Jadi bukan bantuan tunai langsung (BLT). Bantuan itu akan diberikan untuk masyarakat menengah dan kecil.

    “Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah nggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah ya,” tambahnya.

    Luhut juga memastikan, jika akan ada bansos kepada masyarakat yang terdampak PPN 12%, anggaran negara cukup untuk digunakan. Karena menurutnya, Prabowo tidak ingin masyarakat terbebani.

    “Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok, saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa,” ungkapnya.

    “Intinya itu Presiden tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi bagaimana mengurangi. Dan juga itu dana kan perlu untuk tadi pergerakan ekonomi di bawah,” pungkasnya.

    (ada/rrd)

  • PDI-P Pantau Pencoblosan Pilkada 2024, Singgung Pergerakan "Partai Cokelat" Nasional 27 November 2024

    PDI-P Pantau Pencoblosan Pilkada 2024, Singgung Pergerakan "Partai Cokelat" Nasional 27 November 2024

    PDI-P Pantau Pencoblosan Pilkada 2024, Singgung Pergerakan “Partai Cokelat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    PDI-P
    Hasto Kristiyanto menegaskan seluruh jajaran partai memantau pelaksanaan pemungutan suara
    Pilkada serentak
    2024, Rabu (27/11/2024).
    Sampai saat ini, kata Hasto, Pilkada di sejumlah daerah, misalnya Jawa Timur berlangsung kondusif.
    Namun, dia menyinggung soal pergerakan “
    partai cokelat
    ” yang perlu diantisipasi.
    “Di Jawa Timur relatif kondusif tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai cokelat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di Kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
    Berdasarkan hasil pemantauan internal PDI-P, kata Hasto, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan.
    Misalnya, hujan deras dan banjir di wilayah Sumatera Utara.
    Selain itu, dia mengaku mendapatkan laporan adanya ketegangan antar kelompok masyarakat di tengah pelaksanaan
    Pilkada 2024
    di wilayah Surakarta dan Boyolali, Jawa Tengah.
    Meski begitu, Hasto berharap seluruh rakyat Indonesia bisa menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak 2024, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.
    “Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak miliknya secara bebas, merdeka. Tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari money politik yang terjadi,” pungkasnya.
    Untuk diketahui, sebanyak 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan menggelar pemungutan suara pada Pilkada 2024.
    Masa kampanye telah berakhir pada 23 November 2024, dan pemungutan suara akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebelum PPN Naik Jadi 12%, Pemerintah Bakal Gelontorkan Bansos

    Sebelum PPN Naik Jadi 12%, Pemerintah Bakal Gelontorkan Bansos

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan saat ini tengah dihitung bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Bantuan sosial itu akan berbentuk subsidi listrik.

    Luhut menyebut bantuan sosial PPN 12% akan menyasar kepada masyarakat kelas menengah dan bawah. Untuk diketahui PPN 12% rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2025.

    “PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungan (untuk kelas menengah),” ungkap Luhut ditemui di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Stimulus yang akan diberikan itu akan berbentuk bantuan tarif listrik. Luhut mengatakan rencana itu dilakukan tidak langsung kepada penerima untuk menghindari penyalahgunaan bantuan tersebut.

    “Karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijudikan lagi nanti. (Bantuan langsung tunai) ke listrik, kira-kira begitu. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah nggak bayar 2-3 bulan, lagi dihitung lah ya,” tuturnya.

    Untuk itu, Luhut memastikan penerapan PPN 12% akan diundur karena menunggu hasil perhitungan bantuan sosial dari kebijakan tersebut.

    “Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitula,” ucapnya.

    Terkait anggaran untuk bantuan terkait PPN 12% itu, Luhut menyebut kemampuan negara sangat cukup. Menurutnya ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih senilai ratusan triliun yang dapat digelontorkan untuk bantuan PPN 12%.

    “Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok. Saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa (digunakan). Nggak ada isu itu, hanya sekarang inginnya Presiden itu lebih efisien, lebih efektif, targeted, apa yang diberikan itu,” pungkasnya.

    Tonton juga video: Luhut Sebut Pajak 12% Diundur

    (ada/rrd)

  • Prabowo panggil menteri-menteri bahas bansos hingga gaji guru

    Prabowo panggil menteri-menteri bahas bansos hingga gaji guru

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu\’ti saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Prabowo panggil menteri-menteri bahas bansos hingga gaji guru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 15:27 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa siang, dalam rapat internal guna membahas berbagai isu mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga gaji guru.

    Sejumlah menteri yang terpantau sudah menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, antara lain Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    “Lapor aja. Kerjaan. Soal penyasaran bantuan sosial yang tepat,” kata Menko Muhaimin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Selain Muhaimin, Mendikdasmen Abdul Muti yang turut dipanggil Presiden Prabowo mengatakan pihaknya akan melaporkan soal peringatan Hari Guru Nasional, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi, dan isu gaji guru. Dalam keterangannya Mendikdasmen meminta Presiden Prabowo untuk membuka puncak peringatan Hari Guru Nasional pada Kamis 28 November 2024 mendatang di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur.

    “Pak Presiden diminta membuka puncak peringatan Hari Guru tanggal 28 November yang akan datang,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

    Selain soal peringatan Hari Guru Nasional, Mendikdasmen juga akan melaporkan soal gaji guru. “Gaji guru juga iya (dibahas)” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

    Sumber : Antara

  • Dankodiklatad tinjau Lattis Ancab 711 di Bolmut

    Dankodiklatad tinjau Lattis Ancab 711 di Bolmut

    Dankodiklatad Letnan Jenderal TNI Widi Prasetijono meninjau pelaksanaan Latihan Taktis Antar Kecabangan Batalyon Tim Pertempuran (YTP) 711 di Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. ANTARA/HO-Pendam XIII Merdeka

    Dankodiklatad tinjau Lattis Ancab 711 di Bolmut
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad), Letjen TNI Widi Prasetijono meninjau Latihan Taktis (Lattis) Antar Kecabangan (Ancab) Batalyon Tim Pertempuran (YTP) 711 di Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, Senin.

    Prasetijono menyampaikan pentingnya latihan seperti ini dalam membangun kesiapan operasional prajurit. 

    “Dengan latihan ini, prajurit diharapkan mampu merespons berbagai dinamika tugas di lapangan dengan cepat dan tepat,” katanya.

    Dalam kunjungan tersebut Dankodiklatad Widi Prasetijono didampingi Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya. Pangdam Candra Wijaya menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan profesionalisme prajurit yang terlibat dalam latihan ini.  Selain menyaksikan langsung jalannya latihan, Dankodiklatad dan Pangdam XIII/Merdeka juga menyempatkan diri membagikan bantuan sosial  berupa bingkisan kepada masyarakat setempat dan menyaksikan langsung kegiatan pengobatan gratis.

    Peninjauan ini dihadiri pula oleh sejumlah pejabat utama Kodam XIII/Merdeka dan dari Kodiklatad serta pejabat daerah setempat.

    Sumber : Antara

  • Muhaimin Iskandar Kaji Dampak Kenaikan PPN 12 Persen terhadap Bansos

    Muhaimin Iskandar Kaji Dampak Kenaikan PPN 12 Persen terhadap Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar turut membuka suara terkait rencana kenaikan PPN 12 persen. Ditanya terkait dampak dari kenaikan PPN 12 persen terhadap bantuan sosial (bansos), menko yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku tengah melakukan kajian. 

    “On-going process,” singkat Muhaimin seusai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (26/11/2024). 

    Muhaimin mengatakan pemerintah tengah mewaspadai bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk kategori menengah yang rentan miskin. 

    “Ya, sampai hari ini kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya misalnya berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan,” kata dia. 

    Sementara ini, Muhaimin menyebut terdapat 2,3 juta masyarakat yang termasuk golongan miskin ekstrem. Pemerintah pun masih melakukan perbaruan pendataan terkait jumlah golongan masyarakat miskin yang akan diberi bantuan sosial. Rencananya, data tunggal kesejahteraan sosial akan rampung pada Desember 2024. 

    “Ya, secepat-cepatnya bulan ini sampai Desember, satu sumber data penyaluran itu sudah terpenuhi. (Berlaku untuk) semua, (termasuk subsidi). Semua data kemiskinan harus satu pintu,” kata Muhaimin.

    Kendati demikian, Muhaimin mengatakan data tunggal bansos tidak akan mencakup korban judi online.  “Kita berharap korban judi online ini bisa ditangani melalui BPJS Kesehatan dan BP Jaminan Ketenagakerjaan,” ungkap Muhaimin mengomentari lebih jauh masyarakat yang terdampak kenaikan PPN 12 persen.

  • Cak Imin dan Gus Ipul Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Bansos?

    Cak Imin dan Gus Ipul Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Bansos?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadap ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk memberikan laporan terkait dengan bantuan sosial (bansos), Selasa (26/11/2024).

    Menurut pantauan Bisnis, Cak Imin tiba di kompleks Istana pada pukul 13.40 WIB dan mengatakan akan membahas soal pekerjaan dengan Presiden Prabowo.

    “Lapor aja, soal kerjaan. Soal sasaran bantuan sosial yang tepat,” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, saat disinggung soal pembentukan satuan tugas (satgas) baru untuk pemberantasan judi online, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengatakan bahwa memang upaya itu dilakukan karena judol merupakan bencana sosial.

    Kendati demikian, dia memastikan bahwa bahasan itu belum akan dibicarakan bersama dengan Kepala Negara pada hari ini.

    “Jadi judi online itu menanbah jumlah kemiskinan. Baru. Itu artinya bencana sosial. Harus diperhatikan secara serius. Tapi, ya nanti, itu nggak bahas itu kalau ini,” imbuh Cak Imin.

    Di sisi lain, sebelum kedatangan Cak Imin, selang satu jam sebelumnya juga tiba Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul terpantau memasuki salah satu pintu Istana Kepresidenan. Namun, dirinya belum memberikan keterangan bagi wartawan.